seleksi sebanyak 80 ekor, yangkedua diseleksi sebanyak 100 ekor dan yang lulussebanyak 85 ekor;Bahwa Saksi tidak ingat lagi, berapa sapi betina danjantan yang lulus seleksi yang pertama dan yangkedua, tapi yang Saksi ingat, seluruh sapi yang lulusseleksi sebanyak 165 ekor, yang terdiri dari 15 ekorjantan dan 150 ekor betina;Bahwa sapisapi yang lulus seleksi tersebut telahlulus standar umum, karena spesifikasi yangdiberikan pada tim selektor hanya standar umum;Bahwa umur sapi tersebut sudah memenuhi standardan

berdasarkan datayang dapat dipertanggungjawabkan, tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri(HPS) untuk proses evaluasi pengadaan langsung atas beberapa kegiatanpengadaan langsung sehingga bertentangan dengan Pasal 64 Ayat (4) huruf c,Pasal 66 Ayat (4), Ayat (5) huruf a, Ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 JoPerpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Perpres Nomor54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Pasal 6Peraturan Menteri Pekeraan Umum Nomor : 07/ PRT/M/2011 Tentang Standardan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/Prt/M/2007 Tentang Standardan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Buku 1 Standar DokumenPelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan)Kontrak Harga SatuanEvaluasi TeknisEvaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan,antara lain Metoda pelaksanaan;Yang diteliti dalam evaluasi metoda pelaksanaan adalah tahapan dan carapelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampaidengan akhir dapat dipertanggungjawabkan

detail, tugas saksi sebagai PPKom tercantumdalam SK Walikota Salatiga tersebut.Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom),ketentuan / aturan yang digunakan Saksi sebagai acuan / dasarKetuaSekretarisAnggotahukum dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagaiberikut :a)UndangUndang No. 18 tahun 1999 tentang JasaKonstruksiPeraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Jasa KonstruksiKeppres 80 tahun 2003 dan perubahanperubahannyaKepmen Kimpraswil No.257/Kpts/M/2004 tentang Standardan

berlaku.Lampiran BAB II huruf D angka 1 g. perubahan kegiatan pekerjaanangka 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat PembuatKomitmen secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjutidengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu padaketentuanketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awaldan angka 5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acarasebagai dasar penyusunan adendum kontrak.e Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor : 48/Prt/M/2007 Tentang StandarDan

ketigakelompok tani di tiga kelurahan tersebut sebagai calonpenerima bantuan bibit ternak ;~ Bahwa ternyata kelompok peternak dari Kelurahan Tunonyang telah ditetapkan dan diprioritaskan mendapatkanbantuan bibit ternak sapi menyatakan mengundurkan dirikarena mereka telah lebih dulu) mendapat bantuan bibitternak sapi dari suatu lembaga tertentu ;~ Bahwa dalam pengadaan bibit ternak, panitia pengadaanberpatokan pada spesifikasi bibit ternak yang biasanyadigunakan untuk bibit karena spesifikasi tersebut standardan

contour, soil, cuaca, air baku, dsb).d. data harga satuan upah, bahan, dan peralatan serta dataharga satuan angkutan di lokasi setempat.e. harga kontrak/SPK dari pengadaan sejenis dengan kondisiatau lokasi yang serupa.f. analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan. dan ataug. harga barang di lokasi setempat.h. harga pasar imbalan jasa (billing rate) tenaga konsultan dilokasi setempat.i. informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.(7) Setiap penyusunan EE dan OE juga diperhatikan tentang standardan

No.1605 K/Pid.Sus/2014e. harga kontrak/ SPK dari pengadaan sejenis dengan kondisi ataulokasi yang serupa.f. analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan. dan ataug. harga barang di lokasi setempat.h. harga pasar imbalan jasa (billing rate) tenaga konsultan di lokasisetempat.i. informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.(7) Setiap penyusunan EE dan OE juga diperhatikan tentang standardan harga standar PDAM Tirtanadi yang dibuat dalam SK Direksitersendiri. Pasal 22 ayat (2) jo.

yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat dalampengerjaan tambahan pembangunan ruko hook tersebut dan belumdibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.721.128.750, (Tujuh ratus dua puluh satu juta seratus dua puluhdelapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;Bahwa pengerjaan pembangunan ruko standard 2 lantai danpembangunan ruko hook menjadi 3 (tiga) lantai berjalan bersamaannamun didalam perhitungan dan pengeluarannya berbeda antaraperhitungan pembiayaan untuk pengerjaan pembangunan ruko standardan

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Standardan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi (Pemborongan), kontrakPembangunan Rumah Sakit Pendidikan UHO Tahun 2014, sudah termasukkategori sebagai kontrak kritis. Bahwa berkaitan dengan kontrak kritis dimaksud, tidak pernah adadilakukan Show Cause Meeting (Rapat Pembuktian) yang diikuti pihak PPK,MK, dan pihak PT. Jasa Bhakti Nusantara.

Rapat diikuti dari pihak Kontraktor (dari semua unsur yaitu : KepalaProject, Enginering dan Kepala Pelaksana), pihak MK (Team Leader dansemua stafnya), pihak PPK dari staf Teknis kadang hadir kadang tidak,sedangkan pengelola teknis dari Dinas PU Provinsi Sultra jarang mengikutirapat).Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Standardan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi (Pemborongan), kontrakPembangunan Rumah Sakit Pendidikan UHO Tahun 2014, sudah termasukkategori sebagai kontrak

tersebut dan belumdibayaroleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.Halaman 6 dari 192 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pat.G/2018/PN Btm14.15.16.17.18.721.128.750, (Tujuh ratus dua puluh satu juta seratus dua puluhdelapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;Bahwa pengerjaan pembangunan ruko standard 2 lantai danpembangunan ruko hook menjadi 3 (tiga) lantai berjalan bersamaannamun didalam perhitungan dan pengeluarannya berbeda antaraperhitungan pembiayaan untuk pengerjaan pembangunan ruko standardan

dari nilai Kontrak sebesar Rp. 674.630.000, dipergunakan untukmembiayai Komponen berupa honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang,materi dan pengadaan laporan,pembelian bahan dan ATK, pembelian atausewa peralatan, sewa Kendaraan dan Kantor, jasa dan Overhead pengawasandan pajak dan iuran daerah lainnya.Bahwa secara umum tanggung jawab konsultan supervisi /oengawasan antaralain terhadap kesesuain pelaksanan konstruksi dengan dokumenpelelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standardan

Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK.140Bahwa benar Ahli termasuk dalam tim audit akan tetapidalam perkara ini dipanggil bukan sebagai tim audit akantetapi sebagaia ahli diluar tim auditor;Bahwa Laporana Audit yang menandatangani adalah KepalaPerwakilan;Bahwa benar laporan audit mengenai penghitungan kerugiankeuangan Negara sudah dilaksanakan sesuai dengan standardan petunjuk teknis yang berlaku di BPK ;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kerugian keuangannegara ada sekitar Rp. 7 Milyar rupiah atas pengadaan

Bahwa kronologis bila ada tamu hotel yang akan menginap adalahsebagai berikut :a) Bila ada tamu yang akan menginap atau menggunakan kamar dihotel saksi, mulamula karyawan pertanyakan identitas KTP,SIMatau identitas lainnya.b) Berdasarkan identitas diri tersebut dicatat kedalam buku tamu.c) Menjelaskan kepada tamu tentang tipe kamar, Eksekutif, standardan ekonomi, setelah sepakat harga maupun tipe kamar dan telahmelakukan pembayaran kemudian, diserahkan kunci danmengantar tamu ke kamar selanjutnya

1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.memesan kamar 201, dan 203 dan keesokan harinya Kamistanggal 8 Maret 2012 memesan kembali kamar 302 untukbeberapa orang temannya.Bahwa kronologis bila ada tamu hotel yang akan menginap adalahsebagai berikut :a) Bila ada tamu yang akan menginap atau menggunakan kamar dihotel saksi, mulamula karyawan pertanyakan identitas KTP,SIMatau identitas lainnya.b) Berdasarkan identitas diri tersebut dicatat kedalam buku tamu.c) Menjelaskan kepada tamu tentang tipe kamar, Eksekutif, standardan

dari nilai Kontrak sebesar Rp. 674.630.000, dipergunakan untukmembiayai Komponen berupa honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang,materi dan pengadaan laporan,pembelian bahan dan ATK, pembelian atausewa peralatan, sewa Kendaraan dan Kantor, jasa dan Overhead pengawasandan pajak dan iuran daerah lainnya.Bahwa secara umum tanggung jawab konsultan supervisi /oengawasan antaralain terhadap kesesuain pelaksanan konstruksi dengan dokumenpelelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standardan

berkurang tidak , bukti dan sebagainya; bahwa keterangan dalam berita acara tidak bisa digunakan sebagai buktisatusatunya; bahwa untuk kwitansi bisa dikonfirmasi kepada penerima uang dan jika tidak132bisa , ditanyakan kepada dua orang yang melihat waktu tandatangan dan jikatidak ada pendukung tidak bisa digunakan sebagai alat bukti; bahwa jika ada tiga orang memberikan keterangan yang berbeda itu belummerupakan bukti yang falid ; bahwa hasil auditor bisa digunakan sebagai alat bukti bila memenuhi standardan

Ada yaitu Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 tentang Standardan Pedomanpengadaan pekerjaan konstuksi dan jasa konsultasi.

utlitas sebagaimana(8)dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit memuat:a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan.Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas sebagaimanadimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dilampirkan :a. daftar dan gambar rencana induk dan tapak yang menjelaskan lokasi,jenis dan ukuran prasarana dan utilitas yang diserahkan;. berita Acara hasil pemeriksaan verifikasi kelayakan terhadap standardan

adalah , BPKtugasnya hanya melakukan pengawasan ekternal saja, sedangkan tugasBPKP adalah melakukan pemeriksaan atau pengawasan internal ataudisebut sebagai audit investigasi yang tujuannya adalah untukmengetahui penggelapan dan kerugian negara ;Bahwa yang dapat menentukan penghitungan Kerugian Negara haruslahBPK;Bahwa sebuah laporan hasil audit wawancara merupakan sesuatu yangharus dilakukan ;Bahwa Auditor di Indonesia ada 2 yaitu :e Internal Auditor yaitu merupakan suatu profesi yang memiliki standardan

pengawasanadministrasi , teknis keuangan termasuk melaporkan kepada PPK jikaditemukan adanya penyimpangan dilapangan;Bahwa benar dalam melaksanakan pemeriksaan/uji petik ada hambatandikarenakan tidak tersedianya gambar rencana, gambar kerja dan gambarhasil pekerjaan akan tetapi untuk dapat menentukan adanyapenyimpangan dapat diliat dari aspek kuantitas maupun kualitas tentunyadengan dukungan dokumen legal antara lain, rencana upah, bahan danperalatan, kerangka acuan kerja (KAK) maupun laporan harian standardan

., MM telah melakukan pemutusan kontrak denganmengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintahpasal 93 (2) dari Perpres tersebut serta Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tentang standardan pedoman pengadaan pekerjaan kontruksi dan jasa kontruksi buku 01.A bagian B.6 butir35.5 yang menyatakan bahwa dalam hal pemutusan kontrak penyedia jasa diharuskan agara. Jaminan Pelaksana di cairkan.b.