Pancawatitahun anggaran 2016 baik yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi DanaDesa , Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun yang bersumberdari dana lainnya yang sah, dalam menentukan titik koordinat atau lokasipembangunaninfrastruktur tersebut tidak dimusyawarahkanterlebihdahulu antara Kepala Desa dengan BPD ;Bahwa bentuk kegiatan, volume, biaya dan spesifikasi barang dalampembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pancawati pada tahunanggaran 2016 bukan merupakan hasil kesepakatan antara Kepala Desadengan

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor:141.1/Kep.450Huk/2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang PengesahanPemberhentian dengan hormat pejabat Kepala Desa serta PengangkatanPejabat Kepala Desa Hasil Pemilinan tahun 2013, yang memiliki Tugas danfungsi selaku Kepala Desa Pancawati adalah :o Menyelenggarakan pemerintahan desa ;o Melaksanakan pembangunan desa ;o Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat ;o Melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat ;o Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga yang ada di desadengan

laporanhasilpemilihan kepala desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) harisetelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimanadimaksud pada Pasal 52 ayat (1);BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan CalonKepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepadaBupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desapaling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya laporanhasil dari panitia pemilihan; Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desadengan

apabila pada Point 3 (tiga ) gugatan Para Penggugatyang menyataan bahwa terhadap objek perkara tersebut, dikuasai olehTergugat I, dengan cara membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1252015, YANG BENAR adalah Para Tergugat mengadakan Musyawarah diBalai Desa Kendaldoyong guna membahas pembagian harta warisalmarhum Bapak Taswadi dan lbu Kastamah orang tua Para Tergugat danPenggugat , dikarenakan musyawarah di rumah tidak memperolehkesepakatan kemudian musyawarah tersebut dilaksanakan di Balai Desadengan

dua juta rupiah), Adapun kegiatan Padatahun 2018 tahun 2019 adanya pembangunan pembangkit ListrikHal. 17 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.MksMikro Hidro (PLTMH) dan saksi sebagai Sekertaris TPK (Tim PelaksanaKegiatan) yang diketuain oleh Jhonli Lasoru.Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan PLTMH dikerjakan oleh pihakKetiga yaitu Bapak Yaris Anak dari Tamban jadi tugas saksi hanyauntuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan PLTMH.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kontrak antara kepala desadengan

Saksi ARIPIN bin SUWONDO;e Bahwa Jual beli kapal antara Bu LINAdengan Pak SARKOHA;e Bahwa saksi tahunya ada jual bellikapal karena saksi mendengar dari BuLINA pemilik kapal;e Bahwa saksi diberitahu kalau kapalnyadijual Bu LINA sudah lama, dan jualbeli kapal tanggal 27 Desember2011 ;e Bahwa Bu LINA cerita pada saksisesudah jual beli kapal ;e Bahwa saksi tidak melihat surat jualbelinya kapal tersebut, saksi cumamendengar;e Bahwa saksi ABK kapal Kusuma Illmilik Bu LINA dan saksi satu desadengan Bu LINA

prosedur atau belum menurut terperiksa Secaraadministrasi SPJ telah dibuat untuk tahun 2006 s/d 2009, sedangkan SPJ untuk tahun 2010 dan2011 belum disampaikan tetapi untuk pertanggungjawaban pelaksanaan secara phisik tidakmelihat kebenarannya, karena SPJ sudah ada tanda tangannya BPD dan LKMD Desa Morang.e Bahwa setiap SPJ yang akan diserahkan kepada Pemerintah kabupaten Madiun harusmelalui Kecamatan dan harus diperiksa oleh Camat.e Bahwa Setiap tahunnya dana ADD Desa Morang yang mencairkan Bendahara Desadengan

dengan jumlah anggaranRp.902.000.000 (Ssemlian ratus dua juta rupiah), Adapun kegiatan Padatahun 2018 tahun 2019 adanya pembangunan pembangkit ListrikMikro Hidro (PLTMH) dan saksi sebagai Sekertaris TPK (Tim PelaksanaKegiatan) yang diketuain oleh Jhonli Lasoru.Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan PLTMH dikerjakan oleh pihakKetiga yaitu Bapak Yaris Anak dari Tamban jadi tugas saksi hanyauntuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan PLTMH.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kontrak antara kepala desadengan

bahwa proses rekapitulasi hasil pemilihan pada tingkatKecamatan Cikarang Barat dilakukan di Aula Kantor Desa Ganda Mekar padatanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 untukmenyelesaikan formulir DAA.1 dan dilanjutkan di Aula Kantor KecamatanCikarang Barat dari tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019untuk merekap formulir DAA.1 ke DA.1;Menimbang, bahwa rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Cikarang Baratdilakukan dengan hanya menyandingkan C.1 Plano tiap TPS di tingkat Desadengan

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ASFAR DARISAHmembuat rencana program untuk kegiatan bidang pengairan denganmemasukan kegiatan Normalisasi Sungai Lobu yang mana kegiatanNormalisasi Sungai tidak pernah diusulkan dalam Musrembang Desadengan mencantumkan pekerjaan tersebut dengan nama desasehingga terhadap pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu menjadi 6(enam) paket pekerjaan yaitu Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean,Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin, Normalisasi Sungai LobuDesa Kadodi, Normalisasi

Pembangunan pagar kolam renang dengan anggaranRp.57.654.750,Bahwa yang membelanjakan material pembangunan sebagian besardilakukan oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab Tim PelaksanaKegiatan, dan sebagian kecil dilakukan oleh saksi sendiri;Bahwa saksi melakukan pembelanjaan atas perintah Kepala Desadengan cara meminta anggaran kepada Bendahara Desa dan setelahmelakukan pembelanjaan bukti/nota belanja saya serahkan kepadaBendahara Desa;Bahwa yang menyusun Surat Pertanggungjawaban dalam kegiatanadalah

keterangan yang saksi berikan adalah benar;Bahwa saksi adalah Ketua Komite Desa Mandiangin Timur KecamatanKarang Intan Kabupaten Banjar, sedangkan terdakwa adalah orang yangdatang menawarkan bantuan dari KEMENPORA ;Bahwa benar Desa Mandiangin Timur kecamatan Karang Intan KabupatenBanjar ada mendapat bantuan dana revitalisasi prasarana Olah RagaMasyarakat dari KEMENPORA tersebut;Bahwa mulanya masyarakat sempat agak ragu dengan apa yangdisampaikan terdakwa namun terdakwa berhasil meyakinkan Kepala Desadengan

atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganii, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan seen sen ene ene sen nne nnn aennnennnaon===Qan/atau tindakanMaka tidak ada alasan Camat Tewang Sangalang Garing untuk menunda atautidak melanjutkan berkas tersebut ke Bupati Katingan melalui bentuk administrasisurat pengantar dalam rangka pelaksanaan pasal 44 ayat (3) Permendagri 112Tahun 2014 #42Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengatakanBupati/Walikota menetapkan pengesahan dan penetapan kepala desadengan

No. 69/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby gotongroyongan, padakegiatan bulan baki gotongroyong Belanja Pembangunan3. 8.000.000, Tasman Kusnoinfrastruktur Jumlah 13.000.000, Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Druju Kecamatan SumbermanjingwetanKabupaten Malang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku kepala desadengan cara menggunakan sebagian dana kegiatan yang bersumber dari ADDDesa Druju tahun 2014 salah satunya meminta kepada Fansuri untukmembayar

merealisasikankesepakatan tahun 1999 dengan masyarakat;Bahwa masyarakat Desa Pantai Raja ada membentuk Tim yang mewakilimasyarakat untuk melakukan musyawarah/negoisasi dengan pihak PTPerkebunan Nusantara V;Bahwa Komnas HAM pada tahun 2019 pernah mendatangi lokasisengketa dan pada saat itu terjadi kesepakatan antara PT PerkebunanNusantara V dengan masyarakat dimana akan mencarikan lahan seluas150 hektar dan plus 250 hektar untuk memenuhi kesepakatan;Bahwa bukti bertanda T.35 berupa kesepakatan antara masyarakat desadengan

Setelah terdakwa AHMAD RIFAI menerima uang pengurusan sertifikatPRONA dari masingmasing peserta PRONA ternyata terdakwa tidakmenyetorkan biaya administrasi pembuatan surat pernyataan kesaksian yangmengetahui asal usul tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desadengan jumlah Rp. 50.000, (ima puluh ribu rupiah) per bidang tanah x 750(tujuh ratus lima puluh) bidang tanah sehingga keseluruhannya berjumlahsebesar Rp. 37.500.000, (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) ke kas desa,padahal sesuai

Tentang Desa Pasal 50 ayat(3) dan (4) juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65dan 66 pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa,Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calonPerangkat Desa dengan syaratsyarat yang ditentukan, kemudian melakukankonsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yangdijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desadengan

WIDODO Kaur Kesra > IMAM MUARIF Kaur Keuangan : WARSONO Bendahara Desa : SITIROKHAYATI Ketua BPD : H.ACHMADI, SPd.i Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Candirenggo berdasarkan Surat Keputusan KepalaDesa Candirenggo Nomor 114/3/KEP/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan Surat KeputusanKepala Desa Candirenggo Nomor 144/2/KEP/2016 tanggal 2 Januari 2016 tentangPenunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Candirenggo Tahun Anggaran2015 dan 2016, adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desadengan

WIDODO Kaur Kesra > IMAM MUARIF Kaur Keuangan > WARSONO Bendahara Desa : SITIROKHAYATI Ketua BPD : H.ACHMADI, SPd.i Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Candirenggo berdasarkan Surat Keputusan KepalaDesa Candirenggo Nomor 114/3/KEP/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan Surat KeputusanKepala Desa Candirenggo Nomor 144/2/KEP/2016 tanggal 2 Januari 2016 tentangPenunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Candirenggo Tahun Anggaran2015 dan 2016, adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desadengan

Parikesit,nomor 1677/3 ZB, tanggal 16 September 1931,Perihal Ketentoean Hak Tanah OentoekPerkebunan Tanaman2 jang bertahoen, (SesuaiDengan Foto Copy);Foto Copy Surat Keterangan Putra MahkotaKesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura,Nomor : 037/SEKKD/KK/III/2010, tanggal 11Maret 2010, ( Sesuai Dengan Aslinya);Foto Copy Keturunan Mulawarman Nala DesaDengan Adji Betara Agung Desa Sakti, ( SesuaiDengan Aslinya);Foto Copy Surat Camat Samarinda Seberang, Nomor100/106/Pem, tanggal 17 Juli 2010, PerihalPenjelasan

Parikestt,nomor 1677/3 ZB, tanggal 16 September 1931,Perihal Ketentoean Hak Tanah OentoekPerkebunan Tanaman2 jang bertahoen, (SesuaiDengan Foto Copy);Foto Copy Keturunan Mulawarman Nala DesaDengan Adji Betara Agung Desa Sakti, (SesuaiDengan Aslinya);Foto Copy Surat Camat Samarinda Seberang, Nomor100/106/Pem, tanggal 17 Juli 2010, PerihalPenjelasan Surat Keterangan Waris, (Sesuai DenganAslinya);Foto Copy Surat Kepala Biro Upacara Adat SakralKerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura,tanggal 20 Mei

25 Februari 2008 ada Surat Edaran dari Bupatimengenai program Simpemdes, dan selanjutnya = pernahdisosialisasikan oleh Asisten I, dan dilanjutkan oleh terdakwa yangmengatakan bahwa program Simpemdes adalah kegiatan unggulanuntuk masyarakat desa, sepengetahuan saksi, pada saat itu adaKepala Desa yang merasa keberatan;Bahwa saksi termasuk orang yang keberatan terhadap programSimpemdes, karena saat itu RAPBDes sudah diajukan ke Kecamatan,dan ketika keluar SE dari Bupati RAPBDes dikembalikan lagi ke desadengan

Kepala Desa di 269 desa di Kabupaten Cilacap @Rp.2.000.000, sehingga jumlah seluruhnya Rp.538.000.000,e Untuk para sekcam/Camat dengan jumlah total Rp.403.500.000,e Untuk RUJIMANTO Sekretaris PDIP Kabupaten Cilacap sebesarRp.1.500.000.000..Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya ternyata program SIMPEMDES(Electronic Government) ini tidak dapat berfungsi secara maksimal,karena hanya berupa perangkat komputer biasa yang berisi data tentangformulirformulir administrasi desa, dan antara pihak pemerintahan desadengan

Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin nomor 5 halaman 10 yangmenyebutkan di atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi 19 adalah tanah yangdahulunya hak milik SAYUTI, yang benar tanah tersebut dahulunya hak milikSUCIPTO yang ia peroleh setelah membuka dan membayar kepada kas Desadengan cara pancung alas. Kemudian SUCIPTO menjualnya H.