No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.mengingkari anak dalam kandungan anak yang sudah lahir dari istrinya,sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut;7) Atas tuduhan lian tersebut Pemohon bersedua mengangkat sumoahdihadapan persidangan Pengadilan Agama sesuai Pasal 127 KHI;4.

beralasan menurut hukum, sehinggapatut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada PaniteraPengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapanikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediamanPemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohondan Termohon menikah;Menimbang, bahwa terkait dengan pengingkaran

Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapatditerima;Maka pengingkaran Pemohon terhadap seorang anak yang bernama WulanAlbuani atau Wulan Amoi adalah pengingkaran yang kedaluwarsa atau lampauwaktu, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, atau kalauPemohon masih ingin mengingkari anak tersebut sebagai anak kandungnya,maka Pemohon dapat menempuh metode lain berupa metode tes DNA;Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan tidak diterimapengingkaran Pemohon terhadap

Danjika dikemudian hari terdapat pengingkaran atas perjanjian ini makaPara pihak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secarakekeluargaan namun jika tidak di capai kata mufakat maka akan ditempuh jalur hokum untuk penyelesaiannya baik secara pidanamaupun perdata.Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan di sepakati oleh para pihaksebagai acuan dalam pembagian harta Bersama serta pemisahanharta bawaan.

bahwa dengan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putuskarena perceraian maka berkaitan dengan anakanak yang dilahirkan selama perkawinantesebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada seorang ibu maupun ayahmempunyai hak yang sama untuk mengasuh dan mendidik anaknya yang berlaku bagi siapapun (tidak ada pertimbangan perbedaan agama, ras, suku maupun lainnya yang sering kalidijadikan momok untuk membedakan hak asasi seseorang dengan yang lainnya)pengingkaran

terhadap hak tersebut berarti pengingkaran martabat kemanusian(sebagaimana dalam Penjelasan Umum UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)dan sebagai akibat dari perceraian tersebut dengan mendasarkan pada Yurisprudensi No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwaibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anakanak yang masih kecil karenakepentingan anak yang menjadi kriteri'um kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidakwajar untuk memeliharaanaknYa

prajurit yang masih dalam ikatandinas wajib, dalam usia yang masih muda tenaganyasangat dibutuhkan untuk mendukung tugas pokok INIkhususnya tugas pokok Kesatuan Yonif 711/ Rks Palusehingga pengabdian Terdakwa sejak dilantikmenjadi prajurit TNI sampai dia melakukan desersibelum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan Negarauntuk mendidik Terdakwa menjadi prajurit NI, selainhal tersebut di atas bahwa perbuatan desersi dilingkungan TNI merupakan perbuatan tercela karenaperbuatan tersebut merupakan pengingkaran

Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit remaja yangbertugas di (pasukan) Yonif 712/ WT Manado telahmelakukan perbuatan menjauhkan diri dari kewajibandinasnya merupakan pengingkaran' terhadap SumpahPrajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagimempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.2.

melangsungkan pernikahan, akan tetapi para saksimengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il, keteranganmana harus dikesampingkan, karena tidak didasarkan pada pengetahuanlangsung, sebab untuk mengetahui siapa yang bertindak jadi wali nikah, saksinikah dalam suatu peristiwa nikah, seseorang harus ada di tempat pelaksanaanakad nikah tersebut;Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi tersebut diatas telahdikesampingkan, akan tetapi Pengadilan berpendapat, bahwa dengan tidakadanya pengingkaran

Bahwa Pihak Pertama berjanji untuk setia menjaga danmelaksanakan tugas sebagaimana seorang isteri yang mengabdi lahirdan batin kepada suami;Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat perjanjian ini tidakdapat ditarik kembali, perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, danuntuk menghindari terjadinya pengingkaran atau tidak dilaksanakannyasebagian atau keseluruhan isi perjanjian maka kedua belah pihakberjanji mentaati semua isi kesepakatan ini;Hal. 4 dari 7 Put. Nomor 0433/Pdt.G/2018/PA.Trk6.

AgamaKarawang memberikan penetapannya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah halinwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yangmerupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam wewenang PengadilanAgama Karawang untuk mengadilinya;Menimbang bahwa yang menjadi alasan atau dalil gugatan Penggugatsoal pengingkaran

Hal itu berarti pengingkaran hakazas due procees of law yang berdampak terhadap pengingkaran hakPenggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi untuk mendapatkan prosesPeradilan yang prosesuil, adil dan tidak memihak;b. 2. Bahwa judex fact telah keliru dalam Pertimbangan Hukumnya yangmenyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu sebab gugatan Penggugatternyata bukan fiktif;c. 3.

Doktrin Hukum M.Yahya Harahap dalam BukunyaHukum Acara Perdata, cetakan ke 13, Penerbit Sinar Grafika,halaman 454 menyatakan Perbedaan prinsip antara Wanprestasidengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber hukumnyaadalah kalau Wanprestasi bersumber dari Perjanjian sedangkanPerbuatan Melawan Hukum bersumber dari Perbuatanorang.Sehingga Pengingkaran terhadap Perjanjian merupakantindakan Wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum M.Yahya Harahap dalambukunya Hukum

Acara Perdata cetakan ke 13,Penerbit SinarGrafika halaman 455, Menjelaskan Bahwa tidak dibenarkanmencampur adukan Wanprestasi dengan Perbuatan MelawanHukum didalam Gugatan;Bahwa dalam Gugatan Penggugat (poin 4) halaman 3 yangmenyatakan Tergugat , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, TergugatVil, dan Tergugat VIIl telah melakukan Pengingkaran(Wanprestasi) Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah danBangunan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat VII, dan Tergugat

Bahwa dalam Gugatan Terbanding Penggugat (poin 4) halaman 3yang menyatakan Para Pembanding Tergugat , Il, Ill, IV, VII, dan VIIItelah melakukan Pengingkaran Terhadap Perjanjian Pengikatan JualBeli Tanah dan Bangunan antara Terbanding / Penggugat dan ParaPembanding Tergugat I, Il, Ill, IV, VII, dan Villadalah Perbuatan MelawanHukum adalah salah besar, karena berdasarkan Doktrin Hukum M.YahyaHarahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, cetakan ke 13, PenerbitSinar Grafika, halaman 454 menyatakan Perbedaan

prinsip antaraWanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari Sumberhukumnya adalah kalau Wanprestasi bersumber dari Perjanjiansedangkan Perbuatan Melawan Hukum bersumber dari Perbuatanorang.Sehingga Pengingkaran terhadap Perjanjian merupakantindakan Wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum;3.

Bahwa dalam Gugatan Terbanding / Penggugat (poin 4) halaman 3yang menyatakan Para Pembanding Tergugat , Il, Ill, IV, VII, dan VIIItelah melakukan Pengingkaran (Wanprestasi) Terhadap PerjanjianPengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan antara Terbanding / Penggugatdan Para Pembanding Tergugat , Il, Ill, IV, VII, dan VIII didalam GugatanPerbuatan Melawan Hukum adalah MerupakantindakanMencampurkan adukan Wanprestasi dengan PerbuatanMelawan Hukum didalam Gugatan Terbanding / Penggugat;Putusan.No.120/Pdt

putusan nomor 1498/pdt.g/2013/pa.mjl.PUTUSANNomor 1498/Pdt.G/2013/PA.Mjlx25) oz) alll pawsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalamperkara pengingkaran/penyangkalan anak antara:R bin L, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal diKABUPATEN MAJALENGKA, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;Dalam perkara ini telah memberikan

NarkotikaGolongan ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsurunsur hukumdalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim terlebihdahulu akan mengambil sikap dan pendirian mengenai penyangkalan Terdakwaterhadap keterangan saksi Adi Ismail dan saksi Miftahul Huda yang pada pokoknyaterdakwa menyangkal sebagai pemilik 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yangditemukan dibelakang pintu kamar terdakwa, sebagaimana dalam dakwaanPenuntut Umum sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai pengingkaran

Dan alat bukti yangdimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 184 KUHAPyaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;Menimbang, bahwa didalam KUHAP tidak jelas apa yang dimaksuddengan keterangan terdakwa, apakah penyangkalan atau pengingkaran dariterdakwa termasuk keterangan terdakwa atau bukan, dalam hal ini dalam pasal189 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yangtelah terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang

ia lakukan atau yang iaketahui sendiri atau alami sendiri, menurut PAF Lamintang yang dimaksud denganketerangan terdakwa atau verklaring vaan verdachte adalah setiap keteranganyang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuansepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maupun hanyaberisi penyangkalan atau pengakuan beberapa perbuatan atau beberapa keadaanyang tertentu saja, begitu juga dalam praktek peradilan telah terdapat persamaanpendapat bahwa pengingkaran

dan ternyata tidak didukung denganbuktibukti yang kuat , maka belum ada kejelasan tentang status anak tersebut,lagi pula Penggugat maupun Tergugat belum melakukan suatu tes apapuntermasuk tes DNA atas janin tersebut, sehingga apabila Penggugat hamilsampai melahirkan , maka kejelasan status anak yang diingkari oleh Tergugatjuga belum dapat dipastikan;Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut juga berdasarkanYurisprudensi Nomor: 449 K/AG/2008 tanggal 31 Januari 2009 yangmenyatakan bahwa masalah pengingkaran

anak harus diselesaikan sendiri,karena hal tersebut untuk kepentingan kejelasan status anak, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat gugatan pengingkaran anak yang diajukan olehPenggugat yang tidak diajukan tersendiri tidak dapat dibenarkan;Putusan, Nomor 1323/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 24 dari 27 Hal.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan hadlonah yang terkaitdengan pengingkaran anak yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakantidak

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakanperbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap SumpahPrajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati dirisebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi inginmengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demiketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupanorganisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum yang cepat dan tegas agar

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnyamerupa kan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Margaserta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI danpada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengankedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan sertakepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatanyang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dantegas agar tidak mempengaruhi kehidupan

Nomor 231 PK/Pdt/2016Halaman 16 alinea 3:Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi)salah menerapkan tentang tatacara beracara dalamperkara perdata karena tidak memperhatikan ketentuanPasal 290 RBg, Pasal 1866 dan atau 1877 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Halaman 16 alinea 4:"Bahwa tidak cukup dengan pengingkaran suatu tandatangan oleh pembuatnya, Majelis Hakim langsung sertamerta menyimpulkan tanda tangan tersebut palsu atau tidakbenar, melainkan bila tidak ada dukungan bukti lain tentangkepalsuan

Nomor 231 PK/Pdt/2016pertimbangan hukum terhadap memori kasasi yang identik,sama dan sebangun tersebut, antara lain dalam Putusannyahalaman 16 alinea 3, 4 dan 5, yaitu:Halaman 16 alinea 3:Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi)salah menerapkan tentang "tatacara beracara dalamperkara perdata" karena tidak memperhatikan ketentuanPasal 290 RBg, Pasal 1866 dan atau 1877 Kitab UndangUndang Hukum PerdataHalaman 16 alinea 4:Bahwa tidak cukup dengan pengingkaran suatu tandatangan oleh pembuatnya

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi)salah menerapkan tentang "tatacara beracara dalamperkara perdata" karena tidak memperhatikan ketentuanPasal 290 RBg, Pasal 1866 dan atau 1877 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Bahwa "tidak cukup" dengan pengingkaran suatu tandatangan oleh pembuatnya, Majelis Hakim langsung sertamerta menyimpulkan tanda tangan tersebut palsu atau tidakbenar, melainkan bila tidak ada dukungan bukti lain tentangkepalsuan itu, harus ada Putusan Hakim dalam perkarapidana

bersamanya dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugatmengakui dan membenarkan adanya tabungan sebagaimana didalilkanPenggugat dan buku tabungan atas nama Penggugat tersebut berada ditangannya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui danmembenarkan dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.21.sebagaimana tersebut di atas, dan diakui pula bahwa Tergugatlah yangmemegang buku tabungan atas nama Penggugat tersebut, dan pengakuanTergugat tersebut adalah pengakuan murni tanpa ada unsur pengingkaran

MH sebagai jaminan pinjaman(utang) yang digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup Tergugat besertaanakanak sejak terjadinya pisah tempat tinggal dengan Penggugat hinggajatuhnya putusan cerai olen Pengadilan Agama Sungai Raya;Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas kebenaran daililPenggugat mengenai obyek sengketa 4.5.,4.6. dan 4.7. tersebut adalahtermasuk pengakuan murni yakni pengakuan secara bulat tanpa disertaidengan pengingkaran atau penyangkalan terhadap dalil gugatan penggugat,sehingga dengan

MH sebagai jaminan pinjaman (utang), tidaklahmengandung unsur pengingkaran dan atau penyangkalan yang mempengaruhinilai pengakuan Tergugat, apalagi Tergugat pun tidak berusaha membuktikantentang kebenaran dari penjelasan yang menyertai pengakuannya itu;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakulkebenarannya oleh Tergugat serta dikuatkan dan diperjelas dengan hasilpemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2020 olehPengadilan Agama Sungai Raya, yang juga tidak disangkal

kebenaran dalil gugatanPenggugat mengenai obyek sengketa 4.16 tersebut adalah termasukpengakuan murni, yakni pengakuan secara bulat tanpa disertai pengingkaranatau penyangkalan terhadap kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehinggadengan demikian Penggugat harus dibebaskan dari beban pembuktian;Menimbang, bahwa mengenai tambahan penjelasan yang menyertalpengakuan Tergugat bahwa obyek sengketa 4.16. tersebut dipergunakan olehanaknya yang bernama HF untuk keperluan seharihari tidaklahn mengandungunsur pengingkaran

Rp 51.367, (lima puluh satu ribu tigaratus enam puluh tujuh rupiah );Menimbang, bahwa menyertai pengakuannya itu, Tergugat menunjukbukti P.18 yang diajukannya bersama buktibukti lainnya dalam konvensi,berupa fotokopi Buku Tabungan Britama yang terdaftar di BRI Unit Rasau Jaya,fotokopi mana telah dinachtzegelen / bermeterai cukup serta telah dicocokkandan ternyata sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuanmurni, yakni pengakuan secara bulat tanpa disertai pengingkaran

terdakwamenyangkal memiliki narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah kontrakanTerdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, telah menyerahkan narkotika jenisHalaman 22 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Bonsabu kepada saksi IDRIS alias ELI, membeli sabusabu bersama saksi ANDINIRWANSYAH di Samarinda, Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi ANDINIRWANSYAH untuk menjual narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak pernahmemakai sabusabu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaiberikut :Menimbang, bahwa mengenai pengingkaran

Dan alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimanadisebutkan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi,keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;Menimbang, bahwa didalam KUHAP tidak jelas apa yang dimaksuddengan keterangan terdakwa, apakah penyangkalan atau pengingkaran dariterdakwa termasuk keterangan terdakwa atau bukan, dalam hal ini dalam pasal189 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yangtelah terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang

ia lakukan atau yangia ketahui sendiri atau alami sendiri, menurut PAF Lamintang yang dimaksuddengan keterangan terdakwa atau verklaring vaan verdachte adalah setiapketerangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisipengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa,maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan beberapa perbuatan ataubeberapa keadaan yang tertentu saja, begitu juga dalam praktek peradilan telahterdapat persamaan pendapat bahwa pengingkaran

terdakwa atas keterangansaksi dan pengingkaran terdakwa atas perobuatan yang didakwakan kepadanyadipersidangan adalah merupakan keterangan terdakwa ;Menimbang, bahwa penyangkalan terdakwa yang menyatakan bahwaketerangan saksi MIFTACHUL WHUDA, saksi ADI ISMAIL, saksi ANDINIRWANSYAH dan saksi IDRIS alias ELI di persidangan tersebut tidak benar,Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Bonmenurut Majelis Hakim tidak berdasar dan beralasan hukum karena terdakwatidak pernah mengajukan alat

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri darikewajiban dinasnya merupa kan pengingkaran terhadapSumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidaklagi mempunyai jati diri sebagai prajurit NI danpada hakekatnya Terdakwa tidak lagi inginmengikatkan diri dengan kedinasan militer, olehkarenanya demi ketertiban dan penegakkan sertakepastian hukum dalam kehidupan organisasi militermaka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidakmempengaruhi kehidupan disiplin

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri darikewajiban dinasnya merupa kan pengingkaran terhadapSumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidakLagi......lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit NI danpada hakekatnya Terdakwa tidak lagi inginmengikatkan diri dengan kedinasan militer, olehkarenanya demi ketertiban dan penegakkan = sertakepastian hukum dalam kehidupan organisasi militermaka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidakmempengaruhi kehidupan

Akan tetapi ribut demi keributan selaluterjadi bahkan halhal sangat sepele pun diributkan oleh Termohon;Bahwa perselisinanperselisinan karena halhal yang sepele serta sikaptidak menghargai suami merupakan bentuk pengingkaran terhadap normadan aturan hukum perkawinan sebagaimana tertuang dalam UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi HukumIslam (KHD),Pasal 1 UUP berbuny!

Tgrs.12.13.14.15.sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatandabagi kaum yang berfikir.Bahwa bentuk pengingkaran yang nyatanyata telah dilakukan olehTermohon memaksa Pemohon untuk mengambil sikap tegas dan jelas yangpuncaknya pada tanggal 28 Juli 2018 antara Pemohon dan Termohonsudah sepakat untuk bercerai dan Pemohon telah mengucapkan talak dihadapan Termohon yang dihadiri seorang saksi lakilaki.

1 Tahun 1974 Pasal 44ayat (1) dan (2) telah menentukan sebagai berikut :(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan olehistrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dananak itu akibat daripada perzinaan tersebut ;(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak ataspermintaan pihak yang berkepentingan ;Menimbang, bahwa akan tetapi UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak mengaturcaracara pengingkaran

/penyangkalan dimaksud ;Menimbang, bahwa ternyata Kompilasi Hukum Islam mengatur perihaltata cara penyangkalan/pengingkaran dimaksud.

membuatnya".Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, PiagamPerjanjian Antara Kraton Yogyakarta dengan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas namaPemerintah Indonesia Republik merupakan ketentuan yangharus dihormati dan disamakan dengan Undang Undang.Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan Majelis HakimJudex Factie yang mengaitkan dengan perjanjian tersebut,maka pertimbangan hukum yang diambil benar benarbertentangan dengan peraturan perundang undangan yangberlaku.Bahwa dengan fakta pengingkaran

atau karena sebablain lain" pasal 4 huruf c berbunyi : "Apabila PihakKedua belum melaksanakan kewajibannya itu) dalam waktu 3(tiga) bulan setelah berakhirnya atau dihentikannya HakGuna Bangunan, maka Pihak Pertama berhak penuh dan luasuntuk membongkar dan memindahkan semua bangunan itu yangpembongkaran dan pemindahan itu biayanya tetap harusdipikul dan dibayar sepenuhnya oleh Pihak Kedua".Bahwa kekeliruan dalam penafsiran dan penerapan hukumoleh Majelis Hakim Judex Factie tersebut merupakanbentuk pengingkaran

nilai nilai keadilan, sehingga haltersebut menimbulkan rasa ketidakadilan bagi PemohonKasasi dan juga akan berdampak pada pengingkaran nilainilai keadilan di Yogyakarta pada khususnya~ dankepastian hukum nasional pada umumnya ;2.