HPB Pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2011sesuai Surat Menkeu Nomor .220/MK.02/2011tanggal 2 Mei 2011 (20.160 @ Rp 6.450/kg) Rp. 130.032.000,2. HPB Raskin ke13 Kec. Sanggalangi! Toraja UtaraYang disetor ke Rek Bulog ........ Rp. 32.256.000, +Rp. 97.776.000,Biaya pengangkutan Raskin ke13 (dari gudang bulogKe titik...Ke titik distribusi) 20.160 @Rp.133,/kg Rp. 2.681.280. 3. Nilai Raskin ke13 yang tidak diterima oleh RTSPM Kec.Sanggalangi, Toraja Utara .............

Menkeu jo. Pasal 11 Kep. DJPLN dimaksud, yang mengaturkemungkinan penundaan dan pembatalan pelaksanaan lelang dalam hal perkaraa quo;19. Bahwa sangatlah beralasan kekhawatiran Pemohon terhadap objek perkaraberalih atau berpindah tangan oleh karenanya Pemohon memohon agar MajelisHakim untuk membatalkan surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang BeritaAcara Eksekusi nomor 076/2013 Eks. Jo.

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, permohonan dariPemohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Pembatalanterhadap Eksekusi Lelang sesuai denga Pasal 9 dan 10 Kep Menkeu jo.

RambangNurdjaman) untuk menumbuhkan kembangkan usaha/bisnis tersebut, tapiternyata PERJANKA tidak dapat berkembang dan pengurus menderita kerugianratusan juta rupiah ;Bahwa untuk mengatasi kerugian tersebut pada RAT 1987 yang dilaksanakanpada pertengahan 1988 melantik Tergugat I dengan susunan organisasi sebagaimanatersebut dalam gugatan ;Bahwa berdasarkan perintah/kebijaksanaan Tergugat II dan I tersebut ditambahkebijaksanaan Pemerintah (Surat Menkeu No.1232/KMK 013/1989 tanggal 11Nopember 1989)

Manukan Wasana JA Surabaya,dalam pelaksanaannya ternyata :a Bahwa untuk mendapatkan limbah eks non aset PERJANKA tanpa lewatkantor lelang negara berdasarkan surat Menkeu No.1232 (KMK.013)1989 tanggal 11 Nopember 1989, masih diperlukan beberapa persyaratankhusus yaitu surat Menhub, surat Mentaben/ Dirjen Migas dan suratHal. 3 dari 40 hal. Put.

darat, dirjen perkeretaapian,dirjen perhubungan laut, dirjen perhubungan udara perihal tanggapan terhadap usulan program/kegiatan yang didanai denganstimulus fiskal bidang infrastruktur tahun 2009 sekretaris jenderalMOH IKSAN TATANG beserta lampiran berupa FC 6 (enam) lembarcontoh format rincian kegiatan bagian anggaran stimulus fiskaltahun anggaran 2009 departemen perhubungan ;1 (satu) bendel terdiri dari :asli 1 (satu) lembar disposisi biro perencanaan bagian programditerima tanggal 1232009 dan Menkeu

RI agenda nomor 093 ; asli 1 (satu) lembar disposisi biro perencanaan bagian programditerima tanggal 1232009 dari Menkeu RI agenda nomor 296 ; asli 1 (satu) lembar disposisi Departemen Perhubungan RepublikIndonesia surat diterima dari Menteri Keuangan Nomor surat SE 883/ MK 02 / 2009 tanggal 4 3 2009 diterima tanggal 532009 ; Asli 3 (tiga) lembar surat edaran nomor SE 883 / MK .02 / 2009tentang perubahan atas surat edaran nomor: 812 / MK 02 / 2009tentang tambahan belanja infrastruktur subsidi dan

dirjen perkeretaapian,dirjen perhubungan laut, dirjen perhubungan udara perihal tanggapan terhadap usulan program/kegiatan yang didanai denganstimulus fiskal bidang infrastruktur tahun 2009 sekretaris jenderalMOH IKSAN TATANG beserta lampiran berupa FC 6 (enam) lembarcontoh format rincian kegiatan bagian anggaran stimulus fiskaltahun anggaran 2009 departemen perhubungan ;88. 1 (satu) bendel terdiri dari : asli 1 (satu) lembar disposisi biro perencanaan bagian programditerima tanggal 1232009 dan Menkeu

RI agenda nomor 093 ; asli 1 (satu) lembar disposisi biro perencanaan bagian programditerima tanggal 1232009 dari Menkeu RI agenda nomor 296 ; asli 1 (satu) lembar disposisi departemen perhubungan republikHal. 35 dari 92 hal.

aspirasi daerah ;Bahwa Panggar DPR mempunyai kewenangan untuk menyetujuianggaran yang diusulkan pemerintah/departemen/lembaga aspirasidari Panggar ;Bahwa apabila bukan program stimulan yang berwenang adalahKomisi V ;Bahwa resminya pemerintah mengajukan stimulan tanggal 12Februari 2009 tetapi sudah di dahului oleh rapatrapat sebelumtanggal 12 Februari 2009 ;Bahwa besaran anggaran stimulan yang diajukan pemerintah Rp.10,2 trililyun dan yang disetujui akhirnya Rp. 12,2 triliyun sesuaiSurat Edaran Menkeu

Dari PP No. 16 Tahun 2000tersebut dijabarkan dalam SK Menkeu 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB di mana berbunyisebagai berikut :Pasal 1 : Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk Pembiayaan kegiatan operasional pemungutan PajakBumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat JenderalPajak dan Daerah.Pasal 2 : Imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunanantara Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah

RP).88.865.511.948, occ ee cence ee eeswonnnnn= Perbuatan Terdakwa dalam Pembagian Biaya Pemungutan PBB yanghanya berdasarkan SK No. 973/Kep.604Dipenda/2005 tanggal 12 September2005 dan habis digunakan untuk insentif bertujuan untuk menguntungkan dirisendiri berdasarkan buktibukti kuitansi di mana Terdakwa mendapatkanPembagian Biaya Pemungutan PBB Kabupaten Subang sebesar Rp.1.189.641.599, dan ini sudah sangat jelas bertentangan dengan : Bunyi SK Menkeu No.83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 di

Bunyi SK Menkeu 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 di dalam Pasal 1disebutkan : Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yangdigunakan untuk Pembiayaan kegiatan operasional Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah ;Pasal 2 KMK yang sarna menyebutkan bahwa : Imbangan pembagian biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antaraDirektorat jenderal Pajak dan Daerah didasarkan pada besar operasionalPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; Besarnya

No. 254 K/Pid.Sus/2010 Keputusan Menteri yang terakhirlah yang berlaku yaitu Keputusan Menkeu RINo. 83/KMK.04/2000.

AGUSMUHARAM, SE., bukan merupakan perbuatan melawan hukum.Bahwa dalam pertimbangan yang lain Majelis Hakim menilai bahwa SK BupatiSubang No 973/Kep604Dipenda/2005 tertanggal 12 September 2005 bertentangan dengan putusan Menkeu No 1007/KMK/04/1985, menimbang bahwadengan dibagikannya biaya pemungutan PBB yang meliputi 5 sektor kepadapihak lain atau yang diterima atau yang diterima oleh Terdakwa berdasarkan SKBupati No. 973/Kep604Dipenda/2005 tertanggal 12 September 2005, makatelah menunjukan bahwa

Menkeu Nomor 304/KMK01/2002, sebagaimana telah diubah dengan Kep. Menkeu. Nomor 450/KMK01/2002 mengklasifikasi lelang menjadi:a. Lelang Eksekusi yaitu: Penjualan di muka umum barang milik Tergugat (tereksekusi) yangdisita Pengadilan Negeri; Penjualan dilakukan Pengadilan Negeri melalui perantaraan KantorLelang;b.

tersebut hanya dipinjam pakai oleh YayasanLontara sebatas dipinjamkan untuk mendukung kegiatan Yayasan samastatusnya dengan tanah yang dipinjam pakai oleh Yayasan Kartika JayaWirabuana saat ini tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun juga tanpaadanya persetujuan Menkeu;c.

Gramik Motor) yang tidak dapatsepenuhnya dilakukan oleh Pihak yayasan Lontara Corps Hasanuddin tanpaizin terlebin dahulu oleh Menkeu R.I. dan Secara Internal Kodam harusmendapat persetujuan Panglima Kodam VII/WRB.Majelis Hakim Agung Yang MuliaPersidangan PK yang kami Muliakan.Adalah diakui secara hukum dan praktek peradilan bahwa tugas Hakimperdata untuk mencari dan mendapatkan kebenaran formil (formile waarheid)akan tetapi tidak ada larangan untuk mencari dan menemukan kebenaranhakiki (kebenaran

Putusan No.112/Pdt.G/2019/PN.Bgr.18.19.20.21.22.23.24.20%26.27.28.29;30.Sl.Foto copy Daftar Transaksi Harian SSBP tanggal 1122015 di Bank BRICabang Bogor, selanjutnya diberi tanda bukti T18;Foto copy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 11042016 diBank BRI Cabang Bogor Dewi Sartika, selanjutnya diberi tanda bukti T19;Foto copy Penerimaan Negara dari Menkeu RI tanggal 11042016,selanjutnya diberi tanda bukti T20;Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp224.437, (Dua ratus

dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh riburupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T21;Foto copy Bukti Pembuatan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) dari Menkeu tanggal 31 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T22;Foto copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajaktanggal 31032017 di Bank BRI Cabang Bogor Dewi Sartika, selanjutnyadiberi tanda bukti T23;Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp 224.438.000, (Dua ratus dua puluh empat juta empat

ratus tiga puluh delapanribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T24;Foto copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Buka Pajaktanggal 28032018 di Bank BRI Cabang Bogor Dewi Sartika, selanjutnyadiberi tanda bukti T25;Foto copy Bukti Pembuatan tagihan Penerimaan Negara Buka Pajak(PNBP) dari Menkeu RI tanggal 28032018, selanjutnya diberi tanda bukti T26;Foto copy Foto Bangunan/ruangan Karoeke, selanjutnya diberi tanda buktiT27;Foto copy Foto bangunan ATM Centre, selanjutnya diberi tanda bukti

Menkeu No. 450/KMK 01/2002 yang dimaksud KantorLelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL);2.7 Bahwa lelang eksekusi terhadap Objek Jaminan selanjutnyadilakukan oleh pejabat lelang yang telah diberikewenangan untuk melaksanakan penjualan barang secaralelang berdasarkan peraturan Perundang undangan' yangberlaku;Dengan demikian dalil Pembantah yang mengajukanBantahan/Verset terhadap Putusan Pengadilan Negeri DepokNo. 09/Pen.Pdt/Lelang Eks.HT/2009/PN Dpk tertanggal 10November 2009

Share Bank Exim, BTO, BBO) secara prinsip telahmenerima pola restrukturisasi kredit TG yang disepakati olehClub Lenders Committee (CLC) dalam /n Principle Agreement;Direksi Bank BNI telah melaporkan proses restrukturisasikredit tersebut ke Menneg BUMN, Menkeu dan BI, yangsecara prinsip dapat disetujui;Menkeu menunjuk Bank BNI sebagai koordinator untuk segeramelaksanakan restrukturisasi kredit dan melaporkan hasilnya;Commerz bank secara prinsip telah menyetujui polarestrukturisasi kredit cfm Langkahlangkah

yang harusdilaksanakan Bank BNI, dengan target waktu sampai denganDesember 1999;CLC dan BPPN telah sepakat akan melakukan restrukturisasikredit dengan skim D/E selama 5 tahun dengan opsidiperpanjang menjadi 10 tahun, apabila memperolehpersetujuan BI dan dijadwalkan dapat direalisasi pada akhir1999;Meskipun BI, Menkeu dan Menneg BUMN secara prinsipsetuju dengan pola restrukturisasi kredit, namun BI tetapmendebet rekening Bank BNI atas pelunasan fasilitaspreshipment atas nama Texmaco Group pada tanggal

,tanggal 24 Februari 2004 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 29/Pdt.Plw/2011/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Agustus 2004, yang intinyabahwa Termohon Peninjauan Kembali II (termasuk Menkeu RI dan PT PPA)telah dihukum untuk tidak mengalihkan atau menjual asetaset milikTexmaco Group.

Putusan Nomor 319/B/PK/PJK/201 7Hakim Pengadilan Pajak (koreksi merupakan PM yang tidak dapatdikreditkan atas perolehan BKP yang dimanfaatkan untukmemproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yang merupakanbarang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, terkait dengan Keputusan Menkeu Nomor:575/KMK.04/2000);Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo Sengketa Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak Februari2008 sebesar Rp947.355.962,00 yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak (koreksi merupakan Pajak Masukan (PM) yangtidak dapat dikreditkan atas perolehan BKP yang dimanfaatkan untukmemproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yang merupakan barangstrategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, terkaitdengan Keputusan Menkeu Nomor: 575/KMK

telah melakukanperbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaiberikut :Tuan Nur Halim dan Nyonya Mufarokhah (istri Tuan Nur Alim) ( incasu Tergugat Il ) adalah Debitur Tergugat yang telah mendapatkanfasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan hutang pokok pertama kalisebesarmengingat kredit macet Tergugat Il tersebut harus diselesaikan, makauntuk segera menyelesaikan piutang Negara macet tersebut sesuaidengan ketentuan UndangUndang No. 49/Prp/Tahun 1 960 besertaperaturan pelaksananya (SK Menkeu

PP No. 135 Tahun 2000 Jo.Keputusan Menkeu RI No. 563/KMK.04/2000.Bahwa jika PENGGUGAT mendalilkan seseorang in casu TERGUGAT Ilmelakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka selain harus mengkualifikasikansecara jelas mengenai perbuatan yang dimaksud, PENGGUGAT juga harusmembuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut benarbenar telahmemenuhi unsurunsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1865 KUHPerdata (vide Perbuatan Melawan Hukum,Pendekatan Kontemporer) Karangan Munir

penyitaan terhadap hartakekayaan wajib pajak/penanggung pajak untuk melunasi utang kewajiban pajakkepada Negara dan apabila utang pajak tidak juga diselesaikan maka tindakanselanjutnya yaitu isi rekening dapat disita oleh Pejabat Pajak untuk melunasiutang pajak wajib pajak.Pasal 17 (1) UU No. 19 Tahun 1997Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro,atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan denganpemblokiran terlebih dahuluPasal 2 (1) Keputusan Menkeu

Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai denganpenyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan;Pasal 3 (1) Keputusan Menkeu RI No. 563/KMK.04/2000Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan olehPejabat kepada Pimpinan Bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajaktersimpan disertai dengan salinan Surat Paksadan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan.8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a.

5.Taufik Bahaudin, SE
Tergugat:
1.Presiden RI Joko Widodo
2.Ketua KPU
3.Ketua Bawaslu
4.Ketua DPR RI
5.Ketua MPR RI
6.Mendikbudristek RI
7.Rektor Universitas Gadjah Mada
8.Ketua Pengadilan Negeri Surakarta
9.Mensesneg
10.Menkeu

Marcapada Sukses Indonesia (MSI) tersebutsehingga mendapat Skep :1) Kep Menkeu No. 33/WBC.11/2017 tanggal 25 Oktober 2017ditandatangani oleh an. Menkeu Kakanwil DJBC Jatiml ( MUHAMADPURWANTORO ) tentang Penetapan Lapangan di jalan raya TambakOso wilangun Nomor : 26 kelurahan Romokalisari Kec. BenowoSurabaya sebagai tempat penimbunan sementara atas nama PT.Marcapada Sukses Indonesia ;2) Kep Menkeu No. 34/WBC.11/2017 tanggal 25 Oktober 2017ditandatangani oleh an.

Menkeu Kakanwil DJBC Jawa Timur (MUHAMAD PURWANTORO ) tentang Penetapan Lapangan di jalanraya Tambak Oso wilangun Nomor : 26 Kelurahan Romokalisari Kec.Benowo Surabaya sebagai tempat kawasan Pabean atas nama PT.Marcapada Sukses Indonesia ;Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 3313/Pid.B/2019/PN SbyBahwa dalam penerbitan SKEP Kawasan Kepabeanan TempatPenimbunan Sementara ( TPS ) Lini 2 tidak ada peruntukan untuk kasNegara ataupun biayabiaya lainnya / gratis (tidak dipungut biaya apapun);Bahwa dalam penerbitan

Pst.10.11.12.13.Margin / Bagi Hasil sebesar +/Rp 39,5 Milyar dengan rinciansebagai berikut : Total Pemasukan / Total Pembayaran Rp 129,0 milyar Di () Total Pinjaman ; Total Draw Down Rp 89,5 milyar Kelebihan Bayar Untuk Margin / Bagi Hasil Rp 39,5 milyar e Bahwa sesuai dengan Pasal 224 HIR ( yang kedudukan stratahukumnya lebih tinggi dari Peraturan Menkeu) dimana EksekusiLelang harus dipenuhi syarat materiil yakni jumlah hutang yangharus dibayar telah menjadi past.

Total Pemasukan / Total Pembayaran Rp 129,0 milyar Di () Total Pinjaman ; Total Draw Down Rp 89,5 milyar Kelebihan Bayar Untuk Margin / Bagi Rp 39,5 milyar Hasil e Bahwa sesuai dengan Pasal 224 HIR ( yang kedudukan stratahukumnya lebih tinggi dari Peraturan Menkeu) dimana EksekusiLelang harus dipenuhi syarat materiil yakni jumlah hutang yangharus dibayar telah menjadi pasti.e Bahwa Fakta hukum ini diperkuat dengan adanya YurisprudensiMARI dalam putusannya No : 1520K/Pdt/1984 tanggal 17 Mei 1986yang

Bahwa sesuai dengan Pasal 224 HIR ( yang kedudukan stratahukumnya lebih tinggi dari Peraturan Menkeu) dimana EksekusiLelang harus dijpenuhi syarat matenil yakni jumlah hutang yang harusdibayar telah menjadi past.

Bahwa, sesuai dengan Pasal 224 HIR ( yang kedudukan stratahukumnya lebih tinggi dari Peraturan Menkeu) dimana EksekusiLelang harus dipenuhi syarat materiil yakni jumlah hutang yangharus dibayar telah menjadi pasti.14.2.

Menkeu) Tahun 1997 juga mengatur bahwabarang tidak diperkenankan diimpor diluar fasilitas karena barang tersebut harusdikenakan biaya impor dan harus memiliki izin, sekecil apapun barang itu dandefinisi dari barang yang akan diimpor haruslah barangbarang yang akan diekspor.Bahwa SAKSI menjelaskan bila didalam isi barang yang akan masuk ke KawasanBerikat terdapat barang keperluan pribadi harus dikategorikan ke dalam jenisdokumen BC20 karena merupakan importasi unum melalui kontainer, sedangkanbarang

Menkeu) Tahun 1997.Bahwa SAKSI menjelaskan dalam bila didalam isi barang yang akan masuk keKawasan Berikat terdapat barang keperluan pribadi harus dikategorikan ke dalamjenis dokumen BC20 karena merupakan importasi umum melalui kontainer,sedangkan barang yang dikategorikan ke dalam jenis dokumen BC23 adalahbarang proses produksi yang telah sesuai dengan padanan Kawasan Berikatdimana dalam dokumen BC23 tersebut terdapat informasi tentang nomorkontainer yang mengangkut barang dan bila barangbarang

Menkeu) Tahun 1997Keputusan Menteri Keuangan (Kep.Menkeu) Tahun 1997.Bahwa SAKSI menjelaskan siapa yang menandatangani dokumen BC23 seharusnyabertanggung jawab mengenai isi barang sehingga dalam hal ini Terdakwa yangbertanggung jawab mengenai dokumen BC23 tersebut karena terdapat barangyang tidak sesuai dengan skep, dimana seharusnya barang yang tidak sesuaitersebut tidak diperbolehkan tercantum dalam dokumen BC23 dan akibat hukumtidak dicantumkannya barang tersebut dalam dokumen BC23 adalah sanksipidana.Bahwa

., pelaksanaan dari PenghentianPerlindungan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 422/KMK.06/2003 tentangPenyelenggaraan Usaha Perasuransian Dan Perusahaan Reasuransi(selanjutnya disebut Keputusan Menkeu No. 422), yang dapat disimpulkanbahwa Penghentian Perlindungan harus diawali dari kehendak baik itu dariPenanggung ataupun Tertanggung, yang artinya kehendak tersebut haruslahterjadi sebelum adanya klaim dari pihak tertanggung atau sebelumtertanggung

Agoes Soegiarto, sebab adanya kehendakdalam Penghentian Pertanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat(1) Keputusan Menkeu No. 422 tidak datang dari pihak manapun dalamGugatan a quo, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1)Keputusan Menkeu No. 422 yang mengharuskan adanya kehendak. Olehkarenanya jelas dengan meninggalnya Alm. Agoes Soegiarto, maka kewajibanTergugat hanyalah membayar klaim dan tidak dapat melakukan penghentianperlindungan.23.

Pernyataan Tergugat dalam Surat Keputusan Penolakan Klaim yangberbunyi : ...Klaim meninggal dunia yang diajukan kepada kami tidak dapatdipenuhi, dikarenakan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menkeu No.422 untuk Penghentian Perlindungan tidak dapat dikenakan terhadap pengajuanklaim meninggalnya Alm.

Menkeu No.444/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentangOrganisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukaidan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yaitu :Seksi Pencegahan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukaninteliien, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturanperundangundangan Kepabeanan dan Cukai, penindakan danpenyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, pelayanan Kepabeananatas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang,pengawasan pembongkaran barang, penghitungan

MenKeu No : 39/KMK.03/2003tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selainkendaraan bermotor.5 (lima) lembar PIB, masingmasing bernomor: PIB No : 023656 tanggal 21 Juli 2003 untuk 100 MT dan MV. TienYen; PIB No : 029023 tanggal 31 Agustus 2003 untuk 400 MT dan MV.Hong Vuong; PIB No: 09325 tanggat 27 September 2003 untuk 200 MT dan MV.Hong Vuong; PIB No: 00081A tanggal 5 Agustus 2003 untuk 100 MT dan MV.

No.516/Pat/2017/PT SMGPenjual in casu Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungansebagaimana diatur dalam:Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 jo.No.450/KMK 01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimalyang ditetapkan Penjual untuk dicapai dalam suatu pelelangan ;Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskanyang menentukan nilai limit adalah Penjual ;Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskanPenjual menentukan nilai limit barang yang akan