Ditemukan 2484 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
1.AGUNG MULIYONO
2.ADI MULIYONO
Tergugat:
Tuan ARIFIN TAN JAYA, pekerjaan sebagai Direktur CV. MESTIKA JAYA ABADI
159 — 43
1.AGUNG MULIYONO
2.ADI MULIYONO
Tergugat:
Tuan ARIFIN TAN JAYA, pekerjaan sebagai Direktur CV. MESTIKA JAYA ABADI
159 — 43
Bahwa Perkara Aquo dengan Putusan Perkara No. 292/Pdt.SusPHI/2020/PN.Mdn yang telah diputus tanggal 19 November 2020 adalahGugatan yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang samayaitudengan mempergunakan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DeliSerdang tertanggal 12 Agustus 2019 sebagai Dasar Risalah Tripartit, dandiajukan oleh PARA PENGGUGAT yang sama dan terhadap TERGUGATdalam hubungan yang sama pula;9.
Register : 24-09-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smg Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
Zani Fachrudin
Tergugat:
PT. Nadira Prima
110 — 36
Zani Fachrudin
Tergugat:
PT. Nadira Prima
110 — 36
perincian sebagai berikut:Upah Proses :Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2018 berdasarkan KeputusanGubernur Nomor 560/94 Tahun 2017, tertanggal 20 November 2017,adalah sebesar Rp 2.310.087, ( dua juta tiga ratus sepuluh ribu delapanpuluh tujuh rupiah).8 bulan x Rp 2.310.087, = Rp. 18.480.686,(delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratusdelapan puluh enam rupiah).Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat,telah dilakukan upaya penyelesaian secara bipartit dan tripartit
Register : 27-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 281/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
SLAMET SUPRIYANTO
Tergugat:
PT. AVIASTAR MANDIRI
51 — 12
SLAMET SUPRIYANTO
Tergugat:
PT. AVIASTAR MANDIRI
51 — 12
Bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur dan menggantung(aanhanging) karena proses penyelesaian secara bipartit tidakpernah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sebelumdilakukan proses mediasi secara tripartit dan oleh karena prosesHalaman 20 dari 38 Putusan Nomor :281/Pdt.Sus.PHI.G/2018/PN.JKT.PSTmusyawarah bipartit belum pernah terselenggara oleh Penggugatdan Tergugat, maka gugatan PHI yang diajukan oleh Penggugatadalah bersifat mengantung;2.
Putus : 09-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps Tanggal 9 Juni 2021 — NUR ROCHMAN DWI PRIYANTO, dk
Melawan
PT.KHARISMA BALI HOTEL DEVELOPMENT
308 — 167
308 — 167
Bahwamemang benar Gugatan diajukan setelah melewati upaya bipartit,dan kemudian upaya tripartit yang difasilitasi olen Mediator pada DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.PENGGUGAT 1 (NUR ROCHMAN DWI PRIYANTO)1.
Register : 10-04-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg Tanggal 9 Agustus 2017 — Penggugat:
1.HERI SETIAWAN
2.DARYOTO
3.NANDANG TARYANA
4.HASMILIS YULIMASNI, SE
5.BOWO MULJONO, S. SOS
Tergugat:
KOPERASI TIRTA KARYA PDAM TIRTAWENING
98 — 13
1.HERI SETIAWAN
2.DARYOTO
3.NANDANG TARYANA
4.HASMILIS YULIMASNI, SE
5.BOWO MULJONO, S. SOS
Tergugat:
KOPERASI TIRTA KARYA PDAM TIRTAWENING
98 — 13
Bahwa pihak Koperasi Tirta Karya PDAM Tirtawening Kota Bandung tidakmemberikan tanggapan atas surat undangan tersebut maka ParaPenggugat berkonsultasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja (disnaker) KotaBandung dan pihak Disnaker menyarankan untuk diadakan mediasi(Tripartit);9.
Register : 29-09-2016 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg Tanggal 3 April 2017 — MOSELEY RH SIMATUPANG; Melawan; PT. SARIWANGI AEA;
134 — 37
134 — 37
;Bahwa karena perundingan bipartite tidak ditemukan kesepakatan, maka Penggugatmengajukan permohonan perundingan Tripartit kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bogor yang kemudian mengeluarkan Anjuran padatanggal 27 Juli 2016, dimana pihak Tergugat tidak menerima anjuran tersebutsebagaimana tertuang dalam Surat No.
Register : 17-10-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Yyk Tanggal 30 September 2016 — *Perdata
PT.SINAR MAS MULTIFINANCE
SUPARMAN
98 — 20
98 — 20
Bahwa sesuai dengan mekanisme pengajuan gugatan perselisihan pemutusanhubungan kerja ini sebelumnya telah menempuh upaya penyelesaian secaraperundingan, baik bipartit maupun tripartit (mediasi) ;3.
Register : 08-04-2011 — Putus : 05-08-2011 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/G/2011/PHI/PN.BDG Tanggal 5 Agustus 2011 — PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS; LAWAN; GANDI RUSMAN;
39 — 20
39 — 20
Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 11 Maret 2011 telah mengirim surat kepadaKepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakartayang pada pokoknya menyatakan menolak semua isi anjuran MediatorDisnakersostrans Kabupaten Purwakarta Nomor : 567/925 PKTK/2011 tertanggal07 Maret 2011, karena sangat merugikan PENGGUGAT, dengan alasanalasansebagai berikutBahwa pihak mediator sama sekali tidak mempertimbangkan buktibukti yang telahdisampaikan dalam pertemuan mediasi (tripartit), di mana
Register : 07-06-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat:
SUPRIYATNO
Tergugat:
PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
148 — 32
SUPRIYATNO
Tergugat:
PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
148 — 32
BUKTI P.7.14.Pada pertemuan TRIPARTIT tanggal 1 Nopember 2016 di Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi disarankan kepada kedua belah pihak untukmelakukan pertemuan BIPARTIT kembali dalam penyelesaian hakkompensasi pensiun penggugat, dan tergugat menyetujui saran tersebut.15.Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2016 dilakukan pertemuan BIPARTIT atassaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, yang hasilnya tidak adapenyelesaian, karena penggugat menolak dana apresiasi Rp 10.000.000.00(sepuluh juta rupiah) yang
Register : 20-11-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 P/HUM/2014 Tanggal 12 Februari 2015 — APINDO KABUPATEN BANDUNG DAN KOTA CIMAHI VS GUBERNUR JAWA BARAT;
61 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
KHL diperoleh melalui survei harga yang dibentuk oleh Ketua DewanPengupahan, terdiri dari unsur Tripartit;. Setelah dibahas dalam sidang Depekab/Depeko, disusun usulanpenetapan UMK dan diajukan kepada Bupati/Walikota melaluiinstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaanKabupaten/Kota untuk memperoleh rekomendasi;.
Putus : 05-08-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN MANOKWARI Nomor 03/PDT-SUS.PHI/2015/PN.Mnk Tanggal 5 Agustus 2015 — - ADI SUGIARTO
MELAWAN
- PT. Henrison Iriana
233 — 297
233 — 297
Dasar Hukum yang mendasari penerapan sanksiPemutusan Hubungan kerja adalah SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJAdan TRANSMIGRASI No.SE13/MEN/SJHK/V/2005 pada point (4);Dalam halterdapatalasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan HubunganKerja dilanjutkan, maka Perusahaan dapat menempuh upaya penyelesaian melaluiLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial dengan langsungmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja agar proses sesuai dengan mekanismeberpekara dilakukan dengan diawali BIPARTIT TRIPARTIT
Register : 07-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 228/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst. Tanggal 31 Januari 2019 — IMELDA R. TARIGAN >< PT. CGS-CIMB Sekuritas Indonesia
136 — 99
136 — 99
dijawabof) oleh Pihak Management Tergugat bahwa hal tersebut sudah merupakan2 * enutusan Management Tergugat,Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menerima ataspemindahannya ke menjadi Liaison Officer Retail dan bertugas di Kantor BE20 Jakarta (Bukti P5 = Bukti T7, dan Bukti P18 = Bukti T4), Tergugatmenindaklanjutinya dengan mengirimkan surat permohonan yakni diantaranya:surat permohonan Bipartit (Bukti P16, P17, P35 s/d 38 = T15A sid T15Cdan P39 s/d P41) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit
Putus : 13-07-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 653 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 13 Juli 2017 — PT PLN (Persero) WILAYAH SULSELRABAR VS FADLI YUSUF
93 — 294 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 294 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 653 K/Pdt.SusPHI/201724.25.26.2/.Bahwa dalam rapat Tripartit (Mediasi), Mediator memberikan kesimpulandalam pertimbangan hukumsebagai berikut:a. Bahwa praktek Outsourcing olen PT. PLN (Persero) belum sepenuhnyasesuai dengan Pasal 65 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Jo Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor220/Men/X/2004 Tentang Syaratsyarat pelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan lain;b.
Register : 29-07-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PADANG Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg Tanggal 17 Nopember 2016 — EDI SUSANTO melawan YAYASAN PRAYOGA PADANG, DKK
116 — 35
116 — 35
Oktober 2015 antara LautManurung (tergugat B) dengan kuasa hukum Penggugat,yang membuktikan bahwa proses bipartit Il telahdilaksanakan namun kedua belah pihak tetap padapendirian masingmasing;Foto copy surat PKY kepada Dinas Sosial dan TenagaKerja Nomor: 924/PKY/A.03/XV/2015, tentang laporanbipartit dan proses PHK atas nama Edi Susanto,S.Pd,M.M, yang membuktikan perundingan bipartit yangdilakukan antara Kuasa Penggugat dengan Tergugattidak mencapai kesepakatan yang dialanjutkan denganperundingan tripartit
Putus : 20-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2764 K/Pdt/2012 Tanggal 20 Oktober 2014 — PT.MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA, DK VS PT.ANEKA GLASS ABADI
98 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembanding/Pemohon Kasasi) tersebutbukan karena ada kesepakatan tripartit namun karena adanya SuratPernyataan Nomor 05/SP.MIGS/IV/2008 tanggal 23 April 2008 yang dibuatoleh Tergugat Il (dh.Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi), dimanadalam surat pernyataan tersebut Tergugat II (dh.Turut Terbanding/ TurutTermohon Kasasi) memberikan kuasa kepada Tergugat I(dh.Pembanding/Pemohon Kasasi) untuk membayarkan hak Penggugatsehingga sesuai dengan Pasal 1806 KUHpPerdata, Tergugat I (dh.Pembanding/Pemohon
Putus : 12-04-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 12 April 2011 — PT. SANTOSO TEKNINDO vs AGUS ISMAIL, dkk.
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
KotaTangerang dengan Nomor Surat : 0708/SPHKHRD/STW12010 tertanggal 5 Jui2010, Perihal : Permohonan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja para Tergugat,dan surat ini disampaikan Penggugat adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Nomor :0606/SPPHKHRD/STW12010 tertanggal 14 Juni 2010 yang telah disampaikanPenggugat kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang ;Bahwa oleh karena tidak adanya penyelesaian atas PHK para Tergugatdalam perundingan bipartit, kemudian Penggugat mengajukan surat permohonanperundingan tripartit
Register : 29-03-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Yyk Tanggal 27 Juli 2017 — Perdata
. Penggugat : Bunari
Tergugat : PT JOGJA TUGU TRANS
133 — 30
133 — 30
Hasilnyaperundingan bipartit tersebut pada intinya tidak tercapai kesepakatan dan untukselanjutnya telah ditempuh upaya tripartit/mediasi melalui Mediator HubunganIndustrial pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.5.
Register : 01-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN MANADO Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mnd Tanggal 26 Juni 2019 — -FEBIOLA SAEL LAWAN PT. SIMPLE JAYA
206 — 36
206 — 36
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;12.Bahwa terhadap keputusan pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasipengunduran diri yang ditetapbkan secara sepihak oleh Tergugat kepadaPenggugat oleh karenanya Penggugat telah berupaya melakukan penyelesaianBipartit namun tidak menghasilkan kesepakatan karena Tergugat tetap padapendiriannya yaitu mengkualifikasi Penggugat telah mengundurkan diri;13.Bahwa oleh karena upaya penyelesaian Bipartit gagal membuat persetujuanbersama, maka Penggugat, menempuh upaya Tripartit
Register : 18-07-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
2.RAFIQAH
3.ABDURRAHMAN
Tergugat:
HOTEL PONDOK JAYA
85 — 34
2.RAFIQAH
3.ABDURRAHMAN
Tergugat:
HOTEL PONDOK JAYA
85 — 34
Karena,Hal 4 dari 39 halamanPutusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2019/PN Ptk11.12.13.14.Tergugat tetap tidak dapat memberikan apa yang menjadi hak ParaPenggugat ;Bahwa pada Tanggal 29 april 2019 Mediator Disnaker Provinsimengeluarkan Risalah mediasi atas tidak tercapainya kesepakatan dalammediasi Tripartit yang menyatakan :Bahwa Kontrak yang diberlakukan oleh pihak Hotel Pondok Jayabertententangan dengan Undangundang, karena pekerjaan yangdilakukan kontrak bukan pekerjaan musiman atau sifatnya semntarasehingga
Register : 27-03-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn Tanggal 10 Agustus 2017 — - M. RASYIDI (PENGGUGAT I)
- SUNARDI 9PENGGUGAT II)
- LEGIMUN (PENGGUGAT III), DKK
- Direktur Utama PT.PLN (Persero (TERGUGAT)
52 — 10
52 — 10
sebagai berikut:1.Bahwa, Para Penggugat yang diwakili oleh serikat pekerja PT PLN ( Persero ) P3BSumatera telah melakukan perundingan Penyelesian Perselisihan HubunganIndustrial dengan Tergugat PT PLN ( Persero ) secara Bipartit pada tanggal 19September 2016 di Jakarta, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.Bahwa, oleh karena Perundingan Penyelesian Perselisihan Hubungan Industrialmelalui Bipartit tidak tercapai maka Para Penggugat diwakili oleh serikat pekerjamengadukan Tergugat untuk dilakukan Tripartit