tanggal 22 Juni 2012 adalah anak dari Pemohon (YayanShopiyan bin Naman) dan Pemohon II (Maria Humaeroh Fauziah binti AabFuadi).Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut di atas telah dinyatakansebagai anak dari Pemohon dan Pemohon II maka sesuai ketentuan Pasal103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapatdijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Karawang untuk menerbitkan akta kelahiran dari anakdimaksud, oleh karenanya secara ex oficio

peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio

menurut Majelis pergantian wali nikah dari ayahkandung kepada saudara kandung Pemohon Il, karena ayah kandung dankakek telah meninggal dunia dibolehkan, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan isbat nikah Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Kerja NasionalMahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial tahun 2010, demi tertibadministrasi maka majelis secara ex oficio

peraturan perundangan yang berlaku, akantetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admisirasi maka secara Ex Oficio

mutah sejumlah Rp.500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ), halinioun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama denganmenggunakan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islamsebagai dasar untuk menetapkan/mewajibkan Pemohon/Pembanding untukmemberikan mut'ah kepada Termohon/Terbanding ;Menimbang, bahwa apabila ketentuan kedua pasal tersebutdihubungkan dengan Pasal 41 ( c ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan yang memberi kewenangan kepada Majelis Hakimsecara ex oficio

talaknya terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan anak yang dimintaoleh penggugat sebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rpiah)setiap bulannya dan tergugat hanya menyanggupi Rp900.000, (sembilanratus ribu rupiah) setiap bulan akan dipertimbangkan sebagai berikut.Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak terbukti mempunyaipenghasilan lebih dari Rpo1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiapbulannya maka besaran biaya nafkah anak penggugat dan tergugat secaraex oficio

No. 692/G2016Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a dan c dan pasal149 huruf d, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai denganFirman Allah dalam Al Qur'an surat Albagarah ayat :Las rally Dei guS 5 Yedd5y rzlyall lesArtinya : "Kewajiban atas Bapak untuk memberi belanja dan pakaiankepada anakanaknya secara ma'ruf",Maka majelis hakim secara ex oficio dapat menghukum tergugatmemberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernamaAgwin Lutfiansyah sebagaimana bunyi diktum dalam amar

peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kKepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio

peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio

peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio

Oficio mewajibkanPemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : mutah yang disetarakandengan nafkah selama tahun sebesar . 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus riburupiah) sedang Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratusribu rupiah); Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun

RI Tahun 2007 halaman 47 menegaskanPermohoanan yang dilarang diantaranya adalah Permohonan menetapkan statuskepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak .status kepemilikan suatu benda di ajukan dalam bentuk gugatan ;Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Petitum Pemohon tersebut,maka secara implisit petitum Permohonan Pemohon tersebut merupakan bentukdari pernyataan suatu kepemilikan seseorang ;Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim dalam persidangan ini,secara ex oficio

Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa diantara dua orang saksi tersebut ternyata saksi keduatidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga secaramateril tidak memiliki nilai pembuktian oleh karena itu keterangannya harusdikesampingkan ;Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi yang memenuhi syaratsebagai saksi maka berlaku ketentuan Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukansaksi) dan oleh majelis hakim baru dianggap sebagai saksi awal oleh karena itu secaraex oficio

Majelis Hakimtidak mempertimbangkannya;Menimbang, demikian pula mengenai tuntutan nafkah iddah selama 3bulan sebesar RP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan olehPenggugat, Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat,mengingat sedikitnya gaji yang diterima akibat adanya kredit di Bank, maka sesuaiPasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban bekas suamimemberikan nafkah iddah kepada bekas istri selama masa iddah, untuk itu MajelisHakim secara ex oficio

Majauleng, Kabupatn Wajo, adalah untukkedua anaknya yang bernama Nizar Murtada dan Niza Aqilah Haura;Menimbang, bahwa demikian pula mengenai tuntutan mutah berupa 1buah gelang emas seberat 10 gram oleh Penggugat, Tergugat tidak bersediamenyerahkan kepada Penggugat rekonvensi, mengingat sedikitnya gaji yangditerima akibat adanya kredit di Bank, maka sesuai Pasal 158 huruf (b) KompilasiHukum Islam tentang kewajiban bekas suami memberikan mut'ah kepada bekasistri, untuk itu Majelis Hakim secara ex oficio

puluh ribu rupiah) perhari atau Rp 300.000,00 (tiga ratus riburupiah) perminggu.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi HukumIslam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas istri tersebut gabla dukhul.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a tersebut diatas dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon' sebagaimanadipertimbangkan di atas, maka secara ex oficio

Majelis patut menghukumPemohon untuk memberikan mutah kepada Termohon berupa uang tunalsejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi HukumIslam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b tersebut diatas dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon sebagaimanadipertimbangkan di atas, maka secara ex oficio

Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islamdan sesuai pula dengan yang tercantum dalam kitab Bidayatul Mujtahid II :ous Il Ube aie y pod lly UluArtinya : Hakim dapat menjatuhkan putusan cerai dengan alasan keresahanmenurut Imam Malik, apabila terbukti ;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam keadaan suci ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara Ex Oficio

dapat diperbaiki) tahanlahdengan cara yang baik (dan bila tidak bisadiperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebutdiatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalilPermohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawanhukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perceraian ini atasinisiatip Pemohon dan Termohon selanjutnya tidak datangdalam persidangan meski telah dipanggil secara patut, makasecara ex oficio

XXXX, Tempat Tanggal Lahir Surabaya 10102016;Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di wilayahKantor Urusan Agama Bubutan vide bukti P. 4 karena itu untuk tertibnyaadmistrasi maka secara Ex Oficio Majelis memerintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor UrusanKecamatan Bubutan, Kota Surabaya Kota Surabaya ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 (ayat 1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah

peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio

Oficio mewajibkanPemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama iddah sebesar 3bulan x Rp300.000, = Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribuMenimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1 dan 2) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor50 Tahun 2009, Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untukmengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap

XXXX, lahirdi Banyuwangi 25062005;Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di wilayahKantor Urusan Agama Bubutan vide bukti P. 3 karena itu untuk tertionyaadmistrasi maka secara Ex Oficio Majelis memerintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor UrusanKecamatan Bubutan, Kota Surabaya Kota Surabaya ;Menimbang, bahwaperkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 (ayat 1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah dirubah 2 (