mendokumentasikan pencatatanpembelanjaan.Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang PengelolaanKeuangan Desa bahwa tugas bendahara adalah menerima, menyimpan,menyetorkan/membayar, menatausahakan danmempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa danpengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa,tetapi saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab tersebut;Bahwa desa Ujan Mas Bawah ada melaksanakan pembangunan desadengan

Bahwa benar berdasarkan Peraturan Desa Ujan MasBawah Nomor 03 tahun 2016 tanpa tanggal dan bulan Septembertahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan BelanjaDesa TA 2016 dan ada APBDes awal sebelum perubahan TIDAKada, terdapat belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desadengan total anggaran Rp. 397,357,000 dengan rincian yaitu :Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan anggaran Rp.30.791.000Putusan Nomor : 39/Pid.SusTPK/2019/PN.Bgl Hal 94 dari 192Pembangunan Jembatan dan Rabat dengan anggaran

TAUHIDdengan jabatan Ketua Tim Pelaksana ADD, danBendahara BAMBANG SUPRIADI selaku BendaharaDesa, tanpa tanggal bulan Mei 2016; 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan PertanggungJawaban Penyampaian Data Bobot Desa yang di tandatangani oleh Kepala Desa Sungai Jernih SUKIMANtanpa tanggal bulan Mei 2016;12.1 (satu) Bundel Arsip Berkas usulan Pencairan Tahap 2(40%) APBDes Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016yang berisikan; 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)oleh Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan DesaDengan

selaku BendaharaDesa, tanpa tanggal bulan Mei 2016; 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan PertanggungJawaban Penyampaian Data Bobot Desa yang di tandaHalaman 181 dari 189 halaman Putusan Nomor 9/Pid.SusTTPK/2019/PN Bgltangani oleh Kepala Desa Sungai Jernih SUKIMANtanpa tanggal bulan Mei 2016;12.1 (satu) Bundel Arsip Berkas usulan Pencairan Tahap 2(40%) APBDes Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016yang berisikan; 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)oleh Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan DesaDengan

biayanya adalah sama besarnya dengan apabila mendaftar diKantor Pertanahan yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun2002, hanya saja pemohon tidak perlu repot datang ke Kantor Pertanahansehingga dapat menghemat waktu dan biaya transport ;Bahwa program Larasita di Desa Trimulyo tahun 2011 adalah merupakanbagian yang menjadi kewenangan Desa dalam menyelenggarakan urusanpemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dapatmenimbulkan hak dan kewajiban antara lain sebagai pendapatan desadengan

yangditunjuk atas musyawarah desa, secara melawan hukum telah melakukanpungutan kepada pemohon pensertifikatan tanah melalui program LARASITA diDesa Trimulyo tahun 2011 sehingga menguntungkan diri sendiri maupun orang laindengan cara sebagai berikut : Bahwa program Larasita di Desa Trimulyo tahun 2011 adalah merupakanbagian yang menjadi kewenangan Desa dalam menyelenggarakan urusanpemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dapatmenimbulkan hak dan kewajiban antara lain sebagai pendapatan desadengan

dua juta rupiah), Adapun kegiatan Padatahun 2018 tahun 2019 adanya pembangunan pembangkit ListrikHal. 17 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.MksMikro Hidro (PLTMH) dan saksi sebagai Sekertaris TPK (Tim PelaksanaKegiatan) yang diketuain oleh Jhonli Lasoru.Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan PLTMH dikerjakan oleh pihakKetiga yaitu Bapak Yaris Anak dari Tamban jadi tugas saksi hanyauntuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan PLTMH.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kontrak antara kepala desadengan

merealisasikankesepakatan tahun 1999 dengan masyarakat;Bahwa masyarakat Desa Pantai Raja ada membentuk Tim yang mewakilimasyarakat untuk melakukan musyawarah/negoisasi dengan pihak PTPerkebunan Nusantara V;Bahwa Komnas HAM pada tahun 2019 pernah mendatangi lokasisengketa dan pada saat itu terjadi kesepakatan antara PT PerkebunanNusantara V dengan masyarakat dimana akan mencarikan lahan seluas150 hektar dan plus 250 hektar untuk memenuhi kesepakatan;Bahwa bukti bertanda T.35 berupa kesepakatan antara masyarakat desadengan

Setelah terdakwa AHMAD RIFAI menerima uang pengurusan sertifikatPRONA dari masingmasing peserta PRONA ternyata terdakwa tidakmenyetorkan biaya administrasi pembuatan surat pernyataan kesaksian yangmengetahui asal usul tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desadengan jumlah Rp. 50.000, (ima puluh ribu rupiah) per bidang tanah x 750(tujuh ratus lima puluh) bidang tanah sehingga keseluruhannya berjumlahsebesar Rp. 37.500.000, (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) ke kas desa,padahal sesuai

Tentang Desa Pasal 50 ayat(3) dan (4) juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65dan 66 pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa,Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calonPerangkat Desa dengan syaratsyarat yang ditentukan, kemudian melakukankonsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yangdijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desadengan

dengan jumlah anggaranRp.902.000.000 (Ssemlian ratus dua juta rupiah), Adapun kegiatan Padatahun 2018 tahun 2019 adanya pembangunan pembangkit ListrikMikro Hidro (PLTMH) dan saksi sebagai Sekertaris TPK (Tim PelaksanaKegiatan) yang diketuain oleh Jhonli Lasoru.Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan PLTMH dikerjakan oleh pihakKetiga yaitu Bapak Yaris Anak dari Tamban jadi tugas saksi hanyauntuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan PLTMH.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kontrak antara kepala desadengan

apabila pada Point 3 (tiga ) gugatan Para Penggugatyang menyataan bahwa terhadap objek perkara tersebut, dikuasai olehTergugat I, dengan cara membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1252015, YANG BENAR adalah Para Tergugat mengadakan Musyawarah diBalai Desa Kendaldoyong guna membahas pembagian harta warisalmarhum Bapak Taswadi dan lbu Kastamah orang tua Para Tergugat danPenggugat , dikarenakan musyawarah di rumah tidak memperolehkesepakatan kemudian musyawarah tersebut dilaksanakan di Balai Desadengan

lima puluh ribu rupiah) dan masih terdapat sisa anggaran senilai Rp.14.150.000, (empat belas juta seratus lma puluh ribu rupiah) yang berada dandikuasai terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa;Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 841/Kep.351Huk/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Tunjangan penghasilan bagiKepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2011Desa Kutakarya mendapatkan bantuan tunjangan kinerja bagi perangkat desadengan

lima puluh ribu rupiah) dan masih terdapat sisa anggaran senilai Rp.14.150.000, (empat belas juta seratus lma puluh ribu rupiah) yang berada dandikuasai terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa;Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 841/Kep.351Huk/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Tunjangan penghasilan bagiKepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2011,Desa Kutakarya mendapatkan bantuan tunjangan kinerja bagi perangkat desadengan

Berita Acara Penermaan uang bermaterai Rp 6.000,(enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala desadengan jumlah besaran sebagamana permohonanpenyaluran.aQoo5o9Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan prototypepembangunan kantor desa berdasarkan rencana TimPengendalian Program sebagai tm pengawasan, pengandaliandan monitoring, jadwal yang ditetapkan oleh Dalpro hanyasebagai pedoman, karena yang melaksanakan kegiatan adalahtim pelaksana desa dan secara tehnis, yang mengetahui lamatahapan kegiatan

lima puluh ribu rupiah) dan masih terdapat sisa anggaran seni Rp.14.150.000, (empat belas juta seratus lma puluh ribu rupiah) yang berada dandikuasai terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa;Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 841/Kep.351Huk/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Tunjangan penghasilan bagiKepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2011Desa Kutakarya mendapatkan bantuan tunjangan kinerja bagi perangkat desadengan

Berita Acara Penermaan uang bermaterai Rp 6.000, (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala desadengan jumlah besaran sebagaimana permmohonanpenyaluran.

Saksi ARIPIN bin SUWONDO;e Bahwa Jual beli kapal antara Bu LINAdengan Pak SARKOHA;e Bahwa saksi tahunya ada jual bellikapal karena saksi mendengar dari BuLINA pemilik kapal;e Bahwa saksi diberitahu kalau kapalnyadijual Bu LINA sudah lama, dan jualbeli kapal tanggal 27 Desember2011 ;e Bahwa Bu LINA cerita pada saksisesudah jual beli kapal ;e Bahwa saksi tidak melihat surat jualbelinya kapal tersebut, saksi cumamendengar;e Bahwa saksi ABK kapal Kusuma Illmilik Bu LINA dan saksi satu desadengan Bu LINA

Apabila terjadi keraguraguan dalam menentukan status hukum atau terjadisengketa dengan pihak ketiga atas status hukum kekayaan desa, Kepala Desadengan diketahui BPD wajib melaporkan kepada Bupati melalui Camat.Bahwa setelah terdakwa selaku Kepala Desa Karangsari menerima sertifikat Hak MilikNo. 72 yang merupakan aset desa yang masih atas nama orang lain (Pemilik lama)seharusnya terdakwa segera menentukan status hukum aset desa tersebut denganmengacu kepada ketentuan pasal 16 Perda No.8 Tahun 2007

Pancawatitahun anggaran 2016 baik yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi DanaDesa , Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun yang bersumberdari dana lainnya yang sah, dalam menentukan titik koordinat atau lokasipembangunaninfrastruktur tersebut tidak dimusyawarahkanterlebihdahulu antara Kepala Desa dengan BPD ;Bahwa bentuk kegiatan, volume, biaya dan spesifikasi barang dalampembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pancawati pada tahunanggaran 2016 bukan merupakan hasil kesepakatan antara Kepala Desadengan

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor:141.1/Kep.450Huk/2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang PengesahanPemberhentian dengan hormat pejabat Kepala Desa serta PengangkatanPejabat Kepala Desa Hasil Pemilinan tahun 2013, yang memiliki Tugas danfungsi selaku Kepala Desa Pancawati adalah :o Menyelenggarakan pemerintahan desa ;o Melaksanakan pembangunan desa ;o Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat ;o Melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat ;o Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga yang ada di desadengan

prosedur atau belum menurut terperiksa Secaraadministrasi SPJ telah dibuat untuk tahun 2006 s/d 2009, sedangkan SPJ untuk tahun 2010 dan2011 belum disampaikan tetapi untuk pertanggungjawaban pelaksanaan secara phisik tidakmelihat kebenarannya, karena SPJ sudah ada tanda tangannya BPD dan LKMD Desa Morang.e Bahwa setiap SPJ yang akan diserahkan kepada Pemerintah kabupaten Madiun harusmelalui Kecamatan dan harus diperiksa oleh Camat.e Bahwa Setiap tahunnya dana ADD Desa Morang yang mencairkan Bendahara Desadengan

No. 69/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby gotongroyongan, padakegiatan bulan baki gotongroyong Belanja Pembangunan3. 8.000.000, Tasman Kusnoinfrastruktur Jumlah 13.000.000, Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Druju Kecamatan SumbermanjingwetanKabupaten Malang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku kepala desadengan cara menggunakan sebagian dana kegiatan yang bersumber dari ADDDesa Druju tahun 2014 salah satunya meminta kepada Fansuri untukmembayar

dari Kuwu Kertamulya sebesar Rp. 4.500.000, (Empat juta limaratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani langsungoleh Penggugat dan disaksikan oleh salah satu) anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertamulya Kecamatan BongasKabupaten Indramayu ; 3) Hasil Sewa Tanah Bengkok/Carik ; Bahwa selain Pengugat menerima tunjangan kinerja dan penghasilan tetapsebagaimana Haknya sebagai Kasi Pelayanan Desa, Penggugat telahmenerima hasil dari sewa tanah Bengkok/Carik Kasi Pelayanan Desadengan

25 Februari 2008 ada Surat Edaran dari Bupatimengenai program Simpemdes, dan selanjutnya = pernahdisosialisasikan oleh Asisten I, dan dilanjutkan oleh terdakwa yangmengatakan bahwa program Simpemdes adalah kegiatan unggulanuntuk masyarakat desa, sepengetahuan saksi, pada saat itu adaKepala Desa yang merasa keberatan;Bahwa saksi termasuk orang yang keberatan terhadap programSimpemdes, karena saat itu RAPBDes sudah diajukan ke Kecamatan,dan ketika keluar SE dari Bupati RAPBDes dikembalikan lagi ke desadengan

Kepala Desa di 269 desa di Kabupaten Cilacap @Rp.2.000.000, sehingga jumlah seluruhnya Rp.538.000.000,e Untuk para sekcam/Camat dengan jumlah total Rp.403.500.000,e Untuk RUJIMANTO Sekretaris PDIP Kabupaten Cilacap sebesarRp.1.500.000.000..Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya ternyata program SIMPEMDES(Electronic Government) ini tidak dapat berfungsi secara maksimal,karena hanya berupa perangkat komputer biasa yang berisi data tentangformulirformulir administrasi desa, dan antara pihak pemerintahan desadengan

Pembangunan pagar kolam renang dengan anggaranRp.57.654.750,Bahwa yang membelanjakan material pembangunan sebagian besardilakukan oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab Tim PelaksanaKegiatan, dan sebagian kecil dilakukan oleh saksi sendiri;Bahwa saksi melakukan pembelanjaan atas perintah Kepala Desadengan cara meminta anggaran kepada Bendahara Desa dan setelahmelakukan pembelanjaan bukti/nota belanja saya serahkan kepadaBendahara Desa;Bahwa yang menyusun Surat Pertanggungjawaban dalam kegiatanadalah

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ASFAR DARISAHmembuat rencana program untuk kegiatan bidang pengairan denganmemasukan kegiatan Normalisasi Sungai Lobu yang mana kegiatanNormalisasi Sungai tidak pernah diusulkan dalam Musrembang Desadengan mencantumkan pekerjaan tersebut dengan nama desasehingga terhadap pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu menjadi 6(enam) paket pekerjaan yaitu Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean,Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin, Normalisasi Sungai LobuDesa Kadodi, Normalisasi

bahwa proses rekapitulasi hasil pemilihan pada tingkatKecamatan Cikarang Barat dilakukan di Aula Kantor Desa Ganda Mekar padatanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 untukmenyelesaikan formulir DAA.1 dan dilanjutkan di Aula Kantor KecamatanCikarang Barat dari tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019untuk merekap formulir DAA.1 ke DA.1;Menimbang, bahwa rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Cikarang Baratdilakukan dengan hanya menyandingkan C.1 Plano tiap TPS di tingkat Desadengan