Ditemukan 231 data
384 — 364 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menhutll/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;Pasal 1 Ayat 5, Pasal 2 Ayat (1), Ayat (8) dan Ayat (4), Pasal 3, Pasal 4Ayat (4) ban Lampiran Angka Romawi II Peraturan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor P.68/Menhutl/2014 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, GantiRugi Tegakan Dan Penggantian Nilai Tegakan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlakuumum ;Memerintahkan kepada Termohon (in casu Presiden Republk
185 — 159
PEMERINTAH REPUBLK NDONESIA qg. KEMENTERAN HUKUM &HAK ASASI MANUSIA RI gg. KEPALA KANTORWLAYAH KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASIMANUSA RI gq. BALA HARTA PENNGGALANJAKARTA, selaku Wali Pengawas Harta BersamaTerkait Belum Terbagi alm. RUDY MAX GUSTAVSCHULZ yang ditarun dibawah pengampuan atasnama VAN ROBERT JON SCHULZberkedudukan di Jalan Jend. MT. Haryono Nomor24A, Cawang Atas, Jakarta Timur.
TOLAP RACHMAD GIRSANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
179 — 98
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:82/Pdt.G/1999/PN.Mdn tanggal 27 Desember 1999 (vide: bukti P22 G), jo. putusanPengadilan Tinggi Medan Nomor: 329/Pdt/2000/PTMDN tanggal 11 November 2000(vide: Bukti P22 H), Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor: 2122K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002 (vide: bukti P22 I), Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republk Indonesia Nomor: 123 PK/Pdt/2004 tanggal 8 September2004 (vide: bukti P22 J), putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor562/Pdt.G/2011/PN.Mdn
196 — 92
dipersidangan melalui Kuasanyatelah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan Turut Tergugat mengajukan 2(dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahmenurut cara agamanya masingmasing, pada pokoknya menerangkansebagai berikut :1.Saksi Nurseto Sriyono : Bahwa saksi kenal dengan Tuan Doktorandus FaebuadodoTjahya Kelana sebagai direktur dari PT.Rinjani Karya Utama,Hal.87 dari 112 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Grt.PT.Changsin Reksa Jaya, PT.Citra Ayu Mandiri, Kantor BadanPertanahan Nasional Republk
1.SESCA TABERIMA, SH
2.ARDY, SH. MH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.YUDI ADIYANSAH, SH
Terdakwa:
SELYAM HUNGAN, A.M.d
164 — 64
Selyam Hungan, A.md melakukanpengelolaan dana, menunjuk langsung suppliernya / pihak ketigadan mengkoordinir pelaksanaan Pekerjaan.Halaman 101 dari 141 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.Bahwa penyimpangan penyimpangan tersebut bertentangan denganperaturan perundang undangan, Petunjuk teknis, maupun peraturan peraturan lainnya antara lain :1)2)3)4)Undang undang Republk Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangperbendaharaan negara, pasal 1 ayat (1) yang mengatur bahwapembayaran atas beban APBN/APBD
229 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi secara tanggung renteng dalam perkara ini, danmemberikan pemulihan dan ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi,sebagai pihak yang telah dilaqgaar hak dan kepentingannya selakupemilik/oemegang saham PT Direct Vision.Tindakantindakan Para Termohon Kasasi telah memenuhi kriteriaperbuatan melawan hukumBerdasarkan Buku Proyek Pengembangan Teknis YustisialMahkamah Agung Republik Indonesia, tentang Penemuan Hukumdan Pemecahan Masalah Hukum Reader Ill, Jilid I, Penerbit TimPenguji Hukum Mahkamah Agung Republk
499 — 68
Maka berdasarkan Rangkuman Yurisprudensi tetap PUTUSANMAHKAMAH AGUNG REPUBLK NDONESA tanggal 02 Juli 1974Nomor480K/Sip/1973sebagaimana buku Rangkuman MAHKAMAHAGUNG RI cetakan ke IlHalaman 185tentang PIHAK yangberperkara,"Halaman 185kami kutip sebagai berikut:Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang di benarkan oleh MahkamahAgung:karena Persil Sengketa tercatat atas Nama PT.
1.SENDA TABERIMA .SH.MH
2.ARDY, SH. MH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.YUDI ADIYANSAH, SH
Terdakwa:
HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR,S.T.
134 — 63
Hermanus MArthen LuterDumgair, St karena ridak adanya anggaran untuk pelaksanaanmusyawarah Desa tersebute Bahwa penyimpangan penyimpangan tersebut bertentangan denganperaturan perundang undangan, Petunjuk teknis, maupun peraturan peraturan lainnya antara lain :1) Undang undang Republk Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangperbendaharaan negara, pasal 1 ayat (1) yang mengatur bahwapembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukansebelum barang diterima.Halaman 152 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK
116 — 49
Satu dan lain hal, karena PERUM PERHUTANI jn casu TERGUGAT KONPENSI berada dibawah koordinasi MENTERI BADAN USAHA MLKNEGARA jin casu TURUT TERGUGAT KONPENSL sedangkan MENTERIKEHUTANAN REPUBLK INDONESIA adalah pihak lain dar/atau merupakanlembaga atau departemen atau Kementerian yang berbeda dan berdiri sendin.Namun demikian, peru TURUT TERGUGAT KONPENSI sampaikan bahwaMenteri Kehutanan Republik Indonesia dalam kaitannya dengan TERGUGAT KONPENSL hanya selaku regulator, dimana segala aturannya harus
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST Bin Alm H. ABDUL KARIM JOHAN
146 — 127
Ferdi Mardian SariMemperhatikan ketentuan pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undangundang Republk Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana, serta pasalpasal dari UndangUndang yang bersangkutanlainnya ;MENGADILI1.
INDUNG TRI MARTANI, SH.
Terdakwa:
AHMAD SYAPRUDIN Alias AHMAD SYAFRUDIN Bin AJI ASNIASYAH.
98 — 20
Dalam rangkakegiatann Study Komparatif Legal drafting ke Biro HukumKementrian Dalam Negeri Republk Indonesia.Perjalanan Dinas ke Tangerang berdasarkan Surat Perintah TugasNomor : 175 / 094/ 548/ 03AP/ IV/ 2013 tanggal 25 April 2013 dalamrangka kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Staff SekertariatDPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.