1. 1 (satu) Majalah Ar-Risalah berjudul Dakwah Dan Penaklukan Wilayah;
2. 1 (satu) Majalah Ar-Risalah Berjudul Dosa Induk Segala Petaka;

Dirampas untuk negara cq Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI 201);- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Bersengketa tertanggal 06 Agustus 2005 yang ditandatangani Terdakwa selaku yang memberi pernyataan;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 06 Agustus 2005 yang ditandatangani Terdakwa selaku yang memberi pernyataan;- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: 02/KBH/X/93 tanggal 12 Oktober 1993 yang dikeluarkan

Halimah untukmenandatangani Surat Keterangan Tidak Bersengketa dan Risalah PenelitianData Yuridis dan Penetapan Batas tersebut sebagai saksi sempadan;Bahwa Terdakwa juga telah meminta kepada Tengku Syaiful untukmenandatangani Surat Keterangan Tidak Bersengketa dan Risalah PenelitianData Yuridis dan Penetapan Batas tersebut sebagai Ketua RT. 02 KelurahanBagan Hulu;Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani saksi sempadan atas nama LieTeng Puan di dalam Surat Keterangan Tidak Bersengketa dan RisalahPenelitian

Bersengketa dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, yangditandatangani oleh Sdr.

Surat Keterangan TidakBersengketa dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, yang ditandatanganioleh Sdr.

Rokan Hilir, dan selanjutnya berkasberkas termasuk Surat Keterangan TidakBersengketa dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersebut diserahkankepada Saksi Nuzlan Als. Inus, dan setelah diihat dan diperiksa oleh Saksi Nuzlan Als.

LIE TENG PUAN yang terdapat di dalam SuratKeterangan Tidak Bersengketa dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batastertanggal 06 Agustus 2005 sebagaimana bukti dalam perkara ini, bukan merupakantanda tangan yang dibubuhkan oleh LIE TENG PUAN karena pada tanggal 06 Agustus 2005tersebut LIE TENG PUAN sudah meninggal dunia, dimana LIE TENG PUAN meninggaldunia pada tanggal 07 Maret 2001 di Jakarta, dengan demikian tanda tangan LIE TENGPUAN di dalam Surat Keterangan Tidak Bersengketa dan Risalah

STEPHANUS KAKUT;

STEPHANUS KAKUT;

STEPHANUS KAKUT;

STEPHANUS KAKUT;

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pelawan yang menjadiobyek sengketa adalah mengenai penetapan pemenanglelang yang tercantum dalam Risalah Lelang No.11/2005 tanggl 8 Pebruari 2005, maka menurut TerlawanPenetapan Pemenang Lelang yang nota bene tidak dapatdipisahkan dari Risalah Lelang, bukan merupakan obyekTata Usaha.

Nomor : 13/G/PTUNBdg/1996menyatakan : Risalah Lelang merupakan Berita Acara16atas pelaksanaan/penjualan suatu barang yang dijualdi depan umum (lelang) ; 10.

Bahwa = Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor11.47/K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998, menyatakanbahwa Risalah Lelang bukan merupakan KeputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakanBerita Acara hasil penjualan barang terseksekusi,sebab Risalah Lelang tidak ada unsur belissing maupunpernyataan kehendak dari Pejabat KantorLelang ; Bahwa buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas AdministrasiPengadilan, yang di keluarkan oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia, menegaskan bahwa Rislah Lelangmaupun menurut

Bahwa selain dari pada itu Pelawan telah mengakuibahwa sebenarnya Risalah Lelang (obyek gugatan)bukan termasuk obyek Tata Usaha Negara hal initerlihat jelas dalam gugatan/perlawanan Pelawanangka 5 yang menyatakan Bahwa meskipun terhadappelaksanaan lelang yang melahirkan Risalah LelangNo. 11/2005 tanggal 08 Agustus 2005 secara factualadalah berasal dari penetapan Ketua PN Sleman No.15/Pdt.E/2004/PN.SlmnBahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas,mengingat Eksepsi Terlawan adalah menyangkut tentangkompetensi

Bahwa, alasan keberatantersebut sebagai tersebutdalam point 4 gugatanPerlawanan, Pelawan tidaksependapat dengan pendapatKetua Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta yangmenyatakan RISALAH ~~ LELANGyang diterbitkan Kepala KantorPelayanan Piutang dan LelangNegara (KP2LN) YogyakartaNomor : 11/2005 tanggal 820Pebruari 2005 adalah bukanmerupakan Keputusan TataUsaha Negara sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 1angka 3 Undang undangNomor : 9 Tahun 2004.Sedangkan menurut Pelawan,Risalah Lelang merupakanKeputusan

Menyatakan Terdakwa BUDI HARIYANTO KARTIKA anak dari MARBA KARTIKA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMAKAI SURAT PALSU , sebagaimana dalam dakwaan ke-dua;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;Menetapkan masa penangkapan da npenahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan barang bukti berupa:3 (tiga) lembar Risalah

Teknopak Industri pada Risalah RapatUmum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industritertanggal 11 September 2014 selanjutnya Risalah Rapat Umum PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.

MARBA KARTIKA telah melakukan suatu perbuatan yaitudengan sengaja memakai Risalah Rapat Umum Pemegang SahamPerseroan Terbatas PT.

AGUNG DWIHANANTO, S.E., mengirimkan konsep Risalah Rapat Umum PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.

Teknopak Industri, dan sudah distempel, selanjutnya Risalah RapatUmum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

ABSOLUT);Bahwa dan Gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini adalahincompetency/salah dalam menentukan Kewenangan Absolut Pengadilan,dimana dalam Gugatannya Penggugat Mernohon adanya Pembatalan atasRisalah Lelang No 894/2013 tanggal 26 November 2013;Bahwa Permohonan Pembatalan Risalah Lelang No 894/2013 tanggal 26November 2013. yang dilakukan oleh Para Penggugat jelas bukankewenangan dan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Banyumas.Hal ini dikarenakan Sebuah Risalah Lelang in casu Risalah

Lelang No 894/2013tanggal 26 November 2013, jelaslah bahwa sengketa ini masuk dalamkriteria Pasal 1 angka 4 UU PERATUN karena merupakan sengketa yangtimbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Para Penggugat denganKPKNL Purwokerto sebagai Badan Tata Usaha Negara di daerah sebagaiakibat dikeluarkannya KTUN, yaitu berupa penerbitan Risalah Lelang No894/2013 tanggal 26 November 2013;Terhadap penerbitan Risalah Lelang No 894/2013 tanggal 26 November2013 sendiri telah jelas memenuhi ketentuan Pasal

ABSOLUT)Bahwa dan Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalahincompetency/salah dalam menentukan Kewenangan Absolut Pengadilan,dimana dalam Gugatannya Penggugat Mernohon adanya Pembatalan atasRisalah Lelang No 894/2013 tanggal 26 November 2013;Bahwa Permohonan Pembatalan Risalah Lelang No 894/2013 tanggal 26November 2013. yang dilakukan oleh Para Penggugat jelas bukankewenangan dan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Banyumas.Hal ini dikarenakan Sebuah Risalah Lelang in casu Risalah Lelang

Hal ini dikarenakan Sebuah Risalah Lelang incasu Risalah Lelang No 894/2013 tanggal 26 November 2013 yang telahditerbitkan oleh Tergugat Il mempunyal sifatkonkret.

Menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak berkekuatan hukum Risalah Lelang Nomor : 010/2013 tanggal 14 Maret 2013 dan atau semua surat-surat yang berkaitan dengan Lelang atas obyek milik Penggugat ; --------------------------------3. Menyatakan penguasaan Tergugat III atau siapa saja atas obyek tersebut adalah tidak sah, sehingga wajar untuk dikembalikan penguasaannya kepada Penggugat ; ---4.

Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoir) ;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik dalam Posita maupunPetitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa danmemutus mengenai pembatalan Risalah Lelang in casu Risalah LelangNomor 0100/2013 tanggal 14 Maret 2013 (Risalah Lelang), hal manapembatalan lelang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan TataUsaha Negara Bahwa Risalah Lelang merupakan produk hukum yang dikeluarkan olehPejabat Lelang berdasarkan peraturan perundangundangan

Bahwa demikian pula dimana Penggugat dalam gugatannyahanya meminta pembatalan terhadap Risalah Lelang, namuntidak disertai dengan uraian tentang bagaimana bentukperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh paraTergugat terkait Risalah Lelang a quo. Begitupula bahwaPenggugat tidak menguraikan klasifikasi Perbuatan MelawanHukum dari masingmasing Tergugat ;c. Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah obscuur libel,sehingga sangat patut Gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima ;d.

Lelang in casu Risalah LelangNomor 010/2013 tanggal 14 Maret 2013 (Risalah Lelang), hal manapembatalan lelang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan TataUsaha Negara ;Bahwa Risalah Lelang merupakan produk hukum yang dikeluarkan olehPejabat Lelang berdasarkan peraturan perundangundangan ic.

Luwu Timur, PropinsiSulawesi Selatan, sesuai SHM No.01028 Tahun 2009 atas nama Helda tidak47sesuai dengan prosedur lelang sehingga risalah lelang tersebut haruslahdibatalkan ;Menimbang, bahwa oleh karena materi Gugatan Penggugat padapokoknya mengenai prosedur pelelangan antara Penggugat denganTergugat I, tergugat II dan tergugat III, maka menurut majelis hakim petitumyang tepat adalah membatalkan Risalah lelang, sehingga dengan demikianpetitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh

;Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. jo. No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., yang dibuat olehBUKAERI, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 12Maret2018 Penasihat HukumTerdakwa telah pula mengajukan permohonan Banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5Maret2018 No.113/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.

;Risalah Pencabutan Permintaan Banding No.2/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst., jo No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., yang dibuat olehHalaman 1 dari 4 hal Putusan 110/Pdt/2018/PT.DKI.BUKAERI, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 26Maret2018 Terdakwa/Pembandingtelah mencabut permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat tanggal 5Maret2018 No.113/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.yang telah dinyatakan dalam Risalah Pernyataan Permohonan

Risalah Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan Banding oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 25April2018kepada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa padatanggal 26Maret2018 Penasihat Hukum, untuk dan atas nama Terdakwa ALISADLI, telah mencabut permohonan Banding yang diajukan denganRisalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. jo. No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 12Maret2018 ;.

Risalah Pencabutan Permintaan Banding No.2/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst., jo No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh WatiWiarti, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9Mei2018 Jaksas Penuntut Umu telahmencabut permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat tanggal 5Maret2018 No.113/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst. yang telahdinyatakan dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Risalah Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan Banding oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 11Mei2018kepada Ali Sadli (terdakwa), bahwa pada tanggal 9Mei2018 Jaksa PenuntutUmum, telah mencabut permohonan Banding yang diajukan denganRisalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. jo. No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 5Maret2018 ;.

Akta Risalah Lelang Nomor 222/2013 tertanggal 19 Juli 2013 perihalPelelangan 1 (satu) hamparan tanah seluas 18.348 m?

Bahwa Pelaksanaan lelang eksekusikepailitan sesuai Risalah Lelang Nomor 222/2013 telah sesuaidengan prosedur lelang kepailitan pada Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010, demikian Risalah Lelang termaksud sahdan tidak dapat dibatalkan.

Akta Risalah Lelang Nomor 222/2013 Tanggal 19Juli 2013.

Pembeli memperoleh Kutipan Risalah lelang sebagai akta jual beliuntuk kepentingan balik nama atau grosse Risalah lelang sesuaikebutuhan;b. Penjual memperoleh salinan Risalah lelang untuk laporanpelaksanaan lelang atau grosse risalah lelang sesuai kebutuhan;c. Pengawas lelang (Superintenden) memperoleh salinanrisalahlelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas; atau;d.

Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak objeklelang memperoleh salinan risalah lelang sesuai kebutuhan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Juncto Pasal 86 ayat (1) dan (2)PMK Lelang, Pihak yang berhak memperoleh Risalah lelang hanyalahpihakpihak yang berkepentingan langsung dengan Risalah Lelang,sehingga sangat wajar apabila Penggugat tidak memperoleh Akta RisalahLelang Nomor 222/2013 tertanggal 19 Juli 2013 karena Penggugatbukanlah Pihak yang berkepentingan langsung dengan Risalah

Bahwa Salinan Risalah Lelang nomor 744/2012 yang diterbitkan oleh TERLAWANlldengan Sertifikat Hak Milik nomor 239, luas 921m, yang terletak di DesaKarangtawang, Kecamatan Nusawingu, Kabupaten Cilacap atas nama HjMarsineh Chasanah tidak pernah dimohonkan untuk di lelangBahwa Grosse Risalah Lelang nomor 744/2012 yang diterbitkan olehTERLAWAN Ill guna kepentingan Eksekusi TERLAWAN berbeda dengansalinan Risalah Lelang nomor 744/ 2012 dimana Grosse Risalah Lelangadalah salinan asli dari Risalah Lelang

Bahwa TERLAWAN Ill menerbitkan Grosse Risalah Lelang nomor 744/ 2012yang diminta oleh TERLAWAN guna kepentingan Eksekusi telah berubahisinya dengan Salinan Risalah Lelang nomor 744/201 2, dimana Risalah Lelangadalah akta otentik dan merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna10.Bahwa TERLAWAN memerintahkan kepada PELAWAN untuk mengosongkantanah milik PELAWAN adalah merupakan perouatan melawan hukumBERDASARKAN HAL HAL TERSEBUT DIATAS MAKA TELAH NYATA EKSEKUSITERSEBUT TIDAK DAPAT DIJALANKAN KARENA:

Bahwa Risalah Lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuatoleh Pejabat Lelang yang merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatanhukum yang sempurna.7. Bahwa terhadap Risalah Lelang a quo telah diterbitkan Minuta Risalah,Salinan, Kutipan dan Grosse Risalah Lelang Nomor 744/2012 vide Pasal 1PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010;8. Bahwa Terlawan Ill menolak pernyataaan Pelawan dalam halaman 3 yangmenyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan (noneksekutabel):9.

Marsinem Chasanah tanggal 22 November 2012 telah dituangkandalam risalah lelang yang mana terhadap risalah lelang tersebut, telahditerbitkan minuta risalah, salinan, kutipan dan grosse risalah lelang Nomor744/2012, sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri untuk menyatakanbahwa eksekusi atas obyek tersebut tidak dapat dilaksanakan ;Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan tersebut di atas telahdibantah oleh Para Terlawan, maka sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BWditentukan bahwa beban

Marsinem Chasanahberdasarkan Risalah Lelang Nomor 744/2012.

Untuk itu pada Minuta Risalah Lelang Nomor 186/69/2018 tanggal 04Desember 2018, LIAU JUNG NYAP selaku Kuasa dari PT. BCA, TBK.

Sebagaimana yang telahtertera pada Kaki Risalah Lelang Nomor 186/69/2018 tanggal 04 Desember2018.Dalam pasal 91 angka (2) Halhal penting sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi salah satunya pada huruf g. adanya Pembeli yang ditunjuk olehBank dalam hal bank selaku kreditur membeli agunannya sendiri.Selanjutnya berdasarkan Catatan Kaki Minuta Risalah Lelang Nomor186/69/2018 tanggal 04 Desember 2018, disebutkan bahwa: Pada tanggal11 Maret 2019 telah diterbitkan Kutipan Risalah Lelang, sesuai dengan

Kutipan Risalah Lelang untuk lelang tanah dan bangunanditandatangani oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II setelahPembeli menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.sehingga Kutipan Risalah Lelang diterbitkan pada saat Sdr. Joice Mbatudatang ke KPKNL untuk mengambil Kutipan Risalah Lelang tersebut padatanggal 11 Maret 2019.

lelang yang dibuat oleh PejabatLelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatanpembuktian sempurna, selanjutnya dalam angka 37 disebutkanbahwa yang dimaksud dengan Salinan Risalah Lelang adalahsalinan kata demi kata dari seluruh Risalah Lelang, dan angka 38menyebutkan bahwa Kutipan Risalah Lelang adalah kutipan katademi kata dari satu atau beberapa bagian Risalah Lelang, makasesual dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya teradi,Pembeli Lelang yang sah pada tanggal 4 Desember 2018 di KatorTurut

Terbantah II adalah pihak Turut Terbantah selaku kuasa dariTurut Terbantah Ill sesuai Risalah Lelang Nomor : 186/69/2018tanggal 4 Desember 2018 dan Salinan Risalah Lelang Nomor :186/69/2018 tanggal 4 Desember 2018 yang dikeluarkan tanggal10 Desember 2018 ;Atas pokok permasalahan Apakah Terbantah mempunyalkedudukan yang sah untuk mohon Eksekusi Risalah LelangNomor: 186/69/2018 tanggal 4 Desember 2018 ?

lain terhadap Risalah Panitia B, tidak adapihak yang merasa dirugikan dengan dibuatnya Risalah Panitia B karenapenerima surat Risalah Panitia B seharusnya yang berhak dan berwenangmengatakan Risalah Panitia B palsu atau dibuat palsu adalah BadanPertanahan Nasional Pusat bukan pihakpihak lain ;Bahwa berdasarkan keterangan ahli DR.

ada revisi atau perbaikan, makapeserta sidang menanda tangani Risalah Panitia B tersebut ;Bahwa saksi menanda tangani Risalah Panitia B tersebut setelah sidangditutup, sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Risalah tersebutyaitu tanggal 12 Maret 2003 ;Bahwa sebelum saksi menanda tangani Risalah Panitia B Nomor01/RPTPAN.B/2003 tanggal 12 Maret 2003, saksi selaku anggotaPanitia B sempat membaca Risalah tersebut dan mengetahui isinyadiantaranya :1) mengenai status perusahaan yang memohon;2) keadaan

Kaltim dan seluruh anggota yang hadir menyetujui denganmembubuhkan tanda tangan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah/ PanitiaB;Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam Risalah Panitia BNo.01/RPTPAN.B/2003 tanggal 12 Maret 2003 tersebut adalah tandatangan saksi;Seingat saksi, Risalah Panitia B tersebut tidak langsung saksi tandatangani setelah sidang Panitia B dilaksanakan, karena untuk melakukanpengetikan Risalah tersebut Sekretaris Panitia B perlu waktu, namunsaksi tidak ingat berapa hari Purwanto,

S.H. selesai melakukanpengetikan terhadap Risalah Panitia B tersebut ;Bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah/Panitia B menjadi syaratmutlak atau penentu untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Guna UsahaPT.

dalam Risalah kemudian Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Btidak harus mengajukan Risalah tertanggal 12 Maret 2003 kepada saksiSukodi, S.H. meskipun dia atasan Terdakwa, karena untuk Risalah Panitia Bhanya diajukan kepada orangorang yang terlibat dalam Panitia B untukdikoreksi dan setelah tidak ada pembenahan maka ditanda tangani masingmasing anggota Panitia B;Bahwa Terdakwa yang menyiapkan dan membuat Risalah PemeriksaanTanah/Panitia B kemudian diserahkan kepada saksi Sukodi, S.H. untukdikoreksi

Bahwa, di samping itu, PMK Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang Pasal 93 telah memperluas norma yang terkandungdalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik karena mengenai memperlihatkan ataumemberitahukan Minuta Risalah Lelang dan/atau suratsurat ataudokumendokumen yang dilekatkan kepada pihak yang berkepentinganlangsung dengan minuta risalah lelang yaitu penjual, pembeli/ahliwaris/orang yang memperoleh hak, dan pihak lain yang diberikan

Bahwa Minuta Risalah Lelang merupakan dokumen pelaksanaanlelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dan sebagaimana telahdiatur dalam Pasal 85 s.d Pasal 92 PMK Petunjuk PelaksanaanLelang, di dalam Minuta Risalah Lelang tidak terdapat atau tidakmenyebutkan informasi terkait besaran outstanding atau kewajibanhutang Para Pemohon;4.

terkaitpelaksanaan lelang dan tidak ada informasi publik tentang jumlahhutang;Bahwa keinginan Para Pemohon untuk mengetahui informasihutangnya dengan meminta melihat Minuta Risalah Lelang menjadianeh karena telah dengan jelas disebutkan bahwa tidak adainformasi publik tentang jumlah hutang di dalam Minuta RisalahLelang yang diterbitkan oleh KPKNL atau Pejabat Lelang;Bahwa dengan tidak adanya informasi publik yang dibutuhkan olehPara Pemohon di dalam Minuta Risalah Lelang sehingga justruPasal 93

Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beliuntuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuaikebutuhan;b. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporanpelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;c. Pengawas Lelang (Superintenden) memperoleh Salinan RisalahLelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas; ataud.

;Bahwa Risalah Lelang merupakan suatu akta yang dibuat berdasarkanketentuan sebagai berikut:1. Dibuat menurut Undangundang (Pasal 3739 Vendu Reglement);2. Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Lelang (Pasal 1a dan Pasal 35VR)3. Wilayah kerja Pejabat Lelang ditentukan oleh Menteri Keuangan;Dengan demikian unsurunsur sebagai suatu akta otentik telah dipenuhioleh Risalah Lelang.

Stg. tanggal : 07 Juli 2015, untuk diperiksa dandiputus dalam peradilan tingkat banding ;Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan BandingKepada Terbanding Nomor : 7 / PDT. G/ 2015 / PN.

Stg ;Membaca Risalah kontra memori banding tertanggal 10 September 2015yang diajukan oleh Terbanding dan Il / Tergugat Idan ll yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 10 September2015.

./2016/PT PTKXVI.XVIL.XVIII.XK.XX,Membaca Risalah kontra memori banding tertanggal 10 September 2015yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding dan Il / Tergugat dan Ilyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal10 September 2015.

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara(inzage ) Nomor: 07/PDT.G/ 2015 / PN.Stg. Tanggal : 30 September 2015,yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, yangmemberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat, untukmempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelumberkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;XXVI. Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara(inzage ) Nomor: 07/ PDT.

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara(inzage ) Nomor: 07/ PDT. G/ 2015 /PN.Stg.

Oleh karena itu sesuaidengan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam Risalah LelangNomor : 212 Tanggal 3 September 1975, maka pelelangan umumtersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakanbatal;Bahwa sampai dengan saat ini PENGGUGAT belum menerimapembayaran atas objek lelang sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor 212tertanggal 3 September 1975.

,pada Tanggal 10 Agustus 1974 dalam Perkara Nomor : 91 / 1974 G.Pelelangan umum tersebut diadakan pada Hari Rabu, Tanggal 3September Tahun 1975, Jam 12 lewat 15 Menit waktu sebagaimanatertuang dalam Risalah Lelang Nomor : 212;Bahwa apablia pada saat ini diatas sebidang tanah objek pelelanganumum sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor : 212Tanggal 3 September 1975 telah diterbitkan sertifikat hak berupasertifikat Hak Milik maupun hakhak lain seperti Hak Guna Bangunan(HGB) atau sedang dalam

BASOEKI selakuPejabat Lelang, hal mana Kutipan Risalah Lelang tersebut ditandatanganiole Drs.

Pelelangan umum tersebut diadakan pada Hari Rabutanggal 13 September Tahun 1975 jam 12 lewat 15 rnenitsebagaimana tertuang dalarn Risalah Lelang Nfomor 212.

Demikian tidak ada klausula Risalah lelang yang clilanggar oleh Pemenang11.lelang, Turut Tergugat maupun Penjual dalam hal ini Pengaclilan NegeriJakarta UtaraTimur.

tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah danseksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :96/Pdt.G/2010/PN.AB.Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Turut Tergugat/Pembanding,permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah danseksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :96/Pdt.G/2010/PN.AB.Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Turut Tergugat/Pembanding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Ambon, yangmenyatakan :Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, kepada Penggugat/Terbandingpermohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.2 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Terguagt I/Pembanding,permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.3 Bahwa pada tanggal 15 Agustus

2012, kepada Tergugat III/Pembandingpermohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.4 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Tergugat V/Pembandingpermohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Banding Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.5 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Tergugat V/Pembandingpermohonan banding tersebut

disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Bandingtanggal Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.6 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Tergugat VI/Pembandingpermohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Bandingtanggal Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.Membaca Memori Banding yang dibuat oleh Tergugat I/Pembanding tertanggal 09Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

/Terbanding untukmempelajari berkas perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.ABsebagaimana Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan BerkasPerkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB 3 222222 nnn nnn nnn nnn nen7 Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2013, telah memberikankesempatan kepada Tergugat I/Turut Terbanding untukmempelajari berkas perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.ABsebagaimana Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan BerkasPerkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat

Pelelangan termaksuddiselenggarakan dihadapan Pejabat Lelang Kelas KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNP) Bandung yangmengeluarkan/menerbitkan Risalah Lelang, sebagaimana Risalah LelangNomor 199/2012 tanggal 27 Februari 2012;Bahwa Pelawan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan(sebagaimana SHM Nomor 2666/Ciwaruga) tersebut di atas, merasasangat dirugikan sekali dengan rencana pelaksanaan eksekusipengosongan termaksud, karena lelang tidak memenuhi syarat syaratyang ditentukan

Risalah Lelang Nomor 199/2012 tanggal 27 Februari 2012 dimohonkandibatalkan;2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2666/Desa Ciwaruga atas nama lwanSetiawan (Terlawan) diterbitkan oleh Badan Pertanahan Bandung Barat;Hal. 5 dari 27 Hal.

Risalah lelang Nomor 199/2012 tanggal 27 Februari 2012 dinyatakanbatal dalam poin 7 dalil Perlawanan (Petitum Nomor 3);2.

Sehingga Judex Facti(Pengadilan Tinggi Bandung) dalam memahami akan arti dan maksud dariRisalah Lelang termaksud hanya sepotongpotong, yang terkesanmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara;Padahal Risalah Lelang merupakan tindak lanjut (follow up) dari suatuperjanjian kredit dan perjanjian pengikatan hak tanggungan ataupun jugamerupakan perjanjian transaksi jual beli atas suatu barang (maka dalam halini), Risalah Lelang merupakan suatu bentuk perjanjian.

Jadi bukan sematamata bantahan/Perlawanan terhadap Risalah Lelang Nomor 199/2012, tanggal 27 Pebruari2012.

p>

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

• Menerima eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

• Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

• Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Terbanding III semula Tergugat III dalam Konvensi untuk sebagian;
• Menyatakan sah secara hukum Risalah

Lelang Nomor 143/2017, tanggal 05 April 2017;

keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman BaratNomor 3/Pdt.G/2020/PN Psb tanggal 1 September 2020, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKONVENSIDALAM POKOK PERKARA Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat IIIdalam Konvensi untuk sebagian; Menyatakan sah secara hukum Risalah

selaku pembelilelang berdasarkan Risalan Lelang Nomor 143/2017 tanggal 5 April 2017,sementara objek lelang masih dikuasai oleh Pembanding semulaPenggugat/Tergugat Rekonpensi, selanjutnya Terbanding Ill semula TergugatIIl/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan terhadap Pembandingsemula Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang masih menguasai objek lelangtersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding Ill semula TergugatII/Penggugat Rekonpensi adalah selaku pembeli lelang sebagaimana ternyatadalam Risalah

2020, yang dimohonkanbanding tersebut;MENGADILI SENDIRIDALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIHalalaman 9 dari 11 putusan Nomor 204/PDT/2020/PT PDG Menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat , Terbanding IIsemula Tergugat II dan Terbanding III Semula Tergugat III;DALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapatditerima;DALAM REKONPENSI Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Terbanding IIIsemula Tergugat III dalam Konvensi untuk sebagian; Menyatakan sah secara hukum Risalah

Akta Risalah Lelang Nomor 222/2013 tertanggal 19 Juli 2013 perihalPelelangan 1 (satu) hamparan tanah seluas 18.348 m?

Penggugat baru melihat dan mengetahui isimateri Keputusan Tergugat, in casu Akta Risalah Lelang NomorHalaman 10 dari 63 halaman.

Pembeli memperoleh Kutipan Risalah lelang sebagai akta jual belliuntuk kepentingan balik nama atau grosse Risalah lelang sesuaikebutuhan;b. Penjual memperoleh salinan Risalah lelang untuk laporanpelaksanaan lelang atau grosse risalah lelang sesuai kebutuhan;c. Pengawas lelang (Superintenden) memperoleh salinan risalahlelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas; atau;Halaman 50 dari 63 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2015d.

Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak objeklelang memperoleh salinan risalah lelang sesuai kebutuhan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 85 juncto Pasal 86 ayat (1) dan (2)PMK Lelang, pihak yang berhak memperoleh Risalah Lelang hanyalah pihakpihak yang berkepentingan langsung dengan Risalah Lelang, sehinggasangat wajar apabila Penggugat tidak memperoleh Akta Risalah LelangNomor 222/2013 tertanggal 19 Juli 2013 karena Penggugat bukanlah pihakyang berkepentingan langung dengan Risalah

Berdasarkan Akta Risalah Lelang dinyatakan pelelangandilakukan terhadap 1 (satu) hamparan tanah seluas 18.348 m?

Oleh karena itu Sesuai dengan ketentuan lelangsebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor : 212 Tanggal 3September 1975, maka pelelangan umum tersebut harus dinyatakan bataldemi hukum atau setidaknya dinyatakan batal:;Bahwa sampai dengan saat ini PENGGUGAT belum menerimapembayaran atas objek lelang sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor 212tertanggal 3 September 1975.

(Seribu delapan ratus tiga puluh satu ribu MeterPersegi) sebagaimana yang dimaksud dalam Risalah LelangNomor : 212, Tanggal 3 September 1975 yang saat ini setempatdikenal terletak di Jalan Pramuka Kay. 73/75 Kel.

tanggal 03 September 2015, yang telah ditandatangani oleh M.BASOEKI selaku Pejabat Lelang, hal mana Kutipan Risalah Lelangtersebut ditandatangani oleh Drs.

Pelelangan umumtersebut diadakan pada Hari Rabu tanggal 13 SeptemberTahun 1975 jam 12 lewat 15 rnenit sebagaimana tertuangdalarn Risalah Lelang Nfomor 212.

Demikian tidak ada klausula Risalah lelang yang clilanggar oleh Pemenanglelang, Turut Tergugat maupun Penjual dalam hal ini Pengaclilan NegeriJakarta UtaraTimur.