Amir Alias Amir Tarimbalawan1.Perempuan Hatija2.Rusdi Alias Seddi Bin Lapinda3.Sutri Alias Lakono Bin Lapinda4.Ardin Alias Atong Bin Lapinda

RUSDI Alias SEDDI Bin LAPINDA, berkedudukan di Bempange, Desa Nepo,Kec. Mallusetasi, Kab. Barru sebagai Tergugat Il;3. SUTRI Alias LAKONO Bin LAPINDA, berkedudukan di Bempange, DesaNepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru sebagai Tergugat lll;4. ARDIN Alias ATONG Bin LAPINDA, berkedudukan di Bempange, Desa Nepo,Kec. Mallusetasi, Kab. Barru sebagai Tergugat IV;Dalam hal ini Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill,dan Tergugat IV memberi kuasa kepada M.

Bahwa dalam perkara ini untuk membuktikan kepemilikan Penggugat atasobyek sengketa, Penggugat bukan sekedar menunjukkan bukti Pajak Bumi danbangunan tetapi didukung pula oleh keterangan saksisaksi baik saksi dariPenggugat maupun saksi dari Tergugat bahkan terdapat pengakuan ParaTergugat, justru dari bukti kepemilikan dan penguasaan Penggugat menjadidalil bagi Para Tergugat jika tanah obyek sengketa awalnya milik Penggugatnamun telah diberikan kepada almarhum orang tuanya/suami tergugat yangbernama Lapinda

sehingga atas dasar pemberian tersebut Para Tergugatmempertahankannya, namun dibantah oleh Penggugat jika tanah obyeksengketa tidak pernah diberikan kepada orang tua Para Tergugat/SuamiTergugat yang bernama Lapinda yang dibuktikan dengan tidakditandatanganinya surat pembagian sebagaimana bukti P 6 yang kemudiandipertahankan oleh Para Tergugat justru. karena itulah telah dapatdikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan Hukum;.

dari ParaTerbanding/ParaTergugat, sebagaimana yang secara tegas dan jelas sudahdiuraikan dalam Surat Putusan Majelis Hakim, tertanggal 23 Juli 2018.Hal 9 dari 14 hal No.398/PDT/2018/PT.MKSBahwa pada poin (1) paragraf ke (5) Pembanding/Penggugat mendalilkanbahwa tidak pernah sama sekali memberikan atau membagi dua (2) tanahkebun tersebut kepada Para Tergugat/Para Tergugat karena dengan adanyabukti surat (P6) yang tidak ditandatangani oleh Pembanding/Penggugat danhanya ditandatangani oleh almarhum Lapinda

Pembanding/Penggugat : Amir Alias Amir Tarimba Diwakili Oleh : Irwan Ridwan, SH
Terbanding/Tergugat I : Perempuan Hatija
Terbanding/Tergugat II : Rusdi Alias Seddi Bin Lapinda
Terbanding/Tergugat III : Sutri Alias Lakono Bin Lapinda
Terbanding/Tergugat IV : Ardin Alias Atong Bin Lapinda

RUSDI Alias SEDDI Bin LAPINDA, berkedudukan di Bempange, Desa Nepo,Kec. Mallusetasi, Kab. Barru sebagai Tergugat II;3. SUTRI Alias LAKONO Bin LAPINDA, berkedudukan di Bempange, DesaNepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru sebagai Tergugat Ill;4. ARDIN Alias ATONG Bin LAPINDA, berkedudukan di Bempange, Desa Nepo,Kec. Mallusetasi, Kab. Barru sebagai Tergugat IV;Dalam hal ini Tergugat!, Tergugat II, Tergugat III, danTergugat IV memberi kuasa kepada M. TAUFIK, S.H.

Bahwa dalam perkara ini untuk membuktikan kepemilikan Penggugat atasobyek sengketa, Penggugat bukan sekedar menunjukkan bukti Pajak Bumi danbangunan tetapi didukung pula oleh keterangan saksisaksi baik saksi dariPenggugat maupun saksi dari Tergugat bahkan terdapat pengakuan ParaTergugat, justru dari bukti kepemilikan dan penguasaan Penggugat menjadidalil bagi Para Tergugat jika tanah obyek sengketa awalnya milik Penggugatnamun telah diberikan kepada almarhum orang tuanya/Suami tergugat yangbernama Lapinda

sehingga atas dasar pemberian tersebut Para Tergugatmempertahankannya, namun dibantah oleh Penggugat jika tanah obyeksengketa tidak pernah diberikan kepada orang tua Para Tergugat/SuamiTergugat yang bernama Lapinda yang dibuktikan dengan tidakditandatanganinya surat pembagian sebagaimana bukti P 6 yang kemudiandipertahankan oleh Para Tergugat justru. karena itulah telah dapatdikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan Hukum;.

dari ParaTerbanding/ParaTergugat, sebagaimana yang secara tegas dan jelas sudahdiuraikan dalam Surat Putusan Majelis Hakim, tertanggal 23 Juli 2018.Hal 9 dari 14 hal No.398/PDT/2018/PT.MKSBahwa pada poin (1) paragraf ke (5) Pembanding/Penggugat mendalilkanbahwa tidak pernah sama sekali memberikan atau membagi dua (2) tanahkebun tersebut kepada Para Tergugat/Para Tergugat karena dengan adanyabukti surat (P6) yang tidak ditandatangani oleh Pembanding/Penggugat danhanya ditandatangani oleh almarhum Lapinda

. : 86/1972 perkawinan antara LAPINDA dengan NURIPAH, diberi tandaP2;3. Fotocopy Surat KeteranganNomor : 191/DA/SK/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tetang nama AyahKandung Pemohon yakni a.n. Lapinda dan Jabir L. adalah orang yangsama pada surat nikah orang tua pemohon, diberi tanda P3;4. Fotocopy Kartu Keluarga atasnama Kepala Keluarga DERITA JABIR, diberi tanda P4.Halaman 3 dari 8 Penetapan Reg. No. 36/Pdt.P/2018/PN MIl5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiranatas nama DERITA JABIR, diberi tanda P5;6.

RANDY DJIDJO LAPINDA

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Ridwan bin Sirajuddin) dengan pemohon II (Rosliyanti binti Lapinda) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2000 di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telahbermeterai cukup, dinazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan aktaotentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat denganTergugat yang telah dicatat oleh Instansi yang berwenang, sehingga buktitersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bgjuncto Pasal 1870 KUH Perdata;Menimbang, bahwa Jumalia binti Lapinda (saksi pertama) danLismayanti

Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Pemohon II adalah Imam DesaLamarua yang bernama Muhammad Said, dan yang menjadi saksi adalah LaPinda dan La Nure dengan mahar 44 real dibayar tunai;. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedangPemohon II berstatus perawan;.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf bdan c dan Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak;Bahwa Anak dalam menghadapi proses persidangan a quo jugadidampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas Manado yang bernama Emilda Lapinda sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c,Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Pengadilan Negeri

dan mendidikanak, namun orangtua berjanji akan lebih memperhatikan dan mendidik anakterutama akan berusaha agar anak tetap menyelesaikan sekolahnya, sertamohon agar diberi keringanan hukuman bagi Anak;Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan juga hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing KemasyarakatanBalai Pemasyarakatan Klas Manado untuk sidang perkara Anak di PengadilanNegeri Kotamobagu atas nama Anak Rio Febriyansyah yang dibuat danditandatangani oleh Emilda Lapinda

dilandasi alasan yangcukup, maka perlu ditetapbkan agar masa penangkapan dan penahanan yangtelah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhnkan kepadaterdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalaninya, maka perluditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan PenelitianKemasyarakatan atas nama klien Rijalul Akbar Bin Ishak yang dibuat danditandatangani oleh EMILDA LAPINDA

tanpa izin tersebutperan Anak adalah melakukan pengecekan atau sudah menarget terlebihdahulu sepeda motor yang akan diambil;Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa di persidangan Orangtua Anak tidak menyampaikanhal apapun meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan jugaLaporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang perkara Anak ANAKyang dibuat dan ditandatangani oleh Emilda Lapinda

/Pid.B/2018/PN SDA15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) harus dimintakan persetujuanDirektur Utama dan untuk kredit yang jumlahnya besar harus dimintakanpersetujuan Dewan Komisaris dan setelah semua berkas lengkap AOmembuat jadwal untk penandatanganan perjanjian kredit selanjutnyadiserahkan bagian admin kredit untuk dilakukan realisasi kredit; Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 BPR Kuda MasSentosa melakukan praktek pencairan kredit secara fiktif, karena sejakterjadi bencana lumpur lapinda

rupiah) harus dimintakan persetujuanDirektur Utama dan untuk kredit yang jumlahnya besar harus dimintakanpersetujuan Dewan Komisaris dan setelah semua berkas lengkap AOmembuat jadwal untk penandatanganan perjanjian kredit selanjutnyadiserahkan bagian admin kredit untuk dilakukan realisasi kredit;Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 929/Pid.B/2018/PN SDABahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 BPR Kuda MasSentosa melakukan praktek pencairan kredit secara fiktif, karena sejakterjadi bencana lumpur lapinda