Ditemukan 1423 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-04-2014 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4/B/PK/PJK/2014 Tanggal 30 April 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NIPPO TECH SEJAHTERA,
185 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, terdapatkekeliruan penerapan hukum dimana dominus litis, judex facti mengabaikanketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf f jo Pasal 1A ayat (2) huruf c UndangUndang PPN 1984.b.
Register : 21-12-2020 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 217/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
Syukur Dermawan
Tergugat:
1.Kepala Desa Sinarikhi
2.Panitia Penjaringan Pemilihan Sekretaris Desa Sinarikhi
160 — 143
Syukur Dermawan
Tergugat:
1.Kepala Desa Sinarikhi
2.Panitia Penjaringan Pemilihan Sekretaris Desa Sinarikhi
160 — 143
berlaku sehingga memohon kepada Majelis Hakimagar Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dinyatakan batal atau tidaksah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan TataUsaha Negara obyek sengketa tersebut serta meminta agar Tergugatmelaksanakan Rekomendasi Camat Hiliduho Nomor : 141/790/2020 tanggal 27Juli 2020;Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum(rechtsbescherming) kepada pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa aquo dan sebagai konkretisasi dari asas dominus
Register : 03-09-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 11 Desember 2014 — DJAMINTA S. SILALAHI, S.H;KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA
112 — 53
112 — 53
PerubahanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara danUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya MajelisHakim menyebutnya dengan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakimberpedoman pada ketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dimana Majelis Hakim bersifat aktif (dominus
Register : 23-04-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 28-05-2014
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 09/G/2013/PTUN.YK Tanggal 21 Nopember 2013 — Penggugat:
Prof. Dr. Ir. MURDIJATI GARDJITO DKK
Tergugat :
KEPALA DESA CATURTUNGGAL
116 — 72
116 — 72
pihak lain Bahwa saksi kurang tahu kalau di tanah tersebut ada sengketa karena tahun 2010saksi sudah tidak menjaga tanah tersebutMenimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupunMajelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi.Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 80, Pasal 83, Pasal 86ayat (1) dan Pasal 107 beserta penjelasannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berpedoman pula dengan asas Dominus
Sumadi (alm) telah dinilai melepaskanhakhak hukumnya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, maka Pengadilandengan mempedomani asas Hakim aktif (asas Dominus Litis) yang merupakan salah satukarakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan berpedoman denganketentuan Pasal 80, Pasal 83, Pasal 86 ayat (1), Pasal 107 dan penjelasannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telahmemanggil dan memerintahkan hadir dipersidangan atas nama Ny.
Register : 21-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 224/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 2 Maret 2016 — SRI SUDIYANTI, S.Pd.I;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
48 — 26
48 — 26
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan AzasazasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji surat keputusan objeksengketa bersifat dominus litis, artinya tidak terbatas pada pembuktian maupun dalilyang diajukan para pihak, oleh karena itu berdasarkan dalildalil Gugatan, Jawaban,Replik dan Duplik serta alatalat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, makauntuk menjawab pokok permasalahan dalam sengketa a quo, Majelis Hakim akanmenguji
Register : 03-06-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 15/G/2014/PTUN-KPG Tanggal 9 September 2014 — SYAFRUDDIN ABBAS (Penggugt)
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)
81 — 45
81 — 45
(surat keputusan obyek sengketa/Bukti P1) ; Menimbang bahwa, untuk melindungi kepentingan pihak yang berkaitandengan sengketa a quo dan sebagai wujud konkritisasi asas dominus litis, sertasejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil IrmaSuryani A.
Register : 06-08-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 56/G/2019/PTUN.SMG Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
Endang Setyowati
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara
276 — 117
Endang Setyowati
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara
276 — 117
putusan;200 2020 0Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1876/Desa Bawu, Surat Ukurtanggal 5 Juni 2008, Nomor : 83/2008, Luas 2484 m2, terbit tanggal 25Agustus 2008 atas nama Sugeng Hariyanto (vide bukti T1 dan T2);Menimbang, bahwa untuk melindungi pihak ketiga yang terkaitdengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas dominus
Register : 03-03-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 33/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
1.AMINTAS MANURUNG
2.JONHAD MANURUNG
3.REINHARD HAMONANGAN MANURUNG
4.EDWAR COMAN MANURUNG
5.SAMPETNA MANURUNG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
122 — 63
1.AMINTAS MANURUNG
2.JONHAD MANURUNG
3.REINHARD HAMONANGAN MANURUNG
4.EDWAR COMAN MANURUNG
5.SAMPETNA MANURUNG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
122 — 63
fakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat Penggugat sudan menempuh upaya administratifsebagaimana yang ditentukan peraturan perundangundangan dan masih dalamtenggang waktu pengajuan gugatan:Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsidan pokok persengketaan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai ketentuan formal suatu gugatan tata usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undangundang Peratunmengatur bahwa berlaku asas dominus
Register : 19-05-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 12 Agustus 2014 — KANES AMANUPUNYO Sebagai Penggugat
Melawan
PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PD PDAM KOTA AMBON
166 — 88
166 — 88
diberi tandaT1 sampai dengan T4, namun tidak mengajukan saksi atau ahli meskipuntelah diberikan kesempatan yang cukup untuk Itu;Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah olehTergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan obyeksengketa a quo sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negaraberdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan atau AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik;Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata UsahaNegara adalah bersifat dominus
Register : 12-02-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 179/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HENDRA DAMANIK Diwakili Oleh : MARIHOT FRANDUS SINAGA, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DONIEL FERDINAND, SH
32 — 18
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DONIEL FERDINAND, SH
32 — 18
Sebab pasal tersebut tidaktermasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum (dominus litis)..Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak bolehdisimpangi oleh Hakim.
Register : 17-04-2009 — Putus : 14-10-2009 — Upload : 16-12-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 18 / G / PYUN-PTK /2009 Tanggal 14 Oktober 2009 — 1. MARSELINUS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Gang Wonodadi 2, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak/Kubu Raya, sebagai Penggugat I;
2. ARVI YUSOITA Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru TK, Bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso, Gang Kelapa III, kecamatan Pontianak Barat sebagai Penggugat II :
3. LUKAS HARDIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
swasta, Bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Km 13.2 Arang Limbung, kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak/ Kab Kubu Raya sebagai Penggugat III :
4. LUSYANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta,
Bertempat tinggal di komplek Batara Indah I N6 Rt.001 Rw.036 Pontianak Kota, sebagai Penggugat IV :
140 — 82
140 — 82
penggugat dalam gugatanya maupun tergugatdalam jawabanya hams dikaji dan dinilai berasarkan alat alatbukti yang diajukan para pihak di muka persidangan;Menimbang, bahwa para pengugat untuk menguatkan dalildalil gugatanya telah mengajukan bukti surat yang dberitanda P.1sampai dengan P.21 yang telah bermeterai cukup danmenghadirkan saksi saksi .sedangkan tergugat untukmeneguhkan dalil dalil bantahanya telah mengajukan butisurat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.11; Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus
Register : 13-07-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
1.YUGO MINARMINTO
2.HERU SANTOSO
3.SATIMAN
4.PRASETIO DWI ANGGONO
Tergugat:
KEPALA DESA UJUNG PADANG
183 — 100
1.YUGO MINARMINTO
2.HERU SANTOSO
3.SATIMAN
4.PRASETIO DWI ANGGONO
Tergugat:
KEPALA DESA UJUNG PADANG
183 — 100
bahwasanya penerbitanobjek sengketa telan berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangansesuai peraturan perundangundangan dan asas umum pemerintahan yangbaik;Menimbang bahwa selanjutnya terhadap' pertentangan dailiilsebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk padaketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaranmateril dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara,Hakim bersifat dominus
tidakhanya dalam hal ketentuanketentuan hukum yang berlaku sebelum sampaidengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi faktafaktahukum yang terjadi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskanlebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbedadengan peradilanperadilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberikewenangan oleh undangundang untuk bersifat aktif (dominus
Register : 22-02-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 5/G/2018/PTUN.JPR Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
dr. EDDY LEUNARDUS RUMBARAR
Tergugat:
PLT. BUPATI BIAK NUMFOR
138 — 46
dr. EDDY LEUNARDUS RUMBARAR
Tergugat:
PLT. BUPATI BIAK NUMFOR
138 — 46
pemerintahan yang baik sehingga penerbitan objek sengketa tersebutmerugikan bagiPe@nQQuQal 22222 oennnn nnn nnnn mene ne nnn nce cnnneeMenimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo, Penggugatmendaftarkan gugatannya dengan melampirkan objek sengketa a quo sebagaibukti awal namun tidak diajukan sebagai bukti selama persidangan sedangkanTergugat pun juga tidak mengajukan bukti objek sengketa a quo selamapersidangan meskipun telah diberi kKesempatan dan dibebankan oleh MajelisHakim sesuai dengan asas dominus
;Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilalbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, apabilakeputusan yang bersangkutan itu: a) Bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturan perundangundangan yang bersifat prosedural/formal:;b) Bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturan perundangundangan yang bersifat materiil/substansial;c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidakberwenang;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus
Register : 06-09-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 11-02-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 152/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 29 Januari 2014 — 1.CHAERUL FAHMI,2. NURUL FITRIYAH , DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
35 — 27
35 — 27
77 ayat (1) dan (3)Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dihubungkan dengan dalil gugatan dan Eksepsi Tergugat, tentang kewenanganAbsolut, tentang gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, setelah Pengadilan /Majelis Hakim mempelajari subtansi Eksepsi a quo Majelis Hakim berpendapatuntuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan meyelesaikan terhadapsengketa a quo guna untuk menemukan kebenaran materil terhadap maksud dantujuan gugatan Para Penggugat paralel dengan asas dominus
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Dps Tanggal 6 Mei 2021 — Pemohon:
Yuri Pranatomo
Termohon:
1.Kapolres Badung cq. Kasat Reskrim Polres BadungCq. Penyidik Satreskrim Polres Badung
2.Kejari Badung Cq Kasi Pidum Kejari Badung Cq JPU Kejari Badung
88 — 47
Yuri Pranatomo
Termohon:
1.Kapolres Badung cq. Kasat Reskrim Polres BadungCq. Penyidik Satreskrim Polres Badung
2.Kejari Badung Cq Kasi Pidum Kejari Badung Cq JPU Kejari Badung
88 — 47
Bahwa ironisnya yang terjadi kKemudian Termohon Ilselaku Jaksa Penuntut Umum yang merupakan PengendaliPerkara (dominus Litis), yang seharusnya dituntut dapat aktifmenjaga nilainilai Due Process of Law dan mencegah terjadinyasuatu pelanggaran/kesewenangwenangan yang dilakuan penyidikterhadap tersangka, justru malahan menetapkan P21 atas berkasperkara PEMOHON tersebut.14.
Register : 19-02-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 211/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 23 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : M.AKBAR SIRAIT,SH
Terbanding/Terdakwa I : AHMAD ZAINI Als YOYOK
Terbanding/Terdakwa II : ADI ANTO Als PAK DE Als WAK GAMIN
23 — 16
Terbanding/Terdakwa I : AHMAD ZAINI Als YOYOK
Terbanding/Terdakwa II : ADI ANTO Als PAK DE Als WAK GAMIN
23 — 16
Sebab pasal tersebut tidaktermasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum (dominus litis)..Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak bolehdisimpangi oleh Hakim.
Putus : 04-12-2006 — Upload : 22-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 10/G.TUN/2006/P.TUN Mdo Tanggal 4 Desember 2006 — Penggugat: NONCE TUMENO, dkk
Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Tergugat Intervensi: LAURENS PIET ALPONS KAPOYOS (almarhum) dalamhHal ini diwakili oleh ahli waris ITJE ATMOKO
184 — 137
184 — 137
30 Mei 2006sedangkan objek sengketa diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 27 Maret 2006ketika Para Penggugat menerima Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Manadodengan Perkara No. 66/PDT.G/2006/PN.MDO tanggal 15 Maret 2006 (vide GugatanPenggugat).Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratanpersyaratan formal untukmengajukan Gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokoksengketanya sebagaimana terurai dibawah ini ;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas keaktifan hakim (dominus
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 663/B/PK/PJK/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT WIRATACO MITRA MULIA
63 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketetapan Pajak yang tidak benar sesuaidengan pasal 36(1)b KUP karena sampai dalam persidangan Penggugatbelum pernah menerima surat keputusan sebagai balasan atas SuratKeberatan Nomor 22/WMMum/VI2008, tanggai 26 Juni 2008, atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2006 Nomor00002/206/06/103/08 tanggai 4 April 2008 dari Tergugat;Bahwa sehubungan dengan penjelasan Penggugat tersebut di atas makasekalipun keputusan keberatan tidak menjadi bagian dari pokok perkaragugatan ini, sesuai azas dominus
Register : 16-01-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 08/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 28 April 2015 — HARNAWAN NUGROHO, A.Ma;MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
39 — 18
39 — 18
tertulis yang telah bermeterai diberi tanda T 1 sampaidengan T2, tidak mengajukan saksi 5Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 UndangUndang Nomor: 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Hakim menentukan apa yangharus dibuktikan beban pembuktian beserta penilaian Pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan sekurangkurangnya dua alat bukti berdasarkankeyakinan Hakim 5 272222 nnn nnn nnn n nn nnn nnn enn nnn en nn ne nn ne neeMenimbang, bahwa kewenangan hakim dalam hal ini bersifat Dominus
Register : 14-02-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PN NGAWI Nomor 22/Pid.B/2017/PN Ngw Tanggal 26 April 2017 — NYAMIRAN ALS. MIRUT BIN PODO
29 — 8
29 — 8
berkesimpulan bahwa terdakwa diadili bukan dalam perkara yangsama dan berkaitan dengan pengajuan penuntutan dimuka persidangan lebihHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Ngwdari satu kali atas 7 (tujuh) kali perobuatan terdakwa bersama saksi Hendramengambil tanpa izin, sedangkan saksi AHMAT ARIFIN ENDRA SETYAWANBin SUPRIYADI hanya diadili 1 (satu) kali tersebut, menurut Majelis Hakimbukan kewenangan dari Pengadilan karena Pelimpahan perkara pidana kePengadilan merupakan kewenangan (dominus