Sidoarjo, sedangkan DPAnya ikut SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.Bahwa di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo terdapat 6 (enam) kelurahanyaitu :1 Kelurahan Jatirejo (Dampak Lumpur Lapindo);Kelurahan Mindi (Dampak Lumpur Lapindo / Pelayanan masih ada);Kelurahan Siring (Dampak Lumpur Lapindo / Pelayanan masih ada);Keluraha Porong;Kelurahan Juwetkenongo; dan6 Kelurahan GedangSedangkan untuk tenaga sosial / Mudin hanyak 3 (tiga) kelurahan saja, yaitu :mM BRB WDKelurahan

Wirjohoetomo, Tanggung Jawab Perdata Lapindo akibat LumpurPanas, Bisnis Indonesia, 29 November 2006, WWW.Unisosdem. com);6. Bahwa menurut Munir Fuady, pada pokoknya menyebutkan unsur unsur dariperbuatan melawan hukum:e Adanya kesalahan dari pihak pelaku;e Adanya kerugian bagi korban ;e Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;(Munir Fuady, Perbuatan melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, him 1013Citra Aditya Bhakti/Bandung 2000);Hal. 5 dari 17 hal. Put.

Lapindo Brantas Inc yang berlokasi diDesa Kedung Boto Kec. Porong Kab. Sidoarjo,Bahwa saksi kenal dengan saksi Drs H. NANANG S,MM terkait usaha di Jakartayang diwakili oleh saksi Drs H. NANANG S,MM dan saksi dengan saksi R.MARIA,SE juga terkait usaha, dan pada hari : Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekirapkl. 17.00 Wib saksi ada janji dengan saksi Drs H. NANANG S,MM bertemu dialun alun untuk mengantar ke Bandara Juanda karena saksi Drs H.

Benar, sejak bulan November 2015 antara Tergugat dengan Penggugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak benar jikapenyebabnya adalah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya: Tergugat tidak bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan rumah tanggakarena ada musibah Lapindo; Tidak benar Tergugat kurang memperhatikan Penggugat;halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3577/Pdt.G/2020/PA.Kab.MIg Tidak benar Tergugat memukul Penggugat; Tidak benar Tergugat menyatakan cerai;4.

ABDY menikam sayasebanyak 1(satu) kali menggunakan pisau dapur;e Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar Pukul 17.00 WitaSaksi mulai membuka warung makan Lapindo Terminal BP yang Saksi bantujaga dan Saksi berjualan seperti biasa, kemudian tidak lama kemudiandatang Sdr. AMAT, Sdr. ESA Alias BELO, Sdr. ABDY dan beberapa oranglainnya yang tidak Saksi kenal.

Pasal 15 B ayat (6) Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2008 tentangPerubahan atas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 TentangBadan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Dana penangananmasalah sosial kemasyarakatan yang berupa bantuan sosial danpembelian tanah dan bangunan diterimakan kepada masyarakat di 3(tiga) desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannyadimusyawarahkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan olehBadan Pelaksana BPLS dengan mengacu pada besaran yangdibayarkan oleh PT Lapindo Brantas

Selanjutnyaketentuan Pasal 15B ayat 6 menyatakan' besaran nilainyadimusyawarahkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan olehBadan Pelaksana BPLS (TERGUGAT III) dengan mengacu pada besaranyang dibayarkan oleh PT Lapindo Brantas.

Selanjutnya ketentuan Pasal 15B ayat 6 menyatakanbesaran nilainya dimusyawarahkan dengan mempertimbangkanrasa keadilan oleh Badan Pelaksana BPLS (Tergugat III) denganmengacu pada besaran yang dibayarkan oleh PT lapindo Brantas.Dari ketentuan ini terlinat bahwa terhadap tanah Penggugat tidakdilakukan pengadaan tanah pada umumnya melainkan secarakhusus menggnnakan metode jualbeli sesuai dengan ketentuandalam Pasal 1457 dan syaratsyarat terjadinya jualbeli dalamPasal 1458 KUHPerdata berlaku terhadapnya

No. 158 K/Pdt.Sus/20112 poin huruf d, menyatakan:Bahwa setelah mendapatkan ijin penjualan di bawahtangan, mengingat objek termaksud berada berdekatandengan lumpur lapindo sehingga peminatnya sangatlahsulut maka kurator mengumumkan lagi kepada khalayakumum perihal penjualan boedel termaksud di koran JawaPos pada tanggal 18 Juni 2010, namun tetap tidak adapembeli.13.

Menteri Pekerjaan Umum RI dalam kedudukan sebagai DewanPengarah Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLS) beralamatkantor di Jalan Patimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatanselanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;3.

pengawasanyang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana harus bersamasama dengananggota dewan pengarah lain atau terdiri dari beberapa instansi yangsesuai fungsi dan kewenangan masingmasing;Dalam melaksanakan suatu keputusan maka setiap instansi yangmenjadi anggota dewan pengarah mempunyai kewenangan dantanggungjawab yang sama dalam rangka mengefektikan penuntasanpenyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan sehinggasudah seharusnya dalam gugatan ini wakil ketua dan para anggotaDewan Pengarah Lumpur Lapindo

Nomor :1740 K/Pid.Sus/20105 (lima) bendel nota / kwitansi dari Puskesmas Waru untukpembayaran pembangunan Garasi Puskesmas Waru, (Non Medis) ; 15 (lima belas) bendel kwitansi (Honor Sukuan) ; 4(empat) bendel kwitansi / nota P3K LAPINDO ; 1 (satu) bendel kwitansi / nota ALATALAT MEDIS ; 1 (satu) bendel kwitansi / nota pembelian solar; 11 (sebelas) bendel kwitansi Pembelian Obat ;1 (satu) bendel kwitansi pengeluaran non medis ;1 (satu) bendel nota pembelian Oxigen;Dikembalikan kepada PUSKESMAS WARU

Dukuh No.9A Surabaya sekarang tinggal diSepande Rt.10 Rw.3 Sidoarjo setelah terkena lapindo; Bahwa saksi kenal Tuan Chandra Gondokusumo di JI.

., yang mengakui kedudukan Yayasan LBHIndonesia sebagai organisasi pembela hak asasi manusia, dalamperkara semburan lumpur panas Lapindo;Putusan gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdengan perkara Nomor : 50/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST., tertanggal31 Juli 2000 dengan Majelis Hakim terdiri dari Manis Soejono, SH.,Ny. Chasiany R.

Pemohon, diberi tanda bukti T12C;1 (Satu) lembar Kartu Tanpa Penduduk Nomor : 04941.404.5.3.3.02 tanggal27 Maret 2002 atas nama Pemohon, diberi tanda bukti T12D;Halaman 39 dari 48 PutusanNomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sda29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39,1 (Satu) lembar pengantar sholat istiqoroh untuk mengatasi banjir lapindo sidorajo tanggal 12 mei 2008 yang terdapat tanda tangan sdr.

Pemohon,diberi tanda bukti T12E;Surat hasil istiqoroh mengatasi banjir lumpur lapindo tertanggal 12 Mei 2008 yang dibuat dan ditanda tangani sdr. Pemohon, diberi tanda bukti T12F;1 (Satu) lembar Kartu Tanda Prajurit No. 54/15264 atas nama Nurul Hadi tanggal 4 September 2006, diberi tanda bukti T12G;Berita Acara Pemeriksaan No.Lab : 11916/DTF/2019 terhadap sdri. L.E. Dhyana A., S.Farm., M. Farm., Apt tanggal 16 Desember 2019 sebagai Forensik Muda Sub.

sangat keberatan karena TuntutanTermohon tidak jelas, dimana Termohon tidak menjelaskan berapa penghasilanPemohon,tuntutan tersebut itu selama 3 bulan apa perbulan jadi mohon MajelisHakim menolak tuntutan Termohon tentang nafkah iddah tersebut karena kurangjelasnya tuntutah tersebut.Bahwa pada angka 5 jawaban Termohon tentang tuntutan harta bersamasangatlah tidak benar karena harta tersebut adalah harta bawaan Pemohon (hartapemberian orang tua Pemohon yang telah mendapatkan uang hasil pencairanuang lapindo

Mustika Lapindo, nilai penawaran Rp. 4.835.050.000;CV.

Mustika Lapindo dan CV. SungaiApung, rekanan yang tidak lulus evaluasi teknis tersebut karena tidakmemenuhi syaratsyarat teknis antara lain tidak melengkapi brosurbrosuryang disyaratkan.Setelah evaluasi teknis selanjutnya dilakukan evaluasi kualifikasi, dimanadari dari 5 (lima) rekanan yang lulus evaluasi teknis, salah satunya yaituCV.

Mustika Lapindo, nilai penawaran Rp. 4.835.050.000;CV. Rayyan Perkasa, nilai penawaran Rp. 4.437.218.000Bahwa metode yang digunakan oleh panitia dalam pelelangan kegiatantersebut dilakukan secara Pascakualifikasi metode satu sampul danevaluasi sistem gugur yaitu seluruh dokumen administrasi, dokumenteknis, dan dokumen harga dimasukkan dalam satu sampul;Bahwa yang dilakukan panitia terhadap berkas penawaran yang masukpada tahap evaluasi teknis sebagai berikut:1.

Mustika Lapindo dan CV.Sungai Apung, rekanan yang tidak lulusevaluasi teknis tersebut karena tidakmemenuhi syaratsyarat teknis antara laintidak melengkapi brosurbrosur yangdisyaratkan.Setelah evaluasi teknis selanjutnyadilakukan evaluasi kualifikasi, dimana daridari 5 (lima) rekanan yang lulus evaluasiteknis, salah satunya yaitu CV.

Negara, yang terletak di Dusun Sukarami Marga Proatin XI,Kecamatan Talang IV Kabupaten Tingkat Il Bengkulu Utara, yang sekarangterletak di RT.04 RW.01 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar KotaBengkulu;Bahwa Pada kurun waktu tahun 19781996 lahan garapan tanah Negaratersebut dijadikan kebun Cengkeh perintah Pasirah hal ini wajib dilakukan,namun akibat Kemarau panjang hampir semua tanaman Cengkeh dan tanamanlainnya sebagian besar mati, dan pada tahun 1996 itu juga bersamaan denganpembangunan Perumahan Lapindo

Presiden R.I. dan Lapindo BrantasIncorporated dalam Perkara nomor384/Pdt.G/2006/PN.JKT.Pst di PN Jakarta Pusat Jo PutusanMahkamah Agung Nomor 2710K/PDT/2008 Tahun 2008;o Sengketa Tata Usaha Negara Antara Yayasan LembagaBantuan Hukum Indonesia (YLBHI) & Indonesia CorruptionWatch (ICW) Lawan Presiden Republik Indonesia di PutusanPTUN Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUNJKT. Jo. PTTUNHalaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor 162/G/2019/PTUN.JKT.Jakarta Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT. Jo.

Presiden RI; Lapindo BrantasIncorporated, tanggal 26 September 2019 (print out);9. Bukti P9 : Direktori Putusan MahkamahAgung Nomor 495 K/TUN/2014 antara I. YayasanLembaga Bantuan WHukum Indonesia (YLBHI),Indonesia Corporation Watch VS . Presiden RI; Il. Dr.Patrialis Akbar, S.H., M.H., tanggal 26 SeptemberHalaman 66 dari 81 halaman Putusan Nomor 162/G/2019/PTUN.JKT.2019 (print out);10.

dalam pengajuanPermohonan Wali Pengampu rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1033langfe1033langnp1033insrsid2568104hichafldbchaf31505lochfl1l inrtlchfcsl1 afl ltrchfcs0f1lang1033langfel1033langnp1033insrsid7954485charrsid2568104hichafldbchaf31505lochfl1 irtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1033langfe1033langnp1033insrsid2568104hichafldbchaf31505lochf1l rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1033langfel1033langnp1033insrsid7954485charrsid2568104hichafldbchaf31505lochfl adalah untuk pengurusan mendapatkanpergantian tanah dan Lapindo

Silahkan Yang Mulia menilai sendiri tindakanTERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI ABURIZAL BAKRIE.Kalau dalam kasus Lapindo, TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGATKONPENSI ABURIZAL BAKRIE bisa mengeluarkan triliunan Rupiah jelas denganHal. 49 dari 68 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.SusParpol/2015/PN Jkt.Brtgugatan ini, PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT II KONPENSI sebagaipartai yang sah menurut hukum menderita kerugian materiil dan immateril;KERUGIAN MATERIIL5 Sehingga dalam rekonpensi ini, mengingat kedudukan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI ABURIZAL BAKRIE sebagai konglomerat, terutamateladan ganti rugi kepada korban Lapindo adalah berdasarkan hukum kalauPENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT IT KONPENSI dalam rekonpensimeminta kerugian materil sebesar Triliun

Bahwa saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri, namun sebelum berpisah Penggugatsering berselisihan dan bertengkar dengan Tergugat; Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena setelahrumah orang tua Penggugat kena lumpur lapindo dan semua anakanaknya diobuatkan rumah sikap Penggugat mulai berubah kepadaTergugat; Bahwa saksi melihat setelah Tergugat pulang ke rumah orang tuanyameninggalkan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat pisah

Bahwa pada sekitar tahun 2011 Para Penggugat kena dampak Lapindo kemudianmemerlukan dana untuk menghidupkan usahanya, yaitu Koperasi Simpan Pinjam(KSP) kemudian Para Penggugat mendatangi kantor Tergugat I dengan maksudmencari kredit dengan menjaminkan obyek sengketa;.