PENGGUGAT, pimpinanrapat DR.Dr.SYARIF THAUFIK HIDAYAT, SpOG KFer, menyampaikankesimpulan bahwa telah terjadi MISKOMUNIKASI antara pihakmanajemen/ pimpinan RSDK dengan PENGGUGAT mengenai kondisi alatduodenovideoscope yang diperlukan dalam penanganan penderita tersebut.Tidak disebutkan adanya kesalahan ataupun pelanggaran yang telahdilakukan olehPENGGUGAT>; 292922222 nnn nnn nnn nnn nnn ennneeHal tersebut berarti telah sesuai dengan Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 755 / Menkes

Kariadi Nomor :KP.08.02/L.11/108/2014 tanggal 01 Februari 2014 TentangSusunan Pengurus Organisasi Komite Medik Dan Sub KomiteMedik ( sesuai dengan aslinya); 26.T 17: Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KP.03.01/Menkes/90/2016tanggal 11 Januari 2016 atas nama dr. Bambang Wibowo,Sp.OG(K), MARS sebagai Direktur Jenderal PelayananKesehatan Kementerian Kesehatan (sesuai denganfotocopi); 27.

T 18 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : KP.03.01/Menkes/9 1/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas nama dr.Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS sebagai Direktur JenderalPelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (sesuaidengan fotocopi); 28. T 19 : Surat Perintah Nomor : KP.03.01/I/0120/2016 tanggal 15Februari 2016 memerintahkan kepada dr. Mochammad SyafakHanung, Sp.A, MPH sebagai Pelaksana Tugas dan dr.

/PER/IV/2011 tentang PenyelenggaraanKomite Medik Di Rumah Sakit maka Majelis Hakim akan mengutip pokokpokokketentuan di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit sebagaiberikut : e Bab II Huruf C.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai.8 Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1675/Men.Kes/Per/XII/2005tanggal 27 Desember 2005 tentang Struktur Organisasi RSUP Dr.KariadiSemarang.9 Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1343/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama RSUPDr.

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwaHalaman 6 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN PwtSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gramtersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua)dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwaSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5gram tersebut di atas adalan mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapanpulun dua) dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika dan mengandungsenyawa sintetis 4FLUORO MDMBBUTICA adalah termasuk ke dalamgolongan NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES(zat psikoaktif) yang belumterdaftar dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 112 ayat 1 UndangUndang R.I No.35 Th.2009 TentangNarkotika. 2229 222 nn nnn nnn nnn nnn

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwasetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas beratbersih 309,5 gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetisMDMB4en PINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 182(seratus delapan puluh dua) dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangUndang Republik Indonesia No. 35

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwasetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gramtersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua)dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35

dalam menjual obat pil warna putihberlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa juga bukan seorangyang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian ataukewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa berdasarkan keterangan Ahli INDAH KUSUMAWATI, S.Si, Aptbahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki Kandungan yangsama dengan obat/pil jenis Trinexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor :949/Menkes

sepengetahuan Ahli bahwa yang dapat mendistribusikan/menyalurkan obat kepada orang lain sesuai Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tentang Pedagang Farmasi,yang dapat mendistribusikan obat kepada orang lain yaitu Apotek,Rumah Sakit, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fanyankes) dan Klinikyang menggunakan Resep Dokter dan untuk Toko obat hanya bolehmendistribusikan jenis obat bebas secara terbatas sesuaiPenggolongan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 917/Menkes

/Per/X/1993 Nomor949/Menkes/Per/VI/2000;Bahwa untuk Apotek antara lain harus ada Apoteker PenanggungJawab yang ditetapkan Dinas Kesehatan, sedangkan untuk Perorangantidak diperbolehkan;Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan karena tidak memiliki ijin sertatidak mempunyai keahlian dan kewenangan dari Dinas Kesehatan danperbuatan tersebut merupakan melanggar hukum;Bahwa sepengetahuan Ahli tidak diperbolehkan, karena sesuaiPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor917/Menkes/Per/X/1993 Nomor 949

/Menkes/Per/VI/2000 obat/ piltersebut merupakan obat/ pil jenis keras tertentu yang dapat diberikanhanya dengan resep dokter;Bahwa obat/ pil warna putin berlogo Y tersebut sepengetahuan sayasama dengan obat/ pil jenis Tryhexiphenidyl, hanya saja tampilan padaobat/ pil tersebut terdapat logo yang menyerupai huruf Y;Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa kegunaan obat/ pil warna putin berlogo Y tersebut yaitu untukobat paskinson/ syaraf dan dalam sekali minum cukup 1 (Satu)

dalam menjualobat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan Terdakwajuga bukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan ataumempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yangtermasuk obat keras tersebut.Bahwa berdasarkan keterangan Abli INDAHKUSUMAWATI, S.Si, Apt bahwa obat pil warna putin berlogo Y tersebutHalaman 18 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmjmemiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesualPermenkes RI Nomor : 949/Menkes

TAUFIK, ST selakuPemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui olehWAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium ForensikCabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan : BB3535/2020/NNF dan BB 3537/2020/NNF berupa berupa irisan dauntersebut diatas disita dari Terdakwa FREDY ANDRIAN Alias FREDY AliasDOYOK Bin SUTARNO adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Cabang Semarang yang diketahui olehWAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium ForensikCabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa : BB3489/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus kertas klip warna coklat berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 52,60582 gram disita dariTerdakwa APRIAN MUQORROBUN Als GENDON Bin ABDULAHMASDAR adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikCabang Semarang Nomor : 1681/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020,diperoleh kesimbulan bahwa BB3489/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkuskertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun52,60582 gram disita dari saksi Aprian adalah positif mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

persetujuan terdakwa keterangan para saksi tersebutdibacakan oleh Penuntut Umum;Saksi Ahli BAYU HERDI AL HUDA,S.Farm, Apt: e Bahwa benar Pil trinexyphenidyl tersebut termasuk obat terlarang daftar G denganizin edar Register Nomor: GKL8920903710A1;Halaman 7 dari 15 Halamane Bahwa sebelum obat tersebut beredar di pasaran, maka harus ada izin edar yangmengeluarkan surat izin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distibusinyaharus ada izin distribusi obat sesuai dasar hukum yaitu PermenkesNo.1331/Menkes

/SK/X/2002 tentang pedagang eceran obat,Kepmenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besar farmasi dan Kepmenkes1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotik;e Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan farmasi adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi,oengamanan,pengadaan,penyimpanan dandistribusi;e Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar farmasi,karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta tidakmemiliki izin dari BPOM, sehingga perobuatan

farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang ditetapkan oleh Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan terdakwamemperoleh pil tersebut tanpa adanya resep dari seseorang bernama TOMO danbukan dibeli diapotik menggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa sebelum obat tersebut beredar maka harus ada izin edaryang dikeluarkan BPOM sedangkan sedangkan untuk distibusinya harus ada izindistribusi obat sesuai dasar hukum yaitu Permenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002tentang pedagang eceran obat, Kepmenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besarfarmasi dan Kepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotik;Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa bukan termasuk pedagangeceran/pedagang besar farmasi dan tidak memiliki izin untuk menjualnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasunsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka seluruh

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpajin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobatkhususnya daftar

Sci, Apt Binti Ratno Susilo, menerangkan bahwa :Obat Merk Samcodin termasuk sediaan Farmasi Obat bentuk Tablet, bahwaObat sediaan Farmasi di Golongkan menjadi 5 Golongan antara Lain ,Narkotika, Psikotropika , Obat Keras, Obat Bebas Terbatas dan Obat Bebas,yang menggolongkan sediaan Farmasi atau obatobatan tersebut di aturdalam Peraturan Mentri Kesehatan nomor 949/MENKES / VI / 2000, TentangRegistrasi Obat Jadi, dan juga di atur oleh Badan POM RI dengan Nomor 24tahun 2017 tentang kreteria dan tata

laksana Registrasi obat serta jugadiatur dalam peraturan Mentri Kesehatan Nomor 1010 / MENKES / PER /XI / 2008 Tentang Registrasi Obat, Obat Merk Samcodin termasuk dalamGolongan Obat Bebas Terbatas yang ditunjukan dengan nomor Registrasiobat DTL dan Lingaran Biru yang tertera di Bungkus Obat, Obat Bebasterbatas yaitu Obat Keras yang bisa diperoleh tanpa Resep Dokter,Kandungan yang terdapat didalam Obat Samcodin Tablet tersebut yaituDextromethorpahane HBr, Guaifaenesin dan Chorphenamine Maleate,Apabila

/ PER /X / 1993,Tentang Wajib Daftar Obat Jadi dan juga di aturoleh Badan POM RI dengan Nomor 24 tahun 2017 tentang kreteria dan tatalaksana Registrasi obat serta juga diatur dalam peraturan Menteri KesehatanNomor : 1010 / MENKES / PER/ XI / 2008 Tentang Registrasi Obat; Bahwa Ahli menerangkanKandungan yang terdapat didalam obatsamcodin Tablet tersebut yaitu Dextromethorpahane HBr, Guaifaenesin danChorphenamine maleate; Bahwa Ahli menerangkanapabila mengkonsumsi sesuai aturan pakalyang tertera pada

Aturan untuk penggunaan obat yang boleh di konsumsi untuk 1 (Satu)kali pemakaian bisa dilihat pada dosis yang tercantum di label / kemasanobat; Bahwa Ahli menjelaskanpada keputusan menteri kesehatan RepublikIndonesia No 1331/MENKES/SK/X/2002 Tentang perubahan atas peraturanmentri Keehatan Republik Indonesia No. 167 / KAB / B.VIII / 1972 TentangPedagangan Eceran Obat. bahwa Pedagang Eceran Obat harus memilikitenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab dan hanya bisamenjual obat bebas dan obat

Kj. atas nama Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakartadisetujui oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan SuratKeputusan Nomor : 02 / Menkes / SK / / 2006 tanggal 04 Januari 2006Hal. 2 dari 122 hal. Put.

Berdasarkan keterangan saksisaksi yangsaling bersesuaian dan telah didengar keterangannya di depanpersidangan diperoleh faktafakta hukum yang tidak terbantahkan yaituPertama, bahwa memang benar pada tahun 2002 sampai dengan 2004 diRumah Sakit Jiwa Daerah terdapat pelayanan Pasien Miskin yang belumdiganti oleh Pemerintah Pusat (MENKES) yang menurut Surat KeputusanMenteri Kesehatan No. 02 / Menkes / SK / / 2006, tanggal 06 Januari2006 besarnya adalah Rp 2.334.505.334, (vide, bukti Jaksa No. 1).Kedua

Dwi PriyoHartono, SpKj., dan sesuai pula dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 02 / MENKES / SK / / 2006, tanggal 06 Januari2006)..

Bahwa judex facti salah dalam pertimbangannya tentang PengelolaanKeuangan Rumah Sakit Daerah, yang pada satu sisi tunduk pada beberapaaturan, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan No. 56 / Menkes / SK / 1 / 2005,Surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. PR.03.03.1.1.4060 tertanggal16 September 2005 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 777 / Menkes / SK / VI / 2002 tentang Pedoman PenatalaksanaanProgram Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak BidangKesehatan.

No. 20 K/Pid.Sus/2010peraturanperaturan tersebut, Terdakwa telah melanggar Keputusan MenteriKesehatan No. 56 / Menkes / / 2005, Surat Direktur Jenderal PelayananMedik No. PR.03.03.1.1.4060 tertanggal 16 September 2005 dan KeputusanMenteri Kesehatan RI. No. 777 / Menkes / SK/ 1/2005. 29 Tahun2.

yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenangBahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Aptdari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkanbahwa sesuai dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan(2), Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatandan sesual dengan peraturan Menteri Kesahatan No.1176/MENKES

akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenang Bahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwasesual dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuaidengan peraturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenangBahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwasesuai dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuaidengan peraturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenang Bahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwa sesuaidengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal 106 ayat(1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuai denganperaturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

Tergugat baru menyampaikan jawaban melalui suratNomor KP.04.01/Menkes/603/2020 tanggal 8 September 2020 halTanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020 kepada Penggugat pada Selasa, 8September 2020 malam hari setelah adzan Isya (di luar jam kerja ataudi atas jam 16.00 WIB).

Bahwa pada Selasa, 8 September 2020 Tergugat menyampaikansurat Nomor KP.04.01/Menkes/603/2020 hal TanggapanTerhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020, sebagai jawaban terhadap KeberatanPenggugat;3. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 November 2020.Halaman 9 dari 87 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, atas nama AhmadAbdul Hay NIP 198104042005011005, Pangkat Penata Muda TingkatI, Golongan III.b, jabatan pelaksana Penyusun Bahan Kebijakan, yangditerbitkan pada 21 April 2020;3.

Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTMenyatakan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama AhmadAbdul Hay, SKM tertanggal 21 April 2020 tetap sah dalam penerbitandan pelaksanaannya;Menolak memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketaberupa Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan Pangkat SetingkatLebin Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Ahmad

/603/2020, Hal:Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020, sebagai jawaban terhadap KeberatanPenggugat; Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 November 2020.Halaman 70 dari 87 halaman.

Bahwa permohonan cerai ini sudah mendapatkan izin dari atasanbagi PNS yang mengajukan perceraian dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan nomor KP. 04.02/Menkes/249/2019 tentang izin untuk melakukanPerceraian Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tertanggal 03 Mei 20198. Bahwa Permohonan gugatan cerai ini telah memenuhi syarat sesuaidengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam9.

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkspernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanSurat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019, tanggal 03 Mei2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena rumahtangga Penggugat dengan

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkstahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugatmengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud,oleh karena itu Pengadilan Agama Cianjur berwenang memeriksa danmemutus perkara aquo ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019,tanggal 03 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, (P.2) dengan demikian ketentuan

registrasi (nomor pendaftaran / nomor ijin edar) dari Badan POM RIsehingga kosmetika tersebut tidak boleh dijual kepada konsumendengan berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang No 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan yang mensyaratkan bahwa sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998, izin edar akandiberikan terhadap sediaan farmasi yang lulus dalam pengujian sertamenurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No.1176/MENKES

Dan berdasarkan Permenkes RI Nomor:1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1):Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dariMenteri ayat (2): izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupanotifikasi;Berdasarkan UU Kesehatan Pasal 106 ayat (1) mensyaratkanbahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998,izin edar akan diberikan terhadap sediaan farmasi

yang lulus dalampengujian serta menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010, menjelaskan bahwa kosmetika hanyadapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.

Untuk izin Edar Kosmetikatercantum pada Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika dijelaskan bahwa izin edar diberikan oleh KepalaBadan POM;Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN BikBahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas ObatDan Makanan Republik Indonesia Nomor 03.1.23.12.10.11983 tentangkriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika tahun 2010 makasejak 31 Desember 2010 semua kode dan nomor registrasi dan kodenomor Izin Edar yang lama CD atau

Notifikasi yang dimaksuddiatas sebagaimana yang diatur pada permenkesno.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi Kosmetik.

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

sepenuhnya mengelola apotik dalam bidangbidang : pelayanan kefarmasian , administrasi dan keuangan ;Bahwa saksi tahu sesuai pasal 4 dalam melakukan/menjalankantindakan harus mendapatkan persetujuan dari PSA ;Bahwa saksi tidak tahu dalam pasal 4 yang dimintail persetujuanberupa tindakan : meminjam uang, melakukan pembelianpenjualan, menggandakan barang ;Bahwa tindakan apoteker dalam kefarmasian itutanggungjawabnya ;Bahwa saksi tidak tahu PP No. 51 tahun 2009 ;Bahwa saksi tidak tahu Kemenkes No. 1332/Menkes

/SK/X/2002tentang perubahan Peraturan Menkes No. 922/Menkes/Per/X/1993 ;Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan kefarmasian ;Bahwa PSA tidak mempunyai kewenangan kefarmasian ;Bahwa sebelum apoteker keluar, 3 bulan sebelumnya mencaripengganti ada dalam Perjanjian kerjasama ;Bahwa benar dalam pasal 8 berakhirnya kerjasama : jangka waktukerjasama ; dicabutnya Surat Ijin Apoteker (SIA) karenapelanggaran peraturan dibidang farmasi, apoteker mengembalikanSIA ke Dinas Kesehatan ;Bahwa apotik Dirgantara tidak

31 dari 3837.Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IzinApotik.38.Fotocopy Surat Ijin Apotik No. 049/445/SIA/11.04/BPPT/V1/2011 tetanggal23 Juni 2011 atas nama Agnes Budiarti SF, Apt.Menimbang, bahwa selanjutnyadari keterangan saksisaksi, Ahli sertaketerangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti serta alatalat buktiberupa fotocopy seperti tersebut

/SK/X/2002 Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan R.I No. 922/Menkes/Per/X/1993 TentangKetentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotik.

DKK Kodya Semarang yang akhirnya kegiatanApotik Dirgantara dicabut ijinnya melalui Keputusan Kepala BadanPelayanan Perijinan Terpadu Semarang dengan no. 445.8/2 tanggal 19Januari 2011 ;Menimbang, bahwa selajutnya oleh karena alasan Terdakwamelakukan tindakan pengamanan tehadap obatobatan Narkotika &Psikotropika, maka perlu meneliti agoakah dasar hukumnya yang dijadikanalasan Terdakwa melakukan pengamanan telah sesuai dengan aturan ;Bahwa dalam pasal 29 dari Keputusan Menteri Kesehatan R.I No.1332/Menkes

tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainyang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatanmakanan atau minuman.Bahwa yang dimaksud pangan olahan sesuai dengan pasal 1 angka 2 UUNo.7 tahun 1996 adalah makanan atau minuman hasil proses dengan caraatau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.Bahwa sesuai dengan pasal 21 huruf e UU RI No.7 tahun 1996 mengenaipangan yang sudah kadaluarsa dilarang untuk diedarkan di masyarakat.Bahwa sesuai dengan Permenkes RI No.180/Menkes

/Per/IV/1985mengenai makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggaldaluarsa. e Bahwa sesuai dengan Permenkes RI No.180/Menkes/Per/IV/1985mengenai tanggal daluarsa adalah batasan akhir suatu makanan dijaminmutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikanoleh produsennya.e Bahwa bahaya mengkonsumsi makanan daluarsa adalah mikroba yangterdapat dalam makanan telah tumbuh dan berkembang biak dalam jumlahyang lebih besar, dibandingkan saat awal makanan tersebut diproduksi

dansebagian dari mikroba tersebut akan menjadi penyebab terjadinyagangguan pada pencernaan mulai dari mual, muntah, sakit/kejang perutsampai diare.e Bahwa menurut pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah RI No.28 tahun2004, yang dimaksud peredaran pangan adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakatbaik untuk diperdagangkan maupun tidak.e Bahwa menurut pasal 1 angka 4 Permenkes No.329/Menkes/Per/XIl/76,yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyajikan

1996 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberhayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagaimakanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahanHalaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.Sus/2013/PN.WNS16pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam prosespenyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut pasal 1angka 4 Permenkes No.329/Menkes

/Per/XII/76 adalah menyajikan di tempatpenjualan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan di tempatpenjualan, dalam rumah makan, di pabrik yang memproduksi, di ruang perusahaanlain daripada yang tersebut di atas, di halaman, dalam kendaraan, kapal udara,kapal laut, perahu atau tempat lain, kecuali jika makanan itu nyatanyata untukkonsumsi sendiri.Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Permenkes RI No.180/Menkes/Per/IV/1985 mengenai makanan kadaluarsa adalah makanan yang telahlewat tanggal

Dengan adanya harmonisasi ASEAN padatahun 2011, maka kosmetika yang beredar di Indonesia tidak perlu didaftarkanuntuk memperoleh nomor registrasi CD atau CL melainkan harus melalui prosesNotifikasi ;Bahwa proses perijinan toko obat dan Apotik pada dasarnya sama yaitu melaluiPemerintah Daerah (Dinas Kesehatan Kota), tata cara pengajuan ijin sesuaiKeputusan Menkes No. 1322/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atasPermenkes RI No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian jin Apotik

dan Keputusan Menkes No. 1331/MENKES/SK/X/2002tentang perubahan atas PermenKes RI No. 167/KAB/B.

No. 1322/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas Permenkes RI No.922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan danTata Cara Pemberian jin Apotik dan KeputusanMenkes No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tentangperubahan atas PermenKes RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang pedagang eceran obat / TokoObat ; Bahwa Toko Obat hanya diijinkan menjual obatobatbebas dan obatobatan bebas terbatas dan Toko Obattidak diijinkan menjual obatobat keras dan sebagaipenanggung jawab pada toko obat adalah AsistenApoteker ;e Bahwa tanpa

Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja TenagaKefarmasian disebutkan yang dimaksud dengan Surat Izin KerjaTenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut SIKTTKadalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga TeknisKefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasianpada fasilitas kefarmasian;Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata, jelas dan gamblangbahwa Sdr.

No. 1322/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas Permenkes RI No.922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan danTata Cara Pemberian Jjin Apotik dan KeputusanMenkes No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tentangperubahan atas PermenKes RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang pedagang eceran obat / TokoObat ;Bahwa Toko Obat hanya diijinkan menjual obatobatbebas dan obatobatan bebas terbatas dan Toko Obattidak diijinkan menjual obatobat keras dan sebagaipenanggung jawab pada toko obat adalah AsistenApoteker ;Bahwa tanpa

/PER/X/1993tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimanatelah diubah pada Kepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 danPermenkes No. 284/ MENKES / PER/IIV2007 tentang Apotek Rakyat,bahwa Surat Izin Apotek (SIA) diberikan kepada Apoteker PengelolaApotek sebagaimana yang tercantum dalam SIA tersebut.

;(3) Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada KepalaBadan.Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XV/2008 Tentang Registrasi Obat, Pasal 4 Obat yang memilikiizin edar harus memenuhi kriteria berikut :a.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1464/MENKES/PER/IX/2010tentang lIzin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Pasal 10menyatakan :(1).

Berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 245/MenKes/SK/V/1990 tentang Ketentuandan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi, IndustriFarmasi adalah Industri Obat Jadi dan Industri Bahan Baku Obat. Definisi dariobat jadi yaitu sediaan atau paduan bahanbahan yang siap digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalamrangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Pengertian Obat sendiri adalahbahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalamrangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1010/MENKES/PER/XV2008 Tentang Registrasi Obat.

yakni Sdri KARTINI AteKANJENG MAMI Bin MUHDAR tersebut.Bahwa Ahli menerangkan Pekerjaan kefarmasian adalah Pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan Farmasi, pengamanan,pengadaan, Penyimpanan dan distribusi obat, Pengelola obat,Pelayanan obat atas resep dokter, Pelayanan Informasi Obat, dan ObatTradisional sesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangundangHalaman 13 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.RtaNo.36 tahun 2009 tetang Kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889 / MENKES

SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaankefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuai dengan PERMENKESREPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 / MENKES / PER / V / 2011,tentang Registrasi, Izin Praktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian(Bab V bagian kesatu pasal 17 ayat 1 dan 2).

Sehingga fasilitaspelayanan kefarmasiannya berupa toko obat harus memilki ijin danpenanggung jawabnya seorang tenaga teknis kefarmasian yangmempunyai SIKTTK.Bahwa Ahli menerangkan tidak semua orang di perbolehkan praktikkefarmasian syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diaturdalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 / MENKES /PER / V / 2011, tentang Registrasi, Izin Praktik dan ijin kerja TenagaKefarmasian;Bahwa Ahli menerangkan Ya, memang ada untuk obat dan bahan obatdigolongkan atas

Obat berijin hanya bolehmenjual obat bebas, dan untuk obat bebas terbatas boleh diiualdalam jumlah tertentu/terbatas berdasarkan aturan pakai dalamlamanya 1 siklus pengobatan;Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.Rta Apotek, Rumah Sakit boleh menjual obat bebas, dan untuk obatbebas terbatas boleh dijual dalam jumlah tertentu/terbatasberdasarkan aturan pakai dalam lamanya 1 siklus pengobatan,untuk obat keras bisa dijual langsung kepasien sepanjangmemenuhi ketentuan Permenkes No. 924/Menkes

Yang dimaksud tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melaksanakan praktik kefarmasian,sebagaimana tercantum dalam Pasal 198 UU RI no. 36 Tahun 2009,yaitu sesuai dengan pasal 108 orang yang tidak memiliki latar belakangHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.Rtapendidikan sebagai tenaga apoteker dan juga memiliki ijin praktikkefarmasian sesuai dengan syarat dan ketentuan tenaaa kefarmasianyang diatur dalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/ MENKES / PER/ V / 2011, tentang Registrasi

., M.Food.St NRP: 19791030200604 1 005 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yangdidapat dari terdakwa tersebut diatas adalah Sampel mengandung PKETANOL 5, 07% ; nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman jeis captikus tersebut tidak sSesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes

/PN...Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga =;wenn nn nee nnn nenenne nnn Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukanbarang bukti sebagai berikut:16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minumanlokal

dari sebuahalat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidakmemiliki ke ahlian khusus atau kompetensi pendidikan untuk mengukurkadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa =;e Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes

RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga ; n Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; non Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua yaitu Pasal

tidak memperpanjangijin edar di Badan POM ; Bahwa tablet dobel L yang di edarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak di produksi oleh pabrikan resmi / obat tanpa ijin edar /obat palsu tidak dibenarkan untuk diedarkan karena tidak dilengkapipenandaan dan pelabelan sesuai ketentuan dan mengedarkan obat tidakada nomor pendaftaran / ilegal yang harus diuji dulu mutu Keamanan dankemanfaatannya dan tidak membahayakan kesehatan manusia;Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes

/SK/II/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan / menjual/ menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasHalaman 10 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN TigKesehatan diberi Wewenangnya

/SK/II/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan / menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 106ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edardan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1010/MENKES/PER/X1/2008 tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yangdiedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untukmemperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar

/SK/II/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No1448/Menkes/Per/Il/2011 yang diberi izin untuk mendistibusikan/ menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi(PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas, telah ternyata bahwaTerdakwa tidak memiliki izin edar Pil Dobel L, serta bukan sebagai pekerjafarmasi, sedangkan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil dobel L adalah sematamata untuk mendapatkan keuntungan;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakimmenyimpulkan