Ditemukan 2483 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-06-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST Tanggal 17 Oktober 2016 — Drs. SERGIUS KELANG
MELAWAN
YAYASAN STELLA MARIS
82 — 23
82 — 23
Pst hukum untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan ini melaluiproses Bipartit dan kemudian permasalahan/perselisihan hubungankerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah di usahakanpenyelesaiannya sampai tahap Tripartit melalui mediator pada kantorsuku dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaUtara, dan tidak ada titik temu, sehingga mediator pada kantor sukudinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta UtaraKota menerbitkan anjuran No, 33/1.831 tertanggal
Register : 12-10-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 299/Pdt.Sus-PHI.G /2018/PN.JKT.PST Tanggal 4 Maret 2019 — AJI TRI ADNANTA, DKK >< PT UFO BKB SYARIAH
163 — 68
163 — 68
/PN.JKT.PST /2 Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah mencaripenyelesaian terbaik melalui bipartite dan tripartit hingga dikeluarkannyaAnjuran dari Mediator dari Kantor Disnaker Jakarta Utara, namun tidakmenghasilkan putusan penyelesaian,3.
Putus : 12-02-2013 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/Pdt.Sus/2013 Tanggal 12 Februari 2013 — LESLI WAHRIZAL vs PT. HOLLIT INTERNATIONAL
47 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada Mediasi di tingkat Tripartit antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi pun tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian, dan akhirnyaMediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatanmengeluarkan Anjurannya sesuai dengan No.: 6307/1.835.3 tertanggal 26September 2011;10.Bahwa Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Selatan telah benar dan berdasarkan fakta bahwa TergugatRekonvensi memang telah tidak masuk bekerja
Putus : 28-04-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 28 April 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS RITA PUJIASTUTI
84 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selatan menolak permohonanPenggugat dengan Surat Nomor 1198/1.835.3 tertanggal 2 Mei 2013;Atas penolakan Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Jakarta Selatanyang menolak permohonan Para Penggugat dengan surat Nomor1198/1.835.3 tertanggal 2 Mei 2013, Penggugat kembali memasukanPermohonan Penyelesaian Hubungan Industrial di KementrianTenagakerja dan Transmigrasi RI dengan permohonan Nomor 061/MPA/PHKV/2013 yang intinya meminta agar Kementrian Tenagakerja danTransmigrasi RI mengambil alih pelaksanaan tripartit
Register : 28-12-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 372/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst Tanggal 17 Mei 2018 — Penggugat:
BAGUS SHIMA SANDI TAYUBI
Tergugat:
PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA,Tbk
41 — 9
BAGUS SHIMA SANDI TAYUBI
Tergugat:
PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA,Tbk
41 — 9
Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk(WOMFinance) untuk melaksanakan pembayaran yang menjadi hak Penggugatsebesar Rp. 94.296.575, (Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus SembilanPuluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihaktelah mengupayakan penyelesaian perkara a quo secara musyawarah padatingkat Bipartit (Bukti P8 = Bukti T4, Bukti P9 = Bukti T5, P12, P13, P15dan P16) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit pada anjuranMediator
Putus : 29-08-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 — VONNY SIMANJUNTAK VS PT. MAGNA TERRA
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
2005, dan Pergub Nomor 88 Tahun2010)Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesarRp110.223.164,00 (seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratusenam puluh empat rupiah);24 Bahwa akan tetapi permintaan dari Penggugat sebagaimana di atas tidak pernahdiberikan oleh Tergugat, bahkan memberikan penawaran sebesar Rp9.814.546,00(sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yangperinciannnya hanya disampaikan secara lisan pada proses tripartit
Register : 19-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.JKT.PST Tanggal 23 Mei 2016 — MUHAMMAD IHSAN, DKK
MELAWAN
PT. CHAMP RESTO INDONESIA
74 — 27
74 — 27
dan Pasal 56Undang undang Nomor 2 Tahun 2004, Majelis berwenang untuk20 memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjutatas pokok perkara, terkait dengan Penggugat 2, dimana Para Penggugatmencantumkan nama Penggugat 2 adalah Muhadi, namun faktanyasebagaimana juga tercantum dalam anjuran dari Kantor Suku Dinas TenagaKerja Kota Administrasi Jakarta Pusat nomor : 2438/1.835.1 tanggal 7Desember 2015 yang merupakan hasil penyelesaian secara Tripartit
Register : 03-09-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 31-08-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/G/2013/PHI/PN.Bdg Tanggal 15 Januari 2014 — PT. ARMADA JOHNSON CONTROLS; lawan; EDI MULYONO
74 — 19
74 — 19
danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE13/ MEN/SJHK/I/2005 tanggal7 Januari 2005 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PPUI/2003tanggal 28 Oktober 2004 dan Pasal 124 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakeyaan ;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan padahalaman 3, posita angka 10 s/d angka 12, bahwa Tergugat pada dasamyamenyambut baik anjuran yang mempekeyakan Tergugat akan tetapi melihatsikap Penggugat mulai dari perundingan bipartit maupun perundingan tripartit
Register : 13-11-2013 — Putus : 07-05-2014 — Upload : 02-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/G/2013/PHI/PN.BDG Tanggal 7 Mei 2014 — 1. SAEFUL AMRI, Cs; Lawan; DIREKTUR UTAMA PT. KARYA BAHANA BERLIAN (KBB).
154 — 27
154 — 27
tersebut telahdiberitahukan kepada pihak Pengusaha dan Instansi yang terkait di bidangketenagakerjaan dan telah melakukan mekanisme yang diamanatkan Pasal140 UU No 13 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan hukum yangberlaku baik sifatnya ada pelanggaran normatif atau tidak adapelanggaran normatif, oleh karenanya dalam tenggang waktu 7 harisebelum pelaksanaan terjadi hal tersebut seharusnya disikapi olehPengusaha dan Pemerintah untuk mengupayakan agar tidak terjadipemogokan dengan cara perundingan Tripartit
Register : 22-12-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 13-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 247/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG Tanggal 16 Maret 2016 — RINI HERAWATY, AMKP; L A W A N; MITRA UTAMA HUSADA;
88 — 26
88 — 26
Bahwa PENGGUGAT menolak menulis surat pengunduran diri.15.Bahwa sejak tanggal 9 Maret 2015 PENGGUGAT tidak dapat masukkerja lagi, karena sudah tidak diberikan jadwal bekerja oleh pihakTERGUGAT;1016.Bahwa karena proses bipartit tidak berjalan dengan baik, makaPENGGUGAT memutuskan untuk membawa permasalahannya melaluijalur mediasi (tripartit) dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BandungBarat; (Vide: Bukti berdasarkan anjuran No : 560/968/Perlind/V1I/2015 ).17.Bahwa selama proses mediasi pihak TERGUGAT
Register : 30-08-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn Tanggal 24 Nopember 2016 — DENI SEMBIRING
LAWAN
PIMPINAN DAN PEMILIK PT. MANDALA MULTI FINANCE
48 — 27
48 — 27
Bahwa berhubung Penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapatmenyelesaikan masalah maka Penggugat melimpahkan permasalahan keInstansi yang berwenang yakni Dinas Sosial dan Tenaga KerjaPemerintah Kota Medan untuk menyelesaikan secara Tripartid (VidePasal 8 UU No. 2/2004) ;Bahwa dikarenakan juga penyelesaian secara Tripartit (mediasi) tersebuttidak selesai juga.Maka, tanggal 29 Agustus 2016 Dinas Sosial danTenaga Kerja Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran No.567/5059/DSTKM/2016;Namun,Ternyata
Register : 27-05-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn Tanggal 19 Nopember 2020 — Penggugat:
HERMAN SYAHPUTRA
Tergugat:
PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk
57 — 23
HERMAN SYAHPUTRA
Tergugat:
PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk
57 — 23
TokoAlfamidi Darussalam/ AF 01, sekitar jam 18.00 Wib, pada tanggal 25Februari 2020;Bahwa setelah surat pengunduran diri tersebut diberikan, atas perintahTERGUGAT, PENGGUGAT di perintahkan untuk tidak masuk kerja lagi;Bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan upaya Bipartit, namun gagalkarena tidak adanya Itikad baik dari TERGUGAT untuk melakukanpertemuan, dalam hal untuk melakukan musyawarah mufakat;Bahwa tidak terlaksannya mediasi secara Bipartit maka PENGGUGAT, telahmenempuh upaya mediasi secara Tripartit
Register : 03-02-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG Tanggal 19 Mei 2016 — NETI HERAWATI ; LAWAN; YAYASAN PENDIDIKAN EKA WIJAYA
91 — 42
91 — 42
Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menempuh upaya hukum Tripartit ke DinasSosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, dalam hasil sidangmediasi yang dilaksanakan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bogor menghasilkan ANJURAN No. 565/ 8168/HI syaker/ 2015tertanggal 29 Desember 2015 yang menyatakan :MENGANJURKAN1. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pihak yayasan sekolah EkaWijaya yang beralamat di JI. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 54 Cibinongterhadap pihak pekerja a.n Sdr.
Putus : 03-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 22 / G / 2015 / PHI.Sby Tanggal 3 Juni 2015 — DAMIRAH MELAWAN DAVID BASUKI SUHARTANTO DKK
64 — 33
64 — 33
perusahaan kami, maka bersamaini kami terpaksa melakukan skorsing menuju PHK terhadap karyawanCV.Jamrud atas nama Rudi Mujianto dkk/120 (seratus dua puluh) orangsebagaimana tercantum dalam daftar lampiran, dikarenakan efisiensi,efektif mulai hari Senin tanggal 16 Maret 2009, dan terhadap karyawanyang terPHK tersebut, mengenai upah/gajinya selama dirumahkan akankami bayar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dan mengenai hakhak hubungan kerja akan kami bayar baik melaluibipartit, tripartit
Putus : 13-11-2015 — Upload : 20-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015 — 1. SUJIYANTO, DKK VS PT FCC INDONESIA
54 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dikarenakan belum adanya kesepakatan antara Penggugat dan ParaTergugat pada tanggal 21 April 2014, Penggugat melalui kuasanyamemohon kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKarawang untuk melakukan pencatatan perselisihnan Hubungan Industrialmengirimkan surat Nomor 024/EsAdv/IV/2014 perihal PermohonanPencatatan Perselisihan Hubungan Industrial;16.Bahwa kemudian perundingan dilanjutkan ke tingkat tripartit di Dinas TenagaKerja Kabupaten Karawang sehingga Dinas Tenaga Kerja
Putus : 29-05-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/G/2013/PHI/PN.BDG Tanggal 29 Mei 2013 — MOCHAMAD AMIN AH. Bk.Teks. ; Lawan ; PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA
41 — 6
41 — 6
Penggugat seharusnya melalui prosesperselisihan hubungan industrial melalui tahap Bipartit, yang tidak dipahami olehTergugat/Kuasa Tergugat adalah langsung menempuh tahap tripartit artinyapermasalahan yang seharusnya ditangani ditingkat bipartit lebih dahulu, sesuai yangdiamanatkan pada penyelesaian sengketa diluar Pengadilan (Non Ligitasi) yaitu padapasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan pasal 4 ayat 1 dan 2 Undangundang No.2Tahun 2004 ;Program merumahkan karyawan departemen Spinning merupakan
Upload : 02-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530 K/PDT.SUS/2012 HERLYNA FERYAL SIAGIAN; THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)
88 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam memberikanpenilaian inconsistent (rating 4) kepada Pemohon Kasasi selalu berubahubah yaitusejak proses penolakan penilaian oleh Pemohon Kasasi sampai tahap dalam prosesbipartit alasannya adalah karena kasus CV Echo/PT Sinar Gamma ;Mohon Perhatian Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang TerhormatBahwa kemudian saat proses mediasi Disnaker/tripartit alasan karena kasus CV Echodalam bipartit berubah menjadi tidak hanya karena kasus CV Echo/PT Sinar
Register : 24-06-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN MANADO Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mnd Tanggal 24 Agustus 2020 — - STEVE STANLY ROMPIS LAWAN PT LION AIR
282 — 80
282 — 80
Bahwa mengenai upah proses (Dalam provisi meminta uang/upahproses dalam pendahuluan). telah jelas adanya hak dari penggugatyang harus diganti rugikan oleh tergugat karena adanya prosespenyelesaian secara bipartit dan tripartit yang berdampak langsungkepada hakhak penggugat yakni selama kurang lebih sejak tanggal14 juli 2019 sampai pada putusan perkara a quo, penyelesaiannyasehingga penggugat mengalami kesulitan dalam menafkahikebutuhan keluarga selama kuranng lebih waktu yang telahdisebutkan di atas
Register : 27-05-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat:
1.EVY ANDRIANI
2.Budi Harianto
Tergugat:
1.PT. Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam
2.PT. Andalan Mitra Prestasi
3.PT. Souci Indoprima
4.PT. Purna Karya Sejahtera
5.Yayasan Kesejahteraan Keluarga Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara YKK BPD SU
124 — 28
1.EVY ANDRIANI
2.Budi Harianto
Tergugat:
1.PT. Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam
2.PT. Andalan Mitra Prestasi
3.PT. Souci Indoprima
4.PT. Purna Karya Sejahtera
5.Yayasan Kesejahteraan Keluarga Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara YKK BPD SU
124 — 28
sampai dengan P5 dan mengajukan 2(dua) orang saksi dalam persidangan sedangkan Tergugat mengajukan buktisurat T.l1 sampai dengan T.I5 dan T.IV1 sampai dengan T.IV5dan ParaTergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukanPengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkanadalah buktibukti yang mempunyai relevansi dengan perkara a quo;Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugatsudah dilakukan Tripartit
Putus : 23-04-2014 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 05/G/2014/PHI Smda Tanggal 23 April 2014 — HERMAN,dkk melawan AYUDHA BINA SEHATI (ABS CENTER)
116 — 13
116 — 13
danbertentangan dengan Pasal 151 ayat (8) dan Pasal 161 ayat (1 dan 2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk mana PHK yang dilakukanTergugat tersebut Tidak sah dan Batal demi Hukum ;Menimbang, bahwa dengan batalnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHk)yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat, maka Hubungan Kerjamasih tetap berlangsung sebagaimana mestinya ;Menimbang, bahwa tahapan Perundingan diantara para Pihak telahdilalui sedemikan rupa dari mulai tahapan Bipartit sampai dengan Tripartit