Obat bebas terbatasdapat dijual/didistribusikan oleh pedagang besar farmasi, apotek dantoko obat berijin, sedangkan obat keras, narkotika dan psikotropikahanya boleh dijual / didistribusikan oleh pedagang besar farmasi danapotek ;Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin untuk Perdagangan BesarFarmasi (PBF), Apotek dan Toko Obat Berijin (TOB) adalah PedagangBesar Farmasi jjinnya dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI,sedangkan Apotek dan TOB ijinnya dikeluarkan oleh Perijinan TerpaduSatu Pintu (PTSP)

Tabobat berijin, sedangkan obat keras, narkotika dan psikotropika hanya bolehdijual / didistribusikan oleh pedagang besar farmasi dan apotek ; Bahwa yang berwenang mengeluarkan jjin untuk Perdagangan BesarFarmasi (PBF), Apotek dan Toko Obat Berijin (TOB) adalah PedagangBesar Farmasi ijinnya dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI, sedangkanApotek dan TOB ijinnya dikeluarkan oleh Perijinan Terpadu Satu Pintu(PTSP) berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ; Bahwa syarat yang harus

Obat bebas terbatasdapat dijual/didistribusikan oleh pedagang besar farmasi, apotek dan tookobat berijin, sedangkan obat keras, narkotika dan psikotika hanya bolehdijual / didistribusikan oleh pedagang besar farmasi dan apotek ; Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin untuk Perdagangan BesarFarmasi (PBF), Apotek dan Toko Obat Berijin (TOB) adalah Pedagang BesarFarmasi ijinnya dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI, sedangkan Apotekdan TOB jjinnya dikeluarkan oleh Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Bahwa faktanya setelah dilakukan pengecekan Register SPDP diKejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengecekan padaWebsite Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Di PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggaraterkait dengan SPDP atas nama Pemohon ternyata sampaidengan hari Permohonan Praperadilan ini kami ajukan diPengadilan Negeri Kendari TIDAK PERNAH ADA SPDP ATASNAMA TERSANGKA GUNARMIN, SE;Bahwa SPDP terhadap PEMOHON TELAH DIKEMBALIKANDAN DICORET DARI REGISTER PERKARA DI KEJAKSAANSULAWESI

Bahwa setelah Termohon menangkap dan menahan Pemohon,Penasehat Hukum Pemohon dan Keluarga melakukanpengecekan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, apakah adaSPDP baru yang dikirim oleh Termohon, namun sampai pada saatPermohonan ini didaftar di Pengadilan Negeri Kendari pada hariini Senin tanggal 1 Maret 2021, SPDP tersebut tidak ada terdaftardi Kejaksaan Tinggi Sultra baik secara buku register maupunWebsite Resmi Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mengenai

Saksi Alan Wahyu Saputra, memberikan kesaksian dibawah sumpah di depanpersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan kenalsebagai tetangga.Bahwa, saksi pernah datang ke Kejaksaan Tinggi menemani anak dariPemohon;Bahwa, tujuan saksi bersama anak Pemohon adalah untuk menujuPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi SulawesiTenggara guna melakukan cek penetapan tersangka a.n.

Terhadap belumterdaftarnya dalam daftar pencarian perkara, sesuai dengan bukti P.11 berupadaftar rekap SPDP dan keterangan saksi Allan Wahyu Saputra yang melihatdilayar monitor PTSP Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, SPDP Pemohonbelum terinput, hakim berpendapat masalah tersebut adalah administrasipencatatan masuk SPDP dalam PTSP Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara,sehingga tidak menutup keabsahan SPDP yang telah di perbaiki oleh Termohon.Menimbang, bahwa dengan demikian pentepan tersangka oleh Termohonadalah

Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUPOl) Nomor02.19.04.7198.0154 tanggal 21 Oktober 2019 yang diterbitkan KepalaDinas Penanaman Modal PTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara.2.

Surat Izin Penangkapan lkan Operasi Tunggal (SIPIOT) Nomor26.20.7198.5223.00174 yang diterbitkan Kepala Dinas PenanamanModal PTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan masa berlakutanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 dengandaerah penangkapan laut Maluku, laut Sulawesi, Teluk Tomini danperairan sebelah utara Halmahera.3. Alat tangkap ikan hand line sebanyak 10 (Sepuluh) unit dan alat bantupenangkapan pakura (katinting) sebanyak 10 (Sepuluh) unit.4.

NAFIRI 03 sebanyak + 750 kg yangditempatkan di dalam palkah kapal Km NAFIRI 03.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Izin Penangkapan Ikan OperasiTunggal (SIPIOT) Nomor 26.20.7198.5223.00174 yang diterbitkan KepalaDinas Penanaman Modal PTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara denganHalaman 4 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Ttemasa berlaku tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021ditemukan ketidak sesuaian dokumen SIPI OT dengan fishing ground(daerah penangkapan) yaitu pada

NAFIRI 03 ditemukanbahwa Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPIOT) KM NAFIRI03 yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Daerah ProvinsiSulawesi Utara dimana wilayah penangkapan ikan KM NAFIRI 03 hanya diwilayah laut Maluku, laut Sulawesi, Teluk Tomini dan perairan sebelah utaraHalmahera sehingga dengan KM NAFIRI 03 telah memasuki danmelakukan penangkapan ikan di perairan sekitar Batang Dua Kota TernateProvinsi Maluku Utara, dan perairan sekitar Patani Kabupaten HalmaheraTengah

Cipayung Jakarta Timurtidak memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin UsahaPerdangangan (SIUP), dan tidak terdaftar didalam registrasi perizinan berdasarkansurat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit PelaksanaPelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimanaditerangkan dalam surat Nomor :1483/1.824.271 tanggal 24 April 2018 yangditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP

Kota Administrasi Jakarta Timursebagaimana diterangkan dalam surat Nomor :1483/1.824.271 tanggal 24April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP KotaAdministratif Jakarta Timur ; Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 saksiZahra Zulaikha Lubisbersamasama dengan saksi Andi Samsul Hadi mendatangi rumahHal. 21 dari 38 Halaman. Put. No. 1146/Pid.B/2018/PN. Jkt.

Kota Administrasi Jakarta Timursebagaimana diterangkan dalam surat Nomor :1483/1.824.271 tanggal 24April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP KotaAdministratif Jakarta Timur ; Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 saksiZahra Zulaikha Lubisbersamasama dengan saksi Andi Samsul Hadi mendatangi rumahterdakwa untuk meminta pertanggungjawaban terkait Penyerahan uangsebesar Rp. 3.972.575.000, (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh dua jutaHal. 25 dari 38 Halaman. Put.

Kota Administrasi Jakarta Timursebagaimana diterangkan dalam surat Nomor :1483/1.824.271 tanggal 24April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP KotaAdministratif Jakarta Timur ; Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 saksiZahra Zulaikha Lubisbersamasama dengan saksi Andi Samsul Hadi mendatangi rumahterdakwa untuk meminta pertanggungjawaban terkait Penyerahan uangsebesar Rp. 3.972.575.000, (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh dua jutaHal. 30 dari 38 Halaman. Put.

SUKSES LOGINDO ALAM berdasarkan Saran PertimbanganHalaman 8 dari 83 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2019/PTUNPGP10.11.12.13.Tim Teknis PTSP Nomor : 540/2063.h/ESDM yaitu sampai ditetapkannyaPeraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang RZWP3K,adalah alasan yang tidak logis dan tidak berdasarkan ketentuan hukum ;Bahwa Undangundang Nomor : 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulaupulau Kecil dan Peraturan Daerah Tentang RZWP3Ksebagai Peratutan Pelaksanaan UndangUndang Nomor

Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 120/0406/I tanggal25 September 2018.Pertimbangan dari Tim Teknis PTSP Nomor: 540/2063.h/ESDM2 atasPermohonan Perpanjangan IUP Operasional Produksi PT. SuksesLogindo Alam yaitu setelah mengevaluasi wilayah yang di mohonkanbelum dapat diproses sebagaimana mestinya sampai menungguditetapbkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi WilayahPesisir dan PulauPulau Kecil (RZWP3k)..

SuksesLogindo Alam berdasarkan saran pertimbangan tim teknis PTSP sampaiditetapbkannya Perda RZWP3K adalah tidak logis dan tidak berdasar hukum(Posita E. Nomor 9);Halaman 64 dari 83 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2019/PTUNPGP Bahwa UndangUndang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil tidak mengatur kegiatan usaha pertambangan, oleh karenanya tidakdapat dijadikan alasan penerbitan Objek Sengketa (Posita E.

Namun demikiandari Bukti P5 berupa tanda terima berkas, diperoleh fakta hukum bahwaperpanjangan IUP diterima oleh petugas front office PTSP pada tanggal 16 Maret2018.

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,halaman 10);Menimbang, terkait prosedur penerimaan oleh front office danpemrosesanya oleh back office PTSP tidak dibuktikan oleh para pihak.

Praperadilan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan: untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan untuk Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lainmenghadap sebagai Kuasanya; untuk Termohon II sampai dengan Termohon V hadir Kuasanya tersebut;Menimbang, bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan,Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara PidanaPraperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Tbt yang disampaikan melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tjg tanggal 16 September2020, telah mengajukan Permohonan Praperadilan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan: Pemohon datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah; Termohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa hukumnya yang sah;Menimbang, bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan,Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara PidanaPraperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tjg yang disampaikan melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Fotocopy dari fotocopy Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP KelurahanNomor : 0855C.20/31.72.03.1004/1.795.25/e/2018 Tentang PerpanjanganIzin Penggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pelaksana PTSP KelurahanHal 3 dari 10 Hal Penetapan Perdata Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr10.11.12.13.Rawa Badak Utara , yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSPKelurahan Rawa Badak Utara tertanggal 22 November 2018, diberi tandabukti P5;Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Warga NegeraIndonesia Pemerintah

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503 / 815 / IUP-OP / BPPMD-PTSP / V / 2016 Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 Tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 Tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT.

disebutkan Penyelenggaraan urusanpemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energy dan sumber dayamineral, sebagaimana dalam lampiran' berkaitan pembagian urusanPemerintah kankuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana jelaskewenangan penetapan wilayah perizinan wilayah pertamabangan menjadikewenangan provinsi;Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 15September 2014, menyatakan Dalam menyelenggarkan PTSP

Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun2014tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyatakan:Dalam menyelenggarakan PTSP oleh Provinsi, Gubernur memberikanpendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusanPemerintah Provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.c.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyatakan:Sesuai dengan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan yang diberikanoleh Pemerintah dan Gubernur kepada Penyelenggara PTSP, KepalaBPPMD selaku Administrator Penyelenggara PTSP diberikan kewenanganuntuk menandatangani surat perizinan dan non perizinan.Bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada angka 12 halaman 67 Gugatannyayang pada pokoknya menyatakan bahwa

kelautan serta energy dan sumber daya mineral, sebagaimana dalamPutusan No. 26/G/2016/PTUNSMD Hal. 154 dari Hal. 173lampiran berkaitan dengan pembagian urusan pemerintah kankuren antara pemerintahpusat dan daerah, dimana jelas kewenangan penetapan wilayah perizinan wilayahpertambangan menjadi kewenangan provinsi;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintuberbunyi : Dalam menyelenggarakan PTSP

oleh provinsi, Gubernur memberikanpendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintahprovinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi;Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor48 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbuny1: sesuaidengan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah dangubernur kepada penyelenggara PTSP, Kepala BPPMD selaku administratorpenyelenggara PTSP. diberikan kewenangan

Kn., Notaris Dan Pejabat PembuatAkta Tanah Kota Samarinda), saksi pernah melihat ; Bahwa dasar saksi melihat IUPOP yang dilayangkan olehAdnan Amanda di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), saksipergi ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangkakarena Adnan Amanda dan Mulkan saya yang mempertemukan denganPaulus waktu itu, dan saksi menggiring Supaya jangan ada penyimpanganpenyimpangan dan dinas mengijinkan juga dan saksi kesana berstatusmasyarakat pakaian preman tidak ada membawa

nama Jjaksa ; Bahwa saksi pergi ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) karena alasan pribadi ;Halaman 56 Putusan Nomor 26/G/2017/PTUN.SMD Bahwa saksi menyatakan pernah melihat permohonan AdnanAmanda di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), setelah melihatobjek sengketa ; Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat permohonaninnya Mulkan; Bahwa setelah saksi melihat objek sengketa baru mengetahulsetelah terbitnya permohonan IUPOP, tanggal 25 April saksi melihatnya; Bahwa pada saat itu saksi

mengetahui ada perjanjian antaraAdnan Amanda dengan Mulkan dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) pada saat itu ; Bahwa Saksi menyatakan dari perjanjian yang diterbitkanPaulus berupa surat pengunduran diri, awalnya iya, habis itu ditarik, bahwaPaulus itu memang benar menyerahkan CV.

Itu kepada Iwan Hadi sebagai PeseroKomanditer dan Mulkan sebagai Direktur, tanggal 3 Januari 2017 ; Bahwa pada saat ijin yang dikeluarkan oleh Dinas PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) tanggal 17 April 2017, dari alat bukti persyaratan yangdilakukan oleh CV.

JasaAnanda yang didirikan tahun 1999 ; Bahwa saksi menyatakan ada undangan rapat oleh Dinas PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) ; Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T 29 (Surat Dari DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Provinsi Kalimantan Timur Berita Acara No. 180/782/DPMPTSPV/2017,tanggal 30 Maret 2017), saksi menyatakan hadir ; Bahwa saksi menyatakan berita acara itu. dibacakan, akhirkesepakatan itu harus ditandatangani di depan notaris ; Bahwa saksi menyatakan tidak tahu

dan Turut Tergugat II hadir kuasanya di persidangansedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hadir;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan gugatansecara tertulis melalui surat No. 010/SUADYS/I/2021 perihal: PencabutanPerkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor:677/PDT.G/2020/PN.JKT.UTR. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 21Januari 2020;Menimbang, bahwa surat pencabutan perkara tersebut disampaikanmelalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

dikarenakan amar putusan dalamperkara tersebut mengenai letak objek sengketa yang tertulis diPerumahan Madya Kav B2, Pusung Utama Sinduharjo Ngaglik Sleman,Yogyakarta, seharusnya objek sengketa yang benar di Desa Palbapang,Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;Bahwa kami tidak pernah bertanya ke Pengadilan Negeri Karanganyar,kami malah sempat pada bulan Januari tahun 2020 konsultasi kePengadilan Negeri Bantul, tetapi ternyata letak objek sengketa salah, saatkami konsultasikan ke Pengadilan Negeri di PTSP

sengketa yang tertulis diHalaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN KrgPerumahan Madya Kav B2, Pusung Utama Sinduharjo Ngaglik Sleman,Yogyakarta, seharusnya objek sengketa yang benar di Desa Palbapang,Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul; Bahwa kami tidak pernah bertanya ke Pengadilan Negeri Karanganyar,kami malah sempat pada bulan Januari tahun 2020 konsultasi kePengadilan Negeri Bantul, tetapi ternyata letak objek sengketa salah, saatkami konsultasikan ke Pengadilan Negeri di PTSP

membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor422/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;won nnn Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hariKamis tanggal 3 September 2020, untuk pihak Penggugat dan Tergugat datangKU@S@NY8) 22 $n noo nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn nnnn nn nnnnnn nn nnnnnen neceswonne Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2020menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor422/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. melalui PTSP

Usaha NegaraSerang pada tanggal 6 September 2019, dengan Register perkara Nomor:42/G/2019/PTUNSRG, yang pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batalatau tidak sah Objek Sengketa berupa: Keputusan Lurah Kelapa Dua Nomor:149/Kep.06Kel.klpd/2019, Tentang Pembentukan dan Penetapan PanitiaPemilihan Ketua RW. 010, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua,tanggal 24 Juni 2019;Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2019, Penggugat telahmenyerahkan Suratnya melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Penetapan No.3/Padt.P/2022/PA.Pykmendapatkan izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara IndonesiaAtas Nama Ainil Maryam Mutmainnah yang dikeluarkan oleh KantorDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiSumatera Barat Nomor 570/2101Periz/DPM&PTSP; /X1/2021 tanggal 24November 2021;7.

Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570/2101Periz/DPM&PTSP;/X1/2021 tanggal 24 November 2021 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu ProvinsiSumatera Barat, telan bermeterai cukup dan dinazegelen, dan telahdicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Padt.P/2022/PA.Pyk5.

Akil Ali, umur 57 tahun, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan PNS di Dinas Penanaman Modaldan PTSP Kab. Sidrap, tempat kediaman di Jalan Jend.Sudirman No. 158, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Majjelling,Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang,sebagai Penggugat;melawanAgus Brima bin Brima, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di dahulu bertempatkediaman di Jalan Jend.

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinasdi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappangdan telah mendapat surat izin melakukan perceraian oleh BupatiSidenreng Rappang dengan nomor 800/4819/BKPPD tertanggal 19Oktober 2018Hal. 2 Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA. Sidrap6.

datang menengok anakPenggugat di tempat tinggal Tergugat di Nimbokrang 2 bulanyang lalu, anak ketiga Penggugat dan Tergugat sendiri yangmeminta ikut dengan Penggugat;e Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengancamakan mengambil anak ketiga Penggugat dan Tergugat dariPenggugat; Bahwa saksi yakin Penggugat bisa mengasuh danmembiayai ketiga orang anakanak Penggugat dan Tergugatdengan baik;Halaman 5 Putusan No 0349/Pdt.G/2018/PA.Jpr Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di DinasPenanaman Modal dan PTSP

Abbas Asyari yang masih di bawah umur (9Halaman 6 Putusan No 0349/Pdt.G/2018/PA.Jprtahun) karena saat anak tersebut ikut dengan Tergugat, seringdihukum dan dianiaya oleh Ibu tirinya dan tidak mendapatkanperhatian dan kasih sayang yang layak sehingga Penggugatmenginginkan hak asuh diberikan kepada Penggugat sebagaiibu kandung;e Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat danTergugat bercerai Penggugat sendiri yang membiayai ketigaanaknya ;e Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS Dinas PenanamanModal dan PTSP

/WJS15 tanggal 15 Mei 2015, yangdikeluarkan (disetujui/Ditetapbkan) berdasarkan SuratRekomendasi LurahCamat Nomor 43/1.711 tertanggal 02Juni 2012, dengan penetapan Zona Perumahan KDB Rendah,sebagaimana Bukti P9a2) Nomor 222/21/PTSP/WJS15 tanggal 15 Mei 2015 yangdikeluarkan (disetujui/Ditetapbkan) berdasarkan Surat Rekomendasi LurahCamat Nomor 44/1.711 tertanggal 02Juni 2012, dengan penetapan Zona Perumahan KDB Rendah,sebagaimana Bukti P9b3) Nomor 223/21/PTSP/WWJS15 tanggal 15 Mei 2015 yangdikeluarkan

Surat Ketetapan Rencana Kota Nomor 221/21/PTSP/WJS15tanggal 15 Mei 2015,b. Surat Ketetapan Rencana Kota Nomor 222/21/PTSP/WJS15tanggal 15 Mei 2015, danc. Surat Ketetapan Rencana Kota Nomor 223/21/PTSP/WJS15tanggal 15 Mei 2015yang menunjuk lokasi objek perkara, yaitu Jalan Kemenyan l,Kelurahan Ciganjur, Jakarta Selatan.9. Bahwa Surat Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu KotaAdministratif Jakarta Selatanperihal Jawaban Informasi KetetapanRencana Kota menyatakan:a.

Pada hurufltentang SURAT KETETAPAN RENCANA TATAKOTA yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu Nomor:* 221/21/PTSP/WJS15 tanggal 15 Mei 2015* 222/21/PTSP/WJS15 tanggal 15 Mei 2015* 223/21/PTSP/WJS15 tanggal 15 Mei 2015.Maka Tergugat Il membantah dengan tegas terhadapadanya KETETAPAN RENCANA TATA KOTA yangditerbitkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Administrasi Jakarta Selatan tersebut, karenasesuai dengan informasi dari Kepala

Nomor 221/21/PTSP/WJS15 tanggal 15 Mei 2015, yangdikeluarkan (disetujui/Ditetapkan) berdasarkan Surat RekomendasiLurahCamat Nomor 43/1.711 tertanggal 02 Juni 2012, denganpenetapan Zona Perumahan KDB Rendah,, (diberi tanda P9a) ;Foto copy dari foto copy SURAT KETETAPAN RENCANA TATA KOTAyang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaAdminstratip Jakarta Selatan dalam rangka permohonan hak atasTanah masingmasing dalam suratsurat sebagai berikut :b.

Nomor 222/21/PTSP/WJS15 tanggal 15 Mei 2015 yangdikeluarkan (disetujui/Ditetapkan) berdasarkan Surat RekomendasiLurahCamat Nomor 44/1.711 tertanggal 02 Juni 2012, denganpenetapan Zona Perumahan KDB Rendah,, (diberi tanda P9b) ;Foto copy dari foto copy SURAT KETETAPAN RENCANA TATA KOTAyang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaAdminstratip Jakarta Selatan dalam rangka permohonan hak atasTanah masingmasing dalam suratsurat sebagai berikut :c.

penetapan yang seadiladilnya (et aequoet bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan PemohonII, datang menghadap di persidangan;Bahwa, oleh karena para Pemohon merasa tidak mampu menanggungbiaya perkara, para Pemohon memohon agar diizinkan untuk berperkara secaraprodeo dan untuk itu para Pemohon mengajukan alat bukti berupa SuratKeterangan, Nomor : XXXX/27.10/31.74.07.1002/071.562/2015, yangPenetapan Nomor : 0342/Pdt.P/2015/PA JS, Halaman 3 dari 14diterbitkan oleh Kasatpel PTSP

pernikahannyatercatat, serta guna mengurus akta kelahiran bagi anaknya, mohondikabulkan permohonannya;Bahwa untuk meringkas Penetapan ini maka semua yang tercantumdalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah pencari keadilanyang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan dari Kasatpel PTSP

Tergugat II;Pengadilan negeri tersebut ;Setelah membaca suratsurat dan berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar Kuasa Penggugat ;Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkanuntuk itu, pihak Penggugat hadir kuasanya, Penggugat II hadir menghadapsendiri sedangkan Tergugat dan Tergugat II hadir kuasanya ;Menimbang, bahwa Penggugat II melalui Suratnya tanpa tanggal yangditerima pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP