Ditemukan 2483 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tripatria triharti trinarti triparto triarti triparteit tripartid triparti trimartia
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 26-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 273/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
TIANNA SITANGGANG
Tergugat:
1.PT. Maja Agung Latexindo
2.PT. Sumber Berkat Pelita
3.PT. Eka Mitra Utama
4.PT. Devi Fani
5.PT. Mitra Wira Resources
43 — 6
  • mengajukan 1(satu) orang saksi dalam persidangan sedangkan Tergugat mengajukan buktisurat T.I.Il1 sampai dengan T.I.Il12 dan tidak mengajukan saksi dalamdipersidangan ;Halaman 28 dari 34Putusan Nomor 273/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnMenimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukanPengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkanadalah buktibukti yang mempunyai relevansi dengan perkara a quo;Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugatsudah dilakukan Tripartit
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata Khusus PHI
Putus : 14-01-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN MANOKWARI Nomor 07/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Mnk
Tanggal 14 Januari 2016 — - AGUSTINUS WANMA ,dkk
212 — 55
  • Karywa UtamaPersada, terlampir sebagai bukti Penggugat;5 Bukti Risalah Hasil Pertemuan Tripartit antara Perusahaan, Pekerja/ KSBSI,dan Pemerintah (Disnaker) Kota Sorong, tanggal 1323 Mei 2013 di ruangKadisnaker Kota Sorong, yang membuat Risalah tersebut adalah Pegawaipengawas Ketenagakerjaan saudara SUWARNO, S.E, Mengetahui KepalaDinas Tenaga Kerja Kota Sorong Bapak Drs.
    KUP;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2015 para Penggugatmengajukan bukti surat tambahan (Bukti P4 sampai dengan Bukti P14) yangbermeterai cukup dan setelah dicocokan ternyata cocok dengan foto copi diatas foto copi,kecuali bukti P 4. 20, P 4. 21 sesuai dengan aslinya kecuali bukti berupa KTP foto copi,bukti P5, bukti P7, dan bukti P14 sesuai dengan aslinya sebagai berikut :wK101112314Bukti P4 Slip Gaji para Penggugat;Bukti P5 Risalah Hasil Pertemuan Tripartit antara Perusahaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-09-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT LINTEC INDONESIA VS ABDUL MALIK, DKK (178 Orang)
286 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 619 K/Pdt.SusPHI/201611.12.Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, Penggugatmencatatkan perselisihan PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diritersebut ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor(Dinsosnakertrans) melalui Surat Pencatatan Perselisihan HubunganIndustrial Nomor 497/LGL/PLF/IX/2015 tanggal 28 September 2015 (buktiP19).Setelah dicatatkan, Dinsosnakertrans telah melakukan pemanggilan untukdilakukannya perundingan tripartit sebanyak
    perundingan bipartit sebelum mediasisebagaimana diatur dalam UUPPHI dan Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit (Permen) namuntidak dihadiri oleh Para Tergugat.2) Penggugat akan tetap bersedia melakukan perundingan secara bipartitdengan Para Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan PHK, di luarskema Permen.Penggugat telah menempuh jalur perundingan bipartit dan tripartit
    telah memenuhi Ketentuan Pasal 3 ayat (8) dan Pasal 4 ayat(1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial;Menimbang,bahwa Kemudian pada Tanggal 13 Juli 2015 Penggugatmembuat surat pada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam FederasiSerikat Pekerja Metal Indonesia PT Lintec Indonesia yang menyatakanmeskipun perselisihan kenaikan upah tahun 2015 telah dicatatkan danPenggugat Tetap bersedia melakukan proses perundingan Bipartit sambilmenjalankan proses tripartit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 281/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
SLAMET SUPRIYANTO
Tergugat:
PT. AVIASTAR MANDIRI
53 — 12
  • Bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur dan menggantung(aanhanging) karena proses penyelesaian secara bipartit tidakpernah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sebelumdilakukan proses mediasi secara tripartit dan oleh karena prosesHalaman 20 dari 38 Putusan Nomor :281/Pdt.Sus.PHI.G/2018/PN.JKT.PSTmusyawarah bipartit belum pernah terselenggara oleh Penggugatdan Tergugat, maka gugatan PHI yang diajukan oleh Penggugatadalah bersifat mengantung;2.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 10-04-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg
Tanggal 9 Agustus 2017 — Penggugat:
1.HERI SETIAWAN
2.DARYOTO
3.NANDANG TARYANA
4.HASMILIS YULIMASNI, SE
5.BOWO MULJONO, S. SOS
Tergugat:
KOPERASI TIRTA KARYA PDAM TIRTAWENING
102 — 13
  • Bahwa pihak Koperasi Tirta Karya PDAM Tirtawening Kota Bandung tidakmemberikan tanggapan atas surat undangan tersebut maka ParaPenggugat berkonsultasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja (disnaker) KotaBandung dan pihak Disnaker menyarankan untuk diadakan mediasi(Tripartit);9.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Putus : 09-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps
Tanggal 9 Juni 2021 — NUR ROCHMAN DWI PRIYANTO, dk Melawan PT.KHARISMA BALI HOTEL DEVELOPMENT
324 — 178
  • Bahwamemang benar Gugatan diajukan setelah melewati upaya bipartit,dan kemudian upaya tripartit yang difasilitasi olen Mediator pada DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.PENGGUGAT 1 (NUR ROCHMAN DWI PRIYANTO)1.
Pengadilan PN GRESIK Perdata Khusus PHI
Register : 03-02-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN GRESIK Nomor 4/Pdt.sus-PHI/2016/PN.Gsk
Tanggal 19 Mei 2016 — PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA Vs ERIK AWANG NURDIANSYAH
91 — 18
  • langsungditransfer melalui Bank Mandiri, karena perusahaan bekerjasama dengan BankMandiri dalam sistem penggajian perusahaan;bahwa saksi pada saat Tergugat bekerja tahun 2008 menggunakan sistem absendengan menggunakan Finger Print;bahwa saksi menerangkan semua data dan produk surat yang dikeluarkanperusahaan harus melalui berupa validasi dengan stempel resmi perusahaantermasuk data absensi;bahwa saksi mengetahui permasalahan Tergugat dengan Perusahaan sudahdilakukan mediasi melalui Bipartit dan Tripartit
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2014 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 457/PDT.G/2014/PN.BDG
Tanggal 21 Mei 2015 — NY. ATIN NURHAYATI, S.H., LAWAN SUGIYANTO MIYARSO,DKK
61 — 12
  • Dalamhal alasanalasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGATmelalui kuasa hukumnya berpendapat bahwa alasanalasan tersebutbersifat mengada ada dan sama sekali tidak beralasan serta tidakberdasarkan hukum dan faktafakta yang ada;Bahwa, oleh karena proses Bipartit dan Tripartit telah mengalami jalanbuntu (deadlock), walaupun pihak mediator Dinas Tenaga Kerja KotaBandung sudah berupaya semaksimalnya untuk memberikan solusisolusi,maka kemudian pada tanggal 17 September 2014 Dinas Tenaga Kerjamengeluarkan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 24-09-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smg
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
Zani Fachrudin
Tergugat:
PT. Nadira Prima
113 — 36
  • perincian sebagai berikut:Upah Proses :Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2018 berdasarkan KeputusanGubernur Nomor 560/94 Tahun 2017, tertanggal 20 November 2017,adalah sebesar Rp 2.310.087, ( dua juta tiga ratus sepuluh ribu delapanpuluh tujuh rupiah).8 bulan x Rp 2.310.087, = Rp. 18.480.686,(delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratusdelapan puluh enam rupiah).Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat,telah dilakukan upaya penyelesaian secara bipartit dan tripartit
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 01-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
1.AGUNG MULIYONO
2.ADI MULIYONO
Tergugat:
Tuan ARIFIN TAN JAYA, pekerjaan sebagai Direktur CV. MESTIKA JAYA ABADI
162 — 43
  • Bahwa Perkara Aquo dengan Putusan Perkara No. 292/Pdt.SusPHI/2020/PN.Mdn yang telah diputus tanggal 19 November 2020 adalahGugatan yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang samayaitudengan mempergunakan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DeliSerdang tertanggal 12 Agustus 2019 sebagai Dasar Risalah Tripartit, dandiajukan oleh PARA PENGGUGAT yang sama dan terhadap TERGUGATdalam hubungan yang sama pula;9.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 01-02-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/PDT.SUS- PHI/2017/PN.BDG.
Tanggal 26 April 2017 — ASEP SAEPUDIN, dkk L A W A N P. D. BUDI AGUNG
37 — 11
  • Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit,sebagaimana disyarakatkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 28-08-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 246/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Januari 2019 — JOKO CAHYONO >< PT. CENTRAL SANTOSA FINANCE / PT CS FINANCE
199 — 65
  • Para Pihak dianjurkan untuk melakukan perundingan Bipartitsebelum ditempuh jalur perundingan Tripartit (Mediasi).35.Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 Perusahaan melalui kuasa hukumnyamemberikan tanggapan atas Permohonan Pencatatan Perselisihan HubunganIndustrial & Mediasi kepada Kepala Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja JakartaUtara dari Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat untukmemberikan penugasan Penggugat ke cabang Sanggau dan keputusan untukmenentukan bahwa Penggugat Dikualifikasikan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 17-10-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Yyk
Tanggal 30 September 2016 — *Perdata PT.SINAR MAS MULTIFINANCE SUPARMAN
105 — 20
  • Bahwa sesuai dengan mekanisme pengajuan gugatan perselisihan pemutusanhubungan kerja ini sebelumnya telah menempuh upaya penyelesaian secaraperundingan, baik bipartit maupun tripartit (mediasi) ;3.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 29-09-2016 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 April 2017 — MOSELEY RH SIMATUPANG; Melawan; PT. SARIWANGI AEA;
139 — 37
  • ;Bahwa karena perundingan bipartite tidak ditemukan kesepakatan, maka Penggugatmengajukan permohonan perundingan Tripartit kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bogor yang kemudian mengeluarkan Anjuran padatanggal 27 Juli 2016, dimana pihak Tergugat tidak menerima anjuran tersebutsebagaimana tertuang dalam Surat No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-05-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 4 Mei 2011 — RUDIJANTO VS 1. PT. DWIMITRA NUSANTARA SATRIA, DK.
70 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena upaya bipartit gagal danpara Tergugat ditingkat mediasi (tripartit)tidak mungkin menggunakan fakta fakta PHKyang sudah ada karena dapat dipastikanhasilnya akan merugikan para Tergugat, makaoleh para tTergugat~ melalui Tergugat dibuatlah skenario atau rencana PHK barudengan cara melakukan penyalahgunaankeadaan (undue influence) terhadappersetujuanPHK yang telah disepakati antaraPenggugat dan Tergugat I!
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 398/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
MERY BR HUTABARAT
Tergugat:
1.Direktur PT. Otani
2.P T. AMBACHIDO JAYA
48 — 9
  • konsekwensi Para Tergugat terhadapPenggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak adalah Penggugatberhak mendapat Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan UangPergantian Hak;13.Bahwa Para Tergugat tidak bersedia untuk memberikan hak hak normative14.Penggugat yang sesuai dan setimpal dengan masa kerja Penggugat selama 11(Sebelas) Tahun mengabdi, dibuktikan dengan itikad tidak baik Para Tergugathanya menawarkan Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugatpada saat bipartite maupun pada saat tripartit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 30-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2019 — TANSAHIRUDDIN MARBUN >< PT. CONBLOC INFRATECNO
123 — 62
  • Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upayabipartit dan tripartit sebagaimana diatur dalam Undang Undang yang berlaku,namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat mengupayakan mencarikeadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, dengan mendaftarkanGugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriHal 5 Putusan No.30/Pdt.Sus.PHI/2019 /PN Jkt.Pst.22.23.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 13-07-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 653 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 13 Juli 2017 — PT PLN (Persero) WILAYAH SULSELRABAR VS FADLI YUSUF
95 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 653 K/Pdt.SusPHI/201724.25.26.2/.Bahwa dalam rapat Tripartit (Mediasi), Mediator memberikan kesimpulandalam pertimbangan hukumsebagai berikut:a. Bahwa praktek Outsourcing olen PT. PLN (Persero) belum sepenuhnyasesuai dengan Pasal 65 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Jo Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor220/Men/X/2004 Tentang Syaratsyarat pelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan lain;b.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 08-04-2011 — Putus : 05-08-2011 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 5 Agustus 2011 — PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS; LAWAN; GANDI RUSMAN;
42 — 20
  • Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 11 Maret 2011 telah mengirim surat kepadaKepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakartayang pada pokoknya menyatakan menolak semua isi anjuran MediatorDisnakersostrans Kabupaten Purwakarta Nomor : 567/925 PKTK/2011 tertanggal07 Maret 2011, karena sangat merugikan PENGGUGAT, dengan alasanalasansebagai berikutBahwa pihak mediator sama sekali tidak mempertimbangkan buktibukti yang telahdisampaikan dalam pertemuan mediasi (tripartit), di mana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-11-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 P/HUM/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — APINDO KABUPATEN BANDUNG DAN KOTA CIMAHI VS GUBERNUR JAWA BARAT;
63 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KHL diperoleh melalui survei harga yang dibentuk oleh Ketua DewanPengupahan, terdiri dari unsur Tripartit;. Setelah dibahas dalam sidang Depekab/Depeko, disusun usulanpenetapan UMK dan diajukan kepada Bupati/Walikota melaluiinstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaanKabupaten/Kota untuk memperoleh rekomendasi;.