Ditemukan 2483 data
TIANNA SITANGGANG
Tergugat:
1.PT. Maja Agung Latexindo
2.PT. Sumber Berkat Pelita
3.PT. Eka Mitra Utama
4.PT. Devi Fani
5.PT. Mitra Wira Resources
43 — 6
mengajukan 1(satu) orang saksi dalam persidangan sedangkan Tergugat mengajukan buktisurat T.I.Il1 sampai dengan T.I.Il12 dan tidak mengajukan saksi dalamdipersidangan ;Halaman 28 dari 34Putusan Nomor 273/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnMenimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukanPengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkanadalah buktibukti yang mempunyai relevansi dengan perkara a quo;Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugatsudah dilakukan Tripartit
212 — 55
Karywa UtamaPersada, terlampir sebagai bukti Penggugat;5 Bukti Risalah Hasil Pertemuan Tripartit antara Perusahaan, Pekerja/ KSBSI,dan Pemerintah (Disnaker) Kota Sorong, tanggal 1323 Mei 2013 di ruangKadisnaker Kota Sorong, yang membuat Risalah tersebut adalah Pegawaipengawas Ketenagakerjaan saudara SUWARNO, S.E, Mengetahui KepalaDinas Tenaga Kerja Kota Sorong Bapak Drs.
KUP;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2015 para Penggugatmengajukan bukti surat tambahan (Bukti P4 sampai dengan Bukti P14) yangbermeterai cukup dan setelah dicocokan ternyata cocok dengan foto copi diatas foto copi,kecuali bukti P 4. 20, P 4. 21 sesuai dengan aslinya kecuali bukti berupa KTP foto copi,bukti P5, bukti P7, dan bukti P14 sesuai dengan aslinya sebagai berikut :wK101112314Bukti P4 Slip Gaji para Penggugat;Bukti P5 Risalah Hasil Pertemuan Tripartit antara Perusahaan
286 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 619 K/Pdt.SusPHI/201611.12.Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, Penggugatmencatatkan perselisihan PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diritersebut ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor(Dinsosnakertrans) melalui Surat Pencatatan Perselisihan HubunganIndustrial Nomor 497/LGL/PLF/IX/2015 tanggal 28 September 2015 (buktiP19).Setelah dicatatkan, Dinsosnakertrans telah melakukan pemanggilan untukdilakukannya perundingan tripartit sebanyak
perundingan bipartit sebelum mediasisebagaimana diatur dalam UUPPHI dan Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit (Permen) namuntidak dihadiri oleh Para Tergugat.2) Penggugat akan tetap bersedia melakukan perundingan secara bipartitdengan Para Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan PHK, di luarskema Permen.Penggugat telah menempuh jalur perundingan bipartit dan tripartit
telah memenuhi Ketentuan Pasal 3 ayat (8) dan Pasal 4 ayat(1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial;Menimbang,bahwa Kemudian pada Tanggal 13 Juli 2015 Penggugatmembuat surat pada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam FederasiSerikat Pekerja Metal Indonesia PT Lintec Indonesia yang menyatakanmeskipun perselisihan kenaikan upah tahun 2015 telah dicatatkan danPenggugat Tetap bersedia melakukan proses perundingan Bipartit sambilmenjalankan proses tripartit
SLAMET SUPRIYANTO
Tergugat:
PT. AVIASTAR MANDIRI
53 — 12
Bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur dan menggantung(aanhanging) karena proses penyelesaian secara bipartit tidakpernah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sebelumdilakukan proses mediasi secara tripartit dan oleh karena prosesHalaman 20 dari 38 Putusan Nomor :281/Pdt.Sus.PHI.G/2018/PN.JKT.PSTmusyawarah bipartit belum pernah terselenggara oleh Penggugatdan Tergugat, maka gugatan PHI yang diajukan oleh Penggugatadalah bersifat mengantung;2.
1.HERI SETIAWAN
2.DARYOTO
3.NANDANG TARYANA
4.HASMILIS YULIMASNI, SE
5.BOWO MULJONO, S. SOS
Tergugat:
KOPERASI TIRTA KARYA PDAM TIRTAWENING
102 — 13
Bahwa pihak Koperasi Tirta Karya PDAM Tirtawening Kota Bandung tidakmemberikan tanggapan atas surat undangan tersebut maka ParaPenggugat berkonsultasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja (disnaker) KotaBandung dan pihak Disnaker menyarankan untuk diadakan mediasi(Tripartit);9.
324 — 178
Bahwamemang benar Gugatan diajukan setelah melewati upaya bipartit,dan kemudian upaya tripartit yang difasilitasi olen Mediator pada DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.PENGGUGAT 1 (NUR ROCHMAN DWI PRIYANTO)1.
91 — 18
langsungditransfer melalui Bank Mandiri, karena perusahaan bekerjasama dengan BankMandiri dalam sistem penggajian perusahaan;bahwa saksi pada saat Tergugat bekerja tahun 2008 menggunakan sistem absendengan menggunakan Finger Print;bahwa saksi menerangkan semua data dan produk surat yang dikeluarkanperusahaan harus melalui berupa validasi dengan stempel resmi perusahaantermasuk data absensi;bahwa saksi mengetahui permasalahan Tergugat dengan Perusahaan sudahdilakukan mediasi melalui Bipartit dan Tripartit
61 — 12
Dalamhal alasanalasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGATmelalui kuasa hukumnya berpendapat bahwa alasanalasan tersebutbersifat mengada ada dan sama sekali tidak beralasan serta tidakberdasarkan hukum dan faktafakta yang ada;Bahwa, oleh karena proses Bipartit dan Tripartit telah mengalami jalanbuntu (deadlock), walaupun pihak mediator Dinas Tenaga Kerja KotaBandung sudah berupaya semaksimalnya untuk memberikan solusisolusi,maka kemudian pada tanggal 17 September 2014 Dinas Tenaga Kerjamengeluarkan
Zani Fachrudin
Tergugat:
PT. Nadira Prima
113 — 36
perincian sebagai berikut:Upah Proses :Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2018 berdasarkan KeputusanGubernur Nomor 560/94 Tahun 2017, tertanggal 20 November 2017,adalah sebesar Rp 2.310.087, ( dua juta tiga ratus sepuluh ribu delapanpuluh tujuh rupiah).8 bulan x Rp 2.310.087, = Rp. 18.480.686,(delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratusdelapan puluh enam rupiah).Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat,telah dilakukan upaya penyelesaian secara bipartit dan tripartit
1.AGUNG MULIYONO
2.ADI MULIYONO
Tergugat:
Tuan ARIFIN TAN JAYA, pekerjaan sebagai Direktur CV. MESTIKA JAYA ABADI
162 — 43
Bahwa Perkara Aquo dengan Putusan Perkara No. 292/Pdt.SusPHI/2020/PN.Mdn yang telah diputus tanggal 19 November 2020 adalahGugatan yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang samayaitudengan mempergunakan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DeliSerdang tertanggal 12 Agustus 2019 sebagai Dasar Risalah Tripartit, dandiajukan oleh PARA PENGGUGAT yang sama dan terhadap TERGUGATdalam hubungan yang sama pula;9.
37 — 11
Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit,sebagaimana disyarakatkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.
199 — 65
Para Pihak dianjurkan untuk melakukan perundingan Bipartitsebelum ditempuh jalur perundingan Tripartit (Mediasi).35.Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 Perusahaan melalui kuasa hukumnyamemberikan tanggapan atas Permohonan Pencatatan Perselisihan HubunganIndustrial & Mediasi kepada Kepala Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja JakartaUtara dari Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat untukmemberikan penugasan Penggugat ke cabang Sanggau dan keputusan untukmenentukan bahwa Penggugat Dikualifikasikan
105 — 20
Bahwa sesuai dengan mekanisme pengajuan gugatan perselisihan pemutusanhubungan kerja ini sebelumnya telah menempuh upaya penyelesaian secaraperundingan, baik bipartit maupun tripartit (mediasi) ;3.
139 — 37
;Bahwa karena perundingan bipartite tidak ditemukan kesepakatan, maka Penggugatmengajukan permohonan perundingan Tripartit kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bogor yang kemudian mengeluarkan Anjuran padatanggal 27 Juli 2016, dimana pihak Tergugat tidak menerima anjuran tersebutsebagaimana tertuang dalam Surat No.
70 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena upaya bipartit gagal danpara Tergugat ditingkat mediasi (tripartit)tidak mungkin menggunakan fakta fakta PHKyang sudah ada karena dapat dipastikanhasilnya akan merugikan para Tergugat, makaoleh para tTergugat~ melalui Tergugat dibuatlah skenario atau rencana PHK barudengan cara melakukan penyalahgunaankeadaan (undue influence) terhadappersetujuanPHK yang telah disepakati antaraPenggugat dan Tergugat I!
MERY BR HUTABARAT
Tergugat:
1.Direktur PT. Otani
2.P T. AMBACHIDO JAYA
48 — 9
konsekwensi Para Tergugat terhadapPenggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak adalah Penggugatberhak mendapat Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan UangPergantian Hak;13.Bahwa Para Tergugat tidak bersedia untuk memberikan hak hak normative14.Penggugat yang sesuai dan setimpal dengan masa kerja Penggugat selama 11(Sebelas) Tahun mengabdi, dibuktikan dengan itikad tidak baik Para Tergugathanya menawarkan Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugatpada saat bipartite maupun pada saat tripartit
123 — 62
Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upayabipartit dan tripartit sebagaimana diatur dalam Undang Undang yang berlaku,namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat mengupayakan mencarikeadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, dengan mendaftarkanGugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriHal 5 Putusan No.30/Pdt.Sus.PHI/2019 /PN Jkt.Pst.22.23.
95 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 653 K/Pdt.SusPHI/201724.25.26.2/.Bahwa dalam rapat Tripartit (Mediasi), Mediator memberikan kesimpulandalam pertimbangan hukumsebagai berikut:a. Bahwa praktek Outsourcing olen PT. PLN (Persero) belum sepenuhnyasesuai dengan Pasal 65 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Jo Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor220/Men/X/2004 Tentang Syaratsyarat pelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan lain;b.
42 — 20
Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 11 Maret 2011 telah mengirim surat kepadaKepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakartayang pada pokoknya menyatakan menolak semua isi anjuran MediatorDisnakersostrans Kabupaten Purwakarta Nomor : 567/925 PKTK/2011 tertanggal07 Maret 2011, karena sangat merugikan PENGGUGAT, dengan alasanalasansebagai berikutBahwa pihak mediator sama sekali tidak mempertimbangkan buktibukti yang telahdisampaikan dalam pertemuan mediasi (tripartit), di mana
63 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
KHL diperoleh melalui survei harga yang dibentuk oleh Ketua DewanPengupahan, terdiri dari unsur Tripartit;. Setelah dibahas dalam sidang Depekab/Depeko, disusun usulanpenetapan UMK dan diajukan kepada Bupati/Walikota melaluiinstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaanKabupaten/Kota untuk memperoleh rekomendasi;.