DIREKTORATKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG NEGARA PADANG,berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Surya Hadi,Kepala KPKNL Padang dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2013;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding1, Il;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 1 dari 17 hal.

Sulawesi Tengah,berkedudukan di Jalan S.Parman No. 69, KelurahanBesusu Timur, Kota Palu, sebagai Turut Terbanding1, semula Turut Tergugat I;5. Kantor Pertanahan Kota Palu (Dahulu BPN Kab. Donggala), berkedudukandi Jalan R.A.

Putusan No.2/Pdt.G/2021/P TA.BBKhusus Tanggal 13 April 2021, sebagai Terbanding1/Pembanding Il/Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkaraini;DUDUK PERKARAMemperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan PengadilanAgama Pangkalpinang Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Pkp., tanggal 18 Maret 2021Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1442 Hijriah yang amarnyasebagai berikut :DALAM EKSEPSI.

MENURUT No URAIANPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan PajakAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutanga. PPNa.1. Ekspor Rp Rp a.2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungutsendiri Rp 4.498.533.518 Rp 4.595.476.637a.3. Penyerahan yang PPN nya dipungut olehPemungutPPN Rp Rp a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp Rp a.5. Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN Rp Rp a.6.

PemohonBanding dianggap sebagai subyek pajak PPN atas penerimaan uangpenghargaan tersebut;Uraian Mengenai Pokok SengketaA.Pendapat Terbanding1. Bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan TerbandingNomor : KEP86/WPJ.31/BD.06/2012 tanggal 19 Januari 2012 yangisinya :a. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Banding dalamSuratnya Nomor : ACS/09/0016 tanggal 25 April 2011;b.

Bahwa Pembanding menyatakan akan membayar Cek BillietGirosenilai Rp. 300.000.000, tersebut jika ada kebenaran hukum yangmenyatakan bahwa Terbandins mempunyaikewenansanmenuruthukum untuk menahan atau menyandera dan bahkan menjual barangmilik penyewa / pencarter anskutan denean Terbandinslll yang ditahandan dijual oleh Terbanding dengan alasan karena penyewa kapal /TerbandingII tidak membayar uang sewa kapal milik Terbanding1 tersebut;1.13.

Bagi Turut Terbanding, Majelis Hakim Perkara ini tidak cukup dalamdantidakcukup jujuruntuk meneliti baik dalil gugatan Pembandingmaupun bukti bukti serta peraturan perundangundangan yang berkorelasidengan persoalan hukum yaitu perbuatan Terbanding1 terhadapPembanding dalam perkara ini karena faktanya:1.Perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN Bpp adalah merupakan gugatanTerbandingI / Sindoro Tjokrotekno terhadap Turut Terbanding selakupengacara dari Pembanding yang obyeknya adalah tentangperbuatan Pembanding

Putusan Nomor 1431/B/PK/PJK/2017Pertambahan Nilai Nomor 00004/307/09/051/13 tanggal 15 November 2013Rp38.188.168.000,00, diketahui koreksimenurut Terbanding yang menjadi dasar sengketa adalah sebagai berikut:Tabel 1Perbandingan SPT PPN Masa April 2009 dan SKPKBT PPN Masa April 2009Masa Pajak April 2009 senilai JUMLAH RUPIAH MENURUT NO URAIAN SelisihPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajaka.

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp56.943.669.569Menurut Terbanding1. Koreksi Saat VerifikasiDasar dilakukan Verifikasi untuk Tahun Pajak 2009a. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, Pasal 15Halaman 4 dari 58 halaman. Putusan Nomor 1431/B/PK/PJK/2017disebutkan:Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan;b.

hanyaterbatas pada norma disiplin profesi, sehingga tidak serta merta dapat diartikansebagai pelanggaran maupun perbuatan melawan hukum yang memerlukanpersyaratan luas secara hukum berupaProfessional Competency of Expertdan Geographic of Expert;Menimbang, bahwa dengan adanya penegasan tersebut, maka sepanjangmengenai Professional Competency of Expert dan Geographic of Experttersebut tidak dibuktikan, maka pelanggaran norma disiplin profesi kedokteranyang dilakukan Tergugat sekarang Pembanding (juga sebagai Terbanding1

sebesarRp378.630.077,00 dengan penjelasan sebagai berikut :1. bahwa Pajak Masukan atas pemakaian pupuk, ongkos angkut pupuk, landclearing dan pemakaian bahan lainnya sebesar Rp360.190.017,00;2. bahwa Pajak Masukan yang jawaban konfirmasi dari KPP terkait tidak adasebesar Rp18.440.060,00;Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 262/B/PK/PJK/2015 Koreksi Pemeriksa Mengenai Pengkreditan Pajak Masukan Atas PemakaianPupuk Ongkos Angkut Pupuk, Land Clearing dan Pemakaian Bahan Lainnyasebesar Rp360.190.017,00Menurut Terbanding1

clearing dan bahan lainnyasebesar Rp360.190.017,00 agar dibatalkan karena tidak sesuai denganketentuan karena telah terjadi ketidakcermatan pengidentifikasian kegunaanBKP/JKP keperluan unit Kebun serta kesalahan penafsiran KeputusanMenteri keuangan Nomor: 575/KMK4/2000 oleh tim Pemeriksa;Koreksi pemeriksa mengenai pengkreditan Pajak Masukan yang JawabanKonfirmasi dari KPP terkait "Tidak Ada sebesar Rp18.440.060,00 karenamenurut Pemeriksa merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkanMenurut Terbanding1

Putusan Nomor 903/B/PK/PJK/2015 Jumlah Rupiah MenurutNomor Uraian Selisih / BedaPemohon Banding Terbanding1. Dasar Pengenaan PajakImpor BKP 0,00 1.249.809.790,00 1.249.809.790,002. Perhitungan PPN Kurang Bayar :PK yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00 124.960.379,00 124.960.379,00PM yang dapat diperhitungkan 0,00 0,003. PPN Kurang Bayar 0,00 124.960.379,00 124.960.379,004. Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 59.980.981,005.

JUDEX FACTI TIDAK CERMAT MENILAI BUKTI MILIK TERBANDING1.Bahwa tidak ada satupun BuktiBukti milikTerbanding yang menunjukan dimana letak dan posisi objek milikTerbanding, Bukti P.8 tidak menjelaskan tentang keluasan maupun batasbatas tanah milik Terbanding sehingga objek yang disengketakan menjadikabur dan tidak jelas, adanya bukti Terbanding Kode P.9 dari keteranganIpin Soden membenarkan Bukti tersebut belum dicap dipertegas pulamelalui keterangan saksi Samsul Saluki membenarkan tidak ada alaspendukung

Status perkawinan PEMBANDING dengan TERBANDING1. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembandingadalah suami isteri yang sah yang telah menikah di Jambi pada tanggal05 Nopember 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/13/xi/88 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan JambiTimur tanggal 07 Nopember 1988;2.

TERLAWAN1/TERBANDING 1 dan TERLAWAN 2/TERBANDING 2 melakukanpenyerobotan tanah atau melanggar unsur Palemahan dari ajaranTRI HITA KARANA.Bahwa KLEN/SOROH Kawitan PELAWAN/PEMBANDING adalahKLEN/SOROH KEBAYAN sesuai dengan Sanggah PemrajanPerthisentana Kebayan yang disungsung/sungkem dan diwarisiserta dimiliki oleh PELAWAN/PEMBANDING dari Men Gulik(Almarhum) yang ada pada Jalan Melati No 09, Banjar GrokgakTengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, KabupatenTabanan, sedangkan KLEN/SOROH TERLAWAN 1/TERBANDING1

Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) Rp2.237.591.608 No BRAIN Pemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp Rp a.2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 699.947.863 Rp 699.947.863a.3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Rp Rp Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp Rp a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp (1.695.070) Rp 1.695.070a.6.

dan bukan merupakan penghasilan Pemohon Banding;Bbahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tidakseharusnya nilai tersebut dijadikan DPP PPN Pemohon Banding, transaksi nilaipenggantian Other Receivable sebesar Rp. 11.595.827.325, bukan merupakanObjek PPN dan tidak terutang PPN;bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka, jumlah pajak yangterutang menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar: No Uraian Jumlah Rupiah MenurutPKP Koreksi Terbanding1

Ali dan para Penggugat sejak tahun 50an;Bahwa mengenai bukti surat P1 ini, tidak dibantah oleh Terbanding1/Tergugat 1, Turut Terbanding 1/Turut Tergugat 1 sampai denganTerbanding 7/Turut Tergugat 7, bahkan diakui secara tegas oleh TurutTergugat 1 sampai Turut Tergugat 7 dalam jawabannya secara tegasHalaman 17 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 18/PDT/2019PT PALmenyatakan: asalusul lokasi yang menjadi objek sengketa adalah milikalm. Panggola Ali ayah dari alm. Mustapa P. Ali dan alm. Umar P.

SH, SpN;Bahwa, fakta tersebut menegaskan, Terbanding 1/Tergugat 1 telahmengetahui bahwa tanah objek sengketa yang dibelinya itu sedang dalamstatus disengketakan, seharusnya pada saat Terbanding 1/Tergugat 1 ketahuitanah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 59640449/PPATS, tanggal 19Maret 2010 itu telah jadi tanah sengketa, maka seharusnya Terbanding1/Tergugat 1 tidak melakukan pembelian untuk yang kedua kalinya secarakeseluruhan atas tanah objek sengketa tersebut;Bahwa, selain itu seharusnya

Paripurna Swakarsa, dan harga jual yang dijadikan patokan harga oleh Pemohon Bandingadalah harga yang diterapkan dengan pihak ketiga yang independent, yang dianggap olehTerbanding tidak beralasan yang cukup memadai;bahwa koreksi Terbanding sesuai dengan SKPKB adalah sebesar Rp 13.753.765.973,00; Tabel Nilai KoreksiNo Uraian Menurut Pemohon Menurut KoreksiBanding Terbanding1 Peredaran Usaha 438.750.521.966 452.504.287.939 13.753.765.973 bahwa dari nilai koreksi tersebut diatas dalam proses Keberatan

berseberangan, karenadipisahkan oleh jalan yang sekarang dikenal dengan nama jalan SKPH ;Menimbang, bahwa namun demikian Pembanding di dalam memoribandingnya tertanggal 6 Januari 2016 sangat keberatan mengingat sepanjangproses peradilan berjalan Terbanding 1/Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat2 tidak pernah menguraikan tentang perihal asalusulnya tanah hak miliknyaberikut juga mengenai batasbatas tanah hak milik, namun pada saat sidangpemeriksaan setempat tibatiba muncul batasbatas rekayasa dari Terbanding1

Pengadilan Negeri Padang kepadaTergugat 1/Terbanding 1 tanggal 11 Juni 2019 dan kepada Tergugat 2/Terbanding2 , berdasarkan surat pendelegasian ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padatanggal 18 Juni 2019 Nomor W3.U1/2129/HK.02/V1/2019;Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding mengajukanmemori banding pada tanggal 3 Juli 2019 dan diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Juli 2019 dan salinan memori bandingtersebut telah disampaikan atau diserahkan kepada kuasa Tergugat 1/Terbanding1

TurutTerbanding IV, dahulu sebagai Tergugat V Konvensi, dan telahdilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih padatanggal 15 November 2019;Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat IVKonvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tertanggal 25November 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan NegeriMenggala pada tanggal 25 November 2019;Relaas Pemberitahuan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2019oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Turut Terbanding1

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.22.130.260.762,00Menurut Terbanding1.