Ditemukan 238 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 8839 8789 888 889 8826 8888 8909 8.19 8489 8879 8880 8884
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Kepegawaian
Register : 23-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 24/G/2018/PTUN.PTK
Tanggal 13 September 2018 — Dr. Heri Yulistio. M.Kes MELAWAN BUPATI KETAPANG
438 — 293
  • Bukti P 8889.Bukti P 8990.Bukti P 9091.Bukti P 91yang di tujukan kepada dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 22-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 22 Desember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA vs PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), dk.
125 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bagian Tentang Hukum padahalaman 8889 :2 Pihak lain;1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksuddengan pihak lain adalah para pihak (vertikaldan horizontal) yang terlibat dalam prosestender yang melakukan persekongkolan tenderbaik pelaku usaha sebagai peserta tender danatau subjek hukum lainnya yang terkait dengantender tersebut;z Bahwa Terlapor II adalah pihak lain yang terlibatlangsung dalam pelaksanaan TenderPembangunan Rumah Sakit Pendidikan(Teaching Hospital
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
440 — 1747 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.Hum.dalam buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PTAlumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalamiperkembangan pesat dan signifikan, terutama setalah adanya UUNomor 7 Tahun 1955 tentang tindak Pidana Ekonomi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 23 Maret 2016 — Abdur Rouf
186 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 132 K/Pid.Sus/2016669.670.671.672.673.674.675.676.677.678.1 (satu) buah hard disk dengan merk: Seagate, Tipe: ST500DMO002,S/N: S2AP7GF7, Kapasitas: 500 GB ;1 (satu) buah handphone dengan merk: Blackberry, Tipe: 9860, IMEI:357826.04.647799.5, PIN: 25C1F7F7, warna: Hitam, yang didalamnyaterdapat SIM Card Telkomsel, No ICCID: 6210 1331 2547 8889, MicroSD VGen 2 GB dan Softcase warna hitam, pemili/oenguasa barangAbdul Hakim ;1 (satu) media penyimpanan data jenis: Hard Disk Sata 3.5 inch, merk:Hitachi
    hard disk dengan merk: Toshiba, Tipe: MQ01ABF050,S/N: Y864CKXST, Kapasitas: 500 GB, pengguna/penguasa barang:Abdul Hakim ;1 (satu) buah hard disk dengan merk: Seagate, Tipe: ST3500413AS,S/N: Z2A7Y19Z, Kapasitas: 500 GB ;1 (satu) buah hard disk dengan merk: Seagate, Tipe: ST500DMO002,S/N: S2AP7GF7, Kapasitas: 500 GB ;1 (satu) buah handphone dengan merk: Blackberry, Tipe: 9860, IMEI:357826.04.647799.5, PIN: 25C1F7F7, warna: Hitam, yang didalamnyaterdapat SIM Card Telkomsel, No ICCID: 6210 1331 2547 8889
    Hard disk dengan merk: Toshiba, Tipe: MQ01ABF050,S/N: Y864CKXST, Kapasitas: 500 GB, pengguna/penguasa barang:Abdul Hakim ;1 (satu) buah Hard disk dengan merk: Seagate, Tipe: ST3500413AS,S/N: Z2A7Y19Z, Kapasitas: 500 GB ;1 (satu) buah Hard disk dengan merk: Seagate, Tipe: ST500DMO002,S/N: S2AP7GF7, Kapasitas: 500 GB ;1 (satu) buah Handphone dengan merk: Blackberry, Tipe: 9860, IMEI:357826.04.647799.5, PIN: 25C1F7F7, warna: Hitam, yang didalamnyaterdapat SIM Card Telkomsel, No ICCID: 6210 1331 2547 8889
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-12-2011 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 07-08-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 224/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juli 2012 — DR.Dr. Lucky Aziza Bawazier, Sp.PD., KGH., FACP., FINASIM., S.H;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Rudy Sutadi, Spa., Mars., Dr
217 — 228
  • Bukti P 8889.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 22-07-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
92 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.Hum.dalam buku pertanggungjawaban pidana korporasi, Penerbit PTAlumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalamiperkembangan pesat dan signifikan, terutama setalah adanya UUNomor 7 Tahun 1955 tentang tindak Pidana Ekonomi. Setelah itu,sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) UndangUndangHalaman 89 dari 137 halaman.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 24-07-2014 — Putus : 31-12-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 31 Desember 2014 — 1.BAHRI,2.BASYID GALIH PATIH GEMULUNG,dkk;I.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,II. II. PT. SUPREME ENERGY RAJABASA
515 — 288
  • Bukti T.IL.Intv 8889. Bukti T.II Intv 8990.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
82 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.Hum.dalam buku pertanggungjawaban pidana korporasi, Penerbit PTAlumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalamiperkembangan pesat dan signifikan, terutama setalah adanya UUNomor 7 Tahun 1955 tentang tindak Pidana Ekonomi.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 375/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 30 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. SINAR KARTASURA
Terbanding/Tergugat I : PT KERETA API INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR WILAYAH KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
139 — 181
  • Bahwa pada halaman 8889, alinea ke4, Judex Facti TingkatPertama menyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, yaitu agar: Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro selaku Penguasa PerangDaerah (Paperda) Jawa Tengah dan Komuvet Daerah Tingkat Jawa Tengah bukan lembaga yang berwenang memberikan HakAtas Tanah; Surat Keputusan Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro selakuPeperda Jawa Tengah tanggal 17101966 No.PPd/00122/10/1966 dan Surat Keputusan Komuvet DaerahTingkat Jawa Tengah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1043/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
97 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.Hum.dalam buku pertanggungjawaban pidana korporasi, Penerbit PTAlumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalamiperkembangan pesat dan signifikan, terutama setalah adanya UUNomor 7 Tahun 1955 tentang tindak Pidana Ekonomi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.Hum.dalam buku pertanggungjawaban pidana korporasi, Penerbit PTAlumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalamiperkembangan pesat dan signifikan, terutama setalah adanya UUNomor 7 Tahun 1955 tentang tindak Pidana Ekonomi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
176 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.Hum.dalam buku pertanggungjawaban pidana korporasi, Penerbit PTAlumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalamiperkembangan pesat dan signifikan, terutama setalah adanya UUNomor 7 Tahun 1955 tentang tindak Pidana Ekonomi.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Register : 18-05-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Tjk
Tanggal 9 Agustus 2016 — Meiranto Dkk Vs PT. PARINDO PERMAI
167 — 25
  • Metro Barat Kota Metrobee ee cee tee eee ce tee cee cee cee tee tee sen eee tee ents PENGGUGAT 8889.Nama : Selamet BudiantoUmur : 45 TahunKewarganegaraan : IndonesiaHalaman 10 dari 239 Putusan Nomor 6/Padt.SusPHI/2016/PN. TjkAlamat : Candi Mas N 011/005 Candi Mas Kec.Natar LamSelPENGGUGAT 8990.Nama : Kalim SumarlinUmur : 80 TahunKewarganegaraan : IndonesiaAlamat : Sidodadi 014/005 Branti nae Kec.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
134 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.Hum.dalam buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PTAlumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan;Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalamiperkembangan pesat dan signifikan, terutama setalah adanyaUndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak PidanaEkonomi.
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Umum
Register : 17-02-2022 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN CIBADAK Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd
Tanggal 6 April 2022 — Penuntut Umum:
DHIKI KURNIA, SH.
Terdakwa:
SUHANDA JUANDA
19 — 16
  • Kendaraan : D-8889-YN sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
  • 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 019/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : E-8949-KP sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
  • 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 020/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : E-9043-DB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
  • 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 021/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 15-08-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN BAUBAU Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau
Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat:
Hj. ASMA AHMAD
Tergugat:
LA EDE
79 — 29
  • Bukti T 8889.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
254 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah merupakantindakan yang sudah selayaknya/patut dilakukan dalam rangkatersedianya dana/biaya yang dibutuhkan untuk dikelola oleh SKPDSetda, terlebih lagi memang telah Terbit SKO dari bupati yg menjadidasar penerbitan SPP.Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236K/pid.SUS/2014 halaman 8889 disebutkan:"f.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 30-11-2018 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 885/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
JACKY RISMAN DJUANDA PUTRA
Tergugat:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. alias Bank CIMB NIAGA
154 — 66
  • ., dalam bukunya yang berjudul HukumAcara Perdata Indonesia, halaman 8889 yang menyatakan :Kalau seorang digugat di muka hakim yang tidak wenang secara relatifmemeriksa perkara tersebut, maka hakim hanya dapat menyatakan dirinya tidakwenang secara relatif memeriksa perkara tersebut apabila tergugat mengajukanHalaman 88 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 885/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brttangkisan atau eksepsi bahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut,asal tangkisan tersebut diajukan pada sidang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1011 — 1629
  • Bukti T Il 8889. Bukti T Il 8990. Bukti T Il 9092. Bukti T Il 9192. Bukti T Il 9293. Bukti T Il 9394. Bukti T Il 9495. Bukti T Il 9596. Bukti T Il 9697.Bukti T Il 9798. Bukti T Il 9899. Bukti T Il 99100. Bukti T Il 100101. BuktiT Il101 :102.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
165 — 780 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., MH, dalambuknya, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa DanBerbagai Permasalahannya, Penerbit Sinar Grafika, November2010, halaman 8889, pengertian setiap Tindak Korupsi dari the10 Corruption Acts, secara ringkas dapat diuraikan dandigambarkan dalam penjelasan berikut:1.