Ditemukan 2851 data
93 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Tanggal 16 Juni 2015 yangmenguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor112/G/2014/PTUN.SBY;Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 08 PK/TUN/2016MENGADILI KEMBALI, Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016, olehDr. H.
Terbanding/Tergugat I : PT. OTO MULTIARTHA FINANCE CABANG JAMBI
Terbanding/Tergugat II : PT. OTO MULTIARTHA FINANCE PUSAT JAKARTA
Terbanding/Tergugat III : R. TONNY SIMATUPANG
62 — 31
Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal19 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jambi pada tanggal 20 Agustus 2019 dalam Register Nomor112/Pdt.G/2019/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah atau konsumen pembelian kredit 1(Satu)unit kendaraan Mobil Fortuner BH 1258 PL tahun ..... selaku Debitur denganPT.
171 — 51
., &Rekan dari Posbakum Pengadilan Negeri Purbalingga berdasarkan PenetapanNomor 23/Pen.Pid/PH/2016/PN Pbg;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN PbgPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor112/Pid.Sus/2016/PN Pbg tanggal 23 Agustus 2016 tentang penunjukanMajelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Pbg, tanggal 23Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang diwajibkan dalam peraturan perundangundangan, sehingga putusannya tersebut layak dan patut untuk dibatalkan;Adapun yang menjadi dasardasar diajukannya Memori Kasasi ini adalahsebagai berikut:Bagian pertamaBahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum tertib beracaradan/atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diamanatkan dan diwajibkan olehperaturan perundangundangan;Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat tidak sependapat denganpertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten Perkara Nomor112
69 — 9
Antok yangmenginginkan sisa sabu untuk dibawa ke Hotel Mustika,kemudian saksi Achmad Husain als Bokir bin Suwoto berangkatke Hotel Mustika dengan membawa sisa sabu dansesampainya di Motel Mustika, Terdakwa cek in di kamar nomor112. Setelah saksi Achmad Husain als Bokir bin Suwoto masukkamar 112 selang sekitar lima menit kemudian, TerdakwaFebrian Puji Lestari binti Ahmad Pasir (Alm) menyusul masukke kamar 112 yang saksi Achmad Husain als Bokir bin Suwototempati tersebut.
19 — 5
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan KetuaPengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor112/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 22 Februari 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim;Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN LlgPenetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 22Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara
Sugiyono
Tergugat:
1.H. SUHAIMI ALLY bin ALWI HAMID
2.ISMAN NAHRI SARI PUTRA Bin H. SUHAIMI ALLY
Turut Tergugat:
Koperasi Unit Desa Karya Mukti
149 — 16
Hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa suratbukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya,tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa sertifikat hak milik,Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang
BARSEL DORITS DENDALUHE
Termohon:
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
105 — 29
pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa perbuatan Termohon yang sampai saat ini tidak menerbitkansurat keputusan dan melantik Pemohon sebagai KAPITALAU KampungBuha Periode 20152021 tersebut, sangat bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
112 — 73
Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 87/SKT/V/AK/2003tanggal 15 Mei 2003 dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor112/SKHM/AK/DM/VV2014 tanggal 16 Juni 2014 atas sebidangtanah seluas 400.000 m?;b. Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 15/SKT/V/AK/2007 tanggal 23 Juli2007 dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor114/SKHM/AK/DM/VV2014 atas sebidang tanah seluas 70.000m2:c.
Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 87/SKT/V/AK/2003tanggal 15 Mei 2003 dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor112/SKHM/AK/DM/VV/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas sebidang tanahseluas 400.000 m?.b. Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 15/SKT/V/AK/2007 tanggal 23 Juli2007 dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 114/SKHM/AK/DM/VV2014 atas sebidang tanah seluas 70.000 m?.c.
Tanah kebun dengan Panjang 1000 meter dan lebar 400 meter dengan luaskeselurunan 400.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue KuyunKecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan SuratKeterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue KuyunKecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Nomor112/SKHM/AK/DM/VV2014 tertanggal 16 Juni 2014 yaitu tanah tersebutdiperolah Penggugat dengan cara membelinya melalui proses ganti rugi dariDrs.Syamsul Bahri Saleh dengan harga Rp.25.000.000
76 — 14
(empat ratus empat puluh enammeter persegi) merupakan hasil pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor112/Susukan ;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, petitum angka 6 yangdimintakan oleh Penggugat tidak perlu dikabulkan, karena sepanjang pemeriksaanperkara ini tidak terbukti adanya Penurunan Hak Tanah yang berasal dari SertifikatHak Milik Nomor 121/Susukan maupun dari Sertifikat Hak Milik Nomor 122/Susukansebagaimana petitum angka 6 ;Menimbang, bahwa demikian pula petitum angka 7 dan 8 yang
Rekonpensi, selain ituPara Penggugat Rekonpensi juga mohon agar Tergugat Rekonpensi dikenaikewajiban membayar denda sebagaimana telah diperjanjikan dalam kedua AktaPerjanjian Pengikatan Jual Beli (APPJB) tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalampertimbangan pokok perkara konpensi, ternyata dihentikannya kewajiban TergugatRekonpensi dalam membayar cicilan pembelian tanahtanah milik Para PenggugatRekonpensi dikarenakan adanya pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor112
208 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sama juga halnya dengan Putusan MA Nomor112 K/Pdt/1996 yang mengatakan, bukti fotokopi kuitansi tanpaHalaman 30 dari 61 hal. Put.
Nomor 731 PK/Pdt/2016diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi ataualat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sahdan harus dikesampingkan;Bahwa berdasarkan faktafakta dan ketentuan hukum tersebut di atas,telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa putusan Judex Factibertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Nomor7011 K/Sip/1974, Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985, dan Putusan Nomor112
59 — 6
., Advokat yang beralamat di Permata Regency Blok B.3 (DPC PeradiTasikmalaya Jalan Siliwangi Kota Tasikmakaya), berdasarkan PenetapanNo.112/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tsm tertanggal 06 April 2017;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor112/Pid.Sus/2017/PN Tsm tanggal 30 Maret 2017 tentang penunjukan MajelisHakim;Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Tsm Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Tsm tanggal 30 Maret2017 tentang
57 — 6
20 Juni 2016sselanjutnya disebut Sebagai Tergugat Il ;Halaman 1 dari 34 Putusan No: 112/Pdt.G/2016/PN.SdaPengadilan Negeri tersebut; Telah membaca berkas perkara yang brsangkutan; Telah mendengar para pihak yang berperkara; Telah mempelajari dan meneliti bukti bukti surat para pihak berperkara ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSidoarjo pada tanggal 06 Juni 2016 dalam Register Nomor112
98 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta Surat Hutang Untuk Fasilitas Short Term Loan Nomor112 tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan SintaSusikto, S.H., Notaris, di Jakarta;3. Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor tanpa Nomor dantanggal dibuat di bawah tangan;c. Fasilitas STL 11 Miliar;Sebagaimana dituangkan dalam perjanjian perjanjian kredit sebagaiberikut:1. Perjanjian Kredit Nomor 019/PK/STL/Kdy/VIII/JKT/95,tanggal 24 Agustus 1995, dibuat di bawah tangan;2.
48 — 16
pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejaktanggal 22 Mei 2018 s/d 20 Juni 2018 ;Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejaktanggal 21 Juni 2018 s/d 18 Juli 2018 ;Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d 1 Agustus 2018 ;Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak 1September 2018 s/d 30 Oktober 2018 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor112
Nourma Septembritha Sormin
Tergugat:
Siti Astiah
86 — 12
Halaman 1 dari 262020Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir,berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 5 September 2020 yangdidaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tembilahan Nomor112/SK/IX/2020/PN Tbh tanggal 7September 2020, selanjutnya disebutsebagai Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustusyang
304 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengenai Para Termohon PK Il1)Adanya Dasar Peninjuan Kembali terhadap Para Termohon PK Il dalamPutusan Mahkamah Agung Mo. 1162 K/Pdt/2005 Tanggal 16 Juni 2006yang mana Pemohon PK juga memiliki Putusan Pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap (in kracht van gewjsde) dengan Nomor112/PDT.G/ 2003/PN.MDO;Bahwa Novum tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf eUU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14Hal
Pembanding/Tergugat II : Ratnawati Binti Muchtar Sengge Diwakili Oleh : LA USU, SH
Pembanding/Tergugat III : Hasni Binti Muchtar Sengge Diwakili Oleh : LA USU, SH
Pembanding/Tergugat IV : Fifi Elviana Safitri Binti Muchtar Sengge Diwakili Oleh : LA USU, SH
Pembanding/Tergugat V : Yusran Diwakili Oleh : LA USU, SH
Pembanding/Tergugat VI : Joefri Bin Muchtar Sengge Diwakili Oleh : LA USU, SH
Pembanding/Tergugat VII : Hasmi Binti Muchtar Sengge Diwakili Oleh : LA USU, SH
Pembanding/Tergugat VIII : Sukma Suriani Binti Muchtar Sengge Diwakili Oleh : LA USU, SH
Terbanding/Penggugat : Hj Tenri Namoreng Binti Samawi
98 — 42
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2021 yangdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Register Nomor112/SK.PDT/2021/PN.Skg. dari Para Pembanding semula Para Tergugat telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriSengkang Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Skg. tanggal 24 Maret 2021;Membaca Relas pemberitahuan dan pernyataan permohonan bandingNomor 24/Pdt.G/2020/PN Skg. yang ditanda tangani oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa
89 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Siti Maryam Ibrahim Hasan selaku Ketua Yayasan TeungkuFakinah (Akta No. 61/1987) telah mempercayakan Penggugat sebagai DirekturRumah Sakit Teungku Fakinah dengan Surat Keputusan Nomor112/YF/X1/1991;Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 275/K/TUN/2015Atas dasar Surat Keputusan tersebut, lalu Penggugat telah mengurus semuaperizinan dari Departemen terkait dan melakukan rehabilitasi bangunan gedungEks.
ALAN DHARMASAPUTRA SILALAHI, SH
Terdakwa:
SAMUEL MAHA LELE MONE alias MAHA SAM
85 — 30
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor112/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 05 September 2019 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;2.