Penggugat dan menunjukkan Penggugat telah merencanakan PHKterhadap Para Tergugat,maka Majelis berpendapat bahwa bersadarkan fakta dalam,persidangan dan setelah mencermati bukti T8 dan T18 majelis tidak menemukanadanya bukti yang menyakinkan bahwa penolakan tersebut diorganisir oleh Penggigat,oleh karenannya dalil tersebut haruslaj dinyatakan tidak beralasan ;Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perkara pada tingkat Bipartittidak tercapai kata sepakat maka para pihak melanjutkan pada tingkat Tripartit

Bukti P19: Fotocopy Surat Kuasa Khusus Bipartit hingga Tripartit Padakantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang ,tertanggal 02 Januari 2020;Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penggugat mengajukan saksisebanyak 2 (dua) orang masing masing Herwandi dan Antiono dengandibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:1.

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas KetenagakerjaanKabupaten Deli Serdang tersebut, setelah majelis hakim meneliti isi Anjuranyang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan tersebut maka dapat diketahuipara Penggugatselaku pekerja dan Tergugat selaku pengusaha hadir pada saatmediasi tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P19 tentang Surat Kuasa khususPerundingan Bipartit hingga Tripartit

Jalur Tripartit adalah merupakan suatu penyelesaian perselisihanantara pekerja dengan pengusaha, dengan ditengahi oleh mediatoryang berasal dari DinasKetenaaakeriaan dan Transmigrasi.

tentang Ketentuan Pelaksanaan Manajemen PekerjaanPembacaan Meter Outsourching berpotensi menimbulkan ketidakstabilanPolitis dan Ekonomis, di dalam UndangUndang Ketenagalistrikan kerapmenimbulkan polemik dan tantangan keras dari para pekerja, karenadinilai merupakan Justifikasi terhadap eksploitasi berkelanjutan, unjukrasa baik yang dilakukan dalam memperingati Hari Buruh Nasionalmaupun yang berkenaan dengan otoritas kebijakan ketenagakerjaanyang tidak selarasnya Hubungan Industrial Bipartit dan Tripartit

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat poin 7,8,9 dan 15tidak benar sama sekali karena Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Hal 113 dari 128 Hal Putusan No.290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel305.K/DIR/2010 hanyalah bersifat pengaturan dan merupakan petunjukpelaksanaan/teknis dalam aspekaspek pengadaan berbagai macambarang dan/atau jasa secara umum dan tidak ada kaitannya denganketidakstabilan politik, polemik, ekspoitasi berkelanjutan, unjuk rasa,bipartit, maupun tripartit.

acara Pengadilan PHIpada Pengadilan Negeri dilingkungan peradilan umum secarakhusus mengacu dan berdasarkan UU No. 2 tahun 2004 tentangPPHI, akan tetapi tidak benar dalil gugatan Penggugat padaangka (3) halaman 2 yang menyatakan antara Penggugatdengan Tergugat tidak ditempuh upaya bipartit, dengan alasanhukum sebagai berikut :24.1.24.2.Bahwa jika tidak ditempuh upaya hukum bipartit atasperselisihan hubungan industrial antara Penggugat denganTergugat tentunya pihak Medator tidak melakukan upayahukum tripartit

Bahwa dengan tidak dibayarkan lagi gaji Para Penggugat, maka ParaPenggugat merasa diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat, sehinggaakhirnya Para Penggugat menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial(PHI) pada PN Semarang, setelah melalui proses tripartit dan tidak terjadititik temu antara Para Penggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugatmenolaknya, dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat mengakui Para Penggugat

tentang UpahMinimum Sektoral Provinsi Tahun 2014 (Bukti T7);8 Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponendan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan HidupLayak (Bukti T8);9 Fotokopi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan (Bukti T9);10 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 yangtelah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor46 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Susunan OrganisasiLembaga Kerjasama Tripartit

Nomor 809 K/Pdt.SusPHI/2015 11.12.13.14.Desember 2014, dan tidak ada titik temu terhadap permasalahan tersebutsehingga oleh Tergugat akhirnya mengajukan masalah ini ke tingkat Tripartit DinasTenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan suratnya bernomor 001/AIG/I/2015tertanggal 5 Januari 2015 perihal Pendaftaran Pencatatan PerselisihanKetenagakerjaan;Bahwa berdasarkan Surat Pencatatan Perselisihan dari Tergugat pihak MediatorDinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melakukan pangggilanpanggilan secarapatut guna

d Juli2019 dengan masa kerja 6 (enam) tahun dan Pengugatll (Suyono)mulai bekerja pada tanggal 9 Januari 2001 s/d Juni 2019 dengan masakerja 19 (sembilan belas tahun);e Bahwa benar upah terakhir yang diterima para Penggugat dari Tergugatmasingmasing Penggugat (Sabirin Budiman) sebesar Rp 2.341.086,/bulan dan Penggugat Il (Suyono) sebesar Rp 3.310.020,/oulan;Halaman 42 dari 52 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.SUSPHI/2020/PN Ptke Bahwa antara Pengggugat dengan Tergugat telah dilakukan upayaperundingan Tripartit

;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihaktelah mengupayakan penyelesaian perkara a guo secara musyawarah padatingkat Bipartit (Bukti P30) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit(Bukti T1) pada anjuran Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan mengeluarkan AnjuranNomor : 0674/1.835.3, tertanggal : 3 April 2018 (Bukti T1=Lampiran GugatanPara Penggugat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak telahmelakukan

Keputusan Direksi Pihak Tergugat, tentangmanajemen ritail supermarket berpotensi menimbulkanketidakstabilan Politis dan Ekonomis, di dalam UndangundangKetenagakerjaan kerap menimbulkan polemik dan tantangan kerasdari para pekerja, karena dinilai merupakan Justifikasi terhadapeksploitasi berkelanjutan, unjuk rasa baik yang dilakukan dalammemperingati Hari Buruh Nasional maupun yang berkenaan denganotoritas kebijakan ketenagakerjaan yang tidak selarasnyaPerselisihan Hubungan Industrial, Bipartit dan Tripartit

initerpaksa dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat telah mangkir kerjasejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016selama lebih kurang dari 3 (tiga) bulan dan selain itu barak atau messtersebut akan segera ditempati oleh karyawan lainnya yang berhak atasrumah tempat tinggal pada perusahaan tergugat;28.Bahwa benar perselisihnan tersebut diatas sudah dilaporkan olehPenggugat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKotawaringin Barat, dan telah dilakukan pertemuan Tripartit

Turut Tergugat lahyang mengeluarkan Nota Dinas dan menjadi Mediator perselisinan antaraPenggugat dengan Tergugat;Maka sudah tepat kiranya Turut Tergugat dijadikan pihak dalam perkaraaquo selain agar pemeriksaan perkara menjadi terang benderang danmajelis hakim mendapatkan fakta sebenarnya;22.Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat, ParaPenggugat telah berupaya secara maksimal baik dengan cara bipartitmaupun tripartit bahkan melibatkan DPRD Kabupaten Karawang, namunTergugat tetap tidak

Fakta hukum yangsebenarnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Hubungan IndsutrialBandung yang menyatakan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa telah terbukti karena proses Bipartit tidakmencapai kesepakatan, maka diselesaikan secara Tripartit yaitu padatanggal 26 Februari 2013 dan tidak dibantah oleh kedua belah pihakyaitu telah tercapai kesepakatan antara Serikat Pekerja PPA PPMI PTRoyal Standar dengan pihak Management PT Royal Standar yangdisaksikan oleh Disnakertrans Kabupaten Karawang yang diwakili

PERKARA.Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14September 2018 yang dilampiri Anjuran Mediator Dinas Tenagakerja danTransmigrasi Kabupaten Bandung Barat, yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri BandungKelas A Khusus pada tanggal 17 September 2018, dengan register Nomor194/Pdt.SusPHV/2018/PN.Bdg. telah mengajukan halhal sebagai berikut :I.1.DASAR GUGATANBahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit

Bag.apabila memberikan keterangan dan atau membongkar rahasiaperusahaan dapat dikenakan sanksi baik berupa PHK dan atau sanksilainnya; Bahwa saksi dengan Tergugat karena merupakan pengurus SerikatPekerja Kereta Api (SPKA) yang menjabat sebagai Sekretaris TimAdvokasi SPKA Pusat, dan dalam perkara yang dihadapi olehTergugat saksi mengetahui telah dilakukan Tripartit di DisnakerCirebon antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa saksi mengetahui perkara yang dihadapi Tergugatberdasarkan Kronologis yang diterima

HRD PT~ Bina SaranaSukses,(fotokopi dari fotokopi);: Risalah Bipartit yang dilakukan pada tanggal 06 Mei2015 oleh Amos Mulyadi dkk dengan Widijo Susantijoselaku HRD PT Bina Sarana Sukses, (fotokopi darifotokopi);: Surat Permohonan untuk dilanjutkan Mediasi(Tripartit) No.005/SP/BSS/V/2015 tertanggal 06 Mei2015 yang disampaikan oleh Drs. Emrum selaku HRDManager PT Bina Sarana Sukses,(fotokopi darifotokopi);Hal 49 dari 77 hal Putusan Nomor: 89/G/201 7/PTUNJKT.6. Bukti P 67. Bukti P 78. Bukti P89.

Nomor 143 PK/Pdt.SusPHI/201710.11.e Surat ajakan perundingan bipartit tanggal 23 September 2014, Nomor072/ADVK/IX/2014;Namun upaya untuk perundingan bipartit tersebut gagal, karena PihakTergugat tidak mau diajak untuk berunding;Bahwa selanjutnya telah dilakukan perundingan tripartit, namun hasilnyatidak ada kesepakatan juga, karena Pihak Tergugat tidak hadir dalam 3 kalipersidangan;Maka akhirnya dikeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/3541/HISyaker/X1/2014, tanggal 28 November 2014 yang diterima oleh

Mitra KaryaConsultant (selaku Konsultan Pengawas), di bawah sumpah padapokoknya menerangkan: Bahwa benar ada surat tertanggal 8 Oktober 2011 dengan tulisantangan yang berjudul Pertemuan Tripartit: Dinas Koperindag, PT.Guna Karya, Sub Kontraktor dan Konsultan, dimana saksi bertandatangan terhadap surat tersebut yang berisikan:1. Pelaksana (kontraktor) berjanji memasukkan/mobilisasi barang/material/dalam batas waktu sampai dengan tanggal...;2.

Mitra KaryaKonsultan mengadakan pertemuan tripartit dan disepakati bahwapekerjaan dibagikan/dialinkan kepada pihakpihak yang telahdisepakati;Hal. 167 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015 Bahwa yang hadir pada saat rapat Tripartit tersebut seingat saksiadalah saksi, saksi Drs. M. Jakfar, Terdakwa I. T.

Keterangan Ahli;e Rizkan, S.E. selaku Auditor Madya BPKP Perwakilan Aceh, di bawahsumpah pada pokoknya menerangkan: Bahwa terdapat juga indikasi kerugian dari pekerjaan yang dialinkanpada pihak ketiga (melalui perjanjian tripartit) sebesarRp1.012.694.456,80 (satu miliar dua belas juta enam ratus sembilanpuluh empat ribu empat ratus ima puluh enam rupiah koma delapanpuluh sen), setelah dipotong pajak menjadi Rp920.631.324,36(sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tigaratus dua

diselesaikan dengan mengakomodir kenyataan adanyahambatan pekerjaan dari kelompok Mas tersebut, sehingga karenanya dalilPenuntut Umum juga tidak terbukti;PENDAPAT PENUNTUT UMUM:Bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim menyebutkanpendapatnya seperti tersebut diatas, tanoa mempertimbangkan alatalat buktilain dan faktafakta hukum yang diperoleh selama dalam persidangan, karenaberdasarkan bukti yang kami Jaksa Penuntut Umum ajukan di depanpersidangan berupa fotocopy/asli 1 (satu) lembar pertemuan Tripartit

Bahwa kemudian PENGGUGAT mendaftarkan sengketa PerselisianLl.Hubungan Industrial kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa TenggaraTimur pada tanggal 9 Juli 2012 (BUKTI P6) dan kemudian DinasTenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan 2 (dua) kalisurat undangan mediasi Tripartit yaitu pada tanggal 10 Agustus 2012(BUKTI P7) dan 7 September 2012 (BUKTI P8);Bahwa terhadap nediasi tersebut, Pihak Dinas Tenaga Kerja ProvinsiNusa Tenggara Timur talah mengeluarkan Anjuran Tertulis No.

Kemudian antara Penggugat denganTergugat melakukan perundingan bipatrit (Bukti P5, P6 dan Bukti T5) dandilanjutkan pada tingkat Tripartit (Bukti P10 dan Bukti T7 s/d T9) pada anjuranMediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Barat dengan mengeluarkan Anjuran Nomor : 034/038/HIHAK18/V/2018,Tertanggal 08 Mei 2018 (Lampiran Gugatan = Bukti T10);Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 Tergugat memberikansurat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yang