51/Pdt/2021/PT.DPS

PutusanPengadilan Tinggi Denpasar No. 100/Pdt/2000/PT.Dps. tanggal 7September 2000 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3076K/Pdt/2001 tanggal 29 April 2002 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.Halaman 20 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS113/Pdt/2008/PT.Dps tanggal 30 Oktober 2008), namun pada(Putusan Mahkamah Agung RI No. 1264 K/2010, tanggal 26Nopember 2010) Jo.

Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.113/Pdt/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1264 K/Pdt/2010 ) yang dimiliki oleh Para Penggugat sedangkan 2(dua) Putusan Perdata yang telah incracht yakni : Putusan PengadilanNegeri Denpasar No. 59/Pdt.G/1999/PN.Dps Jo. Putusan PengadilanTinggi Denpasar No. 100/Pdt/2000/PT.Dps Jo. Putusan KasasiMahkamah Agung RI No. 3076 K/Pdt/2001 Jo.

Putusan Pengadilan TinggiDenpasar No. 113/Pdt/2008/PT.Dps Jo. Putusan Kasasi Mahkamah AgungRI No. 1264 K/Pdt/2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung RI No. 469 PK/Pdt/2012 sesuai dalil Terbanding , Terbanding Ildan Terbanding Ill.5.

Panitera Wayan Pageh, SH, MHNIP. 19621231 198303 1 067Halaman 38 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Padt/2021/PT.DPSHalaman 39 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS

208/PDT/2020/PT.DPS.

Pasal 1365 KUH Perdata :Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 208 / PDT / 2020 /PT.DPS.> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;c.

Pelanggaran Golongan III (P Ill) : TS3=TS1 +TS2;Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 208 / PDT / 2020 /PT.DPS.4. Pelanggaran Golongan IV (P IV) : Perhitungan untuk pelanggarannonpelanggan ini, sebagai berikut:a. Untuk daya kedapatan sampai dengan 900 VA: TS4 = (9 x (2.x(daya kedapatan (kVA)) x Biaya Beban(Rp/kvA))) + (9 x 720Jam x (daya kedapatan (kVA)) x 0,85 x Tarif tertinggi padagolongan tarif sesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitungberdasarkan Daya Kedapatan));b.

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan Penertiban Pemakaian TenagaListrik (P2TL) didasari dengan:Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 208 / PDT / 2020 /PT.DPS.21.a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang TingkatMutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan PenyaluranTenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);b. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088Z.P/DIR/2016tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);c.

;Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 208 / PDT / 2020 /PT.DPS.58.

Panitera, GEDE IRIANA, SH.MHNIP. : 19621231 198503 1054 Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 208 / PDT / 2020 /PT.DPS.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar No123/Pen.Pid/2012/PT.Dps tanggal 20 Juli 2012 sejaktanggal 1 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Agustus2012; + ~~8. Pernahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasartanggal 14 Agustus 2012 Nomor : 129/Pen.Pid/2012/2012/PT.Dps sejak tanggal 7 Agustus 2012 S/dtanggal 5 September 2012;~9.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DenpasarNO.134/Pen.Pid/2012/PT.Dps tanggal 27 Agustus2012 sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengantanggal 4 Nopember 2012; Terdakwa didampingi oleh PenasehatHukum/Pengacara, pada tingkat banding yang bernama ;DENNY H PASARIBU, SH, TOGI P.O SILALAHI,SH dan MOCHAMINNUDIN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7Agustus 2012 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Denpasar NO.1088/Drf/2012;Pengadilan Tinggi tersebut ; ~.ase Telah membaca berkas perkara

136/PDT/2020/PT.DPS.

Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik SHM No. 3096/Desa Singapadu,Surat Ukur tanggal 22122011 No. 1276/2011 seluas 560 M2 NIB No.Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 136 / PDT / 2020 /PT.DPS.22.05.03.07.01885, atas nama YOGI RAMANA MURTI, SH dan ADIKRISNA MURTI, terletak di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, GianyarBali, Dengan batasbatas:Sebelah Utara : Jalan dan tanah milik,Sebelah Timur : tanah milik,Sebelah Selatan : tanah milik,Sebelah Barat : tanah milikUntuk selanjutnya disebut obyek sengketa.

Bahwa oleh karena Pihak Pemenang Lelang tidak ditarik dalam perkara ini,maka sudah seyogyanya majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untukmenyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karenakurang pihak.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa segala hal yang Tergugat , III dan IV sampaikan dalam Eksepsimohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang merupakan bagiandari pokok perkara ini.Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 136 / PDT / 2020 /PT.DPS.2.

Bahwa balik nama obyek sengketa antara Penggugat dengan TergugatIl itu dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang dan itu adalah sah.Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 136 / PDT / 2020 /PT.DPS.

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat /Para Pembanding ;Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 136 / PDT / 2020 /PT.DPS.2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 Juli 2020Nomor 61 / Pdt.G/2019/PN.Gin. yang dimohonkan banding tersebut ;3.

,M.H.NIP : 10581231 1985031047Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 136 / PDT / 2020 /PT.DPS.

tertanggal 7Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula TurutTergugat ;Melawan:IDA AYU PUTU EKA KARTIKA, SS, Umur 48 Tahun, Pendidikan Strata 1 (satu),Status Kawin, NIK 51040452112700003 Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Br.Pande, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali,selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal, 17 Nopember 2020,Nomor : 190/PDT/2020/PT.DPS

PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 129/Pdt/2017/PT.Dps Jo. PutusanMahkamah Agung Nomor 1616 K/Pdt/2018 dan Memori Peninjauan Kembalitertanggal 2 Juli 2019 dan Akte Permohonan Peninjauan Kembali adalahberbeda dengan perkara aquo, maksudnya perkara Pengadilan Negeri GianyarNomor : 98/Pdt.G/2019/PN.Gin;5. Bahwa menurut Pengadilan Negeri Gianyar, perkara dalam PutusanPengadilan Negeri Gianyar Nomor 112/Pdt.G/2016/PN.Gin Jo. PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 129/Pdt/2017/PT.Dps Jo.

Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor 129/Pdt/2017/PT.Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor1616 K/Pdt/2018;.

biayaperkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapbkan sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Denpasar, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh kami MADE SUJANA, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku KetuaMajelis dengan SUHARTANTO, SH., MH. dan SUMPENO, SH., MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi Denpasar, Nomor 190/PDT/2020/PT.DPS

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hariini ditetapbkan sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh saturibu rupiah);Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan TinggiDenpasar dengan putusan Nomor 17/PDT/2017/PT.DPS. tanggal 23 Maret2017 yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugatyang dimohonkan banding tersebut;Dalam Eksepsi : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 Desember2016 Nomor 102/Pdt.G/2016

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 17/PDT/2017/PT.Dps., tanggal 23 Maret 2017;4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor102/Pdt.G/2016/PN.Tab., tanggal 8 Desember 2016;MENGADILI SENDIRI1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 7 hal. Put.

Nomor 2283 K/Pdt/2017membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor17/PDT/2017/PT.DPS. tanggal 23 Maret 2017 yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Tabanan Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Tab. tanggal 8Desember 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihakyang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan;Memperhatikan Undang Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NI NYOMANRUSMIATI tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor17/PDT/2017/PT.DPS. tanggal 23 Maret 2017 yang memperbaiki

Demikian juga dalam perkara perdata No. 912 / Pdt.G /Halaman 28 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/PDT/2016/PT.DPS.2015 / PN.Dps Tgl 03 Desember 2015 sampai saat ini belum adanyapenetapan sita jaminan yang dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriDenpasar atas sebidang tanah dan bangunan obyek sengketasebagaimana tersebut diatas.7. Bahwa Demikian pula dengan telah dijadikan agunan kredit / dijaminkanpada PT.

BPR Sri Artha Lestari sebagaimana dalil dari Intervensi angka 2 dalamPermohonan Intervensi dalam perkara aquo;Halaman 34 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/PDT/2016/PT.DPS.4. Bahwa benar Penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaranpinjaman PT.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilekatkankepada barang/ hartaharta milik Tergugat;Halaman 35 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/PDT/2016/PT.DPS.5. Menghukum Tergugat untuk membayar gantu rugi kepadapenggugat sebesar Rp. 600.000.000, ( enah ratus juta rupiah)secara tunai, kontan dan sekaligus;6.

Bahwa apa yang Turut Tergugat Ill kKemukakan dalam eksepsi menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.Halaman 36 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/PDT/2016/PT.DPS.2.

,M.HumNip.19570827 198603 1 006Halaman 47 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/PDT/2016/PT.DPS.

63/Pdt/2013/PT.Dps

No.98 B Panjer, Denpasar,sekarang beralamat di Banjar SemateAbianbase Kapal, Mengwi, Badung, semulasebagai TERGUGAT, sekarang = sebagai:TERBANDING,;; Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut; Telah membaca berkas perkara dan Suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAnonn== Mengutip dan memperhatikan semua uraiantentang halhal yang tercantum dalam turunan resmiHal. 1 dari 24 No.63/Pdt/2013/PT.Dps.putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08Januari2013 Nomor: 395/Pdt.G/2013/PT.Dps

Hutang di BRI Kantor Cabang RenonSsebanyak Rp.400.000.000, (empat ratusjuta rupiah); 3.Menolak gugatan Penggugat selain danselebihnya; Hal. 3 dari 24 No.63/Pdt/2013/PT.Dps.4.

Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor: 77/Pdt/2009/PT.Dps., tanggal 24Agustus 2009 jo.

Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor: 77/Pdt/2009/PT.Dps., tanggal 24Agustus 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 66 K/Pdt/2010 tanggal 23 Pebruari2011 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;noo Menimbang, bahwa kemudian dalam Dupliknya,Tergugat/Terbanding secara tegaS menyatakanmenolak seluruh dalil gugatan Penggugat/Pembanding, kecuali yang secara tegas diakuinya;Hal. 17 dari 24 No.63/Pdt/2013/PT.Dps.

Materai139.000,150.000,Untuk Turunan Resmi,Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.HUMNIP. 19541231 198003 1 026 Hal. 31 dari 24 No.63/Pdt/2013/PT.Dps.

PN Putusan no34/Pdt/Plw/2008/PN.Png, PT Putusan No. 54/PDT/2009/PT.DPS, MAPutusan NO. 2971K/PDT/20092. Bahwa sebelumnya pernah digunakan trik atau akalakalan yang samadimana subyek Pelawan adalah Ketut Arsana dan Ketut Suamba (PNperkara no 34/Pdt/Plw/2008/PN.Png, PT perkara No.54/PDT/2009/PT.DPS, MA perkara NO. 2971K/PDT/2009) menjadi hanya Ketut Suamba (no. 180/Pdt.Bth/2018/PN.Nga, no.71/PDT/2019/PT.DPS, no. 2532/K/Pdt/2020).

Putusan PT Denpasar No. 54/PDT/2009/PT.DPS., tanggal28 Juli 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2971 K/PDT/2009., tanggal11 Januari 2011;Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.Bth/2021/PN Nga2. Putusan Perlawanan PN Negara No.180/Pdt.Bth/2018/PN.Nga, jo. PutusanPT Denpasar No. 71/PDT/2019/PT.DPS, jo.

Bahwa,demikian pula dengan Para Terlawan yang hakikatnya merupakan ahli warisdari SUYANTO KUSUMA sendiri, sehingga bukanlah sebagai pihak baru namunHalaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pat.Bth/2021/PN Ngasecara hukum perdata kedudukannya menggantikan SUYANTO KUSUMA yangtelah meninggal dunia sebagai pihak Terlawan ;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai obyek yangmenjadi permasalahan dalam Putusan Nomor 54/PDT/2009/PT.DPS tersebutyaitu tanah dengan SHM.No.1108,luas 410

Bahwa, apa yang menjadi obyek dandalil permasalahan tersebut adalah sama dengan obyek dan permasalahanyang diajukan dalam perkara perlawanan Nomor 122/Pdt.Bth/2021/PN.Nga ini,tidak ada halhal yang baru dan hanya merupakan pengulangan saja, dimanaobyek dan dalil permasalahan tersebut telah mendapatkan status hukum danberkekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 54/PDT/2009/PT.DPS tersebut;Menimbang, bahwa selain itu Terlawan 1.1 dan Terlawan 1.2 jugamengajukan bukti surat Tl2 berupa Putusan Mahkamah

Agung Nomor2532/K/Pdt/2020, putusan mana merupakan bukti autentik yang berkekuatanhukum sempurna;Menimbang, bahwa Putusan Nomor 9 2532/K/Pdt/2020 tersebutmerupakan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap terhadapperkara banding dalam Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT.DPS atas perkaraperlawanan dalam Putusan Nomor 180/Pdt.Bth/2018/PN.Nga, dan setelahMajelis Hakim pelajari dengan seksama ternyata dalam Putusan Nomor2532/K/Pdt/2020 tersebut, Ketut Suamba tanpa Ketut Arsana (Pelawan)mengajukan

108/Pdt/2014/PT.DPS

PUTUSANNOMOR : 108/ PDT /2014 /PT.DPS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.an= Pengadilan Tinggi Denpasar , yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara + 222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen ccnaDr. NYOMAN HANDRIS PRASETYA Als.

Denpasar tanggal 04 April 2014 Reg.No.436/ Daf/ 2014, semula PELAWAN sekarang PEMBAMELAWAN:PUTU YUDISTIRA, SH, : Lakilaki, Umur 56 tahun, PekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kenyeri, Banjar/Lingkungan Baler Agung, Kecamatan Negara, Negara Bali,semula TERLAWAN sekarang TE RBAN DING noone Pengadilan Tinggi tersebut ; on Telah membaca SuratSurat yang berhubungan dengan perkara tersebutFST) aaon Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 05 Agustus2014 No.108/ Pen.Pdt/ 2014/ PT.Dps

. tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ;no Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 05 Agustus2014 No: 108/PDT/2014/PT.DPS tentang Penunjukan Panitera Penggantidalam perkara terSebut ; 222222 oon enn nen nn nnn nn nnnoono Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18Agustus 2014 No: 108/PDT/2014/PT.DPS tentang Hari Sidang;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :acca Membaca Surat Perlawanan Pelawan tanggal 03 Juni 2013 yang diterimadan

No. 1546.K/Pdt/2007 tanggal 20Nopember 2008, dimana putusan kasasi menguatkan Putusan PengadilanTinggi Denpasar No. 55/Pdt/2006/PT.Dps. tanggal 13 Oktober 2006, danputusan Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan Putusan Pengadilan NegeriDenpasar No. 112/Pdt.G/2005/PN.Dps Tanggal 12 Januari 2006 ; .

Bahwa yang diuraikan oleh Pelwan dalam point 1, 2 dan 3 adalah terlalupremature, karena permohonan eksekusi yang di mohonkan /di mintakan olehpihak Terlawan adalah menyangkut Putusan Pengadilan Negeri Denpasar14Nomor : 112/Pdt.G/2005/PN.Dps, tanggal 12 Januari 2006, jo PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 55/Pdt./2006/ PT.Dps, tanggal 26 Juni2006, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1546 K/Pdt/2007, tanggal 20November 2008, jo Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 624 PK / Pat /2010, tanggal

70/Pid/2013/PT.Dps

.:70/Pid/2013/PT.Dps.1X/2012 tanggal 30 September 2012 yang dibuat dan ditandatanganioleh Dokter pemeriksa yaitu dr.

No.:70/Pid/2013/PT.Dps.10didakwakan padanya, perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan karena itupertimbangan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutus perkara ini pada Tingkat Banding serta dianggap telah termasukdalam putusan ini dan begitu pula Pengadilan Tinggi sependapat denganputusan Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar ; Menimbang, bahwa

No.:70/Pid/2013/PT.Dps.12Denpasar sebagai Ketua Majelis, dengan LNYOMAN DIKA.SH.MH, danMAKKASAU,SH.MH. sebagai Hakim Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Oktober2013 Nomor :70/Pen.Pid./2013/PT.Dps., untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari:Kamis tanggal 7 Nopember 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim HakimAnggota serta dibantu

No.:70/Pid/2013/PT.Dps.

20/PDT/2016/PT.DPS

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal, 3 Pebruari 2016,Nomor : 20 / Pen.Pdt / 2016 / PT.DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;2. Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;o Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halyang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri DenpasarNomor : 57 / Pdt.

Piw / 2015 / PN.Dps untuk diperiksa dan diputusdalam peradilan tingkat banding ; e one sen nne enonHal 3 dari 11 hal Put No. 20/PDT/2016/PT.DPS Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut, telahdiberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pada PengadilanNegeri Denpasar kepada Tergugat / Terlawan Verzet I,ll, Ill / Teroanding , IL,Illdan Turut Tergugat / Turut Terlawan Verzet I, Il pada tanggal 13 Agustus 2015,sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor : 57 /Pdt.Plw

Barang yang tereksekusi yangdijaminkan pada pihak ketiga tersebut tidak terikat dalam sengketa .;> Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tidak mempertimbangkanpembeli tanah sengketa, padahal menurut Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor : 1230 K / Sip /1980, tanggal 2931982, pembeli yangjujur dan beritikat baik harus mendapat perlindungan hukum, begitu puladalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor214/PD1/1971/PT.Dps, tanggal 16 Nopember 1971 menegaskan, suatujual beli barang dianggap syah

dan diperlindungi menurut hukum,apabila dilakukan dengan itikat baik terlepas dari pada persoalanapakah penjual barang tersebut berhak atau tidak berhak ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, KuasaTerbanding Il dan Ill telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasarpada tanggal 3 Desember 2015 pada pokoknya sebagai berikut :Hal 7 dari 11 hal Put No. 20/PDT/2016/PT.DPS> Bahwa dengan ini kami Para Terbanding menyatakan

Joni Effendi, SH.MH.NIP. 19610426 198402 1 001Hal 11 dari 11 hal Put No. 20/PDT/2016/PT.DPS

., yang telahdimenangkan oleh Terlawan I, yang dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Nomor 48/Pdt/2008/PT.Dps.,dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 532K/Pdt/2010;Bahwa, Terlawan I telah mengajukan permohonaneksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor532K/Pdt/2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor 48/Pdt/2008/PT.Dps.. jo. Putusan PengadilanNegeri Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps.

Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 143/Pdt.G/2008/ PN.Dps., jo.Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 48/Pdt/2008/ PT.Dps., jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 48/Pdt/2008/PT.Dps., jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 532K/Pdt/2010,tersebut, sehingga Pelawan bukan sebagai pihak Termohon Eksekusi, dan saatini Pelawan, sedang mengajukan perlawanan Pihak Ketiga atas PutusanPengadilan Negeri Denpasar Nomor: 143/Pdt.G/2008/PN.Dps., jo. PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 48/Pdt/2008/PT.Dps., jo.

PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 48/Pdt/2008/PT.Dps., jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 532K/Pdt/2010;Bahwa, berdasarkan halhal yang telah terurai di atas,maka patut menurut hukum apabila Pelawan memohonagar permohonan Eksekusi dari Terlawan I untukdihentikan dan tidak dilaksanakan karena PutusanPengadilan Negeri Denpasar Nomor: 143/Pdt.G/2008/PN.Dps., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor48/Pdt/2008/PT.Dps., jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 48/Pdt/ 2008/PT.Dps.,jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 532K/Pdt/2010 adalah non eksekutabeldan tidak mengikat Pelawan;5 Menyatakan Pelawan tidak tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri DenpasarNomor: 143/ Pdt.G/2008/PN.Dps., jo. Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor 48/Pdt/2008/PT.Dps., jo.

Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor 34/PDT/2013/PT.DPS, tanggal 1 Mei 2013 juga telahdikuatkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2468 K/PDT/2013, tertanggal 19 Februari 2014;Ad. c.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak lazim;Bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor27/PDT/2015/PT.DPS, Para Pemohon Kasasi melihat ketidaklaziman JudexFacti dalam memutus perkara a quo. Ketidaklaziman tersebut nyata padatanggal putusan perkara a quo yaitu pada tanggal 31 Maret 2015.

Faktanya, berkasMemori Banding. dan Kontra Memori Banding telah diserahkan olehPengadilan Negeri Gianyar ke Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal28 Maret 2015, sedangkan putusan Nomor 27/PDT/2015/PT.DPS diputuspada tanggal 31 Maret 2015 tanpa mempertimbangkan memori banding sertaHalaman 15 dari 22 hal. Put.

Oleh karenanya sangatberalasan hukum apabila Judex Juris membatalkan Putusan PengadilanNegeri Gianyar 27/PDT/2015/PT.DPS tanggal 31 Maret 2015 jo. PutusanPengadilan Negeri Gianyar Nomor 41/Pdt.G/201 4/PN.Gin;.

Nomor 2353 K/Pdt/2015Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 205/Pdt/2001/PT.Dps 26 November2001 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2313K/Pdt/2002 tertanggal 16 Februari 2005 yang menyatakan bahwa SuratPerjanjian BersamaKontrak untuk jangka waktu selamalamanya adalahsah dan mengikat Para pihak.

37/Pdt/2014/PT.Dps

NO.37/PDT/2014/PT.DPS.15. Bahwa, Tergugat V dan Tergugat I telah melakukan intimidasi dantindakan hukum pengusiran terhadap diri Penggugat untukmeningggalkan tanah sengketa.

NO.37/PDT/2014/PT.DPS.

tanggal 11Nopember 2020; Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020; Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengantanggal 12 Desember 2020; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, sejak tanggal 24November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020; Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura, sejak tanggal 24Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT.Dps

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 17/PID.SUS/2021/PT.DPS, tertanggal 18 Pebruari 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini;2.

secaraLaboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengannomor:1. 6543/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam adalah BENAR mengandung sediaan METAMFETAMINA danterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) nomor urut 61lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;2. 6544/2020/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebutdalam adalah benar tidak mengandung sediaan narkotikadan/atau psikotropika.Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT.Dps

biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, sedangkan ditingkat banding ditetapbkan sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret2021 oleh kami NYOMAN SUMANEJA,SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, DEWA MADE ALIT DARMA,SH., dan SUNARDI,SH., MH. sebagaiHakimhakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiDenpasar tanggal 18 Pebruari 2021, Nomor : 17/PID.SUS/2021/PT.DPS

Panitera, WAYAN RAHADIAN,SH.NIP. 196212241993031004Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT.DpsHalaman 10 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT.Dps

BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG,berkantor di Jalan Dewi Sartika Singaraja;Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Para PemohonPeninjauan Kembali dahulu Tergugat Il, Ill, IV dan Turut Tergugat Il/ParaPembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapPutusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 01/PDT/2014/PT.DPS

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor01/PDT/2014/PT.DPS, tanggal 24 April 2014 adalah sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula TergugatI, Wl, IV dan Turut Tergugat II; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 20 Agustus2013, Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SGR. yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum pihak Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayarseluruh biaya perkara yang timbul

Semestinya kata pertimbanganhukum yang keliru tersebut di atas tidak perlu ada / terjadi dalampertimbangan pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6(enam) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor01/Pdt./2014/PT.DPS tanggal 24 April 2014;Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 382 PK/Pdt/20153. Bahwa begitu juga Bapak Hakim / Majelis Hakim PengadilanTinggi Denpasar yang menangani perkara ini tidak seriusmemperhatikan tanah sengketa yang luasnya : 3.250 m?

Kalaudemikian berarti Bapak Hakim/Majelis Hukum Pengadilan TinggiDenpasar yang menangani perkara ini tidak mempertimbangkanperkara ini dari segala segi (kebenaran yang betulbetul murni)dan hanya bertitik tolak dari segi kepentingan Para PenggugatTerbanding/Para Penggugat Termohon Peninjauan Kembalisehingga putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor01/Pdt/2014/PT.DPS tanggal 24 April tersebut secara jelas dannyata tidak memenuhi unsur objektifitas yang sangat pentingdalam dunia peradilan;Oleh karena

Bahwa adalah sudah sangat tepat tentang rencana BapakPresiden Repubik Indonesia yang dahulu merencanakan untuksegera membentuk TIM untuk membrantas Mafia hukum ataumafia Peradilan, sehingga nantinya masyarakat pencari keadilanbenarbenar mendapat perlindungann hukum berdasarkanputusan Pengadilan yang benar dan adil dan bukan putusan yangngawur dan konyol, seperti putusan Pengadilan Tinggi Nomor01/Pdt/2014/PT.DPS tanggal 24 April 2014 tersebut;.

79/Pid.Sus/2012/PT.DPs

PUT ANOMOR : 79 / PID.Sus / 2012 / PT.DPS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :Nama : TERDAKWA;Tempat lahir : Bajera, Tabanan ;Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 23 Juli 1981 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kab.

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Menelantarkan orang lain dalam lingkuprumah tangganya* ;Hal 3 dari 6 Hal Put.No:79/PID.Sus/2012/PT.Dps.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh)3.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 102/Pid.Sus/2012/PN.Tbn tanggal 26 September 2012 ;Hal 5 dari 6 Hal Put.No:79/PID.Sus/2012/PT.Dps.3.

dua tingkat Peradilan,yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000, ( Dua Ribu Rupiah ) ;Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan TinggiDenpasar, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2013 oleh kami I WayanSugawa,SH.M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selakuKetua Majelis, dengan Sonhaji, SH dan Hartono Abdul Murad,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Denpasar tanggal 12 November 2012, Nomor: 79/Pen.Pid/2012/PT.Dps

7.280 m* atas nama Penggugatdengan batasbatas: Utara : tanah Nang Beruk; Timur : tanah Nang Salin berupa CTA/Cabutan Tanah Asing; Selatan : tanah Ketut Tutak, Agraris/Nang Susun; Barat : tanah Suda;Terhadap tanah tersebut sekarang menjadi hak milik penuh dari Penggugat,berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,yaitu:Keputusan dalam perkara, Pengadilan Negeri Bangli Nomor 23/Pdt.G/1998/PN.BLI tertanggal 6 Mei 1999 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor 136/Pdt/1999/PT.Dps

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 23/Pdt.G/1998/PN.BLI tersebut Tergugat/dahulu sebagai Para Penggugatmengajukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar denganPerkara Nomor 136/Pdt/1999/PT.Dps dan telah diputus dengan amarberbunyi sebagai berikut:Menyatakan bahwa permohonan banding dari kuasa pihak ParaPenggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding tersebut dapat diterima;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 6 Mei 1999Nomor 23/Pdt.G/1998

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/1998/PN.BLI tertanggal 6 Mei 1999 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor 136/Pdt/1999/PT.Dps tertanggal 16 Desember 1999 Jo PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3806 K/Pdt/2000 tertanggal31 Juli 2003.

atas, maka Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Bangli agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum Penggugat adalah pemilik sah terhadap tanahtersebut;Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum dengan telah menguasai tanah tersebut sejak Putusan MahkamahAgung RI Nomor 3806 K/Pdt/2000 tertanggal 31 Juli 2003 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap jo Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor 136/Pdt/1999/PT.Dps

;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan telah menguasai tanah tersebut sejak Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 3806 K/Pdt/2000 tertanggal 31 Juli 2003 yangsudah mempunyai kekuatan hukum tetap jo Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor 136/Pdt/1999/PT.Dps tertanggal 16 Desember 1999 joPutusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 23/Pdt.G/1998/PN.BLI tertanggal6 Mei 1999, yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak menyerahkantanah tersebut dalam keadaan lasia

3/PDT/2021/PT.DPS.

Tergugatmenjadikan keluarga Penggugat menjadi takut dan trauma yangmendalam;Bahwa Tergugat melakukan ancaman lelang disertai intimidasiterhadap keluarga Penggugat dengan demikian Tergugat telahmelakukan kesewenangwenangan di negara hukum, hal tersebuttidak patut dilakukan Tergugat;Bahwa setelah perjanjian kredit seingat Penggugat tidak pernahmelakukan tanda tangan surat kuasa membebankan haktanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan AktaHalaman 3 dari 16 Halaman,Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 /PT.DPS

14,dan 15;Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin atau kuasaterhadap Tergugat untuk meminta SKPT kepada Badan PertanahanNasional Kabupaten Klungkung, ini menunjukkan bahwa Tergugatmerupakan kreditur yang tidak baik;Bahwa atas ancaman lelang secara lisan yang akan dilakukanTergugat, karena tidak mendapatkan persetujuan dari Penggugatdan diduga telah melanggar UndangUndang No. 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan, kategori melanggar hukum;Halaman 4 dari 16 Halaman,Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 /PT.DPS

Penataan kembali (Restructuring)Debitur dengan kreditur melakukan kesepatan baru dalam hal : Penurunan Suku Bunga Kredit; Perpanjangan Jangka Waktu Kredit; Pengurangan Tunggakan Bunga; Pengurangan Tunggakan Pokok;Halaman 6 dari 16 Halaman,Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 /PT.DPS.

menguntungkan Tergugat saja;Bahwa Penggugat juga keberatan terhadap klausula baku yangdibuat secara sepihak oleh Tergugat yang berbentuk perjanjianpembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) disebut :Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yangditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausulabaku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakanHalaman 8 dari 16 Halaman,Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 /PT.DPS

AMIN ISMANTO, S.H,M.H.Panitera Pengganti :tid GEDE PUTU KARNACAYA S.H.Perincian biaya perkara: Redaksi : Rp. 10.000, Meterai : Rp. 10.000, Pemberkasan : Rp. 130.000,Jumlah : Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).Untuk Salinan ResmiDenpasar, 9 Pebruari 2021Pih.Panitera Gede Iriana,S.H,M.H.NIP : 19621231 198503 1 054 Halaman 16 dari 16 Halaman,Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 /PT.DPS.