Ditemukan 2512 data
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sutomo, Surabaya, dengan perhitungan menjadi sebagaiberikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan yang terutang PPN a 1. Ekspor Rp 0,00a.2. PPN nya dipungut sendiri Rp 0,00a.3. Penyerahan yang PPN dipungut pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan pengenaan PPN Rp 0,00a.6. Jumlah Rp 0,00b. Atas Penyerahan yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah seluruh penyerahan Rp 0,002 CE een PPN Kurang Bayara.
Putusan Nomor 1016/B/PK/Pjk/2018yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung Kembali menjadisebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan yang terutang PPN a 1. Ekspor Rp 0,00a.2.
147 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajaka quo karena substansi telah dilakukan uji bukti para pihak dihadapanMajelis Hakim Pajak maka diperoleh bukti bahwa dari Akun Uang MukaHalaman 6 dari 9 halaman.
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp 1 Dasar Pengenaan Pajaka
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 54.184.285.292a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.435.100.682a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut R 0PPN pa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 10.357.000.000a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6. Jumlah 5 67.976.385.974b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 5 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 5 67.976.385.9742. Perhitungan PPN Kurang Bayara.
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor R 54.184.285.29p 2a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.435.100.682a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut R 0PPN pa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 87 .00005a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a6 Jumlah R 67.976 .385.97p 4b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan i O88 00812. Perhitungan PPN Kurang Bayara.
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1202/B/PK/Pjk/2019Penghasilan yang harus dibayar adalah seperti berikut : 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:a.1 Ekspor Rp 0a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 6.578.453.334a.3 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut Rp 0PPNa.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 9.013.088.532a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0a.6.Jumlah Rp 15.591.541.866b.
demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.538.992.802,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
154 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yangterutang PPNEkspor Rp 7.270.681.073,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri Rp37.025.115.945,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.883.136.426,00b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidakterutang PPN Rp 0,00c. jumlah seluruh penyerahan Rp46.178.933.444 002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendiri Rp 3.702.511.595,00b. Dikurangi: Rp 3.301.182.822,00Halaman 3 dari 10 halaman.
Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yangterutang PPNEkspor Rp 7.270.681.073,00Penyerahan yang PPNnyaharusdipungut sendiri Rp37.025.115.945,00Penyerahan yang PPNnya tidak Rpdipungut 1.883.136.426,00b. atas penyerahan barang dan jasa yangtidak terutang PPN Rp 0,00c. jumlah seluruh penyerahan Rp46.178.933.444 00Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1163/B/PK/Pjk/20202. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri Rp 3.702.511.595,00b.
132 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 104.145.721c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (104.145.721)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a.
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (atb)2. Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 104.145.721c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (104.145.721)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a.
143 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
TB Simatupang No. 41, RagunanPasar Minggu, Jakarta, sehinggaJumlah yang masih harus/(lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: 1Dasar Pengenaan Pajaka.
demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung Kembali menjadisebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka
170 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor Rp a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 18.314.214.817a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh PemungutPPN Rp 6.577.273a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutangPPN Rp c Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b) Rp 18.320.792.0902.
Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 18.314.214.817a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 6.577.273 a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b) 18.320.792.090 2.
179 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jenderal Pajak Nomor KEP00027/KEB/WPJ.26/2017tanggal 11 Desember 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2015 Nomor 00017/207/15/115/16 tanggal 27 Desember2016, atas nama: PT Wipolimex Raya, NPWP 01.630.825.6115.000,beralamat di Jalan Prof HM Yamin SH LK II Nomor 62, Kota Kisaran TimurKabupaten Asahan, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang masih harus dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Putusan Nomor 2351/B/PK/Pjk/2020Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp16.139.030,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 57.382.275.580,00b.
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 29.814.175.113,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.107.456.967.957,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 125.917.881.831 ,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.171.012.500,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.264.360.037.401,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 110.573.479.909,00b.
Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 29.814.175.113,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.107.456.967.957,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 125.917.881.831,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.171.012.500,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.264.360.037.401,00. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 110.573.479.909,00b.
27 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3694/WPJ.11/2015 tanggal 3 November 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00009/507/13/631/14 tanggal 28 Agustus 2014Masa Pajak Februari 2013, sehingga perhitungan Pajak yang terutangmenjadi sebagai berikut: JumlahNo URAIAN(Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspora.2.
Sutomo, Surabaya, dengan perhitunganmenjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 0a.2. PPN nya yang dipungut sendiri Rp 5a.3. Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut PPN Rp 0a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp 5a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp aa.6. Jumlah RP 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp :2 Perhitungan PPN Kurang Bayar :a.
160 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barangdan Jasa yang terutangPPNa.1. Ekspor 0 85.282.028.966 85.282.028.966b. Atas Penyerahan Barangdan Jasa yang tidak 85 .282.028.966 0 (85.282.028.966)terutang PPNc. Jumlah SeluruhPenyerahan 85 .282.028.966 85.282.028.966 0(a.6+b)2. Perhitungan PPN KurangBayarb.2 Pajak Masukan yangdapat diperhitungkan 0 3.167.836.997 3.167.836.997 Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3005/B/PK/Pjk/2020 e.
terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00222/KEB/WPJ.04/2017tanggal 20 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013 Nomor 00156/507/13/067/16, tanggal 29 Agustus 2016, beralamat diGedung Menara Prima Lantai 21 Unit F,,J, Jalan Dr Ide Anak Agung GdeAgung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan, danmenetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: No uaa Jumlah(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka
227 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2020Bahwa perhitungan PPN untuk Masa Pajak Juli 2013 menurut kamimemiliki perincian sebagai berikut : NoJumlahUraian(Rp) Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN: c. Jumlah seluruh penyerahan (atb)Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib.
Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN: c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b) 2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b.
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 353/B/PK/Pjk/2021 Jumlah Rupiah MenurutNes Uralan Pemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajaka.
Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1Ekspor 38.154.784.856 00a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 247.988.313.397 ,00a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 141.197.912.481 ,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a6 Jumlah 427.341.010.734,002 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 24.798.831.339,00b.
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 355/B/PK/Pjk/2021 Jumlah Rupiah MenurutNo, Gish Pemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajaka.
Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1Ekspor 66.984.142.499,00a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 426.087.423.547 ,00a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 124.173.311.897,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah 617.244.877.943 ,002 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 42.608.742.354,00b.
218 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jenderal Pajak Nomor KEP903/WPJ.19/2015 tanggal 12 Mei 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00244/207/12/051/14tanggal 5 Desember 2014 Masa Pajak Maret 2012, atas nama PTPerkebunan Nusantara III, NPWP 01.061.127.5051.000, beralamat di JalanSei Batanghari, Nomor 2, Medan 20122, Kotak Pos 91, Sumatera Utara,sehingga PPN yang terutang Masa Pajak Maret 2012 dihitung kemballimenjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka
demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp61.278.022,00, dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka
123 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 326/B/PK/Pjk/2020Bahwa perhitungan PPN untuk Masa Pajak November 2013 menurut kamimemiliki perincian sebagai berikut: No UraianJumlah(Rp) 1Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN: c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b) Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b.
Putusan Nomor 326/B/PK/Pjk/2020 No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 43.549.427.358c.
62 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasayang terutang PPNa.1. Ekspor Rp = 1.112.763.664,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus Rp 0,00dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya Rp 0,00dipungut oleh pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak Rp 0,00dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari Rp 0,00Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 2140/B/PK/Pjk/2019pengenaan PPNa.6.
Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasayang terutang PPN a.1. Ekspor Rp = 1.112.763.664,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus Rp 0,00dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya Rp 0,00dipungut oleh pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak Rp 0,00dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari Rp 0,00pengenaan PPNa.6. Jumlah Rp =: 1.112.763.664,00b. atas penyerahan barang dan jasa Rp 0,00yang tidak terutang PPNc. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.112.763.664,002.
160 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 54.573.838.756c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (54.573.838.756)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a.
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)2. Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 54.573.838.756c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (54.573.838.756)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a.
144 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 22 Rp 5.707.192.000,00c. Dibayar sendiri: PPh Pasal 25 Rp 2.974.191.432,00d. Diperhitungkan: SKPPKP Rp 0,00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 8.681.383.432,007. Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 101.804.707,008. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP Rp 36.649.694,009.
Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 22 Rp 5.707.192.000,00c. Dibayar sendin: PPh Pasal 25 Rp 2.974.1971.432,00d. Diperhitungkan: SKPPKP Rp 0,00. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 6.661.353.432 00T. Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 101.804 .707,008. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP Rp 36.649.694 009.