Ditemukan 9663 data
90 — 19
Banjarnegara Tahun 2011, dibawahKoordinator Pokja ULP sdr. Zunus Rosyadi,Ssos.Bahwa saksi diangkat sebagai anggota Pokja Unit LayananPengadaan Kab.
Dokumen Pengadaan No. 050/458/ULP/IX/2011 tanggal 6September 2011.e Bahwa dokumen pengadaan yang mengenai ketentuanketentuanumum pelaksanaan pengadaan Sarana TIK SD tahun 2011 yangmembuat adalah semua Pokja ULP Sarana TIK SD tahun 2011Kabupaten secara bersamasama, namun khusus mengenai datasyarat dokumen penawaran teknis, rencana anggaran biaya danspesifikasi teknis yang menentukan adalah PPKom yaitu AgusSutikno.e Bahwa saksi selaku Ketua Pokja ULP pernah diberitahu olehSekretaris sdr.
HARI SUDIARTOmempertemukan pihak Pokja ULP dengan Direktur Utama CV. PorimediaHAERUL IKWAN.
WAHANA MULIA BERSAMA lebih tinggi dari peserta lainnya namunkarena sudah dikondisikan oleh Tim Pokja ULP berdasar arahan dariZUNUS ROSYADI maka PT.
ARTHA SINAR GEMILANG dan CV.WAHANA MULIA BERSAMA lebih tinggi dari peserta lainnya namun 226karena sudah dikondisikan oleh Tim Pokja ULP berdasar arahan dariZUNUS ROSYADI maka PT.
74 — 14
2015yang diterbitkan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULPPemerintah Aceh XIX.
/XIX/2015 tanggal 8 September 2015.Bahwa Penggugat tidak memiliki kKedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) kepada Penggugatkarena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan denganPenggugat, di samping itu proses lelang dilakukan oleh ULP melalui Pokja,dan jika Penggugat dikalahkan di dalam proses lelang yang disebutkan olehpenggugat, maka kewenangan itu. menyatakan menang atau kalahnyaPenggugat adalah berada pada kebijakan Pokja yang saat itu
Adanya pelimpahan kewenangan secaradelegasi memiliki kKonsekuensi, sehingga pihak yang melimpahkan kewenangantidaklah dapat menggunakan kewenangannya tersebut kembali sebelumdicabutnya dasar pemberian kewenangan tersebut, dengan demikian segalabentuk tanggungjawab menjadi tanggung jawab pihak yang telah menerimadelegasi kewenangan tersebut yaitu SKPA ULP dan Pokja dan bukan menjaditanggungjawab pemberi delegasi (Gubernur Aceh) sebagai Tergugat.Dengan demikian, dalam hal ini jika terjadi kesalahan
Poin 4 dan 5 Posita Gugatan Penggugat lagilagi menunjukkan gugatan yangerror in personal dan gugatan yang kabur, karena yang melakukan proseslelang pekerjaan yang dimaksud adalah Pokja yang dibentuk melalui ULP,mungkin dalam hal ini Penggugat kurang atau tidak memahami prosespengadaan barang/pemerintah yang mana kewenangan di dalam melakukanproses pelelangan dan menentukan pemenang adalah merupakankewenangan dari Pokja yang dibentuk melalui ULP, dan tidak tepat gugatanhalaman 14 Perkara Perdata.Nomor
. 103/Pdt/2016/PTBNAa quo ditujukan kepada Pemerintah Aceh secara umum, karena selain tidakada faktafakta hukum Gubernur Aceh terlibat di dalam proses lelang danmenentukan siapa yang menjadi pemenang, gugatan Penggugat tidak secarakhusus menggugat kepada instansi mana yang seharusnyabertanggungjawab, dalam hal ini jelas bahwa yang menentukan pemenangadalah Pokja Pengadaan Barang dan Jasa lainnya ULP, (Vide poin 5 positagugatan Penggugat) bukan Gubernur Aceh, dan sesuai dengan eksepsi dariTergugat
54 — 25
SUBIYANTO dan ARIF NURDINmenemui Koordinator Pokja ULP Kabupaten Banjarnegara ZUNUSROSYADI. Pada saat pertemuan Ir.HARI SUDIARTO Bin H. SUBIYANTOmenyampaikan bahwa ia didukung oleh produsen alat peraga SDyaitu CV. Porimedia Jakarta Timur dan ia sanggup mempertemukanpihak Pokja ULP dengan Direktur Utama CV. Porimedia HAERULIKWAN.
Banjarnegara,dimana berdasar Surat Tugas No. 500/454/ULP/2011 tertanggal24 Agustus 2011 dari Penanggungjawab Unit PelayananPengadaan Kab. Banjarnegara saksi menjadi Ketua KelompokKerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Kab. BanjarnegaraTahun 2011, dibawah Koordinator Pokja ULP sdr. Zunus RosyadiSsos.
Banjarnegara, dimanaberdasar Surat Tugas No. 500/454/ULP/2011 tertanggal 24Agustus 2011 saksi ditunjuk sebagai anggota dan SekretarisKelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), dibawahKoordinator Pokja ULP sdr. Zunus Rosyadi,Ssos.
Saksi sebagai anggota KelompokKerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)~ Kab.Banjarnegara Tahun 2011, dibawa Koordinator Pokja ULP sdr.Yunus Rosyadi,Ssos.e Bahwa pengangkatan saksi sebagai anggota Pokja ULP Kab.Banjarnegara Tahun 2011 adalah berdasarkan Surat TugasNo. 500/454/ULP/2011 tertanggal 24 Agustus 2011. Susunanselengkapnya anggota Pokja ULP Kab.
Bahwa pada bulan September 2011 Pokja ULP Kab.
Terbanding/Terdakwa : Ir. HARI SUDIARTO Bin H. SUBIYANTO
61 — 36
.- 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan No. 050/457/ULP/IX/2011 tanggal 6 September 2011 untuk Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran /Alat Elektronik;
2.- 1 (satu) bendel Spesifikasi Teknis Alat Peraga Pendidikan, Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 40 Tahun 2010 ; ---------------------------------------------------------------
Wahana Mulia Bersama ; ---------------------------------
6.- 2 (dua) lembar Berita Acara Aanwijzing Nomor : 050/461-ALPER/ULP/PAN/2011 tanggal 10 September 2011 mengenai Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik ; -------------------------------------------------
7.- 1 (satu) lembar dokumen Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga tanggal 28 September 2011 ; ------------------------------------------------------------------------------------
--------
8.- 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 050/492/BAHP/POKJA ULP/2011 tanggal 28 September 2011 mengenai Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik ; ---------------------
9.- 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 050/494/PMNG/POKJA-ULP/2011 tanggal 28 September 2011 ; ---------------------------------------------------
10. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 050/4043
Banjarnegara Nomor : 500/454/ULP/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ;
14. 1 (satu) bendel foto copy Surat CV.
Banjarnegara Tahun 2011 ; ----------------------------------------------
18. 3 (tiga) keping VCD dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Banjarnegara mengenai data pelelangan on line pengadaan alat peraga dan sarana pembelajaran pendidikan SD Kab. Banjarnegera Tahun 2011 ; -----------------------------------------------------
19. Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00. ; -------------------------------------
2.
SUBIYANTO danARIF NURDIN menemui Koordinator Pokja ULP KabupatenBanjarnegara ZUNUS ROSYADI. Pada saat pertemuan Ir.HARISUDIARTO Bin H. SUBIYANTO menyampaikan bahwa ia didukungoleh produsen alat peraga SD yaitu CV. Porimedia Jakarta Timur dan iasanggup mempertemukan pihak Pokja ULP dengan Direktur Utama CV.Porimedia HAERUL IKWAN.
Oleh terdakwa penentuan HPS tersebutHal 7, put.no. 65Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.dipakai untuk mengajukan penawaran dalm kegiatan Pengadaan AlatPeraga SD DAK TA 2011 ; 222222 none eeeBahwa untuk melaksanakan Kegiatan pengadaan alat peragaPendidikan Sekolah Dasar (SD) dibentuk tim Kelompok Kerja (POKJA)Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banjarnegara berdasarkanSurat Tugas Penanggungjawab Unit Pelayanan Pengadaan KabupatenBanjarnegara Nomor : 500/454/ULP/2011 tanggal 24 Agustus 2011dengan susunan keanggotaan
Wahana Mulia Bersama ; 2 (dua) lembar Berita Acara Aanwijzing Nomor : 050/461ALPER/ULP/PAN/2011 tanggal 10 September 2011 mengenaiPengadaan Alat Peraga Pendidikan dan sarana PenunjangPembelajaran/Alat Elektronik ; 1 (satu) lembar dokumen Evaluasi Administrasi, Teknis dan Hargatanggal 28 September 2011 ; 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 050/492/BAHP/POKJA ULP/2011 tanggal 28 September 2011mengenai Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan SaranaPenunjang Pembelajaran/Alat
Wahana Mulia Bersama ; 2 (dua) lembar Berita Acara Aanwijzing Nomor : 050/461ALPER/ULP/PAN/2011 tanggal 10 September 2011 mengenaiPengadaan Alat Peraga Pendidikan dan sarana PenunjangPembelajaran/Alat Elektronik ; 1 (satu) lembar dokumen Evaluasi Administrasi, Teknis dan Hargatanggal 28 September 2011 ; 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pengadaan Barang/JasaNomor: 050/492/BAHP/POKJA ULP/2011 tanggal 28 September2011 mengenai Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan SaranaPenunjang Pembelajaran/Alat
56 — 9
Disita dari : Arif Nurul Huda- 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan No. 050/457/ULP/IX/2011 tanggal 6 September 2011 untuk Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran /Alat Elektronik.- 1 (satu) bendel Spesifikasi Teknis Alat Peraga Pendidikan , Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 40 Tahun 2010.- (dua) lembar Surat dari CV.
Wahana Mulia Bersama.- (dua) lembar Berita Acara Aanwijzing Nomor : 050/461-ALPER/ULP/PAN/2011 tanggal 10 September 2011 mengenai Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik.- 1 (satu) lembar dokumen Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga tanggal 28 September 2011.
- 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 050/492/BAHP/POKJA ULP/2011 tanggal 28 September 2011 mengenai Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik.- 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 050/494/PMNG/POKJA-ULP/2011 tanggal 28 September 2011.- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 050/4043 tanggal 14 Oktober 2011 perihal : Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Alat Peraga
Banjarnegara Nomor : 500/454/ULP/2011 tanggal 24 Agustus 2011.- 1 (satu) bendel foto copy Surat CV. Nakula Perwira Nomor : 01/S-Sgh/IX/2011 tanggal 4 Oktober 2011 perihal : Sanggahan Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Sarana Penunjang Pembelajaran/Elektronik.- 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Banjarnegara No. 050/8 Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Kab.
Banjarnegara Tahun 2011.- (tiga) keping VCD dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Banjarnegara mengenai data pelelangan on line pengadaan alat peraga dan sarana pembelajaran pendidikan SD Kab. Banjarnegera Tahun 2011.2. Disita dari : Edy Zasmanto, SE - 1 (satu) bendel Surat CV.
Banjarnegara Tahun 2011, dibawahKoordinator Pokja ULP sdr. Zunus Rosyadi,Ssos.Bahwa saksi diangkat sebagai anggota Pokja Unit LayananPengadaan Kab.
Dokumen Pengadaan No. 050/458/ULP/IX/2011 tanggal 6September 2011.e Bahwa dokumen pengadaan yang mengenai ketentuanketentuanumum pelaksanaan pengadaan Sarana TIK SD tahun 2011 yangmembuat adalah semua Pokja ULP Sarana TIK SD tahun 2011Kabupaten secara bersamasama, namun khusus mengenai datasyarat dokumen penawaran teknis, rencana anggaran biaya danspesifikasi teknis yang menentukan adalah PPKom yaitu AgusSutikno.e Bahwa saksi selaku Ketua Pokja ULP pernah diberitahu olehSekretaris sdr.
HARI SUDIARTOmempertemukan pihak Pokja ULP dengan Direktur Utama CV. PorimediaHAERUL IKWAN.
WAHANA MULIA BERSAMA lebih tinggi dari peserta lainnya namunkarena sudah dikondisikan oleh Tim Pokja ULP berdasar arahan dariZUNUS ROSYADI maka PT.
ARTHA SINAR GEMILANG dan CV.WAHANA MULIA BERSAMA lebih tinggi dari peserta lainnya namun 226karena sudah dikondisikan oleh Tim Pokja ULP berdasar arahan dariZUNUS ROSYADI maka PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Lena Rosdiana Aji, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Cut Henny Usmayanti, SH
97 — 68
- Surat Penyampaian Hasil Aanwijzing Nomor : 18/POKJA II/IV/2014 tanggal 21 April 2014.
- DPA Nomor : 1.20.120.15.02.05.5.2.;
- Surat Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) tanggal 21 Maret 2014.
- Surat Surat Permohonan Tender Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) Nomor : 602.1/12/2014tanggal 21 Maret 2014.
Mengusulkan bantuan tim teknis dan / atau tim ahli kepada kepala ULP;(2) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Pokja dan setia anggota Pokja ULPmempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yangditetapkan berdasarkan suara terbanyak.(3) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagai mana dimaksud pada ayat(1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh kepala ULP(4) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan diluarULP.Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditetapbkan sesuai dengan
Bin Zulkifli selaku ketua POKJA berdasarkansurat penugasan kepala ULP Pemerintahn Aceh Nomor 027/ST/012/ULP/2014tanggal 11 Februari 2014 bersamasama dengan saksi Siti Maryami binti Ibrahimselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Dheny Octa Priadi Bin Sugitoselaku direktur PT. Dhezan Karya Perdana dan saksi Ratziati Binti M. JunusMuhammad selaku Komisaris PT.
Mengusulkan bantuan tim Teknis dan / atau Tim Ahli kepada KepalaULP;(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua POKJA dan setiap anggota POKJAULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan Keputusanyang ditetaokan berdasarkan suara terbanyak;(3) Penetapan pemenang oleh POKJA ULP sebagai mana dimaksud pada ayat(1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP;(4) Anggota POKJA ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat pengadaandiluar ULP;f.
tanpa perintah dari Kepala ULP.
kepada kepala ULP namun Terdakwa melakukan pelelangan ulangtanpa perintah dari Kepala ULP.
78 — 60
Maret 2012 Pokja 1 ULP Kab.PPU melakukan rapatkoordinasi dengan pihak SKPD Dinas Pendidikan Pemuda danHal. 13 dari 78 hal.
PPU dalam hal ini saksi Andi Tomaru danTerdakwa Tukiyo, tidak ditanggapi oleh Pokja 1 ULP Kab.PPU,selanjutnya saksi Andi Tomaru mengupayakan pembatalan denganmenyampaikan hal pada Kepala Bapeda Kab.
2012 saksi Edy Subyantoro, S.pd, MM,selaku koordinator Pokja 1, mengirimkan surat nomor 027/ULP/P109.6/V/2012 Tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kab.
sesuai dengan ketentuan pelelangan.Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro,S.pd ,MM,selaku koordinator Pokja 1, mengirimkan surat nomor 027/ULP/P109.6/V/2012 Tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kab.
selakuKoordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat no.027/ULP/P109.9/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULP Kab.PPUperihal Penutupan Proses pelelangan, selanjutnya Kepala ULPKab.PPU menerbitkan surat No. 027/ULP/SEK414/V/2012 Tanggal 25Mei 2012 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKab.
183 — 66
melalui LPSE dengan alasan "tugas d@kewenangan POKJA ULP jika diperlukan dapat mengkaji ulang ataumengusulkan perubahan spesifikasi dan HPS kepada PPK danPokja ULP mengusulkan dapat mengunakan tenaga ahli yangberasal dari PNS atau swasta;3.
, ULP dengan KPA.
berdasarkan Surat TugasNomor: 1431/KU.806/B3/ULP/2015 tanggal 03 Agustus 2015 denganjabatan saksi sebagai Anggota Pokja;Bahwa tugas pokok saksi selaku Pokja adala:a.
Agustus 2015;Bahwa Tim POKJA merasa keberatan apabila 18 Agustus 2015 paketpengadaan tersebut ditayangkan/diumumkan melalui LPSE denganalasan "tugas dan kewenangan POKJA ULP jika diperlukan dapatmengkaji ulang atau mengusulkan perubahan spesifikasi dan HPSkepada PPK dan Pokja ULP mengusulkan dapat mengunakan tenagaahli yang berasal dari PNS atau swasta;3.
Kepala ULP menyatakan apabila PPK dan KPA tidak menyetujui hasilkerja POKJA ULP dipersilahkan namun menunggu laporan resmi dariPOKJA dan tugas POKJA selesai dan diharapkan masingmasingbekerja sesuai dengan koridor sehingga tidak mengganggu ritmepelaksanaan lelang;3. PPK akan menunggu hasil laporan POKJA ULP dan hasil telaanhan PPKadalah untuk diskusi internal antara PPK dan KPA;Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa memutuskan bahwa "surat yangdisampaikan PPK dr.
PRAMBANAN DWIPAKA BANGUN MITRA PERSADA JO diwakili oleh IR. DJAJA CHRISTANTO
Tergugat:
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA
Intervensi:
PT. NINDYA KARYA (Persero) WILAYAH II
543 — 282
eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;
DALAM POKOK SENGKETA:
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor 07/BA-HP/KTRS/ULP-BPWS
/IV/2018, tertanggal 27 April 2018 pada Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Rest Area Sisi Barat di KKJSM Tahap III;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor 07/BA-HP/KTRS/ULP-BPWS/IV/2018,
ditetapkan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan;Pokja ULP mengumumkan Addendum DokumenPengadaan dengan cara mengunggah (upload) fileAddendum Dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSEpaling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhirpemasukan penawaran.
Apabila Pokja ULP akanmengunggah (upload) file Addendum DokumenPemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhirpemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajibmengundurkan batas akhir pemasukan penawaran;Peserta dapat mengunduh (download) AddendumDokumen Pengadaan yang diunggah (upload) PokjaULP pada aplikasi SPSE (apabila ada);Bahwa secara yuridis, ketentuan tersebut juga ditegaskan/diaturdalam Bab Ill, huruf B, angka 1, huruf c, point 12 LampiranPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
ULP) BadanPengembangan Wilayah SurabayaMadura.
Apabila Pokja ULP akanmengunggah (upload) file Addendum Dokumen Pemilihnan kurangdari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, makaPokja ULP wajid mengundurkan batas akhir pemasukanpenawaran;Peserta dapat mengunduh (download) Addendum DokumenPengadaan yang diunggah (up/oad) Pokja ULP pada aplikasi SPSE(apabila ada);Selain itu, ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam Bab III, hurufB, angka 1, huruf c, point 12 Lampiran Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ULP.
93 — 18
dibatalkan oleh Panitia berdasarkanketerangan Sekertaris Pokja Pengadaan Barang ULP Prov.
selaku anggota Pokja Tim IV ULP dalam pengadaan alatalatpermainan edukatif untuk pengembangan TK pada Dinas PendidikanProvinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2011,Terdakwa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KatiemIV Pokja ULP selanjutnya Katiem MM Pokja ULP bertanggung jawabkepada Ka ULP kemudian melaporkan hasil proses lelang tersebutkepada PPK yang ditunjuk oleh Kadisdik Prov Jabar sebagai PenggunaAnggaran (P.A) secara hirarkis Ka ULP melaporkan kepada GubernurJabar
penawaran yangmasuk ke LPSE.e Mengumumkan pemenang.e Menjawab sanggahan bila ada yang menyanggah.Bahwa selaku anggota Pokja Tim IV ULP dalam pengadaan alatalatpermainan edukatif untuk pengembangan TK pada Dinas PendidikanHalaman83dari125Putusan Akhir Perkara No. 41/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgProvinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2011,Terdakwa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KatiemIV Pokja ULP selanjutnya Katiem IV Pokja ULP bertanggung jawabkepada Ka ULP kemudian
ULP dalam pengadaan alatalatpermainan edukatif untuk pengembangan TK pada Dinas PendidikanProvinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2011,bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Katiem IV Pokja ULPselanjutnya Katiem IV Pokja ULP bertanggung jawab kepada Ka ULPkemudian melaporkan hasil proses lelang tersebut kepada PPK yangditunjuk oleh Kadisdik Prov Jabar sebagai Pengguna Anggaran (P.A)secara hirarkis Ka ULP melaporkan kepada Gubernur Jabar dalambentuk laporan hasil proses
/Pokja pengadaanlalai/idak melakukan pemeriksaan bahwa peserta lelang dimiliki oleh orangyang sama tidak dibatalkan oleh Panitia berdasarkan keterangan SekertarisPokja Pengadaan Barang ULP Prov.
103 — 26
Pokja.
Bahwa sepengetahuan saksi, dokumendokumen yangditandatangani oleh ALIMIN SOLA selaku Kepala ULP yaitu : = Berita Acara Hasil Pelelangan BLBU Ditjen TanamanPangan TA 2012 Nomor: ULP/POKJA BLBU/DJTP/BAHP/06/P1/III/2012, tgl 26 Maret 2012, yang padapokoknya menyatakan POKJA ULP menyimpulkan bahwaPT.
Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP);e. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);f.
BAHP/06/P1/III/2012, tgl. 26 Maret 2012, yang padapokoknya menyatakan POKJA ULP menyimpulkan bahwa PT.
109 — 18
Menetapkan barang bukti yaitu :1. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 188.45 /15/2014 tentang Susunan Personalia Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sukamara tanggal 13 januari 2014.2. 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Permohonan Lelang Pekerjaan Nomor : 027.04/PPK/DPPK-PE/IV/2014, tanggal 5 Mei 2014.3. 1 (satu) lembar asli Penyampaian Hasil Evaluasi Dokumen Lelang Nomor : 100 / 61/ULP/V/2014, tanggal 9 Mei 2014. 4. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi Dokumen
Lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU), tanggal 12 Mei 2014.. 5. 3 (tiga) lembar fotocopy Permohonan Lelang Nomor : 027.04/ PPK/Perindagkoptamben /2014, tgl 19 Mei 2014.6. 3 (tiga) lembar fotocopy Permohonan Perubahan HPS dan Perubahan Jadwal lelang Nomor : 027.05/PPK/Perindagkoptamben/2014 , tanggal 26 Mei 2014. 7. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Surat Permohonan Pengunduran Jadwal Nomor : 100/72/ ULP/V/2014, tanggal 26 Mei 2014 8. 1
(satu) lembar fotocopy Perubahan Jadwal Lelang barang / Jasa LPSE Kabupaten Sukamara, Kode Lelang : 571414 Lelang Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU). 9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan WAHYUDI, A.Ma selaku Ketua Pokja Kontruksi IV ULP Kabupaten Sukamara tentang perubahan jadwal lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU), tanggal 26 Mei 2014.- 10. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Pembuktian Kualifikasi
Nomor : 22 / PKJ-IV-Konstruksi / VI / 2014, tanggal 09 Juni 2014.11. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Kegiatan : Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketanagalistrikan, Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) , Hari / tanggal : Senin 09 Juni 2014 s/d Selasa 10 Juni 2014, Waktu : 09.00 s/d 15.45 WIB, Tempat : Kantor ULP Kabupaten Sukamara Jalan Tjilik Riwut Km. 7 (Tepatnya disamping Aula Kantor Bupati Sukamara, atas nama PT.
Sukamara.19. 1 (bundel) fotocopy Penyampaian Dokumen Hasil Lelang Nomor : 100 /89 / ULP/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014. 20. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014.21. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor : SK. 814.2/05/BKPP /2011, tanggal 31 Januari 2011 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah An.
Menugaskan / Menempatkan / Memindahkan anggota ULP kedalamKelompok Kerja / Pokja ULP sesuai kebutuhan / Beban kerja.Halaman 62 dari 261 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2016/PN Plkh. Mengusulkan pemberhentian anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan)kepada Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaranperaturan Perundang Undangan / KKN.i.
CV.PESONA JAYA tanggal 28 Mei 2014;Bahwa Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi IMM ULP (Unit PelayananPengadaan) Kab. Sukamara menetapkan PT.
Sukamaraberdasarkan surat permohan perubahan HPS dan perubahan jadwal lelang,tangggal 26 Mei 2014 dan yang menyerahkan adalah saksi sendiri kepadapihak ULP Pokja IV Kab.
IV ULP Kab.
PESONA JAYA tanggal 28 Mei 2014Bahwa Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi NM ULP (Unit PelayananPengadaan) Kab. Sukamara menetapkan PT.
1.AGUS RIDWAN
2.AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH
99 — 25
- 1 (satu) bundel fotocopy HAND OVER (HO) beserta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dokumen Hasil Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo;
- 1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 36 Tahun 2015 Tanggal 20 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gotontalo Utara Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP
pendapat hukum saksi hanya bila dimintaoleh Pokja ULP;Bahwa pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksi tidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 25Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 tanggal 02 Februari 2015 yangtergabung dalam ULP Kab.
di ULP dan saksi tidak pernahsama sekali diberitahu oleh Ketua dan Sekretaris ULP siapa pemenangpaket Revitalisasi Pembangunan Pasar Pontolo.Bahwa secara umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumentersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelah Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya maka seluruhdokumen proses lelang diserahkan kembali
MUCHTAR ADAM yang selanjutnya setelah dilakukan verifikasiadministrasi kelengkapan dokumen pengadaan oleh Sekretariat ULP sdr.HELMI POTUTU selaku Sekretaris ULP maka saksi akan meneruskandengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerja melaluiSekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akan menyampaikanmasukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja, sehingga saksiselaku Ka.
ULP akan menunjuk Pokja yang beban kerjanya belum banyakuntuk melaksanakan seleksi pengadaan yaitu seingat saksi Pokja Illdengan Ketua sdr. Nur Ishla untuk Jasa Konstruksi, Pokja II dengan Ketuasdr.
Bahwa Susunan Panitia Pokja Ill Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2015 yaitu :Ketua : NUR ISHLAH M.
1.ARDIANITA FEBRINIARTY
2.UCUP SUPRIATNA
Terdakwa:
Drs. SUNARYO
166 — 52
SusTPK/2020/PN.BdgMarga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016dinyatakan gagal oleh Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP),Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2016 Kelompok Kerja ULP (PokjaULP) melaksanakan lelang kedua, saksi selaku ketua Kelompok Kerja ULP(Pokja ULP) juga diarahkan lagi oleh Pak Ir.
ADANG SAMSUDIN, MM)dan SOARES di kantor Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) danmenyampaikan ada perusahaan PT.
ANDHY MERDIAN, ST.MSi;Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) KabupatenSumedang;Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksadan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;Bahwa selaku anggota Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) bersamasamamelakukan kegiatan pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan TarisiBatudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air KabupatenSumedang Tahun Anggaran 2016;Bahwa Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP), pada saat pelelangan pekerjaankegiatan
ADANG SAMSUDIN, MM, (PejabatPembuat Komitmen pada kegiatan Peningkatan Jalan TarisiBatudua padaDinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang TahunAnggaran 2016) ke kantor Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) KabupatenSumedang menanyakan siapa yang memenangkan tender pekerjaandimaksud;Bahwa seingat saksi sehari sebelumnya saksi juga mendatangi ketuaKelompok Kerja ULP (Pokja ULP) di rumah ketua Kelompok Kerja ULP(Pokja ULP) menanyakan siapa yang menjadi pemenang tenderpengadaan kegiatan Peningkatan
69 — 16
Fotocopy yang sudah dilegalisir Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru Nomor : 188/04/I/ULP/2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja Dan Pejabat Pengadaan Unit Layanan Pengadaan Kota Banjarbaru.47. Asli Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru.48. Fotocopy yang sudah dilegalisir Dokumen Penawaran Pekerjaan Perbaikan Lapangan Murjani.49.
Fotocopy yang telah dilegalisir dokumen pengadaan Nomor : 03/Murjani/ULP/ Pokja.VII/V/2014 tanggal 21 Mei 2014.54. Fotocopy yang telah dilegalisir surat perihal Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 47/UP/VI/2014 tanggal 17 Juni. 55. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan Anggota Pokja VII Nomor : 04.a/I/ULP/2014 tanggal 22 Januari 2014 perihal penunjukan Sdr.
Asli berita acara klarifikasi dan pembuktian kualifikasi Nomor : /Murjani/ULP/Pokja.VII/VI/2014.57. Asli Hasil Koreksi Aritmatik pekerjaan Lapangan Murjani TA 2014 tanggal 11 Juni 2014.58. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01370/LS/05-2014 tanggal 30 Mei 2014 CV.Winako Graha sebesar Rp.49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).59.
Rahmat Julianie Bahwa saya diangkat sebagai Ketua Pokja VII pada ULP Kota Banjarbaru berdasarkanSurat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru dengan nomor :188/04//ULP/2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja dan Pejabat Pengadaan UnitLayanan Pengadaan Kota Banjarbaru tanggal 21 Januari 2014.e Struktur organisasi Pokja VII pada ULP Kota Banjarbaru yaituKetua : Rahmat Juliani, STSekretaris : Tri Darnida Yoga Buana, A.MdAnggota : Diah Syafaah, ST.e Bahwa saya ada mempunyai sertifikasi
Farid Hilmi Perkasa tidak ada mengajukan perusahaan pendukung kepadakami selaku Pokja VII pada ULP kota Banjarbaru tetapi hanya melampirkan dukunganmaterialBahwa tim dari Pokja VII pada ULP Kota Banjarbaru tidak ada melakukan pengecekanmengenai keabsahan dari Surat Dukungan yang diberikan oleh CV.
Farid Hilmi Perkasa (dokumenterlampir)Bahwa kami dari Tim Pokja VII pada ULP Kota Banjarbaru tidak ada melakukanpengecekan langsung ke Bank Kalsel dan kami selaku Tim Pokja VII pada ULP KotaBanjarbaru hanya melihat dan meminta surat dukungan Bank yang asl.Bahwa kami Tim Pokja VII pada ULP Kota Banjarbaru ada melakukan pengecekanmengenai kemampuan perusahaan dari CV. Farid Hilmi Perkasa dengan melihat kualifikasiperusahaan CV.
Dian Syafaah, ST.Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal 99 dari 186e Bahwa dalam kegiatan pekerjaan perbaikan lapangan Murjani Kota Banjarbaru sebagaiAnggota Pokja VII, dan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala ULPNomor:04.a/1/ULP.2014 Sebagai Anggota Pokja dalam kegiatan adalah Pokja VII, danberdasarkan Surat Penugasan Nomor: Nomor:04.a/1/ULP.2014 dari Kepala ULPe Bahwa susunan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk kegiatanpekerjaan perbaikan lapangan Murjani Kota Banjarbaru
yaituKetua Pokja =: Rahmat Juliani, STSekretaris : Tri Darnida Yoga Buana, AmdAnggota : Diah Syafah, STe Bahwa Tugas pokok dan kewenangan pokja ULP yakmi:a.
485 — 305
penawaran,ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarangmelakukan tindakan post bidding.b)Pasal 83 yang menyatakan bahwa ULP menyatakanPelelangan/Pemilinan Langsung gagal apabila: (1) tidak adapenawaran yang lulus evaluasi penawaran; (2) apabila dalamevaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingantidak sehat.c) Pasal 118 ayat (7) menyatakan bahwa Apabila terjadipelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses PengadaanBarang/Jasa, maka ULP dikenakan sanksi administrasi, dituntutganti
TRIARMILLA PERKASAdinyatakan tidak memenuhi syarat / tidak lulus pada tahapanevaluasi administrasi, alasan dari POKJA ULP Barang/JasaUniversitas Jambi bahwa CV. SINERGI JAYA tidak menyertakansurat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan pailit,identitas barang, ijin perusahaan, NPWP, SSP, ijin penyalur alatkesehatan, akta perusahaan dan surat dukungan distributor.
TRIARMILLAPERKASA tidak menyertakan ijin perusahaan, NPWP, SSP, ijinpenyalur alat kesehatan, cakta perusahaan dan hanya menyertakandukungan distributor untuk satu item alat.Bahwa setelah tahapan evaluasi administrasi, dilanjutkan dengantahapan evaluasi teknis, dimana pada tahapan ini yang dievaluasioleh Pokja ULP Barang/Jasa Unja hanya penawaran dari PT.PANCA MITRA LESTARI, karena sebelumnya hanya penawaranPT.
PANCA MITRA LESTARI yang dinyatakan lulus pada evaluasiadministrasi dan pada tahapan ini Pokja ULP barang JJasa Unjakembali menyatakan penawaran dari PT. PANCA MITRA LESTARIlulus dan memenuhi syarat dengan alasan bahwa penawaran dariPT.
PANCA MITRALESTARI telah menunjukkan dokumen asli sesuai data isiankualifikasi, Pokja ULP barang/Jasa Unja kemudian menerbitkanBerita Acara Hasil Pelelangan No. 138/UN21/ULPBJUNJA/B.A/2013 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasilevaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan kualifikasipeserta pelelangan yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagaicalon pemenang adalah PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Diwakili Oleh : Drs. NOFRIET R. RANSULANGI
140 — 61
Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan;Bahwa kemudian HPS tersebut diserahkan kepada POKJA ULP untuk diadakanpelelangan oleh Pokja ULP Kabupaten Minahasa Selatan, yang diketuai saksiSILVIA FERONIKA BIMBAHATI dengan metode pelelangan sederhanaPascakualifikasi dengan 2 (dua) kali pelelangan dengan rincian pelelanganpertama dilakukan dari tanggal 10 Desmber 2013 s/d 16 Desember 2013 dandinyatakan gagal oleh POKJA ULP karena tidak ada satupun calon penyediabarang dan jasa yang memasukkan penawaran
Pasir Mutiara sebagai Calon Penyedia dan pada tanggal 27 Desember 2013tersebut Pokja ULP menetapkan CV.
ULP padatanggal 16 Desember 2013 Pokja ULP melakukan pelelangan kembali untukkedua kalinya;Bahwa POKJA ULP kemudian menyelenggarakan pelelangan Kedua danpelelangan kedua diumumkan pada tanggal 16 Desember 2013 sampai 19Desember 2013 dan dokumen pengadaan di Download dari tanggal 16 Desember2013 sampai 22 Desember 2013 yang kemudian didownload oleh:1.
memintaPOKJA ULP agar CV Pasir Mutiara ditunjuk langsung sebagai PenyediaBarang/jasanya maka pada tanggal 24 Desember 2013 Pokja ULP langsungmengundang saksi Abram Mokodompit selaku Direktur CV.
Terbanding/Terdakwa : FAJRI ASRIGITA FADILLAH Bin RUGIMAN
111 — 62
Perpres 4tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Bahwa Terdakwa selaku PPK dalam menyusun HPS seharusnyamendasarkan pada data harga setempat berdasarkan survei harga pasardengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa kemudian pada tanggal 02 November 2015 Terdakwa menyerahkanHPS tersebut ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan kemudian diserahkanke Pokja ULP untuk segera dilakukan lelang.Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2017/PT.Bdg Bahwa pada tanggal 06 November 2015 Pokja
ULP KotaDepok perihal Permohonan Penunjukan Langsung / Fasilitas Kampanye danAudit Dana Kampanye yang pada intinya meminta Pokja ULP Kota Depokagar melakukan Penunjukkan Langsung.Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2015 tersebut, atassepengetahuan dan seizin Terdakwa serta Saksi TITIK NURHAYATI, PokjaULP Kota Depok langsung menghubungi PT.
) dan kemudian diserahkanke Pokja ULP untuk segera dilakukan lelang.Bahwa pada tanggal 06 November 2015 Pokja ULP melakukan lelangmelalui pengumuman di website LPSE dan pembukaan dokumen penawarantanggal 11 November 2015 dimana yang mengajukan penawaran ada 2perusahaan yaitu :1) PT.
ULP Kota Depokagar melakukan Penunjukkan Langsung.Bahwa pada tanggal 17 November 2015 tersebut, atas sepengetahuan danseizin Terdakwa serta Saksi TITIK NURHAYATI, Pokja ULP Kota Depoklangsung menghubungi PT.
ULP KPU KotaDepok, nomor 00002/METRO/NOV/2015, tanggal 18 November 2015;76) Surat Dukungan dari Harian Radar Depok kepada Pokja ULP KPU KotaDepok, nomor 00001/RD/NOV/2015, tanggal 18 November 2015;77) Order Iklan Kolom harian Radar Depok, tanggal 21 November 2015(Lampiran);78) Invoice PT.
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan setelah serangkaian kegiatan klarifikasi,evaluasi dan pembuktian kualifikasi sudah dilaksanakan oleh POKJA IIULP, atas hasil serangkaian kegiatan tersebut, Pokja Il ULP menetapkanPenggugat sebagai pemenang urutan pertama untuk pemasangan LPJU diLingkungan Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuktersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Hasil PelelanganNomor 027/123/411.024/Pokjall/2014, tanggal 20 Oktober 2014;Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang, 3
Sarana Dwi Makmur sebagai pemenang lelangurutan Nomor 2 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 7.558.817.000,00mengajukan sanggahan kepada Pokja ULP atas ditetaopbkannya Penggugatsebagai pemenang lelang urutan Nomor 1, dan oleh Pokja II ULPsanggahan yang diajukan oleh PT. Sarana Dwi Makmur dinyatakan tidakterbukti ada ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat sebagaimana SuratNomor 027/125/411.024/Pokjall/2014. Atas jawaban dari Pokja Il ULPtersebut PT.
Bahwa setelah dokumen penawaran diajukan oleh Penggugat,Penggugat melakukan check dan recheck atas proses lelang tersebutpada website POKJA II ULP, yang dalam website Pokja II ULP pada posisitanggal 6 Oktober 2014, terlinat bahwa posisi Penggugat berada padaposisi pertama sebagai peserta lelang.
Bahwa atas dokumen penawaran yang diajukanoleh Penggugat selanjutnya pihak POKJA II ULP pada tanggal 18 Oktober2014 melakukan penelitian langsung ke kantor Penggugat untukmensurvey ketersediaan stock barang serta ke gudang pabrik di Jakarta.Dengan demikian, apabila dokumen tentang surat keteranganketersediaan stock atas barang tersebut dianggap sebagai dokumen yangdisyaratkan dalam Rencana Kerja & SyaratSyarat (RKS) dan dinyatakansudah sudah terlambat, maka seharusnya pihak POKJA II ULP tidak perlumelakukan
PersyaratanKualifikasi angka 3;Bahwa oleh karena itu) berdasarkan penerapan' evaluasipenawaran yang meliputi penilaian evaluasi administrasi danevaluasi teknis Termohon Kasasi seharusnya oleh ULP POKJA IIdinyatakan tidak lulus, sehingga tidak dapat diikutsertakan dalamtahapan selanjutnya yaitu evaluasi harga;Bahwa perbuatan penetapan Termohon Kasasi oleh ULP POKJAIl sebagai pemenang urutan pertama sebagaimana dinyatakandalam Berita Acara hasil Pelelangan Nomor 027/123/411.024/Pokjall/2014 tanggal
49 — 17
Aceh Tenggara dalam kegiatanPengadaan Kecambah Kakao Dana Otsus Propinsi Aceh TA. 2011berdasarkan SK ULP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Acehtanggal 03 Maret 2011.Susunan POKJA ULP Kab.
Anggota Pokja (Kelompok Kerja) UnitPelayanan Pengadaan (ULP) Kab.
ULP Kab.
Aceh Tenggara telah pula meyampaikan ucapanucapan kepada Anggota POKJA bantu saya kali ini; dibantu CV NIKO UTAMAKARYA dimenangkan, kalian tidak capek kerja lagi; dan kali ini sayapemenangnya yang mana dengan ucapanucapan saksi Ir. ISHAK BUKHARI,M.M telah mempengaruhi kinerja anggota POKJA ULP sebagaimana terbuktibahwa meskipun Anggota POKJA ULP Kab.