bukannya karenaperbuatan Tergugat yang menerbitkan sertipikat hak milikatas sebidang tanah yang samasama menguasai tapi karenaadanya pengakuan dari satu pihak akan tanah yang telahdimiliki pihak lain, dan penguasaan itu merupakan suatu12.perbuatan yang harus7~ dibuktikan terlebih dahulukebenarannya dan kepemilikan itu) harus diuji melaluiPeradilan Umum tentang kebenaran hakhak kperdataannyaakan kepemilikan tanah itu, baru setelah terbukti akanadanya perbuatan melawan hukum dari salah satu pihakkarena penguasaan

tanah tanpa hak oleh pihak lain denganCaracara yang tidak benar dan melawan hukum sehinggaoleh Pengadilan Negeri dinyatakan tidak sah pihak yangmelakukan perbuatan melawan hukumnya maka setelahinkracht putusan Pengadilan Negeri maka gugatan dapatdiajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untukmembatalkan suratsurat yaitu sertipikat hak milik dari pihakyang disebutkan melakukan perbuatan melawan hukum ituuntuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, tidakseperti yang dilakukan oleh Penggugat

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Ijin Pemakaian Tanah tersebut, sangatmerugikan hak Penggugat berupa hilangnya hak kepemilikan danpengelolaan tanah, dan serta mengakibatkan ketidaknyamanan Penggugatoleh karena Tergugat Ill, juga telah melaporkan Penggugat kePOLRESTABES Surabaya atas tuduhan penguasaan tanah tanpa hak;.

Negeri Lubuk Pakam c/q.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukumTERGUGAT ataupun orangorang/badanbadan hukum lainnya yang memperoleh hak dariTERGUGAT serta semua pihak yang berdiam di atas Objek Perkara untuk mengosongkandan menyerahkan dalam keadaan baik Objek Perkara kepada PENGGUGAT secara sertamerta, tanpa syarat dan tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun ;Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT tersebut haruslah dijadikan dasaruntuk membebankan ganti rugi penguasaan

tanah tanpa hak tersebut yang dihitung sejaktahun 2000 dengan kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp.455.000.000, (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian Ganti Rugi sewasejak tahun 2000 tahun 2013 atau selama 13 tahun dengan ratarata sewa Rp.35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) untuk setiap tahunnya, sehingga jumlah ganti rugi sewa selama13 tahun x Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta) adalah sebesar Rp. 455.000.000, (empatratus lima puluh lima juta rupiah

Menyatakan penguasaan tanah tanpa hak serta tindakanTergugat Rekonvensi yang telah melaporkan PenggugatRekonvensi ke Polresta dalam perkara pengrusakan berdasarkanLaporan Polisi Nomor Pol : LP/B206/II/2013/SPKT tanggal 27Maret 2013 yang berakibat mengganggu usaha PenggugatRekonvensi adalah perbuatan melawan hukum ;5. Menyatakan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor :25 tanggal 13 April 2010 yang dibuat dihadapan NotarisH.Zulkifli Sitompul,SH; tidak mempunyai kekuatan pembuktianyang sah ;6.

antara Paul Sundalangi dan Tergugat karena cacat hukum,dan tidak mau menyerahkan penguasaan tanah secara fisik karenamerasa paling berhak dan telah dizolimi maka berbagai upayadilakukan oleh Tergugat dan Tergugat III dan IV melalui Otniel (orangkepercayaan Tergugat Ill dan IV) untuk memaksa para Penggugatkeluar dari tanah in casu yaitu dengan melaporkan ke KepolisianSektor Dimembe sebagai tindak Pidana pengancaman = danpengrusakan, melaporkan ke Polda Sulut sebagai Tindak Pidanapenyerobotan dan penguasaan

tanah tanpa hak , serta melaporkan kePolres Minahasa Utara sebagai Tindak Pidana Pencurian terhadapPenggugat dan Penggugat II sehingga Polres Minahasa Utaramelakukan Penyitaan terhadap hasil kebun kelapa di tanah in casudimana buah kelapa dan kopra yang sementara dikerjakan diambilsecara paksa serta tidak sesuai Prosedure Hukum , sehinggaPenggugat dan Penggugat I mengajukan PermohonanPraperadilan pada tanggal 27 Oktober 2014 dan setelah diprosessecara hukum di Pengadilan Negeri Airmadidi, dan keluarlan

pada saat menguasai tanah sengketa tersebut, telah merasa khawatir karena mengetahui bahwa tanah tersebut telahdimilliki oleh Tergugat Konpensi sejak 1992, dan telah meminta perlindungan hukum,14artinya Para Penggugat Konpensi telah mengetahui secara jelas bahwa tanah dimaksud sebelumnya (sejak tahun1992) telah dimiliki secara sah oleh Tergugat Konpensi..Bahkan mengenai upaya Tergugat Konpensi, meminta perlindungan hukum kepada Walikotamadya Jakarta Barat,karena merasa keberatan atas penyerobotan/penguasaan

tanah tanpa hak oleh Para Penggugat Konpensi tersebut,telah dilakukan Tergugat Konpensi masingmasing pada tahun 2008, tahun 2009, tahun 2013, tahun 2014 .Selain itujuga Tergugat Konpensi telah melakukan Somasi I dan IT serta III kepada penghuni yang menguasaai tanah hakmilik tergugat Konpensi tersebut, masingmasing pada tanggal 18 Januari 2010 dan tanggal 22 Pebruari 2010, sertatanggal 6 Juli 2010, tetapi tidak pernah diindahkan.7 Bahwa Tergugat Konpensi pernah mengadakan pertemuan dengan Para Penggugat

V,adalah didasarioleh adanya rekomondasi yang ditandatangani oleh Tergugat XXII.Yang substansinya berupa : Penguatan Penguasaan Fisik atas obyekTanah yang akan diberikan Hak Baru kepada para Tergugat , Il, Ill,IV, dalam hal menyangkut obyek tanah sengketa, sementara statuspara Tergugatl s/d.Tergugat IV yang menguasai obyek Sengketaadalah penguasaan tanah tanpa hak, Penguasaan mana, bukanlahdalam bentuk penguasaan yang didasari oleh adanya ganti rugi, hibahdan/atau bentuk pengalihan lainnya dan/atau

Yang substansinya berupa : Penguatan PenguasaanFisik atas obyek Tanah yang akan diberikan Hak Baru kepadapara Tergugat , Il, Ill IV, dalam hal menyangkut obyek tanahsengketa, sementara status para Tergugatl s/d.Tergugat IV yang menguasai obyek Sengketa adalah penguasaan tanah tanpa hak,Penguasaan mana, bukanlah dalam bentuk penguasaan yangdidasari oleh adanya ganti rugi, hibah dan/atau bentuk pengalihanlainnya dan/atau bentuk penguasaan lahan tanah negara bebas yangtidak dibebani oleh Hak Keperdataan

Yang substansinya berupa : Penguatan PenguasaanFisik atas obyek Tanah yang akan diberikan Hak Baru kepada paraTergugat I, Il, Ill IV, V, Vi dan VIl, dalam hal menyangkut obyek tanahsengketa, sementara status para Tergugatl s/d.Tergugat VIl yangmenguasai obyek Sengketa adalah penguasaan tanah tanpa hak,Penguasaan mana, bukanlah dalam bentuk penguasaan yang didasarioleh adanya ganti rugi, hibah dan/atau bentuk pengalihan lainnyadan/atau bentuk penguasaan lahan tanah negara bebas yang tidakdibebani

sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bukti T I1 dan bukti T I2 tersebut telah dibantah oleh Penggugat/ Pembanding sebagaibukti yang tidak benar, karena dalam Grant Sultan No.97 M itu menerangkanbahwa Sri Paduka Tuanku Sultan Deli Makmun Al Rasyid Perkasa Alamsyahmemberikan izin kepada Datuk Abdul Somad mempunyai hak satu kebun diKampung Sukaradja padahal beliau telah meninggal dunia tanggal 10 September1924 sesuai dengan bukti P6, bukti P17 dan bukti P18 tersebut diatas ;Menimbang, bahwa atas penguasaan

tanah tanpa hak oleh Tergugatl/Terbanding oleh Penggugat/ Pembanding telah melaporkan Tergugatl/Terbanding pada Pihak Kepolisian ( Vide bukti P16 );Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Penggugat/ Pembanding dalamperkara a quo telah berhasil membuktikan dalildalil gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya sekarang Majelis Hakim tingkat bandingakan mempertimbangkan petitumpetitum dari Penggugat/ Pembanding sebagaiberikut

Bahwa ternyata keberadaan tanah AMPIKALE dan tanahPATTUNGKA yang hilang/tidak diakui keberadaannya; olehpara TERGUGAT REKONVENSI ternyata di perjual belikan antaraKuasa Hukum Para Penggugat dengan Saksi Siti RAMLAH,untuk membiayai perkara para Penggugat, (Vide KeteranganSaksi Siti RAMLAH dipersidangan, halaman 8 Kesimpulan TurutTergugat 1); Bahwa...43 Bahwa ternyata kemudian penguasaan tanah tanpa hak olehKuasa Hukum Penggugat diakui tibatiba oleh kuasa hukumpara penggugat dengan menunjukkan AJB

Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.ratus juta) oleh karena Penggugat merasa namabaiknya tercemar.Tentang Kerugian materiil atas penguasaan tanah tanpa hak olehTergugat, harga sewa sebulan Rp. 25.000.000, (dua puluhlima juta rupiah).Bahwa pokok permasalahannya oleh karena Tergugat tanpa hakmenguasai fisik sebidang tanah yang diakui milikPenggugat di RT. 001 RW. 04 Kp.

Gugatan yang diajukan dengan dasar untunguntungan haruslah ditolak ;Bahwa apabila dicermati Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat,gugatan Para Penggugat tidak jelas apakah gugatan pembagian waris,apakah gugatan penguasaan tanah tanpa hak, atau gugatan PerbuatanMelawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

kepada pihak Kepolisian Resort Kota Bogor denganLaporan Polisi Nomor: LP/127/B/Il/2020/SPKT,tanggal 28 Februari 2020 atastindakan penguasaan tanah tanpa hak. Pada saat proses Laporan PolisiHalaman 39 dari 130 halaman Putusan Nomor 654/PDT/2021/PT.BDG.masih berjalan, Tergugat Rekonvensi melakukan berbagai cara untukmenghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyelidik/PenyidikKepolisian Resort Kota Bogor.

mengosongkan dan menyerahkantanah dan bangunan milik Pembanding semula Tergugat yang terdaftar atasSertifikat Hak Milik Nomor 282/Tanah sereal dan Sertifikat Hak Milik Nomor283/Tanah sereal, Surat Bukti T21 berupa Surat Tanda Bukti Lapor NomorSTBL/127/II/2020/SPKT tanggal 28 Pebruari 2020 yang membuktikan bahwaPembanding semula Tergugat telan melaporkan Terbanding semulaPenggugat kepada pihak yang berwajib sehubungan dengan menempatitanah dan banguna milik Pembanding semula Tergugat secara melawanhukum (Penguasaan

Tanah tanpa hak berdasarkan PERPU Nomor 51 TahunHalaman 118 dari 130 halaman Putusan Nomor 654/PDT/2021/PT.BDG.1960) yang sampai sat ini laporan tersebut masih berjalan/di proses di PolresKota Bogor; bukti T16 dan T17 berupa Akta Perjanjian SewaMenyewa Nomor 15 dan Nomor 16 Tanggal 20 Nopember 2012 ternyatabahwa pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang dilakukan antaraPembanding semula Tergugat dengan Teranding semula Penggugat dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris Sigit Siswanto SH

Hukum Acara Perdata diIndonesia 1982: 72);Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pertama yang menyatakangugatan Para Penggugat tidak lengkap para pihak, Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Para Penggugat melalui Kuasanyamenanggapi eksepsi dari Tergugatl, Tergugatll, Tergugatlll dan TergugatIVtersebut dan menyatakan gugatan Para Penggugat adalah gugatan perbuatanmelawan hukum, penguasaan tanah tanpa hak oleh Tergugatl, Tergugatll,Halaman 52 dari 71 HalamanPutusan

Menyatakan penguasaan tanah tanpa hak serta tindakan TergugatRekonvensi yang telah melaporkan Penggugat Rekonvensi kePolresta dalam perkara pengrusakan berdasarkan Laporan PolisiNomor Pol : LP/B206/III/2013/SPKT tanggal 27 Maret 2013 yangberakibat mengganggu usaha Penggugat Rekonvensi adalahperbuatan melawan hukum;5. Menyatakan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 25tanggal 13 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris H. ZulkifliSitompul,SH tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;6.

Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, pemerintah juga mengaturtentang penguasaan tanah tanpa hak yaitu dalam Peraturan PemerintahPengganti Undangundang Nomor 51 Tahun 1960 tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Disebutkan dalamHal. 19 dari 58 hal. Put.

Nomor : Pem.130/77/IIV2011 tertanggal 28 Maret 2011perihal Larangan melakukan kegiatan di atas tanah Pemda, diberi tandaP7 5 Putusan Nomor 07 / PDT.G /2012 /PN.LBJ10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.31Foto copy surat Nomor : Pem.131/106/V/2011 tertanggal 9 Mei 2011 perihalPenegasan Larangan, diberi tanda P8 ; Foto copy surat Nomor : Pem.130/115/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011 perihalpanggilan menghadap, diberi tanda P9 ; Foto copy surat Nomor : IPP/MABMB/1012/X/2011 tertanggal 12 Oktober2011 Hal Penguasaan

tanah tanpa hak, P10 ; Foto copy surat nomor : IPP/MABMB/1208/XIV2011 tertanggal 8Desember 2011 Hal Penguasaan Tanah tanoa Hak 9 SUrat Il ), diberi tandaP11; Foto copy foto, diberi tanda P12 ; Foto copy foto, diberi tanda P13 ;Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il ManggaraiNomor 140 Tahun 1993 tertanggal25 Mei 1993, diberi tanda P14 ; Foto copy Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling PemampatanTanahtanah Bekas Pemilik/ Penggarap Diatas Tanah Pemda Tingkat IlManggarai di

Yakin Gloria serta menyatakan sertifikat hak atas tanahtersebut tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah danmenyatakan status tanahnya kembali menjadi status semula;Bahwa berdasarkan pada SK No.13/VIII/1999 tertanggal 7 Mei 1999 tersebutjelas dan nyata bahwa penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi dengan dasar SK BPN No. 24/HGB/BPN/91 dan HakGuna Bangunan No. 7925/ Sunter Agung adalah tidak sah dan berlawanandengan hukum;Bahwa karena SK BPN No. 24/HGB

Bahwa isi dan dasar gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikansecara jelas dan lengkap tentang adanya Penguasaan Tanah Tanpa Hak(Wide Occupatoie) atau kepenghunian dengan alasan yang sah, sehinggamembingungkan, kabur, dan tidak jelas, dikatakan demikian karena diatasObjek Sengketa dalam hal ini sama sekali tidak dikuasai oleh sebagianTergugat Ill yakni SALMA LESSY, HATIJA LESSY, dan HALIMA LESSY dankemudian apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Ketiga Tergugat yakniHal 27 dari 69 Halaman

Yakin Gloria serta menyatakanSertiftkat Hak atas tanah tersebut tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hakatas tanah yang sah dan menyatakan status tanahnya kembali menjadistatus semula;Bahwa berdasarkan pada SK Nomor 13/VIII/1999 tertanggal 7 Mei 1999tersebut jelas dan nyata bahwa penguasaan tanah tanpa hak yangdilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan dasar SK BPN Nomor24/HGB/BPN/91 dan Hak Guna Bangunan Nomor 7925/Sunter Agungadalah tidak sah dan berlawanan dengan Hukum;Bahwa karena SK BPN Nomor

TERGUGAT 1) dan TERBANDING Il (ic.Halaman 54 dari 93 Putusan Nomor 213/PDT/2020/ PTSBYTERGUGAT Il) , dan penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan olehTERBANDING (i.c. TERGUGAT 1) atas OBJEK SENGKETA dalamperkara ini , sehingga gugatan ini sudah tepat dan benar, tidak kekuranganpihak dalam perkara int ;Bahwa, terkait dengan keterangan saksi SAMSURI yang diajukan olehTERBANDING (i.c. TERGUGAT 1!)