Ditemukan 2087 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : jabatan jonatan jabatanâ jabatanã jawabkan jakatan jawaban janatan jawaten jawanan jawasan jawaman
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

212 — 58
  • JandaTjoe Win Nio, Said bin Salam, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu KotaDaerah Jakarta Raya, qq Jawatan Pekerjaan Umum, dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto S.H. 2: Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.;3. Bustanul Arifin S.H.
    Janda TjoeWin Nio, Said bin Salam, Gubernur Kepala Daerah Khusus lbu Kota DaerahJakarta Raya, qq Jawatan Pekerjaan Umum, dengan Susunan Majelis : 1. Dr. K.Santoso Poedjosoebroto S.H. 2: Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.; 3. BustanulArifin S.H.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 27-01-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB
Tanggal 14 Nopember 2011 — - PENGGUGAT : PT.KRISTAL KENCANA ABADI - TERGUGAT : PT. INTI PALM SUMATERA, DKK
175 — 85
  • Janda Tjoe MinNio, Said bin Salam, Gubernur DKI Jakarta, Jawatan Pekerjaan Umum yangmenyebutkan apabila obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.Berdasarkan hathal yang tetah diuraikan diatas, dengan ini Tergugat V mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima Eksepsi Tergugat IV danmenolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima.Il.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
204 — 142
  • Tanahtanah demikian itulah yang di dalam PeraturanPemerintah ini disebut Tanah Negara.Menurut Pasal 11 ayat 1:Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 menyatakan :Tanah yang dibeli, yang dibebaskan dari hakhak rakyat oleh suatu Kementerian,Jawatan, Daerah Swatantra untuk penyelenggaraan/pelaksanaan kepentingan,menjadi Tanah Negara pada saat terjadinya pembelian atau pembebasantersebut dengan pengertian bahwa penguasaan atas tanah itu oleh MenteriDalam Negara akan diserahkan kepada Kementerian Daerah
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/PID.TPK/2014/PN.TK.
Tanggal 8 Juli 2014 — SUBAGIYO.
125 — 30
  • sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwapengertian menguntungkan diri sendiri adalah suatu unsur yang biasa dalamhukum pidana, seperti tercantum juga dalam pasalpasal 378 dan 423 KUHP (vide:Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Penerbit PT.Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 106), sedangkan menurut Sudarto perkataanmenguntungkan suatu badan (korporasi) disitu tidak hanya badan swasta, misalnyaPerseroan Terbatas, yayasan, dan sebagainya, tetapi juga badan pemerintahan,misalnya kantor/jawatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
444 — 221
  • ./1955,2311956) yang menyatakan bahwa, salah satu unsur dari pasal 425 (1) KUHPialah menjalankan perbuatan itu dalam jabatannya, karena pembuatan daftar penerimaanuang dan pembayaran gaji orangorang yang dimintai uang oleh terdakwa itu bukan tugasterdakwa sebagai juru tulis pada jawatan pengajaran daerah, tetapi tugas dari KepalaSekolah Rakyat yang bersangkutan, sedang terdakwa hanya diminta bantuan, makapermintaan uang tersebut tidaklah dilakukan terdakwa dalan jabatannya. R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/TUN/2017
Tanggal 4 April 2017 —
130 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sehingga Sertifikat Hak Milik tidak tahu letakobjeknya, dan hal ini membuktikan adanya kekeliruankekeliruanyang nanti kita buktikan di dalam persidangan dalam perkara a quo;dan; pengadministrasian yang kurang baik;Bahwa sebagaimana fakta di atas, Para Tergugat telah melakukanPenyalahgunaan Wewenang (defernment de pouvoir) yaitu melanggarketentuan aturanaturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 1 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 yaitu:Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
284 — 111
  • kKeuangan negara atautata pemerintahan yang terkait dengan hubungan antara lembaga negara, komisiindependen dan sebagainya;Halaman 596 dari 1205 halaman Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKt.Pst.Bahwa penelitian ahli tidak secara spesifik mengenai topik pengelolaanAPBN, tetapi menyinggung topik pengelolaan APBN;Bahwa mengacu pada UU Kementerian Negara, struktur pengelolaankeuangan negara pada sebuah Kementerian dipimpin oleh seorang Menteridengan dibantu oleh pejabatpejabat Direktorat Jendral, berikut jawatan