Lahir Lapao, 01 April 1964, AgamaIslam, Status Kawin, pekerjaaan Wiraswasta, WargaNegara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ghoyui,Kelurahan Ghoyui, Kecamatan Urei Faisei, KabupatenWaropen, Provinsi Papua;Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN Sru, tersebut sebagai.......... PENGGUGAT;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MINA NUMBERI, SH. Advokat /Pengacara, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Saireri(LBH SAIRERI), JI.

BankPembangunan Daerah Papua Kantor CabangPembantu Urfas beralamat di Jalan Inpres Urfas,Distrik Urai Faisei, Kabupaten Waropen;Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN Sru, tersebut sebagai.............. TERGUGAT;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ALEXANDER SIMSON MEBRI, dkkyang merupakan Pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua diJayapura dan PT.

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Bahwa kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan kasasitersebut;Mengadili sendiri:Halaman 6 dari 10 hal. Put.

PALU tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor8/Pdt/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Kdi., tanggal5 November 2018:MENGADILI SENDIRI:Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2020Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

dinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yangakan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaikadalah memberikan dispensasi nikah kepada catin pr ;Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agamakepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yanglebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yangselanjutnya diambilalin sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:cle pate swlasll s 5a Leodl ul>Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor8

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam penetapan ini yang hingga kini dihitung sejumlahRp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalammusyawarah Majelis pada hari senin, tanggal 25 Pebruri 2019 Miladiyah,bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor8/Pdt.G/2021/PN.Tjk. tanggal 17 Juni 2021 ;Menimbang, bahwa dari alasanalasan kontra memori banding yangdiajukan Kuasa Terbanding/semula Tergugat pada pokoknya memohon kepadaPengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA TanjungkarangNomor Register : 8/Pdt.G/2021/PN Tjk tanggal 17 Juni 2021 ;2.

2021/PT TJK.Menimbang, bahwa oleh karena alasan banding Pembanding/semulaPenggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dariTerbanding/semula Tergugat tidak ada hal hal yang baru yang dapatmelemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut,karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh MajelisHakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juni 2021 Nomor8

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvanklijkVerklaard);e Meghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sebesarRp2.091.000,00(dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);Telah membaca Akta pernyataan permohoanan banding yangdiabuat oleh Panitera Pengadilan Negei Kendari yang menyatakan bahwapada tanggal 30 Juni 2016 kuasa hukum Pembanding semulaPenggugat telah mengajukan permohoan agar perkaranya yang diputusoleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Juni 2016 Nomor8

Para Tergugat;Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semulaPengugat pada tanggal 16 Agustus 2016 dan surat memori bandingtersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada paraTerbanding semula Para Tergugat 18 Agustus 2016;Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Agustus 2016 dan surat kontra memoribanding tersebut telah diberitahukandengan sahdan seksama padatanggal 30 September 2016;Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor8

ABDUL HAKIM ~ sebelah Timurberbatasan dengan JALAN/ LORONG, dan tanahbidang,sebelah Selatan berbatasan dengan tanah JAMAL, MULYATI danRESTIsebelah Barat berbatasan dengantanah SURUNUDDIN;Menimbang, bahwa bukti putusan Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Kdi. yang diajukan oledh Terbanding semulaTergugat yaitu. bukti TIl5 yang dalam pertimbangannya denganmengacu hasil pemeriksaan setempat dihalaman 16 disebutkan bahwaantara tanah obyek sengketa bidang dan bidang II adalah satukesatuan atau saling berdampingan :e

batas Timur tanah sengketaBidang Il sebagiannya berbatasan langsung dengan tanahsengketa Bidang ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama terhadap Bidang tidak menyebutkan batas sebelah Timurdan Selatan, dari tanah bidang tersebut, demikian pula dengantanah Bidang II hanya menyebutkanbatas Selatan dan Timur, sedangkan batas Barat dan Utara danSelatan tidak disebutkan;Menimbang, bahwa apabila dicermati surat gugatan Penggugatpada perkara Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Kdi. dan perkara Nomor8

sekarang ini batas batasnya sudah berubah, sehingga MajelisHakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut menyatakanbahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Onvanklijk Verklaard,dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut tidak keliru bahkan sudah tepat dan benar denganmencermati hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 11 April 2016 tersebut,seharusnya Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatanberpedoman pada hasil pemeriksaan setempat perkara Nomor8

Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampaiputusan ini sebesar Rp. 6.921.000,00 (enam juta sembilan ratus duapuluh satu ribu rupiah);Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Witp, yang ditandatangani oleh Wakil Panitera PengadilanNegeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2019Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 8/Pdt.G.Plw/2019/PNWip tanggal 5 September

2019;Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN Wtp, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Watampone yang menerangkan bahwa Pernyataan Banding dari KuasaPara Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diberitahukan secarasah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Terlawan padatanggal 11 September 2019;Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa ParaPembanding semula Para Pelawan tertanggal 14 Oktober 2019, yang diterimaWakil

Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 14 Oktober 2019sebagaimana ternyata di dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Wp;Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT MKSMembaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor 8/Pdt.G/2019/PN Witp yang ditandatangani oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa salinan memoribanding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara

sah dan seksama kepada Kuasa ParaTerbanding semula Para Terlawan pada tanggal 14 Oktober 2019;Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa ParaTerbanding semula Para Terlawan tertanggal 21 Oktober 2019, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 24 Oktober 2019sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Wp;Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Wtp yang ditandatangani

Undangundang Republik Indonesia Nomor 2Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yangkedua kalinya dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun2009, pasalpasal dalam RBg, serta pasalpasal dari peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula ParaPelawan tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor8

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi.

Pemohon yang benar adalah Amuntai,9 Juli 1958;Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bin.Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datangmenghadap di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohondan anak Pemohon tentang tata cara dan aturanaturan yang berlaku dalamhal perkara Dispensasi Nikah;Bahwa selanjutnya atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohonmenyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan yang terdaftar diPengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor8/Pdt.P

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Pkb dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Yos sudarso,RT 001, Kelurahan Wagom Utara, Kecamatan Pariwari, Kab.Fak Fak, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Januari2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hariRabu tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2022/PA.Ff. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).Hal. 5 dari 7 Hal. Pentp..

Penetapan Nomor 8/PdtPlw/2015/PN.Kdl.ac Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendaltertanggal 19 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini; a Setelah membaca Surat Permohonan dari Pelawan tertanggal20 April 2015 tentang pencabutan perkara Nomor8/Pdt/Plw/2015/PN.Kdl;ac Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Pelawan tentang pencabutan perkara a quo, dan oleh karena Para Terlawanbelum menyampaikan jawaban atas surat perlawanan Pelawan, makaMajelis berpendapat

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untukmencatat tentang pencabutan perkara Nomor8/Pdt/Plw/2015/PN.Kdl. dalam register perkara perdata yang sedangberjalan; 4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hinggasaatini ditaksir sejumlah Rp. 534.000, (Lima ratus tiga puluhempat ribu rupiah); Hal. 6 dari7 hal.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sgtamaka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (attributie vanrechtsmatch) Peradila Agama;Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikahpara Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Sgta tanggal 08 Januari 2021 pada papan pengumumanPengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara a quodisidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung NomorKMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan ataspermohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanternyata Pemohon dan Pemohon Il tidak datang menghadap di mukapersidangan secara pribadi dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya lalu Ketua Majelis memeriksaSurat/relaas panggilan Pemohon 1 dan Pemohon Il Nomor8

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri Nomor8/Pdt.G/2014/PN. Kdr tanggal 1 April 2014 Jo Putusan Pengadilan TinggiJawa Timur di Surabaya Nomor 288/PDT/2014/PT SBY tanggal 27Agustus 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor3184 K/PDT/2014 tanggal 1 April 2015 tidak dapat dilaksanakan (nonexecutable),4.

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri Nomor8/Pdt.Plw/2014/PN. Kdr tanggal 1 April 2014 Jo Putusan PengadilanTinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 288/PDT/2014/PT SBY tanggal2/ Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3184 K/PDT/2014 tanggal 1 April 2015 tidak dapat dilaksanakan(non executable);4. Menghukum Terlawan/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini:Halaman 3 dari 6 hal.Put.

Nomor 2982 K/Pdt/2019Surat Pengumuman Tanah Nomor 593/Pen/02/106/05/2004 tanggal 18 Mei2004, yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Faobata, LeonardusLalu serta dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim PengadilanNegeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor8/Pdt.G/2017/PN Bjw sebagaimana dalam surat bukti TII.3, bahwa jual beliyang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II atas tanah objek sengketatelah dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu dilakukan secaratunai

berkekuatan hukum tetap dalam amarputusannya telah ditetapbkan bahwa tanah objek perkara adalah milikTergugat Il adalah sudah tepat, walaupun tanah objek sengketa adalah tanahmilik bersama Suku Ebu Ria yang telah dijual oleh Tergugat kepadaTergugat II tanpa musyawarah dan persetujuan dari seluruh anggota SukuEbu Ria, maka upaya yang harus ditempuh oleh Para Penggugat adalahmengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat bukan meminta batal jualbeli tanah dan meminta batal putusan perkara perdata Nomor8

Panitera Pengadilan Negeri Raha yangmenerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Raha tanggal 10 #=Pebruari 2016, #$Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Rah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada Para Terbanding semula Para Tergugat masingmasing pada tanggal 26Pebruari 2016;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 17 Maret2016 telah memberitahukan kepada kedua belah pihak, bahwa mereka diberikesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, Penggugatmohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonanbanding dari Pembanding, semula Penggugat dan selanjutnya berkenanuntuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Rah tanggal 10 Pebruari 2016;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, hingga dengan perkaraini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Terbandingsemula Para Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;Menimbang

, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksadan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Raha, tanggal 10 #Pebruari 2016 #/Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Rah dan memori banding Pembanding serta telah pulamembaca, memperhatikan fakta kongkrit yang terungkap dalam persidangantingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa MajelisHakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatu yang terkaitdengan perkara ini dengan tepat dan

Bahwa oleh karena Pemohon memiliki dua akta kelahiran makaPemohon bermaksud untuk membatalkan akta kelahiran Nomor8/WNA/1989 atas nama Juniarto yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng karena selama iniidentitas yang pemohon gunakan sesuai dengan Kutipan Akte KelahiranNo. 1453/WNI/1983, atas nama Djunarto yang dikeluarkan oleh Pegawailuar biasa Pencatatan Sipil KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IlSURABAYA.

Bahwa oleh karena Pemohon memiliki dua akta kelahiran makaPemohon bermaksud untuk membatalkan akta kelahiran Nomor8/WNA/1989 atas nama Juniarto yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng karena selama iniidentitas yang pemohon gunakan sesuai dengan Kutipan Akte KelahiranNo. 1453/WNI/1983, atas nama Djunarto yang dikeluarkan oleh Pegawailuar biasa Pencatatan Sipil KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

diKantor Catatan Sipil ;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P2, yang didukung berdasarkan keterangan saksisaksi terungkap fakta bahwa benar saatperkawinan orang tua pemohon dicatatkan di Kantor Kependudukan danCatatan Sipil, akta kelahiran Pemohon lagi di catatkan di Kantor Catatan SipilKabupaten Buleleng sehingga terbitlah akta kelahiran nomor 8/WNA/1989, atasnama JUNIARTO;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, terungkap fakta bahwa Pemohon bermaksud membatalkan Akta Kelahiran nomor8

tersebut adalah mempunyai kebenaran yang hakiki, dan memohonkepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menguatkan Putusan PengadilanNegeri Tanjung Balai Karimun Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Tbk tanggal 3Desember 2020 dan sita Eksekusi Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Tbktanggal 21 Oktober 2016;Halaman 6 Putusan Nomor 27/PDT/2021/PT PBRMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksadan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan ResmiPutusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukumtersebut diatas, olen karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapatdengan pertimbanganpertimbangan hukum dan putusan Majelis HakimTingkat Pertama, maka pertimbanganpertimbangan hukum Hakim TingkatPertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan MajelisHalaman 8 Putusan Nomor 27/PDT/2021/PT PBRHakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8/Pdt.Bth/2020/PN Tbk tanggal 3 Desember 2020, yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenangbagi yang mengganti nama;f, Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor

Penetapan No. 151/Pdt.P/2018/PN Bin.Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 139/Pdt.P/2019/PN Bin.disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor

6310091703120314, Kutipan Akta Kelahiran Nomor6310LT211020190022 dan Kutipan Akta Nikah Nomor145/30/III/2001;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Bahwa Pelawan tidak ikut digugat dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NO.59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011, padahal pelawan memiliki tanah obyek sengketa sejak tahun2000, lalu pada tahun 2008 pelawan mulai menguasai tanah obyekHalaman 8 dari 28.

Bahwa setelah beberapa lama sejak pelawan diberikan tanah obyeksengketa oleh MADIKA, Pelawan lantas meninggalkan Mamasa kedaerah lain selama + 7 (tujuh) tahun untuk menuntut Ilmu dan mencarikehidupan demi masa depan pelawan, lalu pada tahun 2008 pelawankembali ke Kabupaten Mamasa dan langsung mendirikan rumah danbertempat tinggal diatas tanah objek sengketa, namun tidak lamakemudian, tepatnya pada tahun 2010 Mila Tahir (terlawan) MengajukanGugatan ke Pengadilan dengan Register Perkara Nomor8/Pdt.G

Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011 tersebut, secara sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor :00681, Jauh sebelum sebelum adanya perkara Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NO.59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011; namun pihak tersebut (Elisabeth) juga tidak ikut digugat (tidakdijadikan pihak) oleh terlawan (Mila Tahir) dalam gugatan/perkaranyatersebut;.

Menyatakan Pelawan adalah pemilik dan menguasai tanah objek sengketatanah yang terletak di Jalan Poros MamasaPolewali (Ujung Kota Mamasa),Kelurahan Mamasa, Kemacatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, seluas +276 M*(kurang lebih 12 X 23 Meter), dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Tanah Mila Tahir/Nurhasanah/Limbong Sitodo;Sebelah Timur : Bongga S (Papa Uto);Sebelah Selatan : Jalan Poros Mamasa;Sebelah Barat : Tanah Arruan Sangga/PPRN, Obed Mansnadifu;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2512 K/PDT/2001i, tidak dapat dilaksanakan eksekusi (Non Eksekutable);Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2512 K/PDT/2001i, tidak mengikat pelawan secara hukum, sehingga pelaksanaaneksekusi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaQhair Mahbub Adam Isyahroni Alias Odik BinAchmad Subkhantersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi