Ditemukan 2275 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : restribusi restibusi restituta restiasi restiti
Penelusuran terkait : Perdagangan orang Restitusi surat Permohonan pemindah bukuan Hutang pajak Akta pernyataan keputusan rapat
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 13-06-2023 — Putus : 08-09-2023 — Upload : 08-09-2023
Putusan PN SLEMAN Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Smn
Tanggal 8 September 2023 — Penuntut Umum:
HANIFAH, S.H
Terdakwa:
BUDI MULYANA Alias OMYANG Als PAPI Als KOKO Anak dari SUGENG RAHARJA Alm
269 — 168
  • Dan MembujukAnak untukmembiarkandilakukanperbuatancabul sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pertama Dan Kumulatif Kedua;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  • Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN CIREBON Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Cbn
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.NURI SRI AMARANTI, S.H., M.H.
2.YUKE SINAYANGSIH ANGGRAENI, SH
3.RAMA HADI, SH
Terdakwa:
IRWANTO alias TOGAR
43 — 25
  • alternatif pertama Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWANTO alias TOGAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  • Menghukum Terdakwa IRWANTO alias TOGAR bersama-sama dengan saksi AULIA PUJI ASTUTI dan saksi CASWANDI alias IWAI untuk membayar ganti rugi (restitusi
    ) secara tanggung renteng kepada saksi korban ROHMAN, NUGI PANGESTU, AGUNG, EKO ABDULRACHMAN dan AIDUL BAHRI sebesar Rp154.859.927,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar ganti rugi (restitusi) tersebut, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
Register : 25-11-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN MALILI Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mll
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ARGA MARAMBA, SH
Terdakwa:
Jufri Raden
160 — 64
  • Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar dan/atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian padapendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling tinggi (empat) kalijumlah pajak yangtidak atau kurang dibayar".Bahwa pengertian kerugian pada pendapatan negara adalah negarakehilangan penerimaan dari sektor perpajakan dan/atau negara tidakseharusnya membayar/mengeluarkan kelebihan pembayaran pajakyang dimohonkan oleh Wajib Pajak yang mengajukan restitusi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 11-02-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 2487/Pid. B/2014/PN.Sby.
Tanggal 11 Februari 2015 — VINNA SENCAHERO, HO
255 — 53
  • Dalam keadaan yang lebih buruk,yaitu Pajak Masukan dari pengguna lebih besar dari PKnya,maka kerugian negara dapat menjadi semakin besar karenalebih bayar PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa Pengguna,bisa dimintakan restitusi (pengembalian kembali).Putusan No. 2487/Pid.B/2014/PN.Sby., Halaman 105 dari 180106d Jadi walaupun perusahaan penerbit Faktur Pajak memilikiNomor Pokok wajib Pajak dan Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak dan juga melaporkan Faktur Pajak yangbersangkutan dalam SPT Masa PPN, namun
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Penggelapan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 204/PID.B/2015/PN Mbo
Tanggal 10 Maret 2016 — MULYADI ADLI Bin M. ADLI HASYIM
67 — 6
  • pelayanan pajak di daerah wewenang kantor wilayahdemi kelancaran tugas operasional;> Melakukan pemberian bimbingan teknis intensifikasi kepadakantor pelayanan pajak di daerah wewenang kantor wilayahdemi kelancaran tugas operasional;Halaman 68 dari 186 halaman,Perkara No:204/Pid.Sus/2015/PNMbo> Memberikan bimbingan kebijakan teknis kepada KantorPelayanan Pajak di daerah wewenang kantor wilayah demikelancaran tugas operasional;> Melakukan bimbingan pelaksanaan kebijakan teknispemenuhan kewajiban dan restitusi
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Putus : 28-04-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 133/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 28 April 2020 — - EFRENI, SH (JPU) - TRI SUWARNO (terdakwa)
129 — 30
  • Dalam keadaan yang lebih buruk,yaitu Pajak Masukan dari pengguna lebih besar dari PKnya, maka kerugiannegara dapat menjadi semakin besar karena lebih bayar PPN yangHalaman 55 dari 102 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN SDAdilaporkan dalam SPT Masa pengguna, bisa dimintakan restitusi(pengembalian kembali);Bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak tidak sah sebenarnya adalahpenyederhanaan bahasa dari Pasal 39A UU KUP yaitu: a. Faktur Pajak yangtidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b.
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Khusus
Register : 06-12-2022 — Putus : 26-04-2023 — Upload : 03-05-2023
Putusan PN SINGARAJA Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sgr
Tanggal 26 April 2023 — Penuntut Umum:
ISNARTI JAYANINGSIH, SH.
Terdakwa:
1.Komang Puja Rasmiasa
2.Anak Agung Kade Ratna Sawitri
197 — 92
  • ANAK AGUNG KADE RATNA SAWITRI membayar biaya restitusi kepada para korban dengan rincian sebagai berikut :
    1. Saksi korban I WAYAN SRINAMA YASA sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima pulu ribu rupiah)
    2. Saksi korban NI KETUT TINA APRILIA sebesar Rp. 28.690.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) .
    lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
  • Saksi korban NI KADEK ANGGAR NINGSIH sebesar Rp. 41.670.000,- (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  • Saksi korban NI LUH WIDIASTITI sebesar Rp. 61.060.000,- (enam puluh satu juta enam puluh ribu rupiah)
  • Saksi korban PUTU SEPTIA SRI WARDANA sebesar Rp. 55.100.000,- (lima puluh lima juta serratus ribu rupiah)

    • Apabila para terdakwa tidak membayar Restitusi

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 04-10-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1395/Pid.Sus/2016/PN Jkt. Pst
Tanggal 27 Desember 2016 — DWI ANGGIA PERMADI, SE alias DWI
215 — 110
  • melakukan lagi tindak pidana di bidangperpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejakselesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan,dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidanayang diatur sebagaimana butir 2.3 Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukantindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpahak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikanSurat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidakbenar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukanpermohonan restitusi
    Bahkan dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari PajakKeluarannya (Lebih Bayar), maka kerugian negara dapat menjadi semakinbesar karena atas kelebihan Pajak Masukan tersebut, bisa dimintakan restitusi(pengembalian);Bahwa yang bertanggungjawab atas tindak pidana di bidang perpajakandalam Badan Usaha adalah Pengurus atau direksi dari Wajib Pajak Badantersebut.Sesuai pasal 4 ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajakadalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurusatau
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-12-2011 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 07-08-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 224/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juli 2012 — DR.Dr. Lucky Aziza Bawazier, Sp.PD., KGH., FACP., FINASIM., S.H;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Rudy Sutadi, Spa., Mars., Dr
218 — 256
  • ., (Anggota LPSK) PenanggungJawab Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi, Lembaga Perlindungan SaksiDan Korban (LPSK) . Yang menyebutkan ; Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan LPSK bahwa, sampai dengan saatini sdr.Rudy Sutadi masih dapat mengakses jaringan internet dan membuat tulisanpada akun pribadinya yang berisikan informasi yang mengganggu Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2011 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1198 K/PID.SUS/2011
Tanggal 27 Juli 2011 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN ; GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN ;
4538 — 2777 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAT yang tidak sesuai dengan mekanisme danketentuan hukum mengajukan keberatan pajak yang seharusnya diikuti ; Bahwa bagi Indonesia, pajak merupakan sumber APBN terbesar sehinggaintensifikasi dan extensifikasi perpajakan harus selalu dilakukan, sebaliknyasetiap gangguan terhadap pemasukan pajak, secara langsung akanmenggangu jalannya roda pembangunan yang ujungujungnya semakinmemelaratkan rakyat yang sudah melarat ; Bahwakejahatan di bidang restitusi pajak merupakan modus operandi baru dibidang penggelapan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-08-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/PID.Sus.K/2012/ PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2012 — - Drs. SYAMSUL RIZAL
91 — 21
  • tidak ada suatu kegiatan pertambangan atauPerusahaan Pertambangan yang berada didaerah Kota Tebing Tinggi ;21.DERISMA SINAGA, SE, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertugas sebagai PNS di DinasPendapatan Kota Tbg Tinggi namun tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa ; Bahwa Terdakwa pernah bertugas sebagai Kepala Dinas Pendapatan DaerahKota Tebing Tinggi tahun 2008 s/d 2010 sedangkan Saksi bertugas sebagaiKepala Seksi Restitusi
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 16-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Kpg
Tanggal 30 Mei 2017 — BENEDIKTUS SANI BABU Als. BENI
440 — 311
  • Membebankan terdakwa BENEDIKTUS SANI BABU alias BENI untukmembayar restitusi kepada ahli waris Yurinda Selan sebesar Rp. Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) jika terdakwa tidak mampu membayardiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.4. Menyatakan barang bukti berupa :a. Disita dari METUSALAK SALAN yaitu :> 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314Nomor.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2018 — Sandi Febrianto. Dk
182 — 59
  • Pengurusan proses restitusi untuk periode pra pialang asuransi danpasca pialang asuransi;d. Pemberian jasa konsultansi untuk kepentingan pihak pertama;2. Pihak Kedua bertindak sebagai pialang asuransi pihak pertama untukmengelola program asuransi penjaminan fasilitas kredit konsumersebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. BankPembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dengan PT.
    Pengurusan proses restitusi untuk periode pra pialang asuransi danpasca pialang asuransi;d. Pemberian jasa konsultansi untuk kepentingan pihak pertama.2. Pihak kedua (PT. PAN) bertindak sebagai pialang asuransi pihakpertama untuk mengelola program program asuransi/penjaminan fasilitaskredit konsumer sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.Hak dan Kewajiban BJB dan PT. PAN adalah sebagai berikut :1.
    dankelengkapan dokumen atas penutupan asuransi/penjaminan untukkepentingan Pihak Pertama kepada Anggota konsorsium palinglambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya Premi 7 (tujuh) HariKerja setelah diterimanya Premi/Imbal Jasa Penjaminan dari PihakPertama dengan ketentuan pada setiap akhir bulan tidak adaPremi/Imbal Jasa Penjaminan pada bulan tersebut yang belumdidistribusikan kepada anggota konsorsium; dan(3) Menyelesaikan setiap permasalahan penutupan asuransi /penjaminan, Klaim asuransi dan restitusi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 08-08-2023 — Putus : 20-11-2023 — Upload : 20-11-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 20 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.Dhea Oina Savitri,SH
2.Muhammad Reza Revaldy, S.H.
Terdakwa:
Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi
88 — 0
  • KENZO PUTRA LINAS kepada PLN;
  • 1 (satu) Bundel asli Dokumen Nomor : 038/AGA.01.01/C11050700/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Permohonan Restitusi BP;
  • 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Nomor : 0119/DIS.00.03/110505/2021 tanggal 4 November 2021 perihal Surat Jawaban Survey Ulang PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 08-08-2023 — Putus : 20-11-2023 — Upload : 20-11-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 20 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.Dhea Oina Savitri,SH
2.Muhammad Reza Revaldy, S.H.
Terdakwa:
NOVI ASTUTI, S.T., MPSDA Binti SUTARDI
95 — 0
  • KENZO PUTRA LINAS kepada PLN
  • 1 (satu) Bundel asli Dokumen Nomor : 038/AGA.01.01/C11050700/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Permohonan Restitusi BP
  • 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Nomor : 0119/DIS.00.03/110505/2021 tanggal 4 November 2021 perihal Surat Jawaban Survey Ulang PT.
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 204/Pid. Sus/ 2015/ PN. MBO
Tanggal 10 Maret 2016 — MULYADI ADLI Bin M. ADLI HASYIM
73 — 118
  • Melakukan pemberian bimbingan teknis konsultasi kepadakantor pelayanan pajak di daerah wewenang kantor wilayahdemi kelancaran tugas operasional;> Melakukan pemberian bimbingan teknis intensifikasi kepadakantor pelayanan pajak di daerah wewenang kantor wilayahdemi kelancaran tugas operasional;> Memberikan bimbingan kebijakan teknis kepada KantorPelayanan Pajak di daerah wewenang kantor wilayah demikelancaran tugas operasional;> Melakukan bimbingan pelaksanaan kebijakan teknispemenuhan kewajiban dan restitusi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 08-08-2023 — Putus : 20-11-2023 — Upload : 20-11-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 20 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.Dhea Oina Savitri,SH
2.Muhammad Reza Revaldy, S.H.
Terdakwa:
Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng Binti Abdullah Gathmyr
131 — 45
  • KENZO PUTRA LINAS kepada PLN
  • 1 (satu) Bundel asli Dokumen Nomor : 038/AGA.01.01/C11050700/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Permohonan Restitusi BP
  • 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Nomor : 0119/DIS.00.03/110505/2021 tanggal 4 November 2021 perihal Surat Jawaban Survey Ulang PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 21-02-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.HERLAN J BUTAR BUTAR
2.LENNY SEBAYANG
3.RACHDITYO PANDU WARDHANA, SH.
4.NANANG P., SH.
5.JEFRI LEO CHANDRA,SH.
6.ARYAGUNA, S.H.
Terdakwa:
SUTOYO SETIADI KURNIA
921 — 503
  • Untukpenyerahan kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut dan selanjutnyadisetor sendiri oleh Pembeli (yang berkedudukan sebagai Pemungut PPN) untukdan atas PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP ;Bahwa pada dasarnya penggelapan penyetoran PPN dilakukan dengan caramerekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalamSPT Masa PPN, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang(dalam hal pajak Kurang Bayar) atau bahkan memperoleh restitusi yang lebihbesar dari yang
    Dalam keadaan yang lebih buruk, yaitu Pajak Masukan daripengguna lebih besar dari PKnya, maka kerugian negara dapat menjadi semakinbesar karena "lebih bayar" PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa pengguna, bisadimintakan restitusi (Obengembalian kembali) ;Bahwa kerugian pada pendapatan negara setidaktidaknya adalah sebesar nilaiPPN yang tertera pada Faktur Pajak tidak sah yang diserahkan oleh orang atausekelompok orang tersebut kepada pengguna dan telah dilaporkan dalam suratpemberitahuan masa PPN PKP
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 211/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : INDRA DAENG PARANI Bin Muhammad Nawawi Daeng Parani Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
368 — 417
  • . pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan,penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak;b. penata usahaan dan pengecekan surat pemberitahuan tahunan sertaberkas Wajib Pajak;Cc. penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa, sertapemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PajakPenghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas BarangMewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;d. penata usahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatandan restitusi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2013 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 5 Maret 2015 — EDMON SAIYA
98 — 51
  • untuk tahap kedua dibayarkan sebesar Rp.266.784.250,(dua ratus enam puluh enam juta juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu duaratus lima puluh rupiah) ; Bahwa semua pembayaran sudah dipotong pajak ; Bahwa untuk pekerjaan Taman Kota Tahap II menggunakan dana APBDPerubahan ; Bahwa dasar untuk dipakai dalam pencairan adalah BAP, seperti pekerjaanTaman Kota Halong Tahap I itu ada tiga tahap yaitu berdasarkan SP2D tanggal15 Agustus 2012 adalah uang muka, kemudian Irupsi tanggal 21 Desember2012 dan Restitusi