Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izinyang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak sedangdisiapkan untuk tugas operasi namun Kesatuan Terdakwa sedangSiaga1 dalam rangka Pilpres dan Pileg dan Negara RI dalamkeadaan damai.6. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwameninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan KesatuanKarena masalah ekonomi dan mempunyai hutang piutang kepadabeberapa orang rekan Terdakwa antara lain :a.

Terhadap Calon Anggota Legeslatif dari Partai Keadilan dan persatuanIndonesia (PKPI) yang bernama Rodian Syahrullah Rida Sapurtra, S.Sostelah diterima surat dari Panwaslu) Kota Banjarmasin Nomor092/PanwasluBjm/IX/2013 tanggal 26 September 2013 dan berdasarkankajian laporan Nomor : 017/TM/PILEG/IX/2013 tanggal 26 September 2013kemudian oleh KPU Kota Banjarmasin dengan surat Nomor:621/KPU/BJM022.436069/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ke KPUProvinsi yang masih menunggu jawaban ;Bahwa terhadap gugatan

MH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubunganpekerjaan ; Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon , Termohon Il danTermohon III ; Bahwa saksi adalah Ketua Bawaslu Binjai ; Bahwa saksi pernah mengeluarkan Putusan dari Bawaslu sesuaidengan bukti P6 atau bukti T.L.ILIMI33 ;Hal 60 of 79 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bnj Bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan terhadap sengketaPemilu/Pileg dan pelanggaran administrasi pemilu

; Bahwa di Bawaslu saksi memeriksa dan memutus sengketa PemilihanLegislatif (Pileg), yang kami sebut dengan AJUDIKASI, atas laporanPemohon LAZUARDI, caleg dari PDIP Dapil 1 Binjai Barat terhadapTerlapor KPU Binjai Barat ; Bahwa laporan yang diajukan Pemohon LAZUARDI terkaitpelanggaran dugaaan tidak memenuhi syarat pencalonan legislatif atasnama RYAN WIJAYA, SE., caleg dari PDIP ; Bahwa saksi kenal dengan Ryan Wijaya sejak di Bawaslu ; Bahwa saat itu pihak yang kami periksa di Bawaslu antara lain

I, Kuasa Termohon II,danKuasa Termohon Ill ; Bahwa saksi adalah sebagai Terlapor dalam pemeriksaan Bawaslusesuai dengan bukti T.II. 133 ; Bahwa saksi di Polres Binjai menjelaskan bahwa saksi dituduhPemohon LAZUARDI memberikan keterangan palsu pada pemeriksaandi kantor Bawaslu, yang mana pada tahun 2019, KPU sebagai Terlaportidak layak dalam hal penjaringan caleg diri saya sendiri RYAN WIJAYAdari Partai pernah diperiksa di kantor Polres Binjai pada tahun 2020dalam sengketa pemilihan legislatif (Pileg

Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesiamencalonkan diri sebagai Calon Legislatif Daerah (DPRD) diKabupaten Samosir atau yang lajim disebut PILEG padatahun 2009 berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Cabang Kabupaten Samosir ; 2.

Bahwa Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) CabangKabupaten Samosir pada Pemilihan Legislatif (PILEG) Tahun2009 memperoleh 3 Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Samosir masa jabatan Tahun 2009Sampai Tahun 2014 dimana Penggugat adalah salah satuyang berhak untuk duduk sebagai Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Samosir dengan Daerah Pemilihan(Dapem) Samosir 3 ; .

satu) hanya untuk membantu oknum Abdurrahman.KA yang justrumemecah belah Partai PKB di Kabupaten Paser yang sudah susah payahdibesarkan Penggugat dan menjadi hancur terpecah belah Karenapemecatan ini untuk kepentingan oknum yang kepengen betul jadiAnggota Dewan, seperti pepatah Jawa mengatakan, majulan tanpamenyingkirkan, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan, kalau tidak adakeinginan oknum yang ingin betul menjadi Anggota Dewan, tentunya tidakada permasalahan ini, kalau memang jantan mari bertarung di Pileg

P.K.B tidak adatembusannya untuk Penggugat), sehingga hal ini menjadi sangat anehkarena dilakukan secara diamdiam, padahal surat ini sangat pentingmenentukan masa depan dan nasibnya Penggugat, ( nampak sekali disiniada permupakatan jahat dari Para Tergugat terhadap Penggugat dansebelum Pileg Tahun 2019 Insyaallah akan Penggugat laporkan masalahpidananya ini ke Mabes Polri/Polda Kaltim, kita lihat saja nantinya ),Karena dugaan permupakatan jahat ini direncanakan secara terinci olehPara Tergugat;Bahwa

Anggota 014 tanggal 05Januari 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Pernyataan KAMARUZAMAN, SH tanggal 08 Mei2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya); Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiDemokrat tahun 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu KotaPekanbaru Nomor 035/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 15 April2014 yang ditandatangani oleh Anggota SentraGakkumdu Panwaslu Kota Pekanbaru tanggal 05 Mei 2014Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor :16/G/2017/PTUN.PBR

Keterangan saksi Suhadi, SH. yang menerangkan bahwa padapermulaan masa kampanye mobil sewa tersebut bahwa ada, danmasa kampanye untuk pileg dimulai tanggal; 11 Maret s/d 1 April2004, hal mana diterangkan oleh saksi Drs. Moch Waris bahwamobil sewaan mulai dipakai bulan Maret 2004.2.

KPPSLN ;Halaman 14 dari 55 halaman putusan No. 135/PID/2019/PT.PLG Bahwa para terdakwa sebagai Penyelenggara Pemilu sepatutnya mengetahuiataupun memastikan jika surat Suara yang didistribusikan oleh KPU Kotakepada setiap TPS mellaui PPK harusnya sesuai dengan Daftar Pemilin Tetap(DPT) dan menjadi tanggung jawab para terdakwa ketika kotak suara yangberisikan surat suara Pileg dan Pilpres yang sudah tersegel Logo KPU KotaPalembang, isinya tidak sesuai atau kurang dari DPT.

pada pokoknya menerangkan bahwa pemungutan suara telahberjalan dengan lancar dan sesuai dengan peundang undangan tersebut tidakmengetahui bahwa surat pernyataan tersebut akandigunakan sebagai suratpenolakan untuk dilaksanakannya PSL; Bahwa para terdakwa sepatutnya mengetahui ataupun memastikan jika suratsuara yang didistribusikan oleh KPU Kota kepada setiap TPS harusnya sesualdengan Daftar Pemilin Tetap (DPT) dan menjadi tanggung jawab para terdakwaketika kotak suara yang berisikan surat suara Pileg

Bahwa setelah Penggugat bertugas kurang lebih seminggu di tempat tugas barudengan kondisi yang sangat tidak layak dan memprihatinkan di kampongorang/rantau dimana jauh dari anak,istri serta keluarga, sehingga sehubungandengan akan dilaksanakannya PEMILU, PILPRES dan PILEG tanggal 17 April2019 maka Penggugat selaku warga Negara meminta kembali ke Palu untukmencoblos di Pemilu Tersebut;20.Bahwa sesampainya di palu pada tanggal 15 April 2019, Penggugat langsungmenghadap kepada Tergugat untuk membicarakan

IS1ANT/DPP.PD/I/2012 tanggal 31 Januari 2012, PerihalPenyelesaian Sengketa Internal Pileg 2009.Bahwa berdasarkan Suratsurat dari DPP Partai Demokrat tersebut makasangat jelas bahwa alasan PAW terhadap Penggugat tidak hanya disebabkanoleh Pemberhentian Penggugat dari Partai Demokrat, akan tetapi terdapat alasan lain yaitu adanya keputusan DPP Partai Demokrat berdasarkan Surat No.1S1/INT/DPP.PD/I/2012 tanggal 31 Januari 2012, Perihal PenyelesaianSengketa Internal Pileg 2009 yang memutuskan : Kebijakan

Bahwa kemudian dengan surat pengantar ke Mahkamah Partai15.16.17.Gerindra sebagaimana poin 10 tersebut diatas, PENGGUGATmendapatkan Surat Undangan Pada Bulan Juli 2019 dan jugaPENGGUGAT pada tanggal 29 Agustus 2019 mendapatkan SuratUndangan dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra No. 08047/A/MKGERINDRA/2019, dengan agenda klarifikasipermasalahan sesuai penunjukan :a) Surat DPD Partai Gerindra Nomor : 07031/A/DPDGERINDRAJABAR/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang sengketa hasil Pileg Ta.2019 Kota Depok

Rienova Serry Donie Caleg terpilin Dapil 5 Kota Depoktanggal 31 Mei 2019 tentang laporan hasil perolehan suara di Dapil 5Kota Depok dan permohonan keadilan sengketa hasil suara Pileg Ta.2019 Dapil 5 Kota Depok.c) Klarifikasi Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra hari selasatanggal 23 Juli 2019 di DPP Partai Gerindra. Hadir : Sdr.

Bambang Margono, seluruh Kassubangdiantaranya Achirowati, Hadinur, Wan Albahari dan Bendahara Pileg,Pilores dan Pemilukada, Sdr. Robby M. Nur, Bendahara Hibah APBD,Sdri. Santi Lestari dan Bendahara APBN Rutin, Sdr.

Bambang Margono diambil dari danaSosial yang belum dilaksanakan dan belum dipakaii ;Bahwa rencana awal di hotel Rindu Sepadan kemudian dilaksanakan dikantor KPU, Total dana pada waktu itu sebesar Rp. 68.130.000, (enamHalaman 55 dari 11 halaman Pet .Putusan No. 07/Pid.Sus/Tipikor /2013/PN.PBRpuluh delapan juta seratus tiga puluh ribu) diberikan kepada AnggotaPPK uang transport rapat evaluasi Pileg dan Pilpres, sejumlah Rp.500.000,/per orang sejumlah 83 orang anggota dan sekertaris PPK,sebesar Rp.

Mulyadi, tim SuksesMulyadi, kalau akan berurusan dengan Ir.Mulyadi, harus melaluiMursanto, yang sebelum ini saksi pernah mengenalnya pada saatPemilinan Legislatif (Pileg) tahun 2012 dirumah aspirasi Partai di Jin,Garegeh Bukittingg);Bahwa orangorang tersebut bisa mengurus keagenan LPG karena Ir.Mulyadi duduk di Komisi yang membidangi ini;Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN BktBahwa pertemuan tersebut jadi di Hotel Rocky Bukittinggi, saksi danIsmardi mengantarkan terdakwa kesana, sampai

Mulyadi pada tahun 2012 waktu masa pileg /pemilinan anggota Legislatif di Kantor Posko / aspirasi partai di GantiangBukittinggi namun saksi tidak tahu dimana rumahnya Ir.

di kantor Polisi;Bahwa usaha Mursanto dengan terdakwa yaitu Mursanto ceritakankepada saksi, awalnya beliau membantu pengurusan izin keagenan gasLPG 3 kg di Pertamina Jakarta, saat surat izin prinsip ke alamat terdakwaturun, terdakwa tidak memberitahunya, sampai usaha itu jalan terdakwajuga tidak memberitahu Pak Mursanto, padahal sudah ada perjanjian fee60 %: 40 %, itulah sebabnya adanya masalah ini;Bahwa hubungan saksi dengan Mursanto hanya hubungan pertemanan,saksi mengenalnya di ahun 2012 saat pileg

Belum lagi hal itu ditambah dengansinismesinisme dari pesaingpesaing politik Penggugat pada saat PemilihanLegislatif (Pileg). Halhal tersebut menunjukan adanya degradasi dukunganpara pendukung Penggugat terhadap kedudukan Penggugat sebagai anggotaDRPD dari Partai Bulan Bintang sehingga mengakibatkan PenggugatHalaman 6 dari 22 hal. Put.

Bahwa kemudian pada hari sabtu, tanggal 5 Januari 2019 sekitar jam12.00 wib. saksi melakukan pengecekan ke calon lokasi kampanyeyaitu rumahnya ibu MUZAYANAH di Desa Mengori, namun berdasarkanpenilaian saksi, lokasi tersebut terlalu sempit dan tidak cukup untukpertemuan kampanye Pileg yang dihadiri oleh kirakira 160 orangundangan.

Selanjutnya PENGGUGAT juga dimintai keterangan oleh Panwaslu Kab.Solok Selatan terkait dengan kasus tertukarnya Surat Suara tersebut.Menindaklanjuti pemeriksaan terhadap PENGGUGAT beserta jajaran tersebut,Panwaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 08/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 14 April 2014, perihal Rekomendasi PemungutanSuara Ulang di TPSTPS yang Surat Suaranya tertukar.

Solok Selatan dan sejumlah intel jugamendatangi kantor PENGGUGAT dan meminta PENGGUGAT beserta jajaranuntuk tidak melakukan PSU ; Ketua Panwaslu mengatakan kepada PENGGUGAT, untuk membalas RekomendasiPanwaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor 08/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 14 April2014 tersebut, PENGGUGAT cukup hanya membuat sebuah kronologis kejadianyang menceritakan telah digantinya surat suara yang tertukar dengan surat suarayang sesuai dengan Dapil I pada hari H pencoblosan, kemudian memberikannyakepada

Kekeliruantersebut PENGGUGAT jelaskan sebagai berikut :1 Bahwa Panwaslu Kabupaten Solok Selatan melaluiSurat Nomor 08/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 14April 2014 Perihal Rekomendasi PSU, pada pokoknyamerekomendasikan kepada KPU KabupatenSolokSelatan di mana PENGGUGAT menjabat sebagaiKetua untuk melaksanakan PSU karena alasanterjadinya suara suara tertukar 2 Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPUKabupaten Solok Selatan (PENGGUGAT) karenatelah menyelesaikan masalah surat suara tertukarmenjawab rekomendasi

Fotocopy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum KabupatenSolok Selatan Nomor : 08/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 14 April2014 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (fotocopy 12.13.14.15.16.17.

Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu peserta Calon AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli dariPartai Golkar yang telah tercatat di dalam Daftar Calon Tetap (DCT)Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar Daerah Pemilihan2 (dua) Gunungsitoli pada Pemilihnan Anggota Legislatif (PILEG)Periode 20142019;2.

Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu peserta Calon AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli dariPartai Golkar yang telah tercatat di dalam Daftar Calon Tetap (DCT)Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar Daerah Pemilihan2 (dua) Gunungsitoli dengan nomor urut 5 (lima) pada PemilihanUmum Anggota Legislatif (PILEG) Periode 20142019;2.

Bahwa mengingat dalam perkara ini tidak terdapat kepentinganumum yang mendesak untuk proses Penggantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat karena semua proses demokrasi(Pilkada, Pilpres, maupun Pileg) untuk wilayah Kabupaten Kolakatelah diselenggarakan sehingga beralasan secara hukum objeksengketa ditetapkan untuk ditunda pelaksanaannya;14.3.

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya No. 108/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihaninternal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadapKode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat tersebut, sehingga PengadilanNegeri lakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini.5.

BAMBANG SANTOSO, yang pada pokoknya menyatakan: bahwa jabatan saksi dalam Partai DPD Nasdem adalah sebagai WakilSekretaris; bahwa perihal kurun waktu terbentuknya Partai Nasdem, perubahanpengurus serta kepemimpinan kepada Penggugat saya sudah lupa,tetapi pergantian Ketua Partai dari Pak Surahman kepada Penggugatsekitar tahun 2010 sampai Pileg tahun 2014 dan Penggugat terpilihsebagai Anggota DPRD Kota Semarang dari DPC Partai Nasdem; bahwa pada awal kepemimpinan Penggugat sampai Pileg tahun 2014tidak