Ditemukan 2085 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : jabatan jabatanâ jonatan jabatanã jawabkan jawaban jakatan janatan jawaten jawasan jawaman jawanan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 23-03-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 14 Juli 2020 — Penuntut Umum:
JUNIARDI WINDRASWARA, SH
Terdakwa:
JAFARUDDIN Bin DAHE.
119 — 32
  • Yang memiliki tugas antara Lain :> Mengkoordinasikan perumusan kebijakan perundangundangansecara Teknis dan bantuan Hukum;> Selain itu jawatan yang saksi emban menaungi Subag Tindak Lanjut.Yang memiliki tugas sebagai menindak lanjuti hasil pemeriksaanaparat pengawas Fungsional pemerintan (Laporan HasilPemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan, Badan Pengawasankeuangan dan pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementrian,Inspektorat Provisnsi, dan Inspektorat Kabupaten); Bahwa setiap pengembalian yang dilakukan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
492 — 557
  • Denganberpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas, Negara dapatmemberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badanhukumdengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hakmilik, hakgunausaha, hak guna bangunan atau hak pakai ataumemberikannya dalam pengelolaan kepada suatu Badan Penguasa(Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagipelaksanaan tugasnya masingmasing (Pasal 2 ayat (4)).
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2014 — Upload : 10-09-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 60/PID.TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 10 April 2014 — Drs. HASAN BASARIBU Bin ABDULLAH
71 — 42
  • sedangkan Andi Hamzahberpendapat bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri adalah suatu unsur yang biasadalam hukum pidana, seperti tercantum juga dalam pasalpasal 378 dan 423 KUHP (vide:Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Penerbit PT.Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 106), sedangkan menurut Sudarto perkataanmenguntungkan *suatu badan (korporasi) disitu tidak hanya badan swasta, misalnyaPerseroan Terbatas, yayasan, dan sebagainya, tetapi juga badan pemerintahan, misalnyakantor/jawatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/PID.SUS/2014
Tanggal 8 April 2014 — SANIMIN AKBAR ABAS, SE., MM.
83 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penyelenggara negarapada waktu menjalankan tugasnya ;Bahwa terkait dengan Pasal 12 huruf f UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001, dimana Pasal 12 huruf f ini secara historisnya berasal dari ketentuanPasal 425 ayat (1) KUHP, dalam kaitan ini terdapat Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI No. 25 K/Kr/1955 tertanggal 23 Januari 1956 dalamPertimbangan Hukum putusan tersebut dinyatakan bahwa, salah satu unsur dariPasal 425 bab 1 KUHP ialah menjalankan perbuatan itu dalam jabatannya.Pejabat Klerek dari Jawatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 02-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/PID/SUS/TPK/2011/PN.BDG
AJAT SUDRAJAT Bin JUNAEDI
140 — 85
  • sedangkan Andi Hamzahberpendapat bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri adalah suatu unsur yang biasadalam hukum pidana, seperti tercantum juga dalam pasalpasal 378 dan 423 KUHP (vide:Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Penerbit PT.Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 106), sedangkan menurut Sudarto perkataanmenguntungkan *suatu badan (korporasi) disitu tidak hanya badan swasta, misalnyaPerseroan Terbatas, yayasan, dan sebagainya, tetapi juga badan pemerintahan, misalnyakantor/jawatan
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 13 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMAD ARIF BILLAH, SH Diwakili Oleh : TIRMIDZI, S.H.,M.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIO VERNIKA PUTRA, SH
211 — 219
  • Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalampemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, jawatan;(lihat hal.392). Kedudukan adalah tempat pegawai (pengurusperkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaanatau jabatannya, tingkatan atau martabat, status(keadaan atau tingkatan orang, badan atau negaradsb) ; (lihat hal.245). Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 27-11-2012 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 33/PDT.G/2012/PN-TB
Tanggal 19 September 2013 — - PENGGUGAT : PT. INTI PALM SUMATRA
146 — 30
  • JandaTjoe Min Nio, Said bin Salam, Gubernur DKI Jakarta, Jawatan PekerjaanUmum yang menyebutkan apabila obyek gugatan tidak jelas makagugatan tidak dapat diterima. Bahwa karena tidak jelas dan kabur gugatan dari Penggugat tentang obyeksengketa maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebutdiatas sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksaperkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima. 4.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-03-2012 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 28 Juni 2012 — URI BAJURI SPD alias BAJURI bin SANADJI
71 — 14
  • Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 106),sedangkan menurut Sudarto perkataan menguntungkan suatu badan (korporasi) disitutidak hanya badan swasta, misalnya Perseroan Terbatas, yayasan, dan sebagainya, tetapijuga badan pemerintahan, misalnya kantor/jawatan/dinas dan sebagainya ;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal ini,termasuk untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dijelaskan AdamiChazawi bahwa unsur menguntungkan tersebut oleh para ahli diartikan sebagaimemperoleh
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 11-06-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor PUT/ 04 - K/PM II-11/AD/ I /2015
Tanggal 11 Juni 2015 — TRI HARYONO PELTU PURN. NRP.554238
54 — 40
  • berwenang mengadili perkaratersebutberdasarkan UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer danhingga detik ini undangundang tersebut masih berlaku dan belum adapenggantinya, dimana didalam pasal 9 ayat (1) telah disebutkan secarajelas bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militerberwenang :1 Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktumelakukan tindak pidana, adalah :abPrajurit.Yang berdasarkan undangundang dipersamakan dengan prajurit.Anggota suatu golongan atau jawatan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 14/Pid.sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 April 2016 — YAHYA ALIAS SAYED ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA Bin MUHAMMAD ASSEGAF
82 — 11
  • Kemudian mengenaiperkataan menguntungkan suatu badan (korporasi), maka dalam halini tidak hanya badan swasta, misalnya PT, Yayasan dan sebagainyatetapi juga badan pemerintah, kantor, jawatan/dinas dan sebagainya;Meninbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kedudukanpada perumusan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipergunakan untuk
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 211/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : INDRA DAENG PARANI Bin Muhammad Nawawi Daeng Parani Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
363 — 411
  • Namun berdasarkan Dokumen TandaPendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang diterbitkanoleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Jatinegara tanggal,06 Desember 1958, dalam Buku Huruf C No. : 2 terdaftar atasnama Santebi bin Saharip.Bahwa, sedangkan asal usul kepemilikan tanah milik atas namaAbdoellah dengan Girik Leter C Nomor :1 dengan Persil 63 KelasS1 seluas 9,832 M?
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-07-2011 — Putus : 21-11-2011 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 47 /PID/SUS/ TPK/2011/ PN.BDG
Tanggal 21 Nopember 2011 — AHMAD JAENI BIN M. YAJID
51 — 16
  • Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 106),sedangkan menurut Sudarto perkataan menguntungkan suatu badan (korporasi) disitutidak hanya badan swasta, misalnya Perseroan Terbatas, yayasan, dan sebagainya, tetapijuga badan pemerintahan, misalnya kantor/jawatan/dinas dan sebagainya ;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal ini,termasuk untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dijelaskan AdamiChazawi bahwa unsur menguntungkan tersebut oleh para ahli diartikan sebagaimemperoleh
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 27 April 2016 — ILYAS KALIRI Bin KALIRI
73 — 26
  • Robert Bierstedtmenyatakan dalam bukunya an analysis of social power , bahwa kewenanganmerupakan kekuasaan yang dilembagakan, kewenangan juga merupakan kekuasaanyang memiliki kKeabsahan (legitime power), sedangkan kekuasaan tidak selalumemiliki keabsahan.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jabatan menurut kamus besarbahasa Indonesia adalah berarti 1. pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atauorganisasi; 2. fungsi; 3. dinas; jawatan: surat.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-08-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
HARTO KHUSUMO
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
1.H. Abdul Halim
1.REMON ARKA
382 — 281
  • Jadi sebenarnya sebagaitanda bukti pembayaran pajak bumi pada sebelum masa berlakunyaUndangUndang; Bahwa berkaitan dengan otoritas pemungutan pajak padawaktu ada disebut Jawatan Pajak dan pendaftaran tanah miliksebelum berlakunya UndangUndang Perpajakan tahun 1959; Bahwa mengenai pengadministrasian girik tersebut apabilaterjadi perubahan atau pemekaran wilayah, modelnya dahulu adasuatu sistem yang dibuat oleh sistem perpajakan lama, bahwa carapengadministrasiannya dimulai dari register desa, jadi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-02-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.PT. CAHAYA ANDHIKA PERDANA. DiwakilIMAM INDRAYADI, S.T. i oleh
2.PT. Cahaya Andhika Perdana
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
2.Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
Intervensi:
PT. Pondok Indah Land
625 — 905
  • Janda Tjoe Min Nio, Said bin Salam, Gubernur DKI Jakarta,Jawatan pekerjaan Umum yang menyebutkan apabila obyek gugatantidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.IV.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-10-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 32/pid.sus-TPK/2015/PN.Smr
Tanggal 7 Maret 2016 — Drs.H.AKHDAR RIVAI,M.Si Bin GUSTI BURHAN
147 — 205
  • Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas,jawatan ; (linat hal.392).Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenanganatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagimana tersebutdiatas, maka sesuai dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan dari keterangansaksisaksi, surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yaitu :Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. H.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2015 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 59/Pid.sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 4 April 2016 — H.BUSRAN Bin RUMPUL
56 — 12
  • Kemudian mengenaiperkataan menguntungkan suatu badan (korporasi), maka dalam halini tidak hanya badan swasta, misalnya PT, Yayasan dan sebagainyatetapi juga badan pemerintah, kantor, jawatan/dinas dan sebagainya;Meninbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kedudukanpada perumusan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipergunakan untuk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana Korupsi - HENRY JOSEPH MARATHON
220 — 89
  • Dwiputra Metropolitan di atas Tanah Hak Pakai AtasNama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) Tahun 2004 ataspermintaan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tahun 2012, kasusPengadaan Alat Peraga Pendidikan SMP pada Dinas PendidikanKabupaten Tangerang, Anggaran DAK Bidang Pendidikan TahunAnggaran 2010 atas permintaan Direktorat Reskrimsus PoldaMetro Jaya pada tahun 2013, kasus Pengadaan Printer Khusus eKTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTangerang Tahun Anggaran 2012 atas permintaan KepolisianResort
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-04-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1504 K/PID.SUS/2015
Tanggal 26 April 2016 — ANNE SARI PUTRI binti SYARIP HIDAYAT
121 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., MM. diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Perusahaan Jawatan Pegadaian berdasarkan SK.
    bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dankewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimilikiNegara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atassaham.Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum)Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pasal 1 ayat (1),Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihnan BentukPerusahaan Jawatan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RIZKY RAHMATULLAH, SH
Terdakwa:
SYAHRONI HIDAYAT, SE
306 — 77
  • Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atauorganisasi, fungsi, dinas, jawatan ; (lihat hal.392). Kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb)tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, tingkatanatau martabat, status (keadaan atau tingkatan orang, badan ataunegara dsb) ; (lihat hal.245).Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.