SP2D Nomor : 3901/ SP2D/3/DPPKAD/2010 tanggal 27 Desember 2010berikut lampirannya berupa :a)Surat Pengantar Nomor 900/1666/BAPPEDA/XI/2010 tanggal 22Desember 2010;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor:900/1667/XI/BAPPEDA tanggal 22 Desember 2010;Surat Keterangan Pengajuan SPP TU tanggal 22 Desember 2010;SPPTU Nomor: 0058/SPP/3/BPPD/2010 tanggal 22 Desember 2010;SPMTU Nomor: 0058/SPM/3/BPPD/2010 tanggal 22 Desember 2010;2.SP2D Nomor : 3902/ SP2D/3/DPPKAD/2010 tanggal 27 Desember

Surat Pengantar Nomor 900/1666/BAPPEDA/XIV/2010 tanggal 22Desember 2010;b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor:900/1667/XI/BAPPEDA tanggal 22 Desember 2010;c. Surat Keterangan Pengajuan SPP TU tanggal 22 Desember 2010;d. SPPTU Nomor: 0058/SPP/3/BPPD/2010 tanggal 22 Desember 2010;e. SPMTU Nomor: 0058/SPM/3/BPPD/2010 tanggal 22 Desember 2010;2.SP2D Nomor : 3902/ SP2D/3/DPPKAD/2010 tanggal 27 Desember 2010berikut lampirannya berupa :a.

Surat Pengantar Nomor 900/1666/BAPPEDA/X1/2010 tanggal 22Desember 2010;b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor:900/1667/XI/BAPPEDA tanggal 22 Desember 2010;Page 92Putusan Pengadilan TIPIKORNo.86/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdnc. Surat Keterangan Pengajuan SPP TU tanggal 22 Desember 2010;d. SPPTU Nomor: 0058/SPP/3/BPPD/2010 tanggal 22 Desember 2010;e.

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olehPPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas maka dapatdisimpulkan bahwa peralihan hak atas tanah dilakukan dengan carapemindahan hak seperti Jual Beli, Tukar menukar, Hibah, lelang, perwarisan,peralihan hak karena Penggabungan atau peleburan dan pemindahan haklainnya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peralihan hak atas tanahmelalui Hibah berdasarkan pasal 1666

UtrMemperhatikan Pasal 1666 KUHPerdata, 1685 KUHPerdata, pasal 37PP No 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah dan peraturanperaturan lainyang bersangkutan;MENGADILI:DALAM PROVISI ; Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;TENTANG EKSEPSI ; Menyatakan Eksespsi Para Tergugat Tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA ; Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbulsejumlah Rp 1.177.500, ( satu juta seratus tujuh puluh tujuh

Para Penggugathanya menyebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 14 GugatanPara Penggugat mengenai Para Penggugat merupakan pemilik tanahdan sebagian mendapatkan tanah dari peralinan hak dan/ataupelimpahan kuasa dari pihak lain, padahal seharusnya peralihankepemilikan tanah dilakukan antara lain dengan cara jual belli, waris,Halaman 24 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2017/PN Bin.hibah dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal1457, Pasal 1458, Pasal 1459, Pasal 1666

telah mengklaim tanahmilik warga Desa Makmur, dan Sertifikat yang dimaksud oleh ParaPenggugat adalah Sertifikat Konsolidasi atas tanah plasma kelapa sawit.Senyatanya Tergugat Il melakukan kegiatan pertambangan di wilayahDesa Makmur, sedangkan Para Penggugat berdomisili di DesaSebamban Baru dan bukan di Desa Makmur.Bahwa pelimpahan kuasa dan peralihan hak tersebut di atas tidak sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 1457, Pasal 1458, Pasal 1459, Pasal 1666

Tergugat IImembantah dalil kepemilikan Obyek Sengketa oleh Para Penggugat, karenasebagian dari Para Penggugat hanya mendapatkan pelimpahan kuasa danperalihan hak (kepemilikan pihak lain) yang tidak sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1457, PasalHalaman 38 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2017/PN Bin.1458, Pasal 1459, Pasal 1666 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, sertaPasal 36, Pasal 37 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang

18.11.0921)Surat PT PSI No. 104/PRXDKI/XI/2009 perihalPermintaan perubahan SPK22) Nota Dinas No.1527A/GTR/XI/0923) SPK No. 231/SPKKPS/XII/200924) Surat PT PSI No.002/XII/09/CMS/BDKI25)Memorandum Grup Teknologi No.2973/GTI/XII/2009kepada Grup Quality Assurance perihal Tagihan SewaAplikasi GCMS PT PSI26) Memo dari GQA kpd GTR No. 5297/GQA/XII/2009 perihalTagihan PT PSI27) Kutipan Notulen Rapat Direksi No. 48/Notulen Radir/200928) Memorandum dr GTR kpd GQA No. 1666/GTR/XII/0929) Keputusan Direksi PT

Adapun biaya yangdikeluarkan diambil dari anggaran Grup Teknologi untuk mataanggaran pengembangan aplikasi Non Core Banking.Pada tanggal 21 Desember 2009, terdapat memorandum dari GQANo.5297/GQA/XII/2009 kepada GTR perihal Tagihnan PT PSI yangmeminta rekomendasi dari GTR atas pelaksanaan pembayarantagihan PT PSI.Pada tanggal 22 Desember 2009, terdapat memorandum dari GTRkepada GQA No. 1666/GTR/XII/0O9 yang menyampaikan bahwataginan PT PSI dapat diproses sesuai tugas GQA dan ketentuan yangberlaku.84Pada

Memorandum dr GTR kpd GQA Ketut Dokumen Asli.No.1666/GTR/XII/09. Indrayana13. Keputusan Direksi PT Bank DKI Ketut Dokumen Asii.Nomor 258A Tahun 2009 ttg Tim IndrayanaImplementasi GCMS.14. Surat dari Tim Implementasi GCMS Ketut Dokumen Asii.kepada Direksi PT Bank DKI No.271A/ IndrayanaGTR/IX/2010 perihal Laporan EvaluasiImplementasi GCMS.15. Notulen Rapat Pembahasan tindak Ketut Dokumen Asii.lanjut hasil Exit Meeting ttg GCMS dan Indrayanahasil evaluasi implementasi GCMS tgl11.10.10.16.

Ketut IndrayanaDokumen Asli. 12.Memorandum drGTR kpd GQANo.1666/GTR/XII/09. Ketut IndrayanaDokumen Asli. 13.Keputusan DireksiPT Bank DKI Nomor258A Tahun 2009ttg TimImplementasiGCMS. Ketut IndrayanaDokumen Asli. 14.Surat dari TimImplementasi GCMSkepada Direksi PTBank DKI No.271A/GTR/IX/2010 perihalLaporan EvaluasiImplementasiGCMS. Ketut IndrayanaDokumen Asli. 15.Notulen RapatPembahasan tindaklanjut hasil ExitMeeting ttg GCMSdan hasil evaluasiimplementasi GCMStgl 11.10.10.

CAKAP menurut hukum berdasarkan Pasal 330 dan Pasal 1330 KitabUndangundang Hukum Perdata (BW), oleh karenanya PARA PENGGUGAT berhakuntuk mempertahankan hakhak hukumnya secara keperdataan, khususnya sebagaipihak PENERIMA HIBAH dari PARA TERGUGAT dalam perkara a quo sebagaimanayang telah dijelaskan dalam uraianuraian tersebut diatas ;Bahwa ketentuanketentuan tentang HIBAH telah diatur dalam Kitab UndangundangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) pada BAB KE SEPULUH tentang HIBAH,antara lain :Pasal 1666

CAKAP menurut hukum berdasarkan Pasal 330 dan Pasal 1330 KitabUndangundang Hukum Perdata (BW), oleh karenanya PARA PENGGUGAT berhak untukmempertahankan hakhak hukumnya secara keperdataan, khususnya sebagai pihakPENERIMA HIBAH dari PARA TERGUGAT dalam perkara a quo sebagaimana yang telahdijelaskan dalam uraianuraian tersebut diatas ;Bahwa ketentuanketentuan tentang HIBAH telah diatur dalam Kitab UndangundangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) pada BAB KE SEPULUH tentang HIBAH, antaralain :Pasal 1666

Bahwa berdasarkan buktibukti di atas, maka secara yuridis Hibah (Pemberian) atas obyeksengketa yang dibuat oleh Tergugat dan Tergugat Il kepada Para Penggugat telahmemenuhi ketentuan sebagaimana pasal 1666 KUH Perdata yaltu:1. adanya pemberi dan penerima hibah,2. pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah,3. pemberian oleh pemberi hibah semasa hidup.7.

sedangkan untuk penerima hibah tidak ada batasan usia, hibahtidak boleh suami istri tetapi kalau hibah dari orang tua kepada anak boleh.Bahwa hibah terhadap barang tetap harus ada akta notarisnya / akta otentiknyasedangkan untuk barang tidak tetap tidak harus dengan akta notaries karena tidak adaproses pendaftarannya.Bahwa hibah terhadap barang tidak bergerak harus dua tahap yaitu pertama prosespemberian dan yang kedua yaitu proses pendaftarannya.Bahwa hibah pada prinsipnya diatur didalam dalam pasal 1666

suami atau istri dapat bertindak atasperjanjian kedua belah pihak.Artinya : Perbuatan hukum terhadap harta bersama dilakukan denganperjanjian atau persetujuan kedua belah pihak.ayat (2) : Mengenai harta bawaan masing masing, suami dan istri mem punyaihak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartabendanya.133Artinya : Perbuatan hukum terkait harta bawaan dilakukan di bawahkekuasaan masing masing tidak memerlukan persetujuan keduabelah pihak.Bahwa hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666

Manuju 1163 17.44512 Tinggimoncong 923 13.84513 Tombolopao 1983 29.74514 Parigi 469 7.03515 Bungaya 1078 16.17016 Bontolempangan 1108 16.62017 Tompobulu 2112 31.68018 Biringbulu 1666 24.99032.591 488.865 Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017, Bupati Gowa menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 334/V/2017 Tentang Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat BerasSejahtera di Kabupaten Gowa Tahun 2017, dimana mekanismepelaksanaannya adalah, Bupati Gowa mengajukan Surat PermintaanAlokasi

Manuju 1163 17.44512 Tinggimoncong 923 13.84513 Tombolopao 1983 29.74514 Parigi 469 703515 Bungaya 1078 16.17016 Bontolempangan 1108 16.62017 Tompobulu 2112 31.68018 Biringbulu 1666 24.99032.591 488.865 Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017, Bupati Gowa menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 334/V/2017 Tentang Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat BerasSejahtera di Kabupaten Gowa Tahun 2017, dimana mekanismepelaksanaannya adalah, Bupati Gowa mengajukan Surat PermintaanAlokasi

Bajeng 1424 21.3605 Bajeng Barat 4266 63.9906 Palangga 2066 30.9907 Barombong 2253 33.7958 Somba Opu 1168 17.5209 Bontomarannu 909 13.63510 Patalassang 1040 15.60011 Parangloe 1163 17.44512 Manuju 923 13.84513 Tinggimoncong 1983 29.74514 Tombolopao 469 7.03515 Parigi 1078 16.17016 Bungaya 1108 16.62017 Bontolempanga 2112 31.68018 n 1666 24.990TompobuluBiringbulu32.591 488.865 Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017, Bupati Gowa menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 334/V/2017 Tentang Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan

Bajeng 1424 21.3605 Bajeng Barat 4266 63.9906 Palangga 2066 30.9907 Barombong 2253 33.7958 Somba Opu 1168 17.5209 Bontomarannu 909 13.63510 Patalassang 1040 15.60011 Parangloe 1163 17.44512 Manuju 923 13.84513 Tinggimoncong 1983 29.74514 Tombolopao 469 7.03515 Parigi 1078 16.17016 Bungaya 1108 16.62017 Bontolempangan 2112 31.68018 Tompobulu 1666 24.990Biringbulu32.591 488.865 Halaman 154PUTUSAN Nomor 108/Pid.Sus.Tpk/2018/PN MakassarBahwa Terdakwa FERIAL ALIAS VELA BIN RANI sebagai SatkerPelaksana

Bajeng Barat 1424 21.3605 Palangga 4266 63.9906 Barombong 2066 30.9907 Somba Opu 2253 33.7958 Bontomarannu 1168 17.5209 Patalassang 909 13.63510 Parangloe 1040 15.60011 Manuju 1163 17.44512 Tinggimoncong 923 13.845 Halaman 160PUTUSAN Nomor 108/Pid.Sus.Tpk/2018/PN Makassar 13 Tombolopao 1983 29.74514 Parigi 469 7.03515 Bungaya 1078 16.17016 Bontolempangan 1108 16.62017 Tompobulu 2112 31.68018 Biringbulu 1666 24.99032.591 488.865 Bahwa Beras Rastra 2017 yang terdaftar sesuai SPPB / DO untukalokasi

dan III tepatnya pada akhir tahun 1980 pergi meninggalkankampung untuk merantau ke Malaya (Malaysia), tanah hibbah tersebutdititipkan sama Tergugat II dan ITI;Bahwa berdasarkan hukum perdata maka hak milik atas barang yangdihibbahkan tersebut, in casu tanah objek perkara telah beralihkepemilikannya menjadi tanah hak milik Penggugat, dan selanjutnyaterhadap hak milik atas tanah objek perkara sebab peralihan dari hibbah initidak dapat ditarik kembali, hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalamPasal 1666

hukum, dimana secara Jelasdan nyata bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milikTERGUGAT sebagaimana Akta Hibah dan Sertipikat Hak Milikyang telah menjadi nama TERGUGAT, bagaimana mungkinTERGUGAT yang tidak memiliki LEGAL STANDING sebagaipemilik tanah memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanahmilik TERGUGAT dengan bermodalkan suatu surat pernyataanyang dibuat sendiri oleh PENGGUGAT dan jelas merupakanupaya untuk menguasai tanah dan bangunan milik TERGUGATsecara melawan hukum.Bahwa Menurut Pasal 1666

(enam Ratus dua puluh juta rupiah ) ;10 Bahwa yang menjadi Penyelenggara lelang tersebut adalah tergugat III ;11 Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untukmenjual asset milik Penggugat ;12 Bahwa Peralihan hak atas tanah terjadi dengan ;e = Jual beli : Pasal 26 Undangundang Pokok Agraria ;e Hibah : Pasal 1666 KUH Perdata ;e Pewarisan : Pasal 26 Undangundang Pokok Agraria ;e Perwakafan : Pasal 49 Undangundang Pokok Agraria ;13 Bahwa Tergugat I tidak mempunyai Hak sebagai Penjual

315 WKN. 09/ KNL. 08/ 2015 tanggal 09 Maret 2015dimana pelaksanaan lelang tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 09 April2015Bahwa yang menjadi penyelenggara lelang tersebut adalah TERGUGAT IIIBahwa PENGGUGAT tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untukmenjual asset atas nama miliknya diatasBahwa PENGGUGAT hanya sebagai penjamin atas fasilitas hutang yangditerima oleh TERGUGAT IBahwa peralihan hak atas tanah terjadi dengan:e Jual beli : Pasal 26 Undang undang Pokok Agrariae Hibah : Pasal 1666

138/Pdt.G/2016/PN.CbiForm02/SOP/06.8/2016Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Penggugat serta keterangansaksi yang diajukan penggugat dan bukti surat Para Tergugat akan Majelispertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai mana di antara alatalatbukti tersebut sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yangpaling relevan terhadap dalildalil gugatan penggugat dan dalildalil bantahanTergugat tentang permasalahan sengketa tersebut ;Menimbang, bahwa menurut pasal 1666

Raya Pontianak Sui Pinyuh.Sebelumnya kita akan melihat dulu yang dimaksud dengan Hibahmenurut Pasal 1666 KUHPerdata mengatakan Hibah adalah suatu perjanjiandengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cumacuma dandengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda gunakeperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.Undangundang tidak mengakui lainlain hibah selain hibahhibah diantara orangorang yang masih hidup.(KUHPerdata R.

Dalamkonteks hukum perdata, dalil Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiini memiliki kerancuan bahkan menjadi kontradiksi atau saling bertentangan,karena disatu sisi berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata hibah merupakansuatu persetujuan yaitu pemilik barang semasa hidupnya selaku pemberi hibahtanpa meminta pembayaran dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkanbarang miliknya kepada pihak penerima hibah atau dengan kata lain apabilaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku penerima hibah menerimapemberian

Hidayat Muchsin, sehingga hal ini dapatmenghalangi ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya, oleh karena itu,Surat Hibah tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan, hal inisebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 841K/Pdt/2003 yangmengembalikan hibah untuk pemenuhan hak mutlak ahli waris.Perusahaan sebagai objek hibah sebagaimana di maksud dalam SuratHibah tersebut, bukanlah benda, sementara menurut Pasal 1666 junctoPasal 1320 KUH Perdata menginginkan benda sebagai salah satu syaratsahnya perjanjian

(KUHPerd. 170, 177, 1666, 1796; Not. 30 dst., 35.)e Bahwa bukti T.T IIl3 berupa Akta Hibah, ternyata tanpa tanggalsehingga tidak jelas kapan Hibah tersebut dilakukan dan jugaternyata tidak ditandatangani ataupun diberi cap jempol diatasmeterai oleh pemberi hibah serta tidak ditandatangani oleh PejabatPembuat Akta Tanah/Notaris yang bersangkutan dan hanyaterdapat tanda tangan dari 1 (satu) saksi sedangkan pada kolomsaksi lainnya kosong, sehingga hal tersebut menyebabkan syaratformal dari sebuah akta

Bahwa apabila merujuk kepada pengertian hibah (1666 KUHPerdata)hibah tentunya tidak dapat dicabut dan tidak bisa dibatalkan oleh pemberi hibah kecuali dalam halhal sebagaimana yang terdapat dalampasaal 1688 jo pasal 1689 KUHPerdata;b.

Reg. 04 K/MIL/2000Tanggal 27 April 2000 jo putusan Mahkamah Agung RI NO.1666 K/Pid 2013 Tanggal 26 Februari 2014).Menimbang, bahwa karena para terdakwa tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatifpertama dan alternaif kedua, maka para terdakwa harusdibebaskan dari segala dakwaan tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 ayat 1KUHAP jo pasal 14 ayat (1) PP nomor 27 tahun 1983, makahaknya dan kemampuan kedudukan dan harkat sertamartabatnya

tidak ada hak tanggungan dan hal tersebut dibuktikan dengansampai saat ini sertifikat hak milik tersebut belum pernah dikembalikan kepadaPenggugatsetelah dipasang hak tanggungan (UUHT) Pasal 14 ayat 4 sertifikathak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungandikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutanBahwa peralihan hak atas tanah terjadi dengana.JualBeli : Pasal 26 Undang Undang Pokok agrariahalaman3dari32 Putusan Nomor 76/Pat.G/2015/PN Pwtb.Hibah : Pasal 1666

Bahwa kemudian sesuai Pasal 875 KUHPerdata: Surat Wasiatadalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apayang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia yangdapat dicabut kembali olehnya;Hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata adalah: Sesuatuperjanjian dengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya denganCcumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkansesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerimapenyerahan itu;Bahwa dalam perkara ini alm. Prof. Dr.

menunjukkan bahwa pada tanggal 24 Desember421990 pihak Pertama yaitu DABARI telah menyerahkan sebidang tanah sawah yang tercantumdalam Petuk Nomor 379 persil 100b seluas 0,339 da atas nama DALARI cs hanya yang 2/3bagian yaitu seluas 0,226 da (2.260 m2) kepada pihak Kedua SUROSO ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Surat Penyerahan Tanah tersebutmaka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan DABARI menyerahkan tanah tersebutkepada SUROSO merupakan perbuatan Hibah, yang diatur dalam Pasal 1666