STEPHANUS KAKUT;

STEPHANUS KAKUT;

STEPHANUS KAKUT;

STEPHANUS KAKUT;

Menyatakan Terdakwa BUDI HARIYANTO KARTIKA anak dari MARBA KARTIKA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMAKAI SURAT PALSU , sebagaimana dalam dakwaan ke-dua;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;Menetapkan masa penangkapan da npenahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan barang bukti berupa:3 (tiga) lembar Risalah

Teknopak Industri pada Risalah RapatUmum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industritertanggal 11 September 2014 selanjutnya Risalah Rapat Umum PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.

MARBA KARTIKA telah melakukan suatu perbuatan yaitudengan sengaja memakai Risalah Rapat Umum Pemegang SahamPerseroan Terbatas PT.

AGUNG DWIHANANTO, S.E., mengirimkan konsep Risalah Rapat Umum PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.

Teknopak Industri, dan sudah distempel, selanjutnya Risalah RapatUmum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak berkekuatan hukum Risalah Lelang Nomor : 010/2013 tanggal 14 Maret 2013 dan atau semua surat-surat yang berkaitan dengan Lelang atas obyek milik Penggugat ; --------------------------------3. Menyatakan penguasaan Tergugat III atau siapa saja atas obyek tersebut adalah tidak sah, sehingga wajar untuk dikembalikan penguasaannya kepada Penggugat ; ---4.

Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoir) ;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik dalam Posita maupunPetitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa danmemutus mengenai pembatalan Risalah Lelang in casu Risalah LelangNomor 0100/2013 tanggal 14 Maret 2013 (Risalah Lelang), hal manapembatalan lelang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan TataUsaha Negara Bahwa Risalah Lelang merupakan produk hukum yang dikeluarkan olehPejabat Lelang berdasarkan peraturan perundangundangan

Bahwa demikian pula dimana Penggugat dalam gugatannyahanya meminta pembatalan terhadap Risalah Lelang, namuntidak disertai dengan uraian tentang bagaimana bentukperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh paraTergugat terkait Risalah Lelang a quo. Begitupula bahwaPenggugat tidak menguraikan klasifikasi Perbuatan MelawanHukum dari masingmasing Tergugat ;c. Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah obscuur libel,sehingga sangat patut Gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima ;d.

Lelang in casu Risalah LelangNomor 010/2013 tanggal 14 Maret 2013 (Risalah Lelang), hal manapembatalan lelang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan TataUsaha Negara ;Bahwa Risalah Lelang merupakan produk hukum yang dikeluarkan olehPejabat Lelang berdasarkan peraturan perundangundangan ic.

Luwu Timur, PropinsiSulawesi Selatan, sesuai SHM No.01028 Tahun 2009 atas nama Helda tidak47sesuai dengan prosedur lelang sehingga risalah lelang tersebut haruslahdibatalkan ;Menimbang, bahwa oleh karena materi Gugatan Penggugat padapokoknya mengenai prosedur pelelangan antara Penggugat denganTergugat I, tergugat II dan tergugat III, maka menurut majelis hakim petitumyang tepat adalah membatalkan Risalah lelang, sehingga dengan demikianpetitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh

DJAUHARI, SH., M.Hum., didalam Risalah Pemeriksaan Panitia B PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR disebut sebagaiBupati Kutai Kartanegara ; Bahwa terhadap Risalah Pemeriksaan Panitia B,Risalah Pengolahan Data dan Daftar Pengantardalam rangka proses pengajuan perpanjanganHGU PT. BUDI DUTA AGRO MAKMURyang saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos., buattanggal 18 Juli 2008 adalah merupakan salahsatu syarat untuk diterbitkannya perpanjanganHGU dari PT.

Bahwa jikapun tanggal 10 November 2008 dalam Risalah PanitiaB tanggal 18 Juli 2008 tidak diubah, maka pencantuman tanggal peta hasilukur ulang dalam Risalah Panitia B merupakan KESALAHANADMINISTRATIF yang dapat dibetulkan ;Bahwa, akan tetapi karena ada pihak lain pengusaha tambang yangberlokasi di dalam area HGU PT.

No. 98 PK/Pid/201324AS.pada Risalah Panitia B, yang apabila terdapat kesalahan atau hal keganjilanpada Risalah Panitia B tersebut, sudah pasti Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia akan mengembalikan berkas syaratsyarat pemohonuntuk diperbaiki ;Bahwa oleh karena syaratsyarat permohonan terpenuhi, maka dapatdipandang Risalah Panitia B tidak ada kesalahan yang signifikan, jika punada, tidak Iebih sebagai kesalahan yang administrasi saja.

;Bahwa Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Pemohon PK sebagaiinisiator Risalah Pemeriksaan Panitia B dan Risalah Pengolahan Data adalahPertimbangan hukum dari Judex Facti yang tanpa dasar. Bahwa Judex Facti harusmengetahui, yang mana antara Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia B berbedadengan Risalah Pengolahan Data.

Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia B terpisahdengan Risalah Pengolahan Data, yang mana Risalah Pemeriksaan Panitia Bmerupakan perintah dari Kakanwil BPN Kaltim, untuk melakukan kegiatan yangdiatur dalam Peraturan Kepala Badan (Perkaban) No. 7 Tahun 2007 untukmelaksanakan tugas sebagaimana telah dirumuskan di dalam Keputusan Menteri(Kepmen) No. 9 Tahun 1999 apakah perpanjangan HGU dapat dilanjutkan atautidak, sedangkan Risalah Pengolahan Data (RPD) merupakan resume KepalaKantor Wilayah BPN atas catatan

dari 16 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.BJMTerbanding Il, Ill semula Tergugat I, Ill masingmasing pada tanggal 12Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor16/Pdt.G/2018/PN Mtp, yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa terbanding II semulaTergugat Il pada tanggal 2 Januari 2019 oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri martapura;Membaca Risalah

JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Martapura;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Mtp yang menerangkan bahwa kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada KuasaTerbanding Ill semula Tergugat Ill pada tanggal 27 Januari 2019 oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Martapura;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Mtp yang menerangkan bahwa kontra memoribanding

NegeriMartapura;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Mtp yang menerangkan bahwa kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada KuasaTerbanding Il semula Tergugat Il pada tanggal 23 Januari 2019 oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Martapura;Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.BJMMembaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Mtp yang menerangkan

10 Januari 2019;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Mtp yang menerangkan bahwa kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada KuasaPembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Januari 2019 oleh JurusitaPengadilan Negeri Martapura;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Mtp yang menerangkan bahwa kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya

kepada KuasaTerbanding Il semula Tergugat Il pada tanggal 23 Januari 2019 oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Martapura;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Mtp yang menerangkan bahwa kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada KuasaTerbanding Ill semula Tergugat Ill pada tanggal 21 Januari 2019 oleh JurusitaPengadilan Negeri Martapura;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding

No. 39/PDT/2014/PT.AMBMembaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor69/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Mei 2014, Kuasa HukumPembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranyayang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 April 2014, Nomor :69 /PDT.G / 2013 / PN.AB, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding ParaPembanding

semula Tergugat , yang dibuat oleh Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Ambon yang menyatakan;1. bahwa pada tanggal 03 Juni 2014, kepada Kuasa Hukum Terbanding semulaPenggugat, permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukansecara sah dan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataanbanding Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.AB;2. bahwa pada tanggal 03 Juni 2014, kepada Kuasa Hukum Turut Tergugatsemula Tergugat Ill, permohonan banding tersebut disampaikan dandiberitahukan secara sah dan

Risalah Pemberitahuan danPenyerahan Memori Banding Nomor :69/Pdt.G/2013/PN.AB;2. bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, Juru sita Pengganti Pengadilan NegeriAmbon telah memberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa HukumTurut Terbanding semula Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuandan Penyerahan Memori Banding Nomor :69/Pdt.G/2013/PN.AB;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Bandingyang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 23Juni 2014 yang diterima

No. 39/PDT/2014/PT.AMBbahwa pada tanggal 14 Agustus 2014, Juru sita Pengganti PengadilanNegeri Ambon telah memberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa HukumPembanding semula Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan danPenyerahan Kontra Memori Banding Nomor :69/Pdt.G/2013/PN.AB;Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage)yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan ;1. bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, telah memberikan kesempatan kepadaKuasa

Hukum Pembanding semula Tergugat untuk mempelajari berkasperkara Nomor : 69/Pdt.G/2013/PN.AB sebagaimana Risalah Pemberitahuanpemeriksaan berkas perkara Nomor: 69/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 17 Juni2014;2. bahwa pada tanggal 03 Juni 2014, telah memberikan kesempatan kepadaKuasa Hukum Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkasperkara Nomor : 69/Pdt.G/2013/PN.AB sebagaimana Risalah Pemberitahuanpemeriksaan berkas perkara Nomor: 69/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 03 Juni2014;3. bahwa pada tanggal 03

;Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. jo. No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., yang dibuat olehBUKAERI, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 12Maret2018 Penasihat HukumTerdakwa telah pula mengajukan permohonan Banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5Maret2018 No.113/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.

;Risalah Pencabutan Permintaan Banding No.2/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst., jo No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., yang dibuat olehHalaman 1 dari 4 hal Putusan 110/Pdt/2018/PT.DKI.BUKAERI, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 26Maret2018 Terdakwa/Pembandingtelah mencabut permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat tanggal 5Maret2018 No.113/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.yang telah dinyatakan dalam Risalah Pernyataan Permohonan

Risalah Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan Banding oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 25April2018kepada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa padatanggal 26Maret2018 Penasihat Hukum, untuk dan atas nama Terdakwa ALISADLI, telah mencabut permohonan Banding yang diajukan denganRisalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. jo. No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 12Maret2018 ;.

Risalah Pencabutan Permintaan Banding No.2/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst., jo No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh WatiWiarti, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9Mei2018 Jaksas Penuntut Umu telahmencabut permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat tanggal 5Maret2018 No.113/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst. yang telahdinyatakan dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Risalah Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan Banding oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 11Mei2018kepada Ali Sadli (terdakwa), bahwa pada tanggal 9Mei2018 Jaksa PenuntutUmum, telah mencabut permohonan Banding yang diajukan denganRisalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. jo. No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 5Maret2018 ;.

Dalam Risalah Lelang yang dibuatoleh Pejabat Lelang Kelas Il, kKehendak Kantor Lelangtidak ada karena lelang dilaksanakan oleh kehendakpemilik barang ;Bahwa figur hukum Risalah Lelang bukan Keputusan TataUsaha Negara (KTUN), karena Risalah Lelang :Halaman 25 dari 71 halaman. Putusan Nomor 274/G/2016/PTUNJKT.a) tidak memenuhi hakikat KTUN sebagai suatu bes/uit(Keputusan). Suatu besluit pada hakikatnya adalahsuatu. beslissing (Ketetapan).

Suatu besluit pada hakikatnya adalah suatubeslissing (Ketetapan) sehingga Risalah Lelang bukanlah suatubeslissing dari Pejabat Lelang dan juga bukan norma hukumsebagaimana halnya Keputusan TUN adalah norma penutup dalamrangkaian norma hukum. Dengan demikian Risalah Lelang adalahHalaman 28 dari 71 halaman.

Sehingga isi Risalah Lelang tersebut merupakanrangkaian peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atas suatuperikatan ;Bahwa Risalah Lelang dari semula dibuat oleh pejabat lelangmemang dimaksudkan sebagai bukti yang sah sesuai pengertiandari Risalah Lelang itu sendiri ;Bahwa Akta autentik merupakan bukti yang sempurna dariperjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang No.247/2016 tanggal31 Oktober 2016 ;6.

BuktiT.llIntv18 : Risalah Lelang Nomor 247/2016 tanggal31 Oktober 2016. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;19.

Akta Risalah Lelang Nomor 222/2013 tertanggal 19 Juli 2013 perihalPelelangan 1 (satu) hamparan tanah seluas 18.348 m?

Bahwa Pelaksanaan lelang eksekusikepailitan sesuai Risalah Lelang Nomor 222/2013 telah sesuaidengan prosedur lelang kepailitan pada Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010, demikian Risalah Lelang termaksud sahdan tidak dapat dibatalkan.

Akta Risalah Lelang Nomor 222/2013 Tanggal 19Juli 2013.

Pembeli memperoleh Kutipan Risalah lelang sebagai akta jual beliuntuk kepentingan balik nama atau grosse Risalah lelang sesuaikebutuhan;b. Penjual memperoleh salinan Risalah lelang untuk laporanpelaksanaan lelang atau grosse risalah lelang sesuai kebutuhan;c. Pengawas lelang (Superintenden) memperoleh salinanrisalahlelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas; atau;d.

Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak objeklelang memperoleh salinan risalah lelang sesuai kebutuhan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Juncto Pasal 86 ayat (1) dan (2)PMK Lelang, Pihak yang berhak memperoleh Risalah lelang hanyalahpihakpihak yang berkepentingan langsung dengan Risalah Lelang,sehingga sangat wajar apabila Penggugat tidak memperoleh Akta RisalahLelang Nomor 222/2013 tertanggal 19 Juli 2013 karena Penggugatbukanlah Pihak yang berkepentingan langsung dengan Risalah

lain terhadap Risalah Panitia B, tidak adapihak yang merasa dirugikan dengan dibuatnya Risalah Panitia B karenapenerima surat Risalah Panitia B seharusnya yang berhak dan berwenangmengatakan Risalah Panitia B palsu atau dibuat palsu adalah BadanPertanahan Nasional Pusat bukan pihakpihak lain ;Bahwa berdasarkan keterangan ahli DR.

ada revisi atau perbaikan, makapeserta sidang menanda tangani Risalah Panitia B tersebut ;Bahwa saksi menanda tangani Risalah Panitia B tersebut setelah sidangditutup, sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Risalah tersebutyaitu tanggal 12 Maret 2003 ;Bahwa sebelum saksi menanda tangani Risalah Panitia B Nomor01/RPTPAN.B/2003 tanggal 12 Maret 2003, saksi selaku anggotaPanitia B sempat membaca Risalah tersebut dan mengetahui isinyadiantaranya :1) mengenai status perusahaan yang memohon;2) keadaan

Kaltim dan seluruh anggota yang hadir menyetujui denganmembubuhkan tanda tangan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah/ PanitiaB;Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam Risalah Panitia BNo.01/RPTPAN.B/2003 tanggal 12 Maret 2003 tersebut adalah tandatangan saksi;Seingat saksi, Risalah Panitia B tersebut tidak langsung saksi tandatangani setelah sidang Panitia B dilaksanakan, karena untuk melakukanpengetikan Risalah tersebut Sekretaris Panitia B perlu waktu, namunsaksi tidak ingat berapa hari Purwanto,

S.H. selesai melakukanpengetikan terhadap Risalah Panitia B tersebut ;Bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah/Panitia B menjadi syaratmutlak atau penentu untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Guna UsahaPT.

dalam Risalah kemudian Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Btidak harus mengajukan Risalah tertanggal 12 Maret 2003 kepada saksiSukodi, S.H. meskipun dia atasan Terdakwa, karena untuk Risalah Panitia Bhanya diajukan kepada orangorang yang terlibat dalam Panitia B untukdikoreksi dan setelah tidak ada pembenahan maka ditanda tangani masingmasing anggota Panitia B;Bahwa Terdakwa yang menyiapkan dan membuat Risalah PemeriksaanTanah/Panitia B kemudian diserahkan kepada saksi Sukodi, S.H. untukdikoreksi

p>

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

• Menerima eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

• Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

• Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Terbanding III semula Tergugat III dalam Konvensi untuk sebagian;
• Menyatakan sah secara hukum Risalah

Lelang Nomor 143/2017, tanggal 05 April 2017;

keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman BaratNomor 3/Pdt.G/2020/PN Psb tanggal 1 September 2020, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKONVENSIDALAM POKOK PERKARA Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat IIIdalam Konvensi untuk sebagian; Menyatakan sah secara hukum Risalah

selaku pembelilelang berdasarkan Risalan Lelang Nomor 143/2017 tanggal 5 April 2017,sementara objek lelang masih dikuasai oleh Pembanding semulaPenggugat/Tergugat Rekonpensi, selanjutnya Terbanding Ill semula TergugatIIl/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan terhadap Pembandingsemula Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang masih menguasai objek lelangtersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding Ill semula TergugatII/Penggugat Rekonpensi adalah selaku pembeli lelang sebagaimana ternyatadalam Risalah

2020, yang dimohonkanbanding tersebut;MENGADILI SENDIRIDALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIHalalaman 9 dari 11 putusan Nomor 204/PDT/2020/PT PDG Menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat , Terbanding IIsemula Tergugat II dan Terbanding III Semula Tergugat III;DALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapatditerima;DALAM REKONPENSI Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Terbanding IIIsemula Tergugat III dalam Konvensi untuk sebagian; Menyatakan sah secara hukum Risalah

Lelang Nomor : 86/2013, adalah bertentangan dengan :e Salinan Risalah Lelang No. 86/2013 tanggal 30 Januari 2013 yang dibuatoleh Pejabat Lelang Retno Mardisiwi, SE ;Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 250/Pdt.Bth/2016/PN.Dpke PenetapanKetua Pengadilan Negeri Depok ,tanggal 30 April 2013 Nomor :09/Pen.Pdt/Aanm.Eks.Peng/2013/PN.Dpk jo Risalah Lelang Nomor86/2013;e Berita Acara Sita Eksekusi, tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 09/Pen.Pdt/SitaEks.Peng/2013/PN.Dpk jo Risalah Lelang Nomor : 86/2013;Maka oleh karena

Jo Risalah Lelang Nomor: 86/ 2013 ;5. Menghukum TURUT TERBANTAH dan TURUT TERBANTAH Il untuktunduk dan patuh terhadap Putusan a quo ;6.

Risalah Lelang Nomor : 86/2013;4. BANTAHAN PEMBANTAH KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)1. Bahwa Bantahan Pembantah aquo adalah antara lain mengenaiPenetapan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Depok Nomor :09/Pen.Pdt/Eks.Peng/2013/PN.Dpk. Jo. Risalah Lelang Nomor : 86/2013tertanggal 21 November 2016;2.

Risalah LelangNomor : 86/2013;h. Bahwa kemudianPenetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor :09/Pen.Padt/Sita Eks.Peng/2013/PN.Dpk. jo. Risalah Lelang Nomor : 86/2013tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depoksebagaimana BERITAACARA SITA EKSEKUSI tertanggal 10 Juni 2013;i.

Risalah Lelang Nomor: 86/2013sebagaimana perkara Nomor : 91/Pdt.Plw/2013/PN.Dpk ;j.

Stg. tanggal : 07 Juli 2015, untuk diperiksa dandiputus dalam peradilan tingkat banding ;Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan BandingKepada Terbanding Nomor : 7 / PDT. G/ 2015 / PN.

Stg ;Membaca Risalah kontra memori banding tertanggal 10 September 2015yang diajukan oleh Terbanding dan Il / Tergugat Idan ll yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 10 September2015.

./2016/PT PTKXVI.XVIL.XVIII.XK.XX,Membaca Risalah kontra memori banding tertanggal 10 September 2015yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding dan Il / Tergugat dan Ilyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal10 September 2015.

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara(inzage ) Nomor: 07/PDT.G/ 2015 / PN.Stg. Tanggal : 30 September 2015,yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, yangmemberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat, untukmempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelumberkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;XXVI. Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara(inzage ) Nomor: 07/ PDT.

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara(inzage ) Nomor: 07/ PDT. G/ 2015 /PN.Stg.

Bahwa sejak tanah tersebut dilelang sesuai Risalah Lelang tanggal 14 Mei2008 Nomor : 44/2008 dan kemudian dilelang untuk kedua kalinya yaitu sesuai Risalah Lelang tanggal 07Nopember 2011 Nomor : RL 005/PLH. 11/2011, hak atas tanah tersebut telah beralih menjadi milik pemenanglelang, dalam hal ini adalah Penggugat, sehingga yang berhak menguasai tanah tersebut adalah Penggugat;4 Bahwa akan tetapi sesuai dengan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK TANAH UNTUKKEPENTINGAN UMUM (Ex. PT.

BINA INTI USAHA jyaitu berdasarkan Risalah Lelang tanggal14 Mei 2008 No. 44/2008 ;Bahwa sejak PT. BINA INTI USAHA dinyatakan sebagai Pemenang Lelang oleh Kantor PelayananKekayaan Negara Dan lelangHal 12 dari 25 hal PUT.No: 408/Pdt.G/2013/PN. JKT.BAR.b(KPKNL) berdasarkan Risalah Lelang tanggal 14 Mei 2008 No. 44/2008 maka kepemilikan telah beralihdari Tergugat kepada PT. BINA INTI USAHA sehinga dengan demikian seluruh perbuatan hukum yangmenyangkut tanah a quo menjadi tanggung jawab daripada PT.

yang diperolehdari membeli penjualan umum/ pelelangan berdasarkan Risalah Lelang tanggal 7 Nopember 2011, karenanyayang dikemukakan Tergugat adalah materi yang menyangkut perkara ;B Gugatan Penggugat adalah tepat dan benar karena Tergugat bukanlagi sebagai pemilik yang sah akan tetapi Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;C Gugatan Penggugat cukup jelas sebagaimana lelang pertama RisalahLelang tanggal 14 Mei 2008 dan lelang kedua Risalah Lelang tanggal 7 Nopember 2011 ;D Tidak benar gugatan

BINA INTI USAHA berdasarkan Risalah Lelang tertanggal 15 Mei 2008, sedangkan Penggugat mendalilkan tanahseluas total 43.700 m?

kemungkinan terkena rencana untuk kepentinganumum (rencana jalan); Bahwatanah tersebut di atas dilelang sesuai Risalah Lelang 14 Mei 2008No. 44/2008 dan kemudian dilelang untuk kedua kalinya yaitu sesuai Risalah Lelang tanggal 7 Nopember 2011No.

tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah danseksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :96/Pdt.G/2010/PN.AB.Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Turut Tergugat/Pembanding,permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah danseksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :96/Pdt.G/2010/PN.AB.Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Turut Tergugat/Pembanding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Ambon, yangmenyatakan :Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, kepada Penggugat/Terbandingpermohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.2 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Terguagt I/Pembanding,permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.3 Bahwa pada tanggal 15 Agustus

2012, kepada Tergugat III/Pembandingpermohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.4 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Tergugat V/Pembandingpermohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Banding Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.5 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Tergugat V/Pembandingpermohonan banding tersebut

disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Bandingtanggal Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.6 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Tergugat VI/Pembandingpermohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Bandingtanggal Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.Membaca Memori Banding yang dibuat oleh Tergugat I/Pembanding tertanggal 09Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

/Terbanding untukmempelajari berkas perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.ABsebagaimana Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan BerkasPerkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB 3 222222 nnn nnn nnn nnn nen7 Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2013, telah memberikankesempatan kepada Tergugat I/Turut Terbanding untukmempelajari berkas perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.ABsebagaimana Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan BerkasPerkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat

Pelelangan termaksuddiselenggarakan dihadapan Pejabat Lelang Kelas KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNP) Bandung yangmengeluarkan/menerbitkan Risalah Lelang, sebagaimana Risalah LelangNomor 199/2012 tanggal 27 Februari 2012;Bahwa Pelawan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan(sebagaimana SHM Nomor 2666/Ciwaruga) tersebut di atas, merasasangat dirugikan sekali dengan rencana pelaksanaan eksekusipengosongan termaksud, karena lelang tidak memenuhi syarat syaratyang ditentukan

Risalah Lelang Nomor 199/2012 tanggal 27 Februari 2012 dimohonkandibatalkan;2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2666/Desa Ciwaruga atas nama lwanSetiawan (Terlawan) diterbitkan oleh Badan Pertanahan Bandung Barat;Hal. 5 dari 27 Hal.

Risalah lelang Nomor 199/2012 tanggal 27 Februari 2012 dinyatakanbatal dalam poin 7 dalil Perlawanan (Petitum Nomor 3);2.

Sehingga Judex Facti(Pengadilan Tinggi Bandung) dalam memahami akan arti dan maksud dariRisalah Lelang termaksud hanya sepotongpotong, yang terkesanmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara;Padahal Risalah Lelang merupakan tindak lanjut (follow up) dari suatuperjanjian kredit dan perjanjian pengikatan hak tanggungan ataupun jugamerupakan perjanjian transaksi jual beli atas suatu barang (maka dalam halini), Risalah Lelang merupakan suatu bentuk perjanjian.

Jadi bukan sematamata bantahan/Perlawanan terhadap Risalah Lelang Nomor 199/2012, tanggal 27 Pebruari2012.

Berita acara yang disebutkan dalam pasaltersebut diatas biasa disebut dengan Risalah Lelang> Bahwa Pasal 1 ayat (16) Kepmenkeu Nomor : 304/KMK.01/2002 tentang JuklakLelang memberikan pengertian Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaanlelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang mempunyai kekuatan pembuktiansempurna bagi para pihak ; Bahwa Pasal 1 ayat (28) Permenkeu nomor : 40/PMK.07/2006 tentang JuklakLelang pengertian Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yangdibuat oleh Pejabat

Oleh sebab itu,dalam Risalah Lelang dicantumkan pernyataan kehendak melaksanakan lelangyang dilakukan menurut beberapa peraturan perundangundangan yang menyangkut lelang ;Bahwa Ahli menyatakan Risalah Lelang sebagai suatu produk Administrasi untukmelaksanakan lelang, mengandung pernyataan kehendak dari Badan Administrasiyang juga mengikat orang lain terhadap ketetapan dalam Risalah Lelang tersebut ; Dalam hukum Administrasi Negara kehendak melaksaakan lelang merupakantindakan sepihak Pejabat Lelang

(Vorm) yang ditetapkandalam peraturan yang menjadi dasarnya dan memperhatikan prosedur yangmembuat Risalah Lelang tersebut dan isi dan tujuan Risalah Lelang sesuai denganisi dan tujuan peraturan dasarnya.

Dalam Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat LelangKelas II, kehendak Kantor Lelang tidak ada karena lelang dilaksanakan oleh kehendak pemilik barang ;Bahwa Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas I untuk melaksanakanlelang eksekusi, kehendak itu ada pada keputusan untuk melaksanakan lelang,adanya kehendak untuk melaksanakan lelang merupakan tindakan hukumadministrasi negara/tata usaha negara ; Bahwa Ahli mengatakan Risalah Lelang juga akta outentik, bahwa Risalah Lelangmerupakan suatu

Berita acarayang disebutkan dalam pasal tersebut diatas biasa disebut dengan Risalah Lelang.Bahwa Pasal 1 ayat (16) Kepmenkeu Nomor : 304/KMK.01/2002 tentang Juklak Lelangmemberikan pengertian Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yangdibuat oleh Pejabat Lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi parapihak.

Bahwa Penggugat tidak rnah menan ngani risalah perundinmenyatakan bahwa perundingan menemui jalan buntu atau dead lock danPenggugat masih membuka diri untuk berunding ;8.

dicatat dalam risalah dimaksud", olehkarenanya Risalah Perundingan tanggal 2 Juli 2013 adalah risalah yangsah;Lebih lanjut diterangkan dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 2/2004,menyatakan:Apabila dalam jangka waktu 30 (liga puluh) hah sebagaimana disehut dalamayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau perundingan telahdilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, makaperundingan bipartit dianggap gagar.

dimaksud", oleh karenanya Risalah Perundingan tanggal 2Juli 2013 adalah risalah yang sah;Lebih lanjut diterangkan dalam Pasal 3 ayat (38) UU No. 2/2004,menyatakan : "apabila dalam jangka waktu 30 (tigapulnh) hari sebagaimanadisebut dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atauperundingan telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapaikesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagaf.

3 dari 46 halaman, perkara Nomor 96/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgT8T9T10T11T12T13T15T16.AT16.BT16.CT16.DT17.AT17.BT17.CSurat Penggugat No.18/PGAASI/VI/2013 dan No.20/PGAASI/VI/2013,tertanggal 14 Juni 2013 ;Risalah Perundingan Bipartit, tertanggal 24 Juni 2013 ;Surat Tergugat perihal ajakan berunding keII No.21/B/PUK SPAMKFSPMIPT ASI/V/2013, tertanggal 25 Juni 2013;Surat Penggugat No.21/PGAASI/V1/2013, tertanggal 26 Juni 2013 ;Risalah Perundingan Bipartit, tertanggal 02 Juli 2013 ;Surat Tergugat No.002/

para Tergugat menyangkalnya dalam butir 5 jawaban paraTergugat bahwa perundingan tanggal 2 Juli 2013 benar perusahaan menolak menandatangani risalah perundingan dan telah menanda tangani daftar hadir perundingan, danketidakbersediaan tersebut dicatat dalam risalah tersebut, oleh karenanya risalahperundingan tanggal 2 Juli 2013 adalah risalah yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 a = T9 berupa minute meetingtertanggal 24 Juni 2013 yang dituangkan dan dinyatakan sebagai risalah perundinganBipartit

G A D I L I :

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;---------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------------------------------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa :-----------------------------

1. Surat No. 49/2019 tanggal 31-05-2019 berupa Risalah

Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;-------------------------------------------------------

ABSOLUT);Bahwa dan Gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini adalahincompetency/salah dalam menentukan Kewenangan Absolut Pengadilan,dimana dalam Gugatannya Penggugat Mernohon adanya Pembatalan atasRisalah Lelang No 894/2013 tanggal 26 November 2013;Bahwa Permohonan Pembatalan Risalah Lelang No 894/2013 tanggal 26November 2013. yang dilakukan oleh Para Penggugat jelas bukankewenangan dan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Banyumas.Hal ini dikarenakan Sebuah Risalah Lelang in casu Risalah

Lelang No 894/2013tanggal 26 November 2013, jelaslah bahwa sengketa ini masuk dalamkriteria Pasal 1 angka 4 UU PERATUN karena merupakan sengketa yangtimbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Para Penggugat denganKPKNL Purwokerto sebagai Badan Tata Usaha Negara di daerah sebagaiakibat dikeluarkannya KTUN, yaitu berupa penerbitan Risalah Lelang No894/2013 tanggal 26 November 2013;Terhadap penerbitan Risalah Lelang No 894/2013 tanggal 26 November2013 sendiri telah jelas memenuhi ketentuan Pasal

ABSOLUT)Bahwa dan Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalahincompetency/salah dalam menentukan Kewenangan Absolut Pengadilan,dimana dalam Gugatannya Penggugat Mernohon adanya Pembatalan atasRisalah Lelang No 894/2013 tanggal 26 November 2013;Bahwa Permohonan Pembatalan Risalah Lelang No 894/2013 tanggal 26November 2013. yang dilakukan oleh Para Penggugat jelas bukankewenangan dan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Banyumas.Hal ini dikarenakan Sebuah Risalah Lelang in casu Risalah Lelang

Hal ini dikarenakan Sebuah Risalah Lelang incasu Risalah Lelang No 894/2013 tanggal 26 November 2013 yang telahditerbitkan oleh Tergugat Il mempunyal sifatkonkret.