Menolak Gugatan Penggugat untuk: - Objek Sengketa 1 berupa: Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/545 tanggal 5 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pokja ULP Barang/Jasa Konstruksi Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara I, dan; - Objek Sengketa 2 berupa: Surat Jawaban Sanggahan Nomor: IK.02.03-AS/Pokja-PKSDA/571 tanggal 10 Maret 2016 yang dieluarkan oleh Pokja ULP Barang/Jasa Konstruksi Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber

M A R H A I D I vs POKJA ULP BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PADA SATUAN KEGIATAN PKSDA dan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PKSDA I

POKJA ULP BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUANKERJA PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSATENGGARA PADA SATUAN KEGIATAN PKSDA ,Berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 110 LingkunganPajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, KotaMataram j= 229 sno nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen cnn neces aneBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4 LB. PDT. 2016tertanggal 9 Mei 2016 memberikan kuasa kepada : LALUBASIRUN, S.H.

Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor : IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/545, tanggal 05 Maret 2016 dengan Berita AcaraHasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor544/BA/ULP/PokjaPKSDA/2016 Tanggal 4 Maret 2016 ;2. Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Embung SerbagunaBatu Cangku di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.03AS/PokjaPKSDA/571, tanggal 10 Maret 2016 ;3.

Nomor : IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/545, Tanggal 05 Maret 2016dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia PekerjaanKonstruksi Nomor : 544/BA/ULP/PokjaPKSDA/2016 Tanggal 4 MaretUD TG gpHalaman 11 dari 78 hal. Putusan No. 13/G/2016/PTUNMTR2.2. Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan EmbungSerbaguna Batu Cangku di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.03AS/PokjaPKSDA/571, tanggal 10 Maret 2016 52.3.

Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor :IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/545, Tanggal 05 Maret 2016 denganBerita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia PekerjaanKonstruksi Nomor : 544/BA/ULP/PokjaPKSDA/2016 Tanggal 4 Maret2.2. Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan EmbungSerbaguna Batu Cangku di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.03AS/PokjaPKSDA/571, tanggal 10 Maret 2016 52.3.

PENGUMUMAN PEMENANG PENYEDIA BARANG/JASAKONSTRUKSI Nomor : IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/545, Tanggal05 Maret 2016 dengan Berita Acara Hasil Pelelangan PemilihanPenyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 544/BA/ULP/PokjaPKSDA/2016Tanggal 4 Maret 2016 5 202222 02 253.2. Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan EmbungSerbaguna Batu Cangku di Kabupaten Lombok Timur Nomor : IK.02.03Halaman 12 dari 78 hal. Putusan No. 13/G/2016/PTUNMTRAS/PokjaPKSDA/571, tanggal 10 Maret 2016 ;3.3.

Pokja.

Bahwa sepengetahuan saksi, dokumendokumen yangditandatangani oleh ALIMIN SOLA selaku Kepala ULP yaitu := Berita Acara Hasil Pelelangan BLBU Ditjen TanamanPangan TA 2012 Nomor: ULP/POKJA BLBU/DJTP/BAHP/06/P1/III/2012, tgl 26 Maret 2012, yang padapokoknya menyatakan POKJA ULP menyimpulkan bahwaPT.

Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP);e.

BAHP/06/P1/III/2012, tgl. 26 Maret 2012, yang padapokoknya menyatakan POKJA ULP menyimpulkan bahwa PT.

fotocopy HAND OVER (HO) beserta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dokumen Hasil Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo;

6. 1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;

7. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 36 Tahun 2015 Tanggal 20 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gotontalo Utara Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP

pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksitidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP.

di ULP dan saksi tidak pernahsama sekali diberitahu oleh Ketua dan Sekretaris ULP siapa pemenangpaket Revitalisasi Pembangunan Pasar Pontolo.Bahwa secara Umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumenHalaman 36 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN Gtotersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelan Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya

MUCHTAR ADAM yang selanjutnya setelah dilakukan verifikasiadministrasi kelengkapan dokumen pengadaan oleh Sekretariat ULP sdr.HELMI POTUTU selaku Sekretaris ULP maka saksi akan meneruskandengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerja melaluiSekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akan menyampaikanmasukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja, sehingga saksiHalaman 37 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN Gtoselaku Ka.

ULP akan menunjuk Pokja yang beban kerjanya belum banyakuntuk melaksanakan seleksi pengadaan yaitu seingat saksi Pokja IIIdengan Ketua sdr. Nur Ishla untuk Jasa Konstruksi, Pokja II dengan Ketuasdr. OMIN HASAN (alm) Pengawasan dan Pokja dengan KetuaAdriansyah Akili untuk Jasa Perencanaan;Bahwa saksi dapat jelaskan struktur ULP tahun 2015 :o Ketua ULP : Saksi Sendiri;oO Sekretaris ULP : HELMI POTUTU;o Staff Admin >: ALWIN USULI;o Pokjal : Ketua sdr.

35 Tahun 2015 tanggal 20 Februari 2015 point ke13, tugasKetua Kelompok Kerja (Pokja) Ill ULP yaitu :a.

Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin Nomor : 330/105/POL.PP-LNMS/2018, April 2018 perihal Permintaan Data Satlinmas TPS Pilkada 2018;

Disita dari : Arif Nurul Huda1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan No. 050/457/ULP/IX/2011 tanggal 6 September 2011 untuk Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran /Alat Elektronik.2. 1 (satu) bendel Spesifikasi Teknis Alat Peraga Pendidikan , Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 40 Tahun 2010.3. 2 (dua) lembar Surat dari CV.

Wahana Mulia Bersama.6. 2 (dua) lembar Berita Acara Aanwijzing Nomor : 050/461-ALPER/ULP/PAN/2011 tanggal 10 September 2011 mengenai Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik.7. 1 (satu) lembar dokumen Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga tanggal 28 September 2011. 8. 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 050/492/BAHP/POKJA ULP/2011 tanggal 28 September 2011 mengenai Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran

/Alat Elektronik.9. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 050/494/PMNG/POKJA-ULP/2011 tanggal 28 September 2011.10. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 050/4043 tanggal 14 Oktober 2011 perihal : Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik Tahun 2011.11. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/3796a/PPKom/2011 tanggal 17 Oktober 2011 antara

Banjarnegara Nomor : 500/454/ULP/2011 tanggal 24 Agustus 2011.14. 1 (satu) bendel foto copy Surat CV. Nakula Perwira Nomor : 01/S-Sgh/IX/2011 tanggal 4 Oktober 2011 perihal : Sanggahan Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Sarana Penunjang Pembelajaran/Elektronik.15. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Banjarnegara No. 050/8 Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Kab.

Banjarnegara Tahun 2011.18. 3 (tiga) keping VCD dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Banjarnegara mengenai data pelelangan on line pengadaan alat peraga dan sarana pembelajaran pendidikan SD Kab. Banjarnegera Tahun 2011.19. Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00.2. Disita dari : Edy Zasmanto, SE 1. 1 (satu) bendel Surat CV.

Banjarnegara, dimana berdasar Surat Tugas No. 500/454/ULP/201122tertanggal 24 Agustus 2011 dari Penanggungjawab Unit Pelayanan Pengadaan Kab.Banjarnegara, saksi menjadi Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)Kab. Banjarnegara Tahun 2011, dibawah Koordinator Pokja ULP sdr.

Pengecekan barang ini antara lain dihadiri olehanggota Pokja ULP, yang terdiri dari saksi, Veriyanto, Peni Yuliastuti, Kartono, dan daripihak penyedia barang, yaitu Ir.

Banjarnegara, dimana berdasar Surat Tugas No. 500/454/ULP/2011 tertanggal24 Agustus 2011 saksi ditunjuk sebagai anggota dan Sekretaris Kelompok Kerja UnitLayanan Pengadaan (Pokja ULP), dibawah Koordinator Pokja ULP sdr. ZunusRosyadi,Ssos.

Susunan lengkap dari Pokja ULP tersebut adalah sebagai berikut:Ketua : Arif Nurul Huda, STSekretaris : Veriyanto, STAnggota : Dedi Restioko,ST; Kartono Herpurwanto; Basuki,SE (meninggaldunia); Subur Setiono, ST; Peni Yulia Astuti, SIP;Bahwa dalam pengadaan alat peraga Sekolah Dasar (SD) di Kab. Banjarnegara tersebut,tugas Pokja ULP Kab.

Saksi sebagai anggota KelompokKerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Banjamegara Tahun 2011, dibawaKoordinator Pokja ULP sdr. Yunus Rosyadi,Ssos.Bahwa pengangkatan saksi sebagai anggota Pokja ULP Kab. Banjarnegara Tahun 2011adalah berdasarkan Surat Tugas No. 500/454/ULP/2011 tertanggal 24 Agustus 2011.Susunan selengkapnya anggota Pokja ULP Kab.

Pengadaan Barang pada ULP Barang/JasaPemerintah dilingkungan Pemerintahan Propinsi Bali yang manapada intinya menyatakan bahwa pelelangan SKPDKB dan labeledar mikol sebagai pelelangan gagal dan harus~ diulangberdasarkan alasan : karena terdapat sanggahan banding dariPT.

Percetakan Bali)berhasil mendownload Berita Acara Hasil Pelelangan PengadaanSKPDKB dan Label Edar Mikol tahun 2010, lengkap dengan hasilevaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang ULPPemerintah Propinsi Bali Bahwa dalam Dokumen Pelelangan aquo terdapat ketentuanyang menyatakanbahwa : Proses dan hasil evaluasi penawaran, keteranganketerangan lain yang terkait dan usulan penetapanpemenang yang keseluruhannya disimpulkan dalam BeritaAcara Hasil Pelelangan oleh Pokja Pengadaan Barang bersifatrahasia

Barang/Jasa Pemerintah PropinsiBali Nomor : 027/1504/PB/ULP.Aset. tertanggal 23 Juni 2010yang pada intinya menyebutkan bahwa Pokja Pengadaan barangpada ULP Barang/Jasa Pemerintah Propinsi Bali tidak dapatmelaksanakan pelelangan ulang dengan alasan bahwa menurutsurat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor : B786 / LKPP / Div.2 / O07 / 2010 menyebutkan : SanggahanBanding dilakukan lewat waktu dari 5 hari kerja (Kepres No.80 tahun 2003 pasal 27 ayat (4) sejak diterimanya jawabansanggahan

Pengadaan Barang pada ULP Barang/JasaPemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi Bali intinyaberisi bahwa sesuai petunjuk Bapak Gubernur agar pengadaanblangko dan Label Edar Mikol segera dilaksanakanpelelangan/tender ulang ; Keputusan obyek sengketa tersebutbaru.

Bahwa Surat Tergugat tersebut ditindaklanjuti oleh KetuaPokja Pengadaan' Barangpada ULP' Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan PemerintahPropinsi Bali dengan menerbitkan Pengumuman Pelelangan UmumBaru) Nomor: 027/1611/PB/ULP.Aset tanggal 10 Agustus 2010.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugattelah memberikan Eksepsi yang intinya adalah sebagai berikutBahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan alasansebagai berikut :

Penggugat:
PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera diwakili DADAN GARMANA ST MT
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI II WIL II PROV JAWA BARAT UNIT LAYANAN PENGADAAN ULP JAWA BARAT TH ANG

Bahwa kewenangan Tergugat merupakan kewenangan Delegasi (Pasal 13ayat 1 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan), dimana POKJA ULP diatur dalam Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdalam Pasal 1 ayat 12 Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnyadisebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkanoleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.BDG10.11.12.Bahwa

Jateng(lelang ulang) Nomor: BA07/PanPJP/POKJA II/PASCA. 18/CBPB.

Penetapan tertulis: Surat penetapan pemenang yang dikeluarkan oleh POKJA adalahpenetapan tertulis, tetapi apakah POKJA adalah Badan/Pejabat TataUsaha Negara?

, dapat berdiri sendiri atau melekat pada pada unit yang sudah ada;Dari kedua pasal di atas tegas bahwa Pokja bukan badan tapikepanitiaan, yang pantas disebut sebagai Badan adalah ULP karenamerupakan unit organisasi Kementrian/Lembaga/Pemda/Institusi.Penetapan pemenang tidak diputuskan oleh kepala ULP tetapi olehPokja sebagai tim atau kepanitiaan dengan putusan minimal disepakati oleh 42 dari anggota Pokja.

;Sehingga jelas Pokja bukan merupakan suatu badan akan tetapimerupakan kepanitiaan dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasayang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP (Unit LayananPengadaan) dan bukan berdasarkan pendelegasian kewenangan yangdiberikan oleh Badan/Pejabat pemerintahan kepada Badan dan /ataupejabat pemerintahan lainnya, sehingga surat penetapan pemenang yangdikeluarkan oleh Pokja bukan merupakan suatu Keputusan Pejabat TataUsaha Negara oleh karena itu tidak ada relevansinya

2015yang diterbitkan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULPPemerintah Aceh XIX.

/Pokja/XIX/2015 tanggal 8 September 2015.Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) kepada Penggugatkarena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan denganPenggugat, di Samping itu proses lelang dilakukan oleh ULP melalui Pokja,dan jika Penggugat dikalahkan di dalam proses lelang yang disebutkan olehpenggugat, maka kewenangan itu. menyatakan menang atau kalahnyaPenggugat adalah berada pada kebijakan Pokja yang saat

Adanya pelimpahan kewenangan secaradelegasi memiliki Konsekuensi, sehingga pihak yang melimpahkan kewenangantidaklan dapat menggunakan kewenangannya tersebut kembali sebelumdicabutnya dasar pemberian kewenangan tersebut, dengan demikian segalabentuk tanggungjawab menjadi tanggung jawab pihak yang telah menerimadelegasi kewenangan tersebut yaitu SKPA ULP dan Pokja dan bukan menjaditanggungjawab pemberi delegasi (Gubernur Aceh) sebagai Tergugat.Dengan demikian, dalam hal ini jika terjadi kesalahan

Poin 4 dan 5 Posita Gugatan Penggugat lagilagi menunjukkan gugatan yangerror in personal dan gugatan yang kabur, karena yang melakukan proseslelang pekerjaan yang dimaksud adalah Pokja yang dibentuk melalui ULP,mungkin dalam hal ini Penggugat kurang atau tidak memahami prosespengadaan barang/pemerintah yang mana kewenangan di dalam melakukanproses pelelangan dan menentukan pemenang adalah merupakankewenangan dari Pokja yang dibentuk melalui ULP, dan tidak tepat gugatanhalaman 14 Perkara Perdata.

Tentang Kompetensi AbsolutBahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksadan memutus perkara aquo, karena keberatan yang diajukan Penggugatadalah mengenai Penetapan Pemenang Lelang yang dituangkan dalamBerita Acara Hasil Pelelangan Nomor 04/05.06/Pokja XIX/2015 Tanggal 6September 2015, dimana Berita Acara tersebut adalah merupakanKeputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu PokjaPengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh yang ditandatangani oleh Cut

/2015/PN.BdgBahwa dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggungjawab selakuSekretaris Pokja Terdakwa bertanggungjawab kepada Kepala ULP danbentuk laporan tertulis hasil pelelangan secara tertulis;Bahwa selaku Sekretaris Pokja telah mempunyai sertifikat pengadaanbarang dan jasa yang diterbitkan oleh LKPP tahun 2009 pada balaidiklat Prov Jabar dengan kriteria L4.Bahwa susunan struktur organisasi POKJA pada pengadaan alatalatpermainan edukatif untuk pengembangan TK pada Dinas PendidikanProvinsi Jawa Barat

/Pokjapengadaan lalai/tidak melakukan pemeriksaan bahwa peserta lelang dimilikioleh orang yang sama tidak dibatalkan oleh Panitia berdasarkan keteranganSekertaris Pokja Pengadaan Barang ULP Prov.

oleh Panitia berdasarkan keterangan SekertarisPokja Pengadaan Barang ULP Prov.

) ULP dalam melakukanevaluasi tidak melakukan penelitian secara mendalam mengenai kepemilikanatas perusahaanperusahaan yang mengikuti proses lelang, sehingga akibattindakan Kelompok Kerja (POKJA) ULP yang terdiri dari Ketua Terdakwa Busono, ST, Sekretaris Terdakwa Il Ujang Rohman dan para Anggota POKJAmasingmasing saksi Muhaammad Irfan, ST, MT, saksi Drs.

Aceh Tenggara dalam kegiatanPengadaan Kecambah Kakao Dana Otsus Propinsi Aceh TA. 2011berdasarkan SK ULP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Acehtanggal 03 Maret 2011.Susunan POKJA ULP Kab.

Anggota Pokja (Kelompok Kerja) UnitPelayanan Pengadaan (ULP) Kab.

ULP Kab.

PemenangPengadaan Barang/Jasa adalah CV NIKO UTAMA KARYA;Bahwa benar POKJA ULP Kab.

Aceh Tenggara telah pula meyampaikan ucapanucapan kepada Anggota POKJA bantu saya kali ini; dibantu CV NIKO UTAMAKARYA dimenangkan, kalian tidak capek kerja lagi; dan kali ini sayapemenangnya yang mana dengan ucapanucapan saksi Ir. ISHAK BUKHARI,M.M telah mempengaruhi kinerja anggota POKJA ULP sebagaimana terbuktibahwa meskipun Anggota POKJA ULP Kab.

Banjarnegara,dimana berdasar Surat Tugas No. 500/454/ULP/2011 tertanggal24 Agustus 2011 dari Penanggungjawab Unit PelayananPengadaan Kab. Banjarnegara, saksi menjadi Ketua KelompokKerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Kab. BanjarnegaraTahun 2011, dibawah Koordinator Pokja ULP sdr. Zunus RosyadiSsos.

Susunan lengkap dari Pokja ULP tersebut adalah sebagaiberikut : Ketua Arif Nurul Huda,STSekretaris Veriyanto, STAnggota Dedi Restioko,ST; KartonoHerpurwanto; Basuki,SE (meninggaldunia); Subur Setiono,ST; Peni YuliaAstuti,SIP; Bahwa dalam pengadaan alat peraga Sekolah Dasar (SD) di Kab.Banjarnegara itu, tugas Pokja ULP Kab.

Banjarnegara, dimanaberdasar Surat Tugas No. 500/454/ULP/2011 tertanggal 24Agustus 2011 saksi ditunjuk sebagai anggota dan SekretarisKelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), dibawahKoordinator Pokja ULP sdr. Zunus Rosyadi,Ssos.

Saksi sebagai anggota KelompokKerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Banjarnegara Tahun 2011, dibawa Koordinator Pokja ULP sdr.Yunus Rosyadi,Ssos.e Bahwa pengangkatan saksi sebagai anggota Pokja ULP Kab.Banjarnegara Tahun 2011 adalah berdasarkan Surat Tugas No.500/454/ULP/2011 tertanggal 24 Agustus 2011. Susunanselengkapnya anggota Pokja ULP Kab.

Susunanselengkapnya Pokja ULP tersebut adalah :Ketua : Arif Nurul Huda,STSekretaris : Veriyanto,STAnggota : Dedi Restioko,ST; Kartono Herpurwanto;Basuki,SE (meninggal dunia) ; Subur Setiono,ST; PeniYulia Astuti,SIP ;Bahwa dalam pengadaan alat peraga Sekolah Dasar (SD) di Kab.Banjarnegara Tahun 2011 itu, tugas Pokja ULP Kab.

Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengenai surat keputusan Objek Sengketa I

berupa Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit

Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 tentang Berita Acara Hasil

Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor

090/172.ULP/2018, tanggal 27 April 2018

dan Surat Keputusan Objek Sengketa II berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten ToliToli Nomor 525/04-PPK/DLH/2018 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pengadaan

Bibit Gaharu, tanggal 12 Maret 2018 bukan merupakan keputusan Tata usaha negara;

2.

SARAH AMARISSA
Tergugat:
1.POKJA Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air ULP Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli
2.PPK Pengadaan Bibit Gaharu DinasLingkungan Hidup Kabupaten Toli Toli

Surat Pokja Kegiatan Konsevasi Sumber Daya Air dan PengendalianKerusakan SumberSumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP)Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 April2018, Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan PenyediaPekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018; Selanjutnyadisebut: objek sengketa 1;2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan HidupKabupaten Tolitoli Nomor: 525/04PPK/DLH/2018.

Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air Dan PengendalianKerusakan SumberSumber Air Unit layanan Pengadaan (ULP)Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, Nomor:090/ 173 a.ULP/2018. tanggal 27 April 2018 Perihal: PenetapanPemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu; Selanjutnyadisebut objek sengketa 3;B.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pokja KegiatanKonservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah KabupatenTolitoli Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 April 2018, tentang BeritaAcara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan PengadaanBarang Nomor: 090/172.ULP/2018;4.

Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh ULP bukanlahbadan atau pejabat melainkan Kepanitiaan, dan produk yangdikeluarkan oleh POKJA masih bersifat sementara belum bersifat finalmasih perlu persetujuan dari pejabat TUN yang berwenang.

Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Aijr danPengendalian Kerusakan SumberSumber Air Unit LayananPengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan PenyediaPekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018, tanggal27 April 2018 (vide bukti T.I3);2.

/T.01/APBD/2016 tanggal 18 Maret 2016,IMG@NG alla Ka Niessen cect eee eee eeeneeeens coeeennessetelah pelelangan dinyatakan gagal, maka POKJA ULPmemberitahukan kepada seluruh peserta.

Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULPatau Pokja ULP pengganti (apabila ada) meneliti danmenganalisis terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukanlangkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. Evaluasiulang; b.Penyampaian ulang dokumen penawaran; c. Pelelangan ulang;atau d. Penghentian proses lelang.

/DOK.L/T.01/APBD/2016 tanggal18 Maret 2016, yang mengatakan:setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka POKJA ULPmemberitahukan kepada selurunh peserta.

Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULPatau Pokja ULP pengganti (apabila ada) meneliti danHalaman 15 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUNPbr.menganalisis terjadinya pelelangan gagal, untukmenentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a.Evaluasiulang; b. Penyampaian ulang dokumenpenawaran; c. Pelelangan ulang; atau d.

Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang;c) Telah menjadi fakta hukum selurun Proses Evaluasi Ulangtelah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Panitia Lelang(Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Provinsi Riau KelopokKerja POKJA ULP 04Dis.BM/L) dan telah diumumkan melaluiaplikasi Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Riau(lpse.riau.go.id) ;Halaman 57 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUNPbr.10.

/V/2015 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia PHO dan FHO) pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Yang didanai melalui dana tugas pembantuan APBN Perubahan TA. 2015 di lingkungan Diskoperindag Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 15 Oktober 2015 (beserta lampirannya);

6. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan ULP

. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat KPPN Gorontalo kepada Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor : S-267/WPB.28/KP.050/2016 tentang Laporan Klaim Pencairan Jaminan/Garansi Bank tanggal 4 Februari 2016;

15. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar temuan dan rencana tindak lanjut pada pembangunan Pasar Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2015 dari Inspektorat Jenderal Kemendag Republik Indonesia tanggal April 2017;

16. 1 (satu) eksemplar fotocopy Undangan Pokja

I ULP Kabupaten Gorontalo Utara tentang Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi, tanggal 10 April 2014.

Gorantalo Utara (beserta lampiran);

18. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Paket pekerjaan Jasa Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo (Dana TP);

19. 1 (satu) bundel fotocopy Surat dari ULP barang Jasa Pokja III Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 141/ULP-POKJA III/Koperindag/IX/2015 tentang Penyerahan Hasil Lelang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap II, tanggal 30 September 2015;

20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat/dokumen Kadinas

Hukum danSanggah);e Tahir Yunus, SE (Staff Pendukung Bagian Evaluasi Pelaporan danPengelolaan Dokumen);e Ahmad Umar Usuli, SE (Staff Pendukung Bagian Perencanaan)dan Pokja;Bahwa ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015 masih bersifatAdhoc dengan kata lain ULP Kabupaten Gorontalo Utara masih melekatpada Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara,sehingga Pokja yang ditunjuk untuk menjadi ULP tidak hanya bertugas diULP, namun Pokja memiliki tugas di tempat lain;Bahwa anggaran, ULP Kabupaten

(Staff Pendukung Bagian Perencanaan) danPokja;Bahwa ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015 masih bersifatAd Hoc, dengan kata lain ULP Kabupaten Gorontalo Utara masih melekatpada Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara,sehingga Pokja yang ditunjuk untuk menjadi ULP tidak hanya bertugas diULP, namun Pokja memiliki tugas di tempat lain;Bahwa anggaran, ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015belum memiliki anggaran sendiri, Karena anggaran masih melekat padaanggaran Bidang Ekonomi

Utara pada tahun 2015 masihbersifat Adhoc dengan kata lain ULP Kabupaten Gorontalo Utara masihmelekat pada Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten GorontaloUtara, sehingga Pokja yang ditunjuk untuk menjadi ULP tidak hanyabertugas di ULP, namun Pokja memiliki tugas di tempat lain; Bahwa ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015 belummemiliki anggaran sendiri, Karena anggaran masih melekat padaanggaran Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara; Bahwa secara umum suatu proses lelang diawali

Helmi Potutu selaku Sekretaris ULP maka sayaakan meneruskan dengan disposisi kepada POKJA sesuai denganbeban kerja melalui Sekretariat ULP kembali, selanjutnya SekretarisULP akan menyampaikan masukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja, sehingga saya selaku Kepala ULP akan menunjuk Pokjayang beban kerjanya belum banyak untuk melaksanakan seleksipengadaan, yaitu seingat saya Pokja Ill dengan Ketua Sdr. Nur Ishlauntuk Jasa Konstruksi, Pokja II dengan Ketua Sdr.

Akili, ST.Sekretraris : Sujiwan Mopi, ST.Anggota : Ristovianus Luther, ST.Bahwa ketiga Pokja ULP sudah memiliki SK Sertifikasi, saya sendiri sudahmemiliki sertifikasi sejak tahun 2011;Bahwa ada 3 (tiga) Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenGorontalo Utara pada Tahun 2015, dan masingmasing pokja memilikikewenangan untuk melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi, pekerjaankonsultansi dan pekerjaan pengadaan barang;Bahwa Pokja melakukan pelelangan seleksi umum untuk pengadaanpekerjaan konsultansi

Saksi sebagai sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP padaKanwil Kementerian Agama Prov.

(Pelaksana Hukum dan Sanggahan Banding ULP) Bahwa Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada KanwilKementerian Agama Prov.

ULP selalu melakukan koordinasidengan anggota Pokja ULP;Bahwa jumlah Pokja ULP pada kementerian hanya 1 (Satu) Sesuai denganpaket pekerjaan;Bahwa Saksi sudah lupa kapan dilakukan pengumuman lelang oleh PokjaULP untuk pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate;Bahwa setelah penetapan pemenang lelang, tugas Pokja ULP selesai;Halaman 47 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021.

Kelompok Kerja (Pokja) ULP padaKanwil Kementerian Agama Prov.

/PN Tte.Bahwa dalam pelaksanaan tugas Pokja ULP selalu melakukan koordinasidengan anggota Pokja ULP;Bahwa jumlah Pokja ULP pada kementerian hanya 1 (Satu) Sesuai denganpaket pekerjaan;Bahwa Saksi sudah lupa kapan dilakukan pengumuman lelang oleh PokjaULP untuk pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate;Bahwa setelah penetapan pemenang lelang, tugas Pokja ULP selesai;Bahwa Tugas Saksi selaku Pengelola Teknis Kegiatan diatur dalam PeraturanMenteri PU Nomor 45 Tahun 2007.

;

Dwi Mutiara FM Nomor : 027/ULP/PI-09.8.1/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 ;

Karya Langgeng Sejahtera Nomor : 027/ULP/P1-09.8.3/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 ;

Setia Kawan Nomor : 027/ULP/P1-09.8.2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 disita dari KARSONO ;

Gelora Megah Sejahtera Nomor : 027/ULP/PI-09.6/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 ;

;Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro,S.pd ,MM, selakucoordinator Pokja 1, megirimkan surat nomor : 027/ULP/P109.6/V/2012Tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kb.PPU perihal penetapanpemenang lelang yaitu PT.Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaranRp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat jutatujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), denganmasa sanggah mulaitanggal 11 Mei s/d 18 Mei 2012 ;Bahwa setelah Terdakwa ANDI SYAMSUL

BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmengetahui bahwa perusahaan yang didukung kalah dalam prosespelelangan, maka terdakwa berkomunikasi dengan saksi Edi Oloan Pasaribu,untuk menempuh proses sanggah, dan saksi Edi Oloan Pasaribu melakukanproses sanggah, namun ditolak oleh ULP, dengan alasan perusahaan CV.DwiMutiara F.M tidak memiliki pengalaman, sebagaimana yang ditentukan dalampelelangan ;Bahwa setelah masa sanggah selesai, saksi Edy Subyantoro selakuKoordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat no.027

oleh saksi EdySubyantoro dan menganjurkan untuk melakukan sanggahan sesuai denganketentuan pelelangan ;Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro,S.pd ,MM, selakucoordinator Pokja 1, megirimkan surat Nomor : 027/ULP/P109.6/V/2012Tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kb.PPU perihal penetapanpemenang lelang yaitu PT.Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaranRp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat jutatujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh

;Bahwa setelah masa sanggah selesai, saksi Edy Subyantoro selakuKoordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat no.027/ULP/P109.9/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULP Kab.PPU perihalPenutupan Proses pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kab.PPUmenerbitkan surat No. 027/ULP/SEK414/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU PerihalLaporan Hasil Lelang dengan pemenang PT.Gelora Megah Sejahtera denganharga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat

Kab.PPU yang intinya memintaagar pihak ULP dapat menangguhkan/membatalkanlelangpengadaan white board dengan alasanspesifikasi yang dibutuhkanoleh dinas pendidikanpemuda dan olahraga atau Dinas Dikpora telahmengalami perubahan ;Bahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYID menemuisaksi Edy Subyantoro selakuKoordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU yang menanyakanmengapa perusahaan CV.

Djaya Bima AgungTA. 2014 73.1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan SecaraElektronik Nomor: 1118/I/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 8Agustus 2014 untuk Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II TigaTahunan Plus Inserter Implan;74. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Pengadaan Susuk KB IITiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 Nomor: 1219/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal AddendumPengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 201475. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Pengadaan Susuk

Tahunan Plus Inserter TA.2014 kepada Kepala BKKBN selakuPA88. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Ketua POKJA ULP Nomor:1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10 September 2014 PerihalPelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang TigaTahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala ULP89. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sekretaris ULP Nomor: 1356/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014 PerihalPelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB Il Batang TigaTahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada PPK DITJALPEM90. 1 (satu

ULP170. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Penyusunan DokumenPengadaan Susuk KB II Tiga Tahun TA. 2014171. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1277/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014 PerihalPelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun PlusInserter TA. 2014 Kepada Kepala ULP172. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10 September 2014 PerihalPelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun PlusInserter TA. 2014 Kepada Kepala ULP173. 1 (

IlBatang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepadaKepala ULP BKKBN1 (satu) bundel Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 1287/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 PerihalPelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA.2014 kepada Kepala BKKBN hal 78 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI. selaku PA88. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Ketua POKJA ULP Nomor:1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10 September 2014Perinal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB

AlkonKepada Kepala ULP2 (dua) lembar Foto Copy Undangan PenyusunanDokumen Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun TA. 2014 4 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1277/ hal 85 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI. 172.173.174.175.176.177.178.KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014 PerihalPelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga TahunPlus Inserter TA. 2014 Kepada Kepala ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10 September 2014 PerihalPelaksanaan

Kelompok Kerja (POKJA) PengadaanPekerjaan Konstruksi SATKER Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah I Propinsi Jambi ULP Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional II c.q. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan PekerjaanKonstruksi SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IIPropinsi Jambi ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II

Kelompok Kerja (POKJA) PengadaanPekerjaan Konstruksi SATKER Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah Propinsi Jambi ULP Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional Il c.g.

Bahwa berdasarkan pengumuman pendaftaran dan pengambilan dokumenpengadaan Nomor KU 03.01/POKJA ULP/WIL.IIJBI/003, tanggal 30Desember 2011 yang ditawar oleh Tergugat secara on line melalui internet,Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur/Rekonstruksi Jalan Bts.

KementerianPekerjaan Umum R.I. c.g. dan seterusnya sampai dengan c.g. terbawahyaitu Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jambi ULP Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional Il, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Bengkal dengan sumberdana APBN 2012, yang merupakan Paket Pekerjaan dari Kelompok Kerja(POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Propinsi Jambi ULP Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional II, dan bukan wilayah Il ( selaku Tergugat dalam perkara ini);Secara hirarkis pula posisi Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan PekerjaanKonstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi JambiULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Il untuk Paket Pekerjaan Adan B

posisinya sejajar dengan Kelompok Kerja (POKJA) PengadaanPekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah PropinsiJambi ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Il untuk PaketPekerjaan C.

Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyediabarang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan danpelanggaran lainnya, danMengusulkan bantuan tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada KepalaULP.(1) Dalam melaksanakan tugasnya,Ketua Pokja dan setiap anggotaPokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilanKeputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.(2) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat

oleh Kepala ULP.Halaman 13 dari 189 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2017/PN Bna(3) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi PejabatPengadaan di luar ULP.5.

Mengusulkan bantuan tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada KepalaULP.(2) Dalam melaksanakan tugasnya,Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULPmempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan Keputusan yangditetapkan berdasarkan suara terbanyak.(3) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP.(4) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luarULP.f) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditetapbkan sesuai dengan

menerbitkan Surat Penugasan NomorHalaman 71 dari 189 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2017/PN Bna027/ST/012/ULP/ 2014 tanggal 11 Februari 2014 saksi sebagaiSekretaris/anggota POKJA Barang dan Jasa lainnya ULP Pemerintah AcehIl;Bahwa kemudian pihak ULP memberikan penambahan Paket pekerjaanpada pihak POKJA pada tanggal 27 Maret 2014 berupa salah satunyaPaket Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota BandaAceh pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) yangbersumber dari anggaran APBA tahun

Dnezan Karya PerdanaBahwa SIUP tupoksi dari ULP/POKJA dan dievaluasi di POKJA, ada saksiperiksa dan disampaikan oleh POKJA bahwa mereka telah klarifikasi keKantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kota Banda Aceh,dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah adapenentuan pemenang.Bahwa mengenai SIUP telah diklarifikasi dan dievaluasi oleh POKJA, dantelah mengikat kontrak karena PT.

Kepala ULPKabupaten Merangin yaitu MASDIVIA SYIDRATA SAKTI, S.P menunjukISKANDAR,A.mkl Bin ALI NATAMARGA (sebagai Ketua POKJA), DRIYOSBUDAYA Bin ABDUL RAHMAN (Sekretaris POKJA) dan IRZAN WAHYUNI,S.T.

No. 6/PID.SUSTPK/2021/PTJMBBahwa selanjutnya Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatanpengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 dengan sengaja memenangkanCV.FIKO PUTRA MERANGIN yang mengajukan penawaran senilai Rp.Rp1.010.493.000,00, (satu milyar sepuluh juta empar ratus Sembilan puluhtiga ribu rupiah)meskipun Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalamkegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan PolisiPamong Praja

kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali padapelelangan terbatas.Bahwa selanjutnya Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatanpengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 dengan sengaja memenangkanCV.FIKO PUTRA MERANGIN yang mengajukan penawaran senilai Rp.Rp1.010.493.000,00, (satu milyar sepuluh juta empar ratus Sembilan puluhtiga ribu rupiah)meskipun Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalamkegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap

AMKLsebagai Ketua Pokja, Driyos Budaya,A.Md sebagai SekretarisPokja, dan Irzan Wahyudi, ST sebagai anggota Pokja;29. 1 (satu) bundel Surat ULP Kab. Merangin kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Satpol PP Kab. MeranginNomor : 147/SEKREULPIII/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihalPenyampaian Hasil Pengadaan Barang/Jasa = yangditandatangani Kepala ULP Masdivia Sydrata Sakti, SP;30. 1 (Satu) bundel fotokopi Surat Satpol PP Kab. Merangin kepadaKabag.

AMKLsebagai Ketua Pokja, Driyos Budaya,A.Md sebagai Sekretaris Pokja,dan Irzan Wahyudi, ST sebagai anggota Pokja;29. 1 (satu) bundel Surat ULP Kab. Merangin kepada Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Satpol PP Kab. Merangin Nomor : 147/SEKREULPIII/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Penyampaian HasilPengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani Kepala ULP MasdiviaSydrata Sakti, SP;30. 1 (Satu) bundel fotokopi Surat Satpol PP Kab. Merangin kepadaKabag.