menilaibahwa unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telahterpenuhi menurut hukum; nnn nnnMenimbang, bahwa dari unsurunsur pasal yang didakwakantersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan perbuatannya memenuhi unsurunsur dari pasal sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu pasal 372Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalamperundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakantiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf

oleh Jaksa Penuntut Umum dandipertimbangkan oleh Judex Facti adalah perbuatan tindak pidana narkotika.Sedang masalah seperti itu (menjadi perantara atau menyerahkan dalamjual beli ganja golongan ) tidak dilakukan dan tidak ada maksud dan tujuanmemperoleh keuntungan dari Terdakwa Pemohon Kasasi;bahwa oleh karena itu adalah Terdakwa Pemohon Kasasi tidakmempunyai kesalahan sehingga seyogianya tidak dihukum sebagaimanaasas hukum Tiada penghukuman tanpa kesalahan (asas nullum delictumnulla puna/geen straaf

unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Primair makaMajelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa POLMAN RUMAPEA BINDOMISIAN RUMAPEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja membantu melakukanmemberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalamDakwaan tersebut;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalamperundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiadapidana tanpa kesalahan (geen straaf

togel) tanpa Ijin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Pasal 303ayat (1) ke2 KUHP Jo Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana yang didakwakanPenuntut Umum, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKANKESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKANPERMAINAN JUDI;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan uraiantuntutan pidana Penuntut Umum terhadap kesalahan Terdakwa (straaf

berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana teruraidi atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaanPenuntut Umum yaitu Pasal 480 ke (1) KUHP yang didakwakan kepadanya, sehinggaMajelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan kualifikasi Penadahan;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

MajelisHakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak terbukti adanya faktorfaktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu adanya faktorfaktorberupa alasanalasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak terdapat pulaadanya faktorfaktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatanterdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;Menimbang, berdasarkan prinsip yakni seeorang dihukum ataskesalahan yang telah diperbuatnya/geen straaf

; Menimbang, bahwa dari unsurunsur pasal yang didakwakan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhiunsurunsur dari pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1)KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dengankualifikasi Penganiayaan ; Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

perkara, sebagaimana telah temyata pula dari surat PaniteraPengadilan Negeri Solok masingmasing pada tanggal 21 Jun 2017;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding olehJaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara seria syaratsyaratyang telah ditentukan UndangUndang,maka permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memore bandingnya tertanggal21 Juni 2017 pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa Straaf

Kbr tanggal 19Juli 2018 mengenai lama pemidanaan (straaf maat) dalam putusan tersebut, yaitumenjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun. Adapun ancaman dari Pasal ini adalah pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun;b. Bahwa pertimbangan majelis hakim a quo pada putusan a quo yang mendasaripenjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara yang jauh lebihrendah dari tuntutan pidana penuntut umum.

dilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebih telahmemenuhi unsurunsur telah terpenuhi menurut hukum ;Menimbang, bahwa dari unsurunsur pasal yang didakwakan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perobuatannyamemenuhi unsurunsur dari pasal sebagaimana dakwaan penuntut umum yaituPasal 363 ayat (1) ke3,4 KUHPMenimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalamperundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiadapidana tanpa kesalahan" (geen straaf

lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu selama 3( tiga)bulan penjara yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dirasakan terlalu ringan dan17tidak seimbang dengan dampak dari perobuatan Terdakwa, khususnya bagiPengendara kendaraan yang melintas sepanjang ditempat kejadian ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 10 April 2014 Nomor :79/Pid.B/2014/PN.MGL, yang dimintakan banding tersebut, perbaikan sepanjangmengenai pidana (straaf

memakai anakkunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu terbukti secara sah danmeyakinkan.Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Pasal 365ayat (2) ke 1 dan ke2 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum,maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaPENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN YANGMEMBERATKAN;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan uraiantuntutan pidana Penuntut Umum terhadap kesalahan Terdakwa (straaf

baarheid) akantetapi terhadap lamanya pidana penjara dijatuhkan terhadap Terdakwa (straaf maat )Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patutlahdijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenarmaupun alasan pemaaf dalam diri

karena itu permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi I/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, Penuntut Umum berpendapat oleh Pengadilan TinggiSemarang bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkantidak sebagaimana mestinya yaitu masalah straaf

PengadilanTinggi perlu memperbaikinya, karena dalam melakukan perbuatannya/tindakpidana, para Terdakwa telah mempunyai niatan untuk menghabisi nyawakorban, bukan sekedar terhadap sopir taksi Kosti yang pernahmenyerempet/menabrak Terdakwa , tetapi dendam tersebut ditujukankepada semua sopir Taksi Kosti yang berada diarea itu;Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang sudah dipertimbangkantersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap paraterdakwa (Straaf

berkas perkara,sebagaimana telah ternyata pula dari suratPanitera Pengadilan Negeri Padang tertanggal 28 Nopember 2018;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding olehJaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyaratyang telah ditentukan UndangUndang,maka permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memorie bandingnyatertanggal 26 Nopember 2018 pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa Straaf

./2013/PT.TK.14Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat danbenar, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapatdisetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan(straaf macht) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu Pidana Penjaraselama 5 ( lima) Tahun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan MajelisTingkat Pertama tersebut oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat

dan berkeyakinan/ innerlijke overtuiging bahwaperbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan PenuntutUmum dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karenakesalahanya atau kealpaanya mengakibatkan orang lain luka ringan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan geen straaf

bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksimaupun keterangan terdakwa maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim yaituterdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganPertimbangan tersebut diatas, makasemua unsur dari pasal dalam dakwaan telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan yangdilakukan T erdakwa, sehingga dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straaf

bersekututelah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa dari unsurunsur pasal yang didakwakantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telahterbukti perbuatannya memenuhi unsurunsur dari pasal dakwaanalternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2)ke2 KUHP; oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslahdinyatakan bersalah;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana danperundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakantiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf

unsur tersebut telah terbukti secara sah danmeyakinkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dimana semua unsurunsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaanmemberatkan ;Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalamperundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiadapidana tanpa kesalahan (geen straaf