Ditemukan 2297 data
58 — 11
Siantar membuat SuratPermintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani olehJhonny Arifin Siahaan bersama dengan tersangka IRW.BONATUA LUBIS selaku Kepala Dinas Pekerjaan UmumKota Pematang Siantar, dan Surat Perintah Membayar (SPM)yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan SuratPerintah Membayar (SPM) tersebut ditujukan kepada BagianKeuangan pada sekertariat Daerah Kota Pematang Siantar(Waldemar Napitupulu) untuk diverifikasi, selanjutnya SubBagian
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.MH
101 — 40
tidak ada hubungan keluargamaupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polda SulawesiSelatan dan menerangkan bahwa semua keterangan saksi yang ada diBerita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa adanyapaksaan, tekanan atau bujukan dari Penyidik; Bahwa saksi mengetahui terkait adanya Pengadaan Barang PersediaanSanggar Kerajinan Lorong Lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasidan UKM Kota Makassar T.A 2016 karena Saksi selaku Kepala SubBagian
72 — 37
bahan penyusunan kerja, pedoman dan petunjuk teknisyang berhubungan dengan tugas bagian keuangan dan kepegawaianb. penataan dan pengelolaan keuangan dan kepegawaianUraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian adalah :a. menghimpun peraturan perundang undangan sesuai bidang tugasnyamenyiapkan laporan keuanganmelakukan penelitian ( ferivikasi ) keuanganmelaksanakan pengelolaan perbendaharaanmelakukan penausahaan kepegawaianmoadgsmenginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tugas subbagian
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Drs. H. A. GANI SIRMAN, M.Si
106 — 34
dengan Terdakwa;Hal 47 dari 218 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks.Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polda SulawesiSelatan dan menerangkan bahwa semua keterangan saksi yang ada diBerita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa adanyapaksaan, tekanan atau bujukan dari Penyidik;Bahwa saksi mengetahui terkait adanya Pengadaan Barang PersediaanSanggar Kerajinan Lorong Lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasidan UKM Kota Makassar T.A 2016 karena Saksi selaku Kepala SubBagian
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
IDARMAN ZILIWU ALS DARMAN
155 — 34
Bahwa setelah dokumen tersebut dilakukan verifikasi oleh KPA dan Subbagian keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dan dinyatakan telahlengkap baru kemudian saksi menandatangani Surat Rekomendasi yangmembenarkan Nilai SPM yang diminta oleh Kuasa Pengguna Anggaranbenar untuk pembayaran Pembangunan Ruang Kelas Baru di SDN078441 Ladea Orahua Kab. Nias.
46 — 11
(Keterangannya di BAP Penyidik dibacakan di persidangan)Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala SubBagian Telematika Bagian PDE Sekretariat Daerah KabupatenSukoharjo, Provinsi Jawa TengahBahwa ahli mempunyai sertifikasi sebagai:Sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah dari LKPP lulus L4Sertifikasi training pengadaan barang/jasa secara elektronik (MOTLPSE) dari LKPPSertifikasi ahli dari LKPPd Sertifikasi permasalahan Kontrak dari LKPPe Bahwa dalam pengadaan barang dan
102 — 30
., MSi;Kabag Perundangundangan : Gusti Made Patra, SH, MSi (Terdakwasendiri);Khusus di bagian Umum, Tugas Kabag dibantu oleh 3 (tiga) Kepala SubBagian (Kasubag) yaitu : Kasubag Tata Usaha : Luh Oka Mariati, SE; Kasubag Rumah Tangga : Sri Endang Suryaningsih; Kasubag Humas dan Protokol : Made Widiatmika;Khusus di Bagian Keuangan, Tugas Kabag dibantu oleh 3 (tiga) Kepala SubBagian (Kasubag) yaitu : Kasubag Perencanaan dan anggaran : Made Jingga, S.Sos; Kasubag Perbendaharaan : Ni Made Ardani, SE; Kasubag
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
371 — 273
Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagiankeuangan.Dan adapun uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sbb :1) Menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas.2) Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana anggaran.3) Melaksanakan teknis penatausahaan keuangan.4) Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya.5) Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas.6) Menyiapkan bahan
dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan.7) Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran.8) Melaksanakan akuntansi keuangan.9) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan.10) Melaksanakan adminstrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.11) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.12) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian keuangan.13) Melaksanakan pelayanan system informasi dan manajemen
keuangan.14) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dana tau lembaga / organisasi terkait dalam lingkup tugasnya.15) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf.16) Membagi tugas kepala staf sesuai dengan bidang tugas masingmasing.17) Mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas.18) Menyedia kegiatan staf di lingkungan subbagian keuangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerjaa masingmasing.19) Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran
NURDIN, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SYAIFULLAH, S.E.,MM
206 — 124
Sultra tahun anggaran 2019; Saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Kominfo dan mempunyai tugasmembantu pimpinan dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan sertatugastugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan; Sebagai Sekretaris di dinas Kominfo, saksi membawahi beberapa sub bagiandiantaranya sub bagian perencanaan, kemudian sub bagian keuangan dan subbagian kepegawaian;Halaman 38/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.SusTPK/2020/PN.kdiPada tahun 2019, yang menjabat sebagai kasubag perencanaan
115 — 17
Pendaftarannya Pasal 10 menjelaskan bahwa setelahjangka waktu hak guna bangunan atau hak pakai yang diberikan kepada pihakketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 berakhir, makatanah yang bersangkutan kembali ke dalam penguasaan sepenuhnya daripemegang hak pengelolaan yang bersangkutan.Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1993tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
166 — 84
denganTERGUGAT XIV, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang demikian telahmenyangkut pokok perkara yang harus dibukti dan masih memerlukanpembuktian, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi GUGATAN PENGGUGATERROR IN PERSONA, didalilkan bahwa sebagaimana yang telah dijelaskanoleh TERGUGAT XIV di atas, yaitu TERGUGAT XIV bukanlah sebagai Pihakdalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang diklaim milik PENGGUGAT danTERGUGAT XIV tidak ada memberikan kuasa atau perintah kepada Kepala SubBagian
93 — 37
petunjuk oprasional kerja);Menelaah dan asistensi rencana program;Mengkoordinir pelayanan data perencanaan dan anggaran;Mengkordinasikan penyiapan data dan penyusunan konsepanggaran;Mengkoordinir penyusunan laporan akuntibilas kinerja(LAKIP);Menyusun pedoman dan siklus perencanaan;Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub BagianPerencanaan;Hal 171 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dpsv Menyusun konsep usulan, revisi anggaran;v Menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan SubBagian
77 — 24
Bahwa kemudian terhadap permohonan kredit yangdiajukan melalui saksi HENDRA RAMDAN tersebut,saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT selaku Analis/SubBagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang55Tahun 201011.Banjaran, Terdakwa DEDI KURNIADI selaku KepalaBagian Kredit PD.
57 — 22
SubBagian Umum selaku PIHAK KESATU SRIYANTO dan oleh DANNYIRWANDY,S.E selaku PIHAK KEDUA CV. CRESSANDY yangdiketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs.
54 — 21
Menilai prestasi kerja Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala SubBagian, Kepala Seksi dan Staf Pelaksana di lingkungan DinasPertanian dan Peternakan Kabupaten Pulang Pisau ;k. Membuat telaahan staf kepada Bupati Pulang Pisau dalampenyusunan kebijakan pembangunan Pertanian danPeternakan;. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaantugas sebagai laporan pertanggungjawaban dinas kepadaBupati ;m.
149 — 45
UMAR RUKHYAT dalam jabatan struktural sebagai Kepala SubBagian Umum BPH MIGAS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :>Melaksanakan tugas Evaluasi dan Laporan Pengelolaan Administrasi Urusan TataUsaha, Surat menyurat, Penggandaan, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah tangga,Inventaris, Penyimpanan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN),sebagaimana Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :1065 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat PadaBadan
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
BAZARO NDRAHA, S.Pd, SD ALIAS AMA NITA
80 — 26
Bahwa setelah dokumen tersebut dilakukan verifikasi oleh KPA dan Subbagian keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dan dinyatakan telahlengkap baru kemudian saksi menandatangani Surat Rekomendasi yangmembenarkan Nilai SPM yang diminta oleh Kuasa Pengguna Anggaranbenar untuk pembayaran Pembangunan Ruang Kelas Baru di SDN078441 Ladea Orahua Kab. Nias.
60 — 45
Nyoman Chandra Dewi selaku Kepala SubBagian Hukum dan Kepegawaian pada DKP Kab. Tabanan oleh saksi Drs. IGEDE JAGREM, MSi diminta bantuannya untuk menerima setoran dana/biaya administrasi dari para tenaga honorer tersebut; Bahwa benar Terdakwa Dra.
283 — 144
IZMA NUR CHOIRONI, dibawah sumpah dimukasidang pada pokoknya ahli berpendapatsbb :Bahwa Riwayatpendidikan umum yang ahli miliki sekarang adalah:e Strata Satu Hukum Universitas Brawijayae Magister llmu Hukum (Universitas Gadjah Mada)Bahwa Latar belakang pendidikan Khusus yang ahli miliki sekarang iniadalahMagister flmu Hukum (Universitas Gadjah Mada)Bahwa Riwayatpekerjaan ahli adalah:e Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran A Bidang Pelaksanaan AnggaranKanwil DJPb Provinsi NTBe Kepala Subbagian Kepegawaian
163 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bagus Wantoro, M.M. selaku Kepala subBagian Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, proses pelaksanaan DAK BidangPendidikan Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sama sekalitidak melanggar ketentuan, yakni:1. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (beserta perubahannya);b.