Ditemukan 4269 data
38 — 6
HARYANTO dengan nomorrekening : 311601001076501;Dikembalikan kepada terdakwa ANDRI HARYANTO.4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500, (dua ribulima ratus rupiah).Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknyasebagai berikut:e Proses peradilan pidana atas nama Terdakwa diawali dengan tindakan yangtidak lagi menghargai norma aturan hukum acara pidana, yang diawalidengan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/A/26/II/2016Jateng/Res.Clp tanggal28 Pebruari 2016, tempus
delicti jam 23.00 WIB, saksi pelapor SLAMETdan RAHMAT (lihat resume pemeriksaan), selanjutnya dilakukan upayapaksa penangkapan terdakwa yang dituangkan dalam berita acarapenangkapan yang menyebut tempus delicti tanggal 28 Pebruari 2016, padahari Minggu jam 21.00 Wib, selanjutnya dilakukan penahanan dengan suratperintah penahanan Nomor : SPHAN/87/II/2016/Reskrim, tanggal 29Februari 2016, tempus delicti hari Minggu, 28 Februari 2016 jam 21.00 WIB.Berkaitan dengan tindakan penangkapan dan penahanan
11 — 6
menentukan kompetensi absolut dalammengadili;Menimbang, bahwa selain identitas para pihak yang tidak lengkap, dalildalil yang diuraikan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak menerangkandengan lengkap urutanurutan peristiwa yang menjadi dalil gugatanPenggugat untuk bercerai, dalam petitum Penggugat mohon agar MajelisHakim berkenan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat namundalal posita Penggugat tidak mengurai peristiwaperistiwa dalam perpecahanrumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti locus, tempus
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Locus dan Tempus Delictie yang jelas yaitu waktu dan tempat atau kapan dan di mana Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakanNarkotika Golongan bagi diri sendiri. Dalam hal ini Majelis HakimPengadilan Negeri Sleman dalam pertimbangannya tidak dapatmenunjukkan kapan dan dimana Terdakwa menggunakan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri. Fakta hukumnya yang terbukti di persidangan(berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Fajar Ramdani, saksidr.
Hal ini telah sesuai dengan tempus delik (waktu terjadinyatindak pidana) dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu bahwatempus delik terjadi sekita bulan Oktober tahun 2012 atau sekitarsepanjang tahun 2012 ;Bahwa untuk membuktikan dan memperkuat keyakinan Majelis HakimMahkamah Agung bahwa benar Terpidana adalah penyalahguna yaituketerangan Terpidana sendiri bahwa dirinya telah menggunakanNarkotika sejak tahun 2010 diperkuat keterangan saksi Tri KusumoBawono, bahwa benar Terpidana adalah pasiennya sejak
MUSA DJUMA
Terdakwa:
ALI BILANTULA alias AKO
68 — 37
mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkanperbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik denganalasan pemaaf maupun pembenar ;Menimbang, dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksisaksidan pengakuan Terdakwa yang menjadi terdakwa adalah Ali Bilantua Alias Ako,ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawahpengampuan, yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapatmempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam tempus
68 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian dalampertimbangan putusan judex facti halaman 14, mengatakan bahwa darikejadiankejadian di atas, bahwa tempus delicti terjadi pada tanggal 10Maret 2002 dimana pada waktu itu Terdakwa berada di kantornyamelakukan pemaksaan dengan ancaman agar korban menyerahkan saham.Kemudian pada tanggal 19 Maret 2002 terjadi transaksi penyerahan lahankelapa sawit milik PT.
Kemudian dalampertimbangan putusan judex facti halaman 14, mengatakan bahwa darikejadiankejadian di atas, bahwa tempus delicti terjadi pada tanggal 10Maret 2002 dimana pada waktu itu Terdakwa berada di kantornyamelakukan pemaksaan dengan ancaman agar korban menyerahkansaham. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2002 terjadi transaksipenyerahan lahan kelapa sawit milik PT.
Bahwa dalam membuat pertimbangan tentang tempus delictie dakwaanpertama peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh judex facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru karena tidakberdasarkan fakta dalam persidangan, jadi bukan karena soal penilaianatas fakta dalam persidangan:1. Bahwa menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan TerdakwaHal. 27 dari 57 hal. Put.
Bahkan dalampersidangan tidak pernah terungkap adanya ketegangan antaraTerdakwa dan saksi Wilian alias Alok;Bahwa kepastian tentang hari dan tempat (tempus dan locus)terjadinya suatu perbuatan pidana haruslah merupakan suatu keadaan yang mutlak dan pasti (conditio sine qua non) di sampinguntuk membedakan suatu ilisi atau fitnah dengan suatu faktaHal. 39 dari 57 hal. Put.
Tuanku Tambusai No. 301,Pekanbaru, sementara mereka semuanya juga mengakui bahwakantor mereka tutup pada hari Minggu/libur;Dalam requisitoirnya maupun repliknya, rekan Penuntut Umumjuga aklhirnya tidak mampu menyebutkan waktu (tempus) dantempat (locus) terjadinya perbuatanperbuatan yang didakwakanHal. 45 dari 57 hal. Put.
26 — 21
Tingkat pertama adalahmemanggil dan mendengar keterangannya di depan persidangan yaitu Kepala SMPNegeri Padangsidimpuan untuk bersaksi karena keterangannyalah yang mengatakandan menuduh Terdakwa melakukan sodomi kepada korban yang disampaikan kepadaibu korban;Menimbang, bahwa kemudian yang perlu lagi didengar keterangannya di depanpersidangan ialah dokter Meisarah Pane yang membuat Visum Et Repertum Projustiadengan nomor 440/226/VL/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dengan perlupenekanan tentang jarak tempus
74 — 5
diperoleh darikejahatan, bahkan dalam beberapa arrest nya Hoge Raad telahmemandang perolehan suatu benda karena kejahatan bukan hanya14telah terjadi pada saat pelaku menjual barang yang bersangkutan,melainkan telah terjadi pada saat pelaku menawarkan barang tersebutkepada orang lain untuk dibeli.Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan uraianunsur yang paling tepat dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa dansetelah memperhatikan secara cermat Dakwaan Penuntut Umumterdapat uraian waktu kejadian (tempus
) perbuatan Terdakwa yangdidakwa melanggar Pasal 480 ke1 KUHP tertulis tanggal 14 Oktober2014, sedangkan dalam persidangan Penuntut Umum juga telahmengoreksi dan membenarkan penyebutan waktu kejadian (tempus)sebagaimana dimaksud dalam uraian dakwaan yang benar adalahtanggal 14 Oktober 2013, sehingga dengan demikian Majelis Hakimmenilai terhadap penyebutan waktu kejadian dalam surat dakwaankhususnya mengenai penulisan tahun (14 Oktober 2014) adalah waktujauh ke depan yang belum dijalani sehingga Majelis
memandang terkaitpenyebutan atau penulisan tempus khususnya terkait tahun dapatdipandang terdapat kekeliruan yang dapat ditolerir sebagai salahpengetikan sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yangmenjadi waktu kejadian (tempus) yang didakwakan Penuntut Umumadalah tanggal 14 Oktober 2013;Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian unsur ini, makaMajelis perlu juga mempertimbangkan mengenai kedudukan atauhubungan Terdakwa dengan barang atau benda tersebut denganmemperhatikan petunjukpetunjuk
Terbanding/Terdakwa : RIFALDO SIKUMBANG pgl EDO
45 — 30
Berdasarkan fakta persidangan locus (tempat) serta tempus (waktu)sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua adalahberbeda.Dakwaan Kesatu:Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undangundang RI No.35 Tahun 2009tentang Narkotika.Locus : Caf Sani Jalan Ahmad Yani Kampung Cina KelurahanBenteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang KotaBukittinggi;Tempus : Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib.DANDakwaan KeduaMelanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undangundang RI No.35 Tahun2009 tentang
1.I Ketut Ariana, SH.
2.I Putu Bagia Sudiksa
Termohon:
Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cq. Kapolda Bali, Cq. Kapolresta Denpasar.
179 — 90
DELICTIBahwa tempus delicti, yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukanapakah suatu undangundang dapat diterapkan terhadap suatu tindakpidana.
Teoriteori tempus delicti yang di kKemukakan oleh SatochidKartanegara (Satochid Kartanegara, 1998, Hukum Pidana, KumpulanKuliah Bagian Dua, Balai lektur Mahasiswa, Jakart, h.158):a. Teori perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad), ialahteori yang menjelaskan kapan suatu delik dilakukan oleh tersangka;b.
Teori akibat (de leer van het gevolg), menjelaskan mengenaikapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik.Bahwa TIDAK BENAR dan SALAH Termohon dalam SuratPemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama KETUT ARIANA, SHHalaman 27 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dpsdan PUTU BAGIA SUDIKSA Nomor: B/1224/V1I/2021/Satreskrim,tertanggal 24 Juni 2021 pada angka 2 (dua) merujuk /ocus delicti pada :hari Senin, 06 Januari 2020 jam 11.30 Wita;Padahal tempus delicti (waktu) penandatanganan aktaakta
jam 11.00 wita.Bahwa Termohon saat ini masih dalam proses Penyidikan untukmenentukan tempus delcti dan Termohon berdasarkan faktafaktadalam Penyidikan dapat menyimpulkan tempus delecti sebagaimanalaporan Pelapor RUDY HALIM terjadi pada hari Senin tanggal 06Januari 2020 jam 11.00 wita atau setidaktidaknya terjadi padatahun 2020 serta tempus delecti tidak menjadi objek Praperidilan.Para Pemohon mendalilkan bahwa surat Ketetapan Nomor:Halaman 34 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN DpsS.Tap/24/
Pasal263 KUHP adalah delik formil, delik formil akan merujuk pada kualifikasiperbuatanperbuatan yang dilarang oleh undangundang;Bahwa Ahli menerangkan mengenai penetapan tersangka, yang didasarkanpada locu tang tidak tepat, tempus yang tidak tepat dan penerapan pasal yangtidak tepat juga. Artinya penerapan pasal itu, yang diperiksa pasal 1 ternyatapenetapan tersangka pasal 2.
NURMIN, S.H
Terdakwa:
Yepi Magayang
118 — 56
Pada lengan kanan bawah terdapat anak panah tertancap dari sisiluar tempus kearah bagian dalam lengan kanan dengan ukuran lukatusuk satu koma lima sentimeter dan panjang anak keseluruhan tujuhpuluh satu sentimeter;e. Pada dada sebelah kanan, tiga koma lima sentimeter sampingputting Susu kanan terdapat luka tusuk berukuran lima sentimeter;f.
Pada lengan kanan bawah terdapat anak panah tertancap dari sisiluar tempus kearah bagian dalam lengan kanan dengan ukuran lukatusuk satu koma lima sentimeter dan panjang anak keseluruhan tujuhpuluh satu sentimeter;e. Pada dada sebelah kanan, tiga koma lima sentimeter sampingputting susu kanan terdapat luka tusuk berukuran lima sentimeter;f.
Pada lengan kanan bawah terdapat anak panah tertancap dari sisiluar tempus kearah bagian dalam lengan kanan dengan ukuran lukatusuk satu koma lima sentimeter dan panjang anak keseluruhan tujuhpuluh satu sentimeter;Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmne. Pada dada sebelah kanan, tiga koma lima sentimeter sampingputting Susu kanan terdapat luka tusuk berukuran lima sentimeter;f.
Terbanding/Terdakwa : H. MURIADI bin H. SAMSUNI
137 — 87
pustaka Kartini, Jakarta, 1985,him. 663664)Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum makamenurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secarasaksama mengingat di dalam Surat dakwaan tersebut terdapat berbagaikejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukankeberatan:Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwaingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telahdidakwakan oleh Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :MENGENAI TEMPUS
lama 6 (enam) tahun,Atau;Kedua : Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yangdikualifisir sebagai delik menggunakan surat palsu, yang diancamdengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun,Atau;Ketiga : Pasal 385 ke1 KUHP, sebagai delik tanpa haka tau melawanhukum mengalihkan atau menjaminkan tanah/bangunan yangbelum bersertifikat yang diketahui sebagian atau seluruhnya milikorang lain, yang diancam pidanaBahwa atas uraian ketiga dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa tempus
delicti yaitu pada bulan September tahun 1998atau berdasarkan surat alas hak yang dibuat/ditandantangani yaitu SuratPenyataan tertanggal 24 September 1998 dan Surat Pernyataan TidakSengketa yaitu tanggal 24 September 1998, dengan pertimbanganMenimbang, bahwa dari uraian ketiga dakwaan tersebut di atasdihubungkan satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menyimpulkanbahwa ketiga dakwaan tersebut merujuk pada satu tempus delicti yaitupada bulan September tahun 1998 atau berdasarkan surat alas hak
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Marettahun 2008, atau setidaktidaknya pada tahun 2000 sampai dengan tahun2008:Bahwa dari dakwaan alternatif kedua tersebut di atas menyangkut tempusdelictie (waktu terjadinya tindak pidana) disebutkan dengan jelas sesuaipasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu pada hari Minggu tanggal 2 April 2000sampai dengan bulan Maret 2008 atau setidaktidaknya pada waktuwaktusejak bulan April tahun 2000 sampai dengan bulan Maret tahun 2008, atausetidaktidaknya pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, di manamengenai tempus
Bahwa penyebutan tempus delictie dalam sebuah surat dakwaan yangdisebutkan secara alternatif tersebut sudah lazim digunakan dalam duniaperadilan, mengingat sangatlah sulit untuk menentukan dengan pasti suatutindak pidana itu terjadi sehingga diperbolehkan dibuat secara alternatif dantidaklah melanggar undangundang.
Justru dengan penyebutan secaraalternatif menyangkut tempus delictie tersebutlahn bagi Majelis Hakim danPenuntut Umum untuk dapat menentukan kapan sebenarnya tindak pidanatersebut dilakukan oleh Terdakwa di antara waktuwaktu tersebut yangdisebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Dengan demikian tidaklah beralasan kalau Majelis Hakim menyebutkandalam pertimbangannya bahwa hapusnya kewenangan penuntutan terhadapTerdakwa daluwarsa, karena Terdakwa H. Moch. YUNUS H.
Terbanding/Terdakwa : dr. DITRIANA
110 — 51
Mdn tanggal09 April 2019 maka terkesan Jaksa Penuntut Umum tidak profesional dalammemahami asas hukum pidana yang berlaku karena baik saksisaksi, locus,tempus dan delik serta pelaporannya kepada pihak kepolisian di waktu yangsama.Bahwa Terdakwa di sini membuat pembelaan ini bukan sematamatauntuk membela diri, akan tetapi Terdakwa disini memposisikan diri sebagaiorang yang dizalimi oleh Jaksa Penuntut Umum akibat ketidak profesionalannyamenangani perkara a quo yang terkesan adanya unsur titipan dari
Keraguanini timbul karena akibat kurang profesionalan Jaksa Penuntut Umum dalammemisahkan perkara a quo dengan antara perkara yang sebagai korbannyasaksi SYAHYUDI dan Saksi CINDY CLAUDYAN SEMBIRING KEMBAREN,padahal mereka berdua baik locus, tempus dan delikti sama.Bahwa di sini Terdakwa bukan hanya untuk membela dirinya sendiri,tetapi Terdakwa juga ingin menyampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum akibatketidakprofesionalannya menyikapi mengenai asas kedilan yaitu denganberpedoman kepada asas peradilan
Perkara a quo yang sedang disidangkantentunya memiliki relefansi kaitan yang tidak dapat dipisahkan baik dari segilocus, tempus maupun delikti serta alat bukti yang digunakan baik keteranganTerdakwa, keterangan saksisaksi maupun surat serta petunjuk dalam tuntutanNomor : Reg. Perkara : PDM95/Ep.2/01/2019 tanggal 17 Juli 2019 denganputusan Pidana Nomor : 359/Pid. B/2019/ PN.
Terbanding/Penuntut Umum : YUSNAENI, SH
184 — 99
Terhadap Kewenangan MengadiliBahwa Majelis hakim pada perkara aquo di Pengadilan Negeri Kendaritidak dapat mengadili perkara aquo karena Tempus delicti dan locus delictiterjadi di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kepulauan KabupatenKonawe Utara. Jika melihat tempus dan locus delicti tindak pidana, makaseharusnya Perkara aquo masuk dalam wilayah Pengadilan NegeriUnaaha. Namun ternyata perkara aquo disidangkan di wilayah PengadilanNegeri Kendari.
Latif Lapanto Alias Aco, oleh karena itukeberatan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Terdakwa bahwa Majelishakim pada perkara aquo di Pengadilan Negeri Kendari tidak dapat mengadiliperkara aquo karena Tempus delicti dan locus delicti terjadi di Desa Morombo,Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, jika melihat tempusdan locus delicti tindak pidana, maka seharusnya perkara aquo masuk dalamwilayah Pengadilan Negeri Unaaha, namun
ternyata perkara aquodisidangkan di wilayah Pengadilan Negeri Kendari, JPU juga dalamdakwaannya mengakui bahwa tempus dan locus delicti masuk dalam wilayahpengadilan negeri unaaha, namun karena alasan keberadaan saksisaksilebin dekat ke Pengadilan Negeri Kendari sehingga perkara aquo dilimpahkanke Pengadilan Negeri Kendari, dasar hukum JPU menggunakan KompentensiRelatif dalam mengadilan berdasarkan pasal 84 ayat 2.
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
ikan bandeng/nenertanggal 5 Februari 2012, karena apabila dihubungkan dengan tempusdelikcti yaitu tanggal 8 Maret 2012, maka umur ikan bandeng yangditanam di empang itu baru berumur 1 (satu) bulan yang ukurannya sangatkecil sekitar 3 cm (tiga centimeter), tidak mungkin bisa diambil dengan alatjaring apalagi diambil sebanyak 2 karung dengan berat 200 kg.Alat bukti surat berupa kuitansi pembelian bibit ikan bandeng/nenertanggal 11 Maret 2013, baru ditanam di empang itu 1 (satu) tahunkemudian setelah tempus
delikti.Alat bukti surat berupa kuitansi pembelian benur/bibit udang tanggal 6Maret 2013, jenis ikan yang berbeda bukan bandeng sebagaimanadakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan baru ditanam di empang itu 1 (satu)tahun kemudian setelah tempus delikti.Berdasarkan uraian tersebut di atas, dakwaan pencurian ikan bandeng dalamempang sebanyak 2 karung atau seberat 200 kg yang didakwakan kepadapara Terdakwa adalah dakwaan yang illusioner, tidak dapat dibuktikan dansulit diterima akal sehat.Tentang empangnya.Seharusnya
78 — 23
Pada pemeriksaan luardidapatkan luka memar pada dahi dan pipi kanan diduga disebabkan traumabenda tumpul; Bahwa tempus perbuatan hukum terdakwa, saat saksi OSRID masih berusia13 (tiga belas) tahun sebagaimana bukti surat, yaitu Kutipan Akta KelahiranNo. 1169/AK/CS/IV/ST/2006 atas nama OSRID HINA LALA AWANG;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
Sumba Timur, Terdakwa denganmenggunakan sandal carvil yang dipegang dengan tangan kanannya kemudianmengayunkan sandal carvil tersebut kearah bagian wajah sebelah kanan saksi OSRITyang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;Menimbang, bahwa tempus perbuatan hukum terdakwa tersebut, saat saksiOSRID masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana bukti surat, yaitu KutipanAkta Kelahiran No. 1169/AK/CS/IV/ST/2006 atas nama OSRID HINA LALA11AWANG, dengan demikian unsur anak telah terpenuhi dan terbukti;Menimbang
36 — 1
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal303 Ayat (1), ke2, KUHP.Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalil dalam surat dakwaannyatersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksisaksi yang telah memberikanketerangan dibawah sumpah menurut agamanya masingmasing, yaitu;1 Saksi AGUS TRIYONO:Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;e Bahwa ada masalah perjudian yang dilakukan oleh terdakwa ;e Bahwa pada hari selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 11.00 Wibbertempat di Dukuh Tempus
yang keluar maka uang akan menjadi milik bandar ;Bahwa dalam permainan judi Cap Ji Kia ini sifatnya untunguntungan;Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakanmembenarkan dan tidak keberatan;2 Saksi EDI TRI NUGROHO;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;Bahwa ada masalah perjudian yang dilakukan oleh terdakwa ;Bahwa pada hari selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 11.00 Wibbertempat di Dukuh Tempus
13 — 5
menentukan kompetensi absolut dalammengadili;Menimbang, bahwa selain identitas para pihak yang tidak lengkap, dalildalil yang diuraikan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak menerangkandengan lengkap urutanurutan peristiwa yang menjadi dalil gugatanPenggugat untuk bercerai, dalam petitum Penggugat mohon agar MajelisHakim berkenan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat namundalal posita Penggugat tidak mengurai peristiwaperistiwa dalam perpecahanrumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti Jocus, tempus
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DANIEL KRISTANTO SITORUS SH, MH.
51 — 24
Locus delicti dan Tempus delicti Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalahsama dengan yang pernah diputus terdahulu.Dalam UndangUndang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia, dalam pasal 18 ayat (5) menyatakan: setiap orang tidak dapatdituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yangtelah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Setelah membaca dan mencermati Surat Dakwaan Jaksa Penuntut UmumNo.Reg.Perkara:PDM57/L.2.28.3/Enz.2
Mdl (Surat Dakwaan Terlampir) dengan perkara sekarangini Nomor: 173/Pid.Sus/2020/PN.Mdl dapat dilihat pada:Tempat kejadian peristiwa pidana (locus delicti) dan Waktu kejadianperistiwa pidana (tempus delicti) yaitu: Pada perkara Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN. Mdl dan Nomor:173/Pid.Sus/2020/PN.Mdl, Tempat kejadian peristiwa pidana wilayahKecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal; Dan perkara Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN.
InIdem, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP Bab VIIItentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan MenjalankanPidana, suatu perkara tidak dapat diajukan kembali untuk yang keduakalinya atau dapat dikatakan Nebis In Idem jika perkara sebelumnya sudahpernah diperiksa sebelumnnya, diadili dan diputus di pengadilan yangsama dan tetap bertalian dengan tindak pidana yang sama, terhadap orangyang sama (pelapor, pengadu, saksi dan terhadap Terdakwa yang sama),begitu pula terhadap waktu (tempus
34 — 2
Abdur Rasyid, yaitu pada Hari Minggu Tanggal 7 Oktober2012 terdakwa Kosim sejak pukul 19:00 WIB s/d 22:00 WIB ngobrol dan menonton tvbersamasama, namun demikian, terhadap waktu yang disebutkan oleh para saksi a decharge tersebut yaitu antara pukul 19:00 WIB s.d 22:00 WIB tidak dapat dipastikan secaratepat, sehingga terhadap keterangan tersebut apabila dihubungkan dengan waktu terjadinyatindak pidana (tempus delicti) yaitu pada sekitar Pukul 22:30 WIB, maka Majelis berpendapatterdapat kemungkinan
dan rentang waktu yang cukup apabila pada waktu/tempus delictidakwaan Penuntut Umum, terdakwa bisa saja berada pada tempat terjadinya pencuriandengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Moh.