Ditemukan 242 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-02-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
PT Sheng Long Mining Industry
Tergugat:
1.Ren Ling
2.Phoa Hermanto Sundjojo
3.Yus Sudaryanto
Turut Tergugat:
3.Chen Tian Hua
4.Chen Wen Long
5.Yang Daouyun
6.PT BCMG Tani Berkah
166134
  • Sheng Long tidak ada izin industri, dandari instansi yang bersangkutan hanya dapat memberikan izin kerjakaryawannya 6 bulan, dan harus diperbarui lagi. Bahwa setahu Saksi PT. Sheng Long bergerak di bidangpemurnian hasil tambang. Bahwa setahu Saksi PT. Sheng Long memiliki izin untukpemurnian saja, atas hasil tambang PT. BCMG Tani Berkah. Bahwa setahu Saksi PT. Sheng Long dan PT. BCMG Tani Berkahdikelola oleh Chen Tian Hua. Bahwa setahu Saksi di akte PT.
    Sheng Long tidak ada izin industri. Bahwa setahu Saksi bahwa seluruh karyawan di PT. BCMG TaniBerkah dan PT. Sheng Long adalah orang asing, warga negara tiongkok. Bahwa setahu Saksi PT. BCMG awalnya adalah Long Xin, danpada tahun 2009 didirikan PT. BCMG Tani Berkah, dengan komposisiRen Ling, KUD, Phoa Hermanto, dan Tambang Sejahtera. Bahwa setahu Saksi ada Akta No. 83 atau 84 terkait pemasukaninvestasi 5 juta USD dari Mochtar Riyadi dipergunakan oleh Multiwin danTambang Sejahtera.
    Bahwa Saksi meminta dokumendokumen akte pendirian,perubahan, RUPS, SIUP, TDP, NPWP, Domisili untuk pengurusan izinketenagakerjaan, termasuk izin industri, dan administratif. Bahwa Saksi harus meneliti dokumendokumen yang ia terimauntuk mengajukan izin. Namun, Saksi tidak melihat adanya Denni didalam Akta PT. Sheng Long.
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi - WIWIT AYU WULANDARI
11535
  • Melampirkan Izin Industri dan Izin Produksi dari barang barang local(dalam negeri) yang ditawarkan.Bahwa dari alat alat IUD KIT tersebut dalam kegiatan pengadaan IUDKIT T.A 2014 yang dilaksanakan oleh SUKADI, SE yang berasal dari H.SUDARTO, SE bin SUDARMO, terdapat alat alat yang merupakanbarang impor dan alat alat produksi dalam negeri, antara lain : No.jJenis Barang Merk /Prinsipal IUD Sterilisator Listrik sebanyak 2.696 set, per set berisi: .
    Melampirkan Izin Industri dan Izin Produksi dari barang barang local(dalam negeri) yang ditawarkan.Bahwa dari alat alat IUD KIT tersebut dalam kegiatan pengadaan IUDKIT T.A 2014 yang dilaksanakan oleh saksi SUKADI, SE yang berasaldari saksi H. SUDARTO, SE bin SUDARMO, terdapat alat alat yangmerupakan barang impor dan alatalat produk dalam negeri, antara lain No.Jenis Barang Merk /Prinsipal IUD Sterilisator Listrik sebanyak 2.696 set, per set berisi: .
Register : 08-08-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN MAROS Nomor 144/Pid.B/2018/PN Mrs
Tanggal 8 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
MUH. MUSDAR, SH
Terdakwa:
SAHIRUN S.Pd, MH Bin LANDULI
40728
  • DokumenKayu tersebut.Bahwa jenis kayu tersebut adalah jenis Gia (Amara Coppo) tetapi saksitidaktahu berapa jumlahnya karena kami tidak melakukan penghitungan pada saatitu.Bahwa nama sopir yang membawa kayu tersebut dari kota Baubau bernamaJaes dengan menggunakan Mobil Truck DD 8661 KG warna kepala hijau danbody berwarna gelap/hitam.Bahwa menurut Ketua Tim yaitu Pak Anisdokumen yang digunakan dalampengangkutan kayu tersebut dari KSU Soekarno Hatta ke UD Karya Majannangadalah Nota Perusahaan yaitu Dokumen Izin
    Industri Primer Hasil Hutan kayu(IUIPHHK) Koperasi Serba Usaha Soekarno Hatta yang beralamat di JI.
Register : 27-05-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
DANIEL GERDEN
164105
  • Setjen/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan, Industriprimer menampung/menerima kayu bulat dari beberapa sumber antara lainIUPHHKHA, IUPHHKHT, pemegang IPK, dan juga dari hutan hak.Dokumen angkutan yang menyertai kayu bulat dari IUPHHKHA, IUPHHkKHT dan dari hutan hak yang berasal dari kayu yang tumbuh alamimenggunakan SKSHHKKB Bahwa Industri lanjutan menampung/menerima kayu olahan hasil dariIndustri pengolahan primer hasil hutan kayu (IUIPHHkK), dari TPT KO, dankayu olahan dari hutan hak.
Register : 20-02-2012 — Putus : 19-11-2012 — Upload : 19-07-2013
Putusan PN MALILI Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Mll
Tanggal 19 Nopember 2012 — H. KADDAS UMAR bin UMAR
507130
  • Indah Permata Sari memiliki izin izin dalampengolahan kayu berupa :Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ;Izin Industri Primer ;Surat Izin Perdagangan ;Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;Izin Gangguan (HO) ;25e UKL/ UPL;e RPBBI;e SITU dan SIUP ;e Bahwa saksi tidak ingat luas IPK UD. Indah Permata Sari, namun IPKnya adadalam Wilayah Desa Mahalona, Kecamtana Towuti, Kab. Luwu Timur ;e Bahwa kayu yang masuk ke UD. Indah Permata Sari adalah berasal dari areaIPK yakni Desa Mahalona, Kec. Towuti, Kab.
Upload : 20-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.B/TPK/2012/pn.jkt.pst
BUDIJANTO KURNIAWAN Bin KAMAL (Alm)
32993
  • International;1 (satu) eksemplar fotocopy yang dicap sesuai aslinya SuratKeterangan nomor : 52/Not/Il/2007 tanggal 12 Maret 2008Notaris/PPAT Syafril Lubuk, SH perihal: Menerangkan bahwapelaporan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Berita Negara(BN) atas nama perusahaan PT Lapindo Polyplast Internationalmasih dalam proses pengurusan Departemen terkait;4 (satu) lembar fotocopy yang dicap sesuai aslinya SuratNotaris/PPAT Syafril Lubuk, SH nomor: 55/Not/lll/2007.tanggal24 Maret 2008 perihal menerangkan bahwa izin
    industri atasnama perusahaan PT Lapindo Polyplast International masihdalam proses di Departemen terkait5 (lima) lembar fotocopy Surat BN11946 SKM Jakarta KotaNomor.
    International:1 (satu) eksemplar fotocopy yang dicap sesuai aslinya SuratKeterangan nomor : 52/Not/III/2007 tanggal 12 Maret 2008Notaris/PPAT Syafril Lubuk, SH perihal: Menerangkan bahwapelaporan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Berita Negara(BN) atas nama perusahaan PT Lapindo Polyplast internationalmasih dalam proses pengurusan Departemen terkait:1 (satu) lembar fotocopy yang dicap sesuai aslinya SuratNotaris/PPAT Syafril Lubuk, SH nomor: 55/Not/lll/2007.tanggal24 Maret 2008 perihal menerangkan bahwa izin
    industri atasnama perusahaan PT Lapindo Polyplast International masihdalam proses di Departemen terkait5 (lima) iembar fotocopy Surat BN11946 SKM Jakarta KotaNomor.
Putus : 03-11-2010 — Upload : 01-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 B/PK/PJK/2009
Tanggal 3 Nopember 2010 — PT. AVON INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagai distributor utama (pedagang besar) yang merupakanpula perusahaan penanaman modal asing dalam bidang industrikosmetika dengan izin industri berdasarkan Keputusan MenteriNegara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan KoordinasiPenanaman Modal No. 195/T/Industri/1997 tanggal 12 Mei 1997tentang Pemberian Izin Perluasan (Bukti PK5c), PemohonPeninjauan Kembali tidak diperbolehkan untuk menjual barangHal. 25 dari 72 hal. Put.
Register : 08-04-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MAKALE Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Mak
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
RAHMAD RAMADHAN NASUTION, S.H.
Terdakwa:
DEDI SURYADI alias DEDI Bin H. LUKMAN RUYAN
11330
  • di halamanmaka SKSHHK pada saat HHK diterima.GANISPHPL melakukan pemeriksaan fisik terhadap Kayu Bulat/Kayu Olahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Pemegang Izin mengunggah data penggunaan/ pengolahan kayu bulat kedalam aplikasi.Selanjutnya Pemegang Izin Industri Primer mengunggah datapenerimaan/produksi kayu olahan ke dalam Aplikasi dan tercatat sebagaipersediaan kayu olahan.Selanjutnya pada saat kayu olahan akan diangkut/dijual atau dikirim dari
Register : 04-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 2487/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
TRI HARYATUN, SH
Terdakwa:
1.SUHENDRI KURNIAWAN als HENDRI ad.alm JAYA ISKANDAR als ACAY
2.JOHANES RUSLIM ad. alm LIM YO HO als JUSUF RUSLIM
3.AAT SUKATMA, SH Bin ENDAY SUDARMA
18332
  • Arya Kemuning No.18,Periuk Jaya Kec.Periuk Kota Tangerang sejak tahun 2010 namun untukhari, tanggal dan bulannya saksi tidak tahu, dengan bidang usahaperakitan dan penjualan aksesoris mobil ;Bahwa saksi Tjong Lie Jun adalah istri dari Tjoeng Pet Kiong alias Ahiungyang mengurusi usaha CKM;Bahwa pemilik dari usaha CKM tersebut adalah saksi Tjong Lie Junberdasarkan surat izin industri (IUI), Sedangkan untuk pemilikpabrik/gudang yang digunakan oleh CKM juga milik Cipta Karya Mandiri(CKM) melalui saksi
Register : 23-09-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Amp
Tanggal 14 Desember 2021 — Penuntut Umum:
I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, SH
Terdakwa:
IDA BAGUS GEDE SUTISNA ADIBERTA Alias GUS ADI
7430
  • di masyarakat;Bahwa syarat dalam memproduksi obat tradisional/obat adalahmenerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional/Obat yang Baik yaituselurun aspek kegiatan pembuatan obat tradisional/obat yang bertujuanuntuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhipersyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya;Bahwa setiap industri dan usaha di bidang obat tradisional wajib memilikiizin dari Menteri, kecuali usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan.Selain wajid memiliki izin
    industri dan usaha, obat tradisional wajibmemenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penanamanHalaman 45 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Ampmodal;Bahwa jelas obat yang diminum lebih berbahaya dibandingkan dengan obatyang di gosok di badan bagian luar;Bahwa jamu gendong lebih berbahaya daripada jamu gosok;Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa IDA BAGUS GEDE SUTISNAADIBERATA Als GUS ADI, Ahli mengetahui terdakwa karena sempatdiperiksa sebagai ahli dterhadap obat tradisional yang
Register : 21-12-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN AMLAPURA Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Amp
Tanggal 3 Februari 2022 — Penuntut Umum:
I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, SH
Terdakwa:
IDA BAGUS GEDE SUTISNA ADIBERATA Alias GUS ADI
10746
  • di masyarakat;Bahwa syarat dalam memproduksi obat tradisional/obat adalahmenerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional/Obat yang Baik yaituselurun aspek kegiatan pembuatan obat tradisional/obat yang bertujuanuntuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhipersyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya;Bahwa setiap industri dan usaha di bidang obat tradisional wajib memilikiizin dari Menteri, kKecuali usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan.Selain wajib memiliki izin
    industri dan usaha, obat tradisional wajibmemenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidangpenanaman modal;Bahwa jelas obat yang diminum lebih berbahaya dibandingkan denganobat yang di gosok di badan bagian luar;Bahwa jamu gendong lebih berbahaya daripada jamu gosok;Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa IDA BAGUS GEDE SUTISNAADIBERATA Als GUS ADI, Ahli mengetahui terdakwa karena sempatdiperiksa sebagai ahli dterhadap obat tradisional yang dikecualikan olehperaturan Menteri kesehatan, yaitu jamu
Register : 08-04-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MAKALE Nomor 57/Pid.B/LH/2021/PN Mak
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
RAHMAD RAMADHAN NASUTION, S.H.
Terdakwa:
ANTHON PABARA alias ANTHON
13853
  • Selanjutnya Pemegang Izin Industri Primer mengunggah datapenerimaan/produksi kayu olahan ke dalam Aplikasi dan tercatat sebagaipersediaan kayu olahan.e. Selanjutnya pada saat kayu olahan akan diangkut/dijual atau dikirim dari industriharus disertai dengan Dokumen SKSHHK. KO yang dicetak melalui AplikasiSIPUHH Online.
Register : 09-12-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Smr
Tanggal 24 Februari 2020 — Pemohon:
Baim Gunawan
Termohon:
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7827
  • Harus sudah di lakukan Penetapan tersangka di level Perusahaanyang melakukan Perambahan hutan secara ilegal, apakah ituHalaman 12 dari 72 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN SmrPemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), atau kah turunanyaPerusahaan yang memegang izin industri kayu dan menerima dariPerusahaan yang memegang Izin Pemnfaatan Kayu (IPK);Ketika sudah melakukan dua point diatas seharusnya Termohonketika akan menyita Kayu dari Pemohon terlebin dahulu menjelaskanbahwa Kayu tersebut merupakan
Register : 24-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 11/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn
Tanggal 11 Mei 2021 — RIPANSYAH ALIAS ISAH BIN RAMLI
399777
  • melakukan penebangan kayu didaerah Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Erko Mojra yang berada di DesaTumbang Lahang, daerah Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) JAMID yangberada di Desa Tumbang Tanjung, serta melakukan pembelian kayu ilegal hasiltebangan masyarakat, dilakukan tanpa Perizinan Berusaha, karena tidak sesuaidengan perijinan usaha yang dimiliki oleh Terdakwa yakni ljin Industri PrimerHasil Hutan Kayu, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri LHKNomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin
    Industri Primer HasilHutan yang menyebutkan bahwa Izin Industri Primer Hasil Hutan kayu adalahIzin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu ataubeberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satupemegang izin oleh pejabat yang berwenang;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat(1) huruf a jo.
    ARIF juga membantu di lapangan;Bahwa SIPUHH kami khusus kayu bulat, kami tidak ada izin industri untukmengolah kayu bulat, Jadi kami mengirimkan kayu bulat untuk Terdakwayang punya ijin industri;Bahwa Keuntungan yang Saksi dapat berdasarkan kubikasi dan targetkami adalah 11.123 m3, dan target tersebut belum selesai karena yangbaru terpenuhi 490 sekian, tidak sampai 500 m3;Bahwa UD.
    Karya Abadi tidak punya izin menebang pohon, pihakTerdakwa hanya bisa menunjukkan bahwa dia hanya punya izin primerhasil hutan izin industri hasil hutan, yang berarti dia melakukanpenebangan hutan tanpa izin karena dia hanya bisa menunjukkan izinindustri.
Register : 13-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh
Tanggal 28 April 2020 — Hasanudin alias Unding
516222
  • Dimana hasilhutan yang dimanfaatkan adalah kayu bulat yang saat pengangkutanmenggunakan dokumen SKSHHKB yang telah dibayar lunas kewajilban PNBPdan tidak memproduksi kayu olahan ;Bahwa menurut Permenlhk Nomor P.66 / Menlhk / Setien / Kum.1 / 10 / 2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam, danPermenlhk P.1 / Menlhk / Setien / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Izin Industri PrimerHasil Hutan, Industi primer menampung/menerima kayu bulat dari beberapasumber antara lain IUPHHKHA, IUPHHKHT
    Dokumen angkutan yang digunakan mengangkutbahan baku kayu bulat yang digunakan IUIPHHK menggunakan SKSHHKSB ;Bahwa menurut Permenlhk Nomor P.66 / Menlhk / Setien / Kum.1 / 10 / 2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, danPermenlhk P.1/ Menlhk/Setien/Kum.1/10/2019 tentang Izin Industri Primer HasilHutan, IUPHHKHA dapat mengirim bahan baku ke Industri primer yang telahada kontrak suplai.
Register : 10-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Tjt
Tanggal 19 Juni 2019 — - ALFONSIUS LORA Bin ZAKARIA WITE (Alm) - ISMAIL Alias DONI Bin NAWIR - KHAIRUDIN Als YON Bin BASIR (Alm)
5922
  • Untuk pangan yang diproduksi berdasarkan kontrak:.Izin IndustriPemberi Kontrak,Izin Industri Penerima Kontrak,SuratPerjanjian/Kontrak antara Pihak Pemberi Kontrak & Pihak PenerimaKontrak Hasil audit sarana produksi atau Sertifikat Cara Produksi PanganOlahan yang Baik Akte Notaris Pendirian Perusahaan. Rancangan label Hasil uji produk akhir (Certificate of Analysis). Surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan.Pangan Olahan Impor (izin Edar BPOM ML........ 12 digit......... ).
Register : 07-09-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 11-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 597/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
DICKY DERADJAT MUIS
Tergugat:
1.PT. Bank National Nobu, Tbk
2.Rangga Adhiyasa
3.Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,
268151
  • (vide Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 5 POJK15/03/2017).Selain itu. terkait dengan pencabutan izin industri perbankan,Tergugat III tidak dapat serta merta melakukan hal tersebut karenaupaya penyelamatan terhadap industri Perbankan masih dapatdilakukan dengan cara melakukan koordinasi bersama LembagaPenjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 joPasal 26 POJK 15/03/2017.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemberian sanksiterhadap industri perbankan (d.h.i Tergugat I) tidak dapat serta
Register : 23-09-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp
Tanggal 14 Desember 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI, SH.,MH
Terdakwa:
I GUSTI MADE SULASTRI, S.Ag
10344
  • Selain wajib memiliki izin, industri dan usaha obat tradisional wajibmemenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penanamanmodal; Bahwa obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajibmemiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM, dimanapemberian izin edar dilaksanakan melalui mekanisme registrasi Sesuaidengan tatalaksana yang ditetapkan, kecuali obat tradisional yang dibuat olehusaha jamu racikan dan usaha Jamu gendong; simplisia dan sediaan galenikuntuk keperluan
Putus : 11-05-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 1/PID.SUS-TPK/2015/PN.SMG
Tanggal 11 Mei 2015 — SOESETIJO, SH. MM (terdakwa)
7128
  • Program SubsidiHardware dan Software Pembelajaran SMPTahun 2011an Certificate Of Authenticity(COA)Software Aplikasi Aplikasi perkantoran memiliki paket lengkapdengan memproses katakata (wordprocessing), pengolah data/lembar kerja(spreadsheet) dan presentaseManual dan Buku Dalam Bahasa Inggris dan Bahasa IndonesiaPetunjukStandar kualitas Sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004e Sertifikasi OHSAS 18001:2007e Sertifikasi Merk dan Kementrian Hukumdan Hak Asasi Manusia RIDokumen Melampirkan Surat Izin
    Industri Perakitan dariPendukung Kementrian Perindustrian RIe Melampirkan surat Pernyataan JaminanKeaslian Barang dari Pabrikan Komputere Melampirkan Surat Pernyataan JaminanLegalitas OS & Aplikasi dari PabrikanKomputere Merk Branded Lokal yang mempunyaikantor pusat operasional & tempatperakitan di IndonesiaPurna Jual Melampirkan Daftar informasi layanan purna jual terdekat dari Pabrikan, berikut nomortelephon LAPTOP/NOTEBOOK : Minimum Processor Multicore, speed 2.1 GHz 1 UnitCache 3MBSynchronizedl
    Subsidioperasi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun2011an Certificate Of Authenticity(COA)Software Aplikasi perkantoran memiliki paket lengkapAplikasi dengan memproses katakata (word processing),pengolah data/lembar kerja (spreadsheet) danpresentaseManual dan Dalam Bahasa Inggris dan Bahasa IndonesiaBuku PetunjukStandar Sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004kualitas e Sertifikasi OHSAS 18001:2007e Sertifikasi Merk dan Kementrian Hukum danHak Asasi Manusia RIDokumen Melampirkan Surat Izin
    Industri Perakitan dariPendukung Kementrian Perindustrian RIe Melampirkan surat Pernyataan JaminanKeaslian Barang dari Pabrikan Komputer Melampirkan Surat Pernyataan JaminanLegalitas OS & Aplikasi dari PabrikanKomputere Merk Branded Lokal yang mempunyaikantor pusat operasional & tempatperakitan di IndonesiaPurna Jual Melampirkan Daftar informasi layanan purna jualterdekat dari Pabrikan, berikut nomor telephon.
Register : 23-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 79/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. ECO PAPER INDONESIA
Tergugat:
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.gubernur provinsi jawa barat
Intervensi:
SPSI PT. ECO
270127
  • BidangUsaha Industri Kertas, papan kertas bergelombang, wadah dari kertas dan papankertas, Jenis Barang/Jasa : Kertas Roll untuk kemasan denga KBLI 17021 (videbukti P3), Keputusan Kepala Badan Penanaman Modan dan Perijinan TerpaduPropinsi Jawa Barat No. 25/32/IU/PMDN/2015 tentang Izin Industri PenanamanModal Dalam Negeri Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan TerpaduProvinsi Jawa Barat tertanggal 22 April 2015 pada Memutuskan angka 7a Jenisdan Kapasitas produksi terpasang/jenis jasa pertahun