Ditemukan 2407 data
772 — 903 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan Peratuan MenteriDalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pascaditandatanginya Nota Kesepahaman KUA PPAS disepakati, maka kegiatanpembahasan makin Tim TAPD (bersama SKPD) dengan DPRD makinberbobot sebab disitulah materi yang secara garis besar meliputi;perencanaan masing masing SKPD lengkap dengan rencana kerja, alokasikebutuhan anggaran, bagaimana cara pencapaian target yang jugamembandingkan (evaluasi) kinerja kegiatan dua tahun sebelumnya danprakiraan satu tahun kedepan harus dilakuan
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
243 — 226
Selanjutnya, dilakuan pembayaran untuk melunasi pinjamantersebut sebesar Rp. 187 juta ke rekening BMT dimaksud untuk menguasaikepemilikan rumah Pak Dhoni.Pengeluaran Biaya sebesar Rp. 212 juta adalah kasbon Pak Hasan dantanggungjawab yang bersangkutan sebagaimana yang sudah di omongkanseringkali. Penyelesaian masalah deposito BPR Jabal Nur seringkali salahlangkah dan Pak Hasan dengan kedudukannya sebagai Direktur Utamaseringkali arogan dan bertindak tidak rasional dan semaunya sendiri.
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
ACHMAD NUR CHASAN, SE
185 — 69
Selanjutnya, dilakuan pembayaran untukmelunasi pinjaman tersebut sebesar Rp. 187 juta ke rekening BMTdimaksud untuk menguasai kepemilikan rumah Pak Dhoni.Pengeluaran Biaya sebesar Rp. 212 juta adalah kasbon Pak Hasandan tanggungjawab yang bersangkutan sebagaimana yang sudah diomongkan seringkali.
123 — 349
Kuasa Pertambangan harus dilakuan secarabertahap dan masing masing sendirisendiri. Bahwa mengenai hal diatas, perlu dicermati bahwaisi/materi dari objek sengketa adalah hanyamengenai suatu Kuasa Pertambangan Eksploitasi,dan tidak termasuk Kuasa PertambanganPengangkutan dan Penjualan bahan galianEmas.
186 — 16
tergugat perselisihanini adalah perselisihan kepentingan karena sesuai dengan pasal 1ayat 3 UU No 2 tahun 2004 yang memberikan pengertian tentangperselisihan kepentingan adalah perselisihnan yang timbul dalamhubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat pendapatmengenai pembuatan, dan/atau perubahan syaratsyarat kerja yangditetapbkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atauperjanjian kerja, ;bahwa penggugat tidak dapat mendalilkan secara jelas hakhakpenggugat mana yang belum dilakuan
Pembanding/Tergugat III : Fachrul Rizal
Pembanding/Tergugat IV : Rahmat alias Rahmad
Terbanding/Penggugat I : Hotna Rumasi Lbn Toruan
Terbanding/Penggugat II : Tota Resmida Lumbantoruan
Terbanding/Penggugat III : Albine Siagiaan
Terbanding/Penggugat IV : Serpinar Sihite
Terbanding/Penggugat V : Aspiah Sitompul
Terbanding/Penggugat VI : Medi Situmorang
Terbanding/Penggugat VII : Ramli Lumban Tobing
Terbanding/Penggugat VIII : Roslince Nababan
Terbanding/Penggugat IX : Sumiati Pasaribu
Terbanding/Penggugat X : Primawaty Sihombing
Terbanding/Penggugat XI : Hesty Natalia Sihombing
Terbanding/Penggugat XII : Mery Pasaribu
Terbanding/Penggugat XIII : Lasmatiurma Si
83 — 52
PerbuatanTerguat IV merupakan tindakanyang dilakuan adalah diluar tugas dan uraian jabatanya sebagai pegawai BNI(tidak mempresentasikan BNI) sehingga tindakan yang bersangkutan adalahmerupakan tindakan pribadi, hal tersebut dilakukan tidak sepengetahuanTergugat IIl sehingga tidak benar Tergugat III melakukan pembiaran terhadapperbuatan tergugat IV. Sedangkan perbuatan Tergugat V, merupakantanggungjawab pribadi Tergugat V.
AHMAD BAGIR, S.H.
Terdakwa:
ELIAS PATIRAN
101 — 46
IRSU SARAJU JAMAL dan saksiSOLAIMAN KABES telah membuat Laporan Pertanggungjawaban pada TahunAnggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang tidak sesuai dengan keadaansebenarnya dengan melampirkan bukti bukti yang tidak sah yangmengakibatkan keluarnya anggaran dari APBK Perwasak yang tidak sesualdengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, menyebabkan terjadinyakekurangan bahan untuk pembangunan dan mempertanggungjawabkankegiatan fiktif;Menimbang,bahwa meskipun perbuatan Terdakwa ELIAS PATIRANdapat dilakuan
592 — 1286 — Berkekuatan Hukum Tetap
Begitu pula dengan penjualan haksiar BPL kepada Pemohon PK yang sama sekali tidak pernah dibiayaldari APBN atau APBD, sehingga sangat tidak beralasan menuruthukum apabila Termohon PK menetapkan kriteria bahwa "perolehanhak eksklusif BPL harus dilakukan melalui tender", apalagi mengingattidak ada satu pasal pun dalam UU No.5/1999 yana mewajibkanpengalinan hak siar oleh pihak swasta asina harus dilakuan melaluitender.Kelima: Judex Facti dalam putusannya telah mengakui bahwa tidakterdapat dampak anti
1010 — 5267
dengan sertipikat CNC untukmelakukan kegiatan operasi produksi;bahwa yang berhak mengajukan permohonan CNC adalah pemerintah daerah(Gubernur) setelah mendapat penyerahan izin / dokumen terkait dan dievaluasidari Bupati / Walikota;bahwa CNC hanya diterbitkan untuk IUP yang sudah lama yang diajukan olehGubernur;bahwa ditunjukan bukti surat T.ll.Intv52 berkaitan dengan eksistensi ParaPenggugat, sejak ada peralihan kewenangan penerbitan dan pencabutan IUP,IUP yang diterbitkan oleh Bupati belum pernah dilakuan
2341 — 1858 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara ini, judex factie menyatakan, Terdakwa selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, telah bersalah turut ... [Selengkapnya]
angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekeningAC.0410158795:e Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit Tahap (satu) dipergunakan untukmen Take Over kredit Joperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan sebesarRp.10.627.529.433,38. dilakukan dengan cara Terdakwa menandatangani2(dua) slip transfer, dan mentransfer uang sebesar Rp.10.627.529.433,38.ke rekening Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasipinjaman yang ada di rekening AC.10001.00000.68757, dimana pengalihanpinjaman tersebut dilakuan
49 — 40
Bglteknis tidak memenuhi syarat yang tertera didalam Buku Panduantersebut sehingga didalam pelaksanaannya ditemukan adanya syaratyang fiktif, seperti sarana mebeler yang kurang, anak didik yang tidakada sehingga seluruh lembaga PKBM tidak pernah melaksanakankegiatan pembelajaran Paket B; Bahwa perbuatan terdakwa yang memperoleh uang dari lembagaPKBM, merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendirisecara tidak benar karena dilakuan dengan menyalahgunakanjabatan selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
944 — 1014 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 787 K/Pid.Sus/2014Cc)diselenggarakan oleh Indosat baik itu pada frekuensi 3G maupun2G;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui layananjJasa internet broadband/pengirnman data yang dilakuan oleh PTIM2 menggunakan jaringan PT Indosat yang menggunakanfrekuensi2,1 GHz.Bahwa berdasarkan hasil inzage di Pengadilan Tinggi, Berita AcaraSidang yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Judex FactiPengadilan TIPIKOR tidak mencantumkan kata frekuensi sebelumkata 3G maupun 2G.
758 — 655
Pasal 62 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenangmemeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkanoleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwapermohonan Pemohon dalam perkara aquo ditolak; Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaandalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikandalilnya mengenai adanya tipu muslihat dalampemeriksaan yang dilakuan oleh Majelis Arbitrasedalam perkara a quo sebagaimana
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
1.SUHENDRIK alias HENDRIK BIN SAMSULI
2.HARIS alias ARIS BIN SURMAN alm
3.MUHAMMAD NUR KARIM BIN M. RULLY SATORI
4.AMAN SOLEH alias SOLEH BIN TASIMAN alias SUHEL
5.ADE FIRMAN bin M. MAKMUR alm
312 — 760
AMAN sholeh DENGAN nik : 31770311085880010 ;Tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang didakwakan atapun tindak pidanayang dilakuan para Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa AmanSholeh alias Sholeh alias Suhel.Menimbang sebelum menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa,terlebih dahulu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yangmeringankan.Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasantindak pidana terorisme yang mengakibatkankeresahandalam
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
JOHAN WIJAYA Alias JOHAN
356 — 636
berusia 2 (dua) tahun jika peristiwa yang dialamianak ada memiliki emosi;Bahwa Traumatis pada seseorang anak yang mengalami kekerasanseksual, bisa berlangsung sampai anak tersebut dewasa, dan Jika pelakukekerasan seksual berada di dekat ANAK KORBAN, maka anak akanlebin menderita dan lebih depresi;Bahwa ANAK KORBAN menggambar ayah ANAK KORBAN pada saatdilakukan tes My Family mungkin disatu sisi bisa jadi si anak masihmencintal ayahnya tetapi disatu sisi lain anak masih trauma akibatperbuatan yang dilakuan
87 — 52
Bintang,= Bahwa saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan danPeningkatan Pelayanan Pendidikan SMK pada Dinas Pendidikan Aceh dantugas saksi selaku PPK yaitu membuat keputusan atau mengambil tindakanyang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau dana BOMM dandana BKM atas beban APBN setelah dilakuan verifikasi dan ditetapkanpenerima dananya ;= Bahwa dana BOMM sebesar Rp.12.000.000,,Dana BKM sebesarRp.16.770.000, dan dana BKM diperuntukkan untuk bea siswa dan untukdana anakanak
111 — 58
atas terbitnya SP2D dan pencairan dana kegiatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan urain pertimbangan hukum tersebutdiatas, bahwa karena Terdakwa sejak awal tidak mengetahui telah dianggarankanlalu Saksi GAZALI ABDUL GANI, SE, melakukan pencairan atas anggaranProgram Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untukkegiatan Sosialisasi Bencana Alam dan Terdakwa tidak pernah menandatananiSurat Perintah Membayar (SPM), serta tidak pernah menandatangani cek yangsemuanya dibuat dan dilakuan
113 — 44
Melakukan permintaan dana untuk disalurkan kepada penerima dana.Bahwa saksi menjelaskan selain sebagai bendahara pengeluaran PPKD(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) DispendaPKAD KabupatenLembata tugas lain saksi adalah merancang naskah perjanjian HIBAHPEMILUKADA tersebut kemudian saya menyerahkan keoada KEPALAHalaman 35 dari 185 Putusan Nomor : 41/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGDINAS DISPENDA untuk dilakuan koreksi, setelah dinyatakan benarmaka ditanda tangani kadis selaku pejabat yang mempersiapkan naskahHibah
88 — 39
Rajawali melalui Bank BUB Nomor Rekening0020010045487 sebesar 100%, sehingga tidak sesuai dengan hasil pekerjaandilapangan;Padahal adanya perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuanPasal 89 ayat (4) PerPres RI No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang menyebutkan :Halaman 154 dari 166 Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN BdgAyat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan Konstruksi,dilakuan sesuai pekerjaan yang terpasangBahwa adanya pembayaran
JOHANSEN S. PARLINDUNGAN, SH.
Terdakwa:
A. BAMBANG EKO P, S.Sos
97 — 19
Bahwa pada umumnya Konsutan Pengawas dilakukan dengankontrak harga satuan, artinya Permbayaran dilakuan terhadapPekerjaan yang sudah dilaksanakan sesuai kontrak. Bahwa aturan yang dilanggar ketika Konsultan Pengawas tidak adamembuatkan Dokumen adalah Pasal 118 ayat 1 e, tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secarabertanggung jawab.