Banding Nomor 049/H10000/2014Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 1412/B/PK/PJK/201 7S4 tanggal 30 Januari 2014 atas SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Nomor00003/307/08/051/13 tanggal 31 Oktober 2013 Masa Pajak Desember 2008senilai Rp29.958.940.000,00, diketahui koreksi menurut Terbanding yangmenjadi dasar sengketa adalah sebagai berikut: Tabel 1Perbandingan SPT PPN Masa Desember 2008 dan SKPKBT PPN MasaDesember 2008JUMLAH RUPIAH MENURUTNO URAIAN SelisihPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajaka

satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajakterhadap satu Wajib Pajak, merupakan satu kesatuan hukum;Tata cara pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan sesuai denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang TataCara Pemeriksaan;Berdasarkan hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 1 (satu) Surat perintah pemeriksaan Pajak untuk satuatau beberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian TahunPajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satuBagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satuWajib PajakA

Putusan Nomor 369/B/ PK/PJK/2014 UraianMenurutPemohon Banding(Rp)MenurutTerbanding(Rp)Koreksi(Rp) Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPN :a.1. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6. Jumlah (a.1+a.2+a3+a4+a.5)b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc.

Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim;Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah

terjadi adalah sengketa pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, makayang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mintamerupakan prosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dankeberatan;Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objeksengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUPdan UndangUndang Pengadilan Pajak;Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA

Dasar Pengenaan Pajaka Ekspor 40.361.087.563,00 40.361.087.563b Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut / ditunda / 768.474.560,00 768.474 .560ditangguhkan / dibebaskan / ditanggung pemerintahc Penyerahan yang PPN nya harus dipungut :c.l. Tarif Umum 13.539.192.623,00, 55.183.867.313,00c.2. Tarif Efektif 0,00) 0,00c.3. Jumlah 13.539.192.623,00 55.183.867.313,00d Dikurangi : Retur Penjualan 0,00) 0,00e. Jumlah 54.668.754.746,00 96.313.429.436,002. Pajak Keluarana Paiak Keluaran Seluruhnyac.l.

UndangUndang Nomor 14 tahun 2002 menyatakan bahwa:Halaman 14 dari 108 halaman Putusan Nomor 998 B/PK/PJK/2016Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka

terjadi adalah sengketa pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, makayang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mintamerupakan prosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dankeberatan.Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objeksengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUPdan UndangUndang Pengadilan Pajak.Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang Dan Jasa Yang Terutang PPN :a.1. Ekspor 0,00 a.2. Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri (3.238.086,00) a.3. Penyerahan yang PPNnya Tidak Dipungut 19.854.527.728,00 a.4. Penyerahan Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN 23.000.000,00 a.5. Jumlah 19.874.289.642,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang Tidak Terutang PPN 0,00ic. Jumlah Seluruh Penyerahan 19.874.289.642,00 2.

Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok Sengketa;Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah

terjadi adalahsengketa pajak dan dasar hukum yang digunakan adalah UU KUP danUndangUndang PP, maka yang Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) minta merupakan prosedur yang lazimada dalam proses pemeriksaan dan keberatan.Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objeksengketa pajak yang mengandunrg nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UUKUP dan UndangUndang Pengadilan Pajak.Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA

Berikut kami kutipkanpenjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) tersebutsebagaimana tertulis pada halaman 9 s.d. 11 Putusan Pengadilan Pajaka quo:SKPKB PPN Agustus 2010 Tidak BenarBahwa Penggugat berpendapat bahwa SKPKB PPN Agustus 2010yang diterbitkan oleh Tergugat adalah SKPKB yang tidak benar, danoleh karenanya SKPKB tersebut seharusnya dibatalkan. PendapatPenggugat tersebut diperoleh berdasarkan pertimbangan sebagaiberikut:a.

Putusan Nomor 1693/B/PK/PJK/2017c) Keadilan vertikal, Wajib Pajak A yang sebelumpengenaan pajak memiliki kesejahteraan yang lebihbaik daripada Wajid Pajak B, maka setelahpengenaan pajak tingkat kesejahteraan Wajib PajakA seharusnya tetap lebih baik daripada Wajib Pajak;d) Keadilan distributif, pajak sebagai mekanismeredistribusi kesejahteraan di dalam suatumasyarakat;dengan menerapkan equal treatment ini DJP telahmelaksanakan AzasAzas Umum Pemerintahan yangbaik yakni azas persamaan perlakuan;Bahwa

Hal ini dipertegas oleh Majelis Hakim dalam pertimbanganputusannya pada halaman 132 putusan Pengadilan Pajaka quo alenia pertama yang berbunyi:Bahwa batubara yang di produksi dan dijual olehPemohon Banding adalah batubara yang belumHalaman 58 dari 65 halaman.

PJK/2017Bahwa047/H10000/2014S4 tanggalmenunjukUraian Permohonan BandingSurat30KeberatanPemohonJanuariBanding Nomor2014 atas SKPKBT PajakPertambahan Nilai Nomor 00001/307/08/051/13 tanggal 31 Oktober 2013Masa Pajak Oktober 2008 senilai Rp34.774.436.000,00, diketahui koreksimenurut Terbanding yang menjadi dasar sengketa adalah sebagai berikut:Tabel 1Perbandingan SPT PPN Masa Oktober 2008 dan SKPKBT PPN Masa Oktober2008 JUMLAH RUPIAH MENURUT URAIAN Pemohon Banding Terbanding Selisih1 Dasar Pengenaan Pajaka

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN :a.1 Ekspor 50.853.096.469,00 . 50.853.096.469,00a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri 13.663.263.057,00 62.024.771.083,00a.3 Penyerahan yg PPNnya dipungut olehpemungut PPN 0,00 0,00a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00 0,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN 753.159.680,00 753.159.680,00a.6 Jumlah (a.1+a2+a3+a.4+4a.5) 113.631.027.232,065.269.519.206,00 0b.

Hal ini dipertegas oleh Majelis Hakim dalam pertimbanganputusannya pada halaman 132 putusan Pengadilan Pajaka quo alenia pertama yang berbunyi:Halaman 59 dari 66 halaman.

;Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu) menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),sebagai berikut:1

terjadi adalah sengketa pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, maka yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakanprosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan;Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objek sengketapajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhi ketentuanformal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUP dan UndangUndang Pengadilan Pajak;Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA

Putusan Nomor 1701/B/PK/PJK/20173.1.5.sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajaka quo sebagaimana diuraikan pada poin V.1.1. tersebutdiatas.Bahwa berdasarkan data, fakta serta ketentuan yangberlaku, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapatsebagai berikut:a.Bahwa dalam Pasal 1A ayat (1) UU PPN,dinyatakan:Yang termasuk dalam pengertian penyerahanBarang Kena Pajak adalah :a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajakkarena suatu perjanjian;b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karenasuatu perjanjian

Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah

terjadi adalahsengketa pajak dan dasar hukum yang digunakan adalah UU KUP danUndangUndang PP, maka yang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) minta merupakan prosedur yang lazim ada dalamproses pemeriksaan dan keberatan.Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objeksengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UUKUP dan UndangUndang Pengadilan Pajak.Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA

Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 tahun 2002menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah

terjadi adalahsengketa pajak dan dasar hukum yang digunakan adalah UU KUP danUndangundang PP, maka yang Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) minta merupakan prosedur yang lazimada dalam proses pemeriksaan dan keberatan.Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objeksengketa pajak yang mengandunrg nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UUKUP dan UndangUndang Pengadilan Pajak.Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA

Uraian Permohonan Banding;Bahwa Surat078/H00000/2014S4 tanggalmenunjukKeberatan7 FebruariPemohonBandingNomor2014 atas SKPKBT PajakPertambahan Nilai Nomor 00009/307/07/051/13 tanggal 12 November 2013Masa Pajak Oktober 2007 senilai Rp30.384.206.000,00, diketahui koreksimenurut Terbanding yang menjadi dasar sengketa adalah sebagai berikut: Tabel 1Perbandingan SPT PPN Masa Oktober 2007 dan SKPKBT PPN MasaOktober 2007NO URAIAN JUMLAH RUPIAH MENURUT SelisihPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajaka

Pembahasan Pokok Sengketa:Sehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanHalaman 35 dari 148 halaman.

Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA.