Penggantian Wajar Berdasarkan Undang UndangNo.2 Tahun 2012; Nilai Penggantian Wajar Nilai Fisik + Nilai Non FisikVv Nilai Fisik adalah Opini Nilai Pasar dari aset tetap terkait pada Tanah berikut semuayang terikat dengan tanah (Tanah, Bangunan, Tanaman);Dalam hal ini untuk metode penilaian untuk :e Tanah : Metode data pasar (data penawaran atau transaksi yang ada yangsetara atau sejenis);e Bangunan : Metode Biaya ( Biaya yang dikeluarkan untuk membuat /membangun aset yang setara.) dikurangi biaya penyusutan

laporan Nomor :SR4122/PW07/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sudah basi dan tidak validlagi, karena dilakukan setelah 2 (dua) tahun proyek pembangunan jalantersebut diserahterimakan dan dipergunakan masyarakat ;Bahwa seharusnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas A Khusus Palembang dapat memahami, bahwa dalam kurunwakiu 2 (dua) tahun setelah jalan tersebut dipergunakan oleh masyarakat,tentulah dapatterjadi penyusutan

mengenai Surat dari KepalaDinas Kehutanan Papua Barat yang menyebutkan sesuai dengan KeputanMenteri Lingkungan hidup dan kehutanan nomor : SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta indikativ alokasi kawasan hutan tentangtelah mengusulkan TORA ke Pusat dan SK menteri tersebut merupakan dasaruntuk pengusulan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria);Menimbang, bahwa Ahli TARYA, A.Md menerangkan bahwa Setelahhutan lindung Remu Kota Sorong diusulkan untuk dijadikan TORA (TanahObyek Reforma Agraria) luas penyusutan

Menimbang, bahwa pemilih berhak atas penggantiankerugian atas penyusutan kekayaannya, sekalipun mobil tersebut barukemudian dijualnya atau ditukarnya dan juga sekalipun risiko yangdiambilnya dengan tetap menggunakan mobil tersebut tidak pernahmenjadi kenyataan."

Mustakim Arief, MM pada awal tahun 2008 sudah tidak menjabat; Bahwa sapi dikandang mantup tersebut termasuk asset daerah karena sudah di laporan ;e Bahwa saksi mengetahui adanya penyusutan jumlah sapi dan selama menjabat tidakpernah menjual ;31e Bahwa dalam proposal diterima semua ;e Bahwa pada tahun 2009 tidak ada pakan sapi sampai dengan sekarang sepi Bahwa tidak pernah dijual sapi bisa habis karena produksi dan tidak seimbang ; Atasketerangan saksi tersebut diatas, erdakwa menyatakan tidak keberatan

No.2104 K/Pid.Sus/2011disebutkan bahwa "Penilaian Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atauBangunan Berdasarkan Nilai Perolehan dikurangi penyusutan sertamemperhatikan Kondisi Fisik Asset.

Mustakim Arief, MM pada awal tahun 2008 sudah tidakmenjabat ; Bahwa sapi dikandang mantup tersebut termasuk asset daerah karena sudah dilaporan ; Bahwa saksi mengetahui adanya penyusutan jumlah sapi dan selama menjabat tidakpernah menjual ; Bahwa dalam proposal diterima semua ; Bahwa pada tahun 2009 tidak ada pakan sapi sampai dengan sekarang sepi ; Bahwa tidak pernah dijual sapi bisa habis karena produksi dan tidak seimbang ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ; Saksi

RONALD LAUWENAS pada tanggal 24 Juli 2019

38

Unit Mobil Dump Truk dengan type NMR 71T HD dengan kondisi dan spesifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Lpaoran Pemeriksaan Penyusutan Kendaraan Nomor : 551/23/283/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Penilaian Pasaran, fisik penyusutan terhadap kendaraan milik pemerintah Desa Marabaoseyang ditanda tangani oleh Samboali Matobaso SelakuVehicle Inspection dan mengetahui Sdr.

Setelah diteliti ternyata yangmenyebabkan terjadinya penyusutan dan kerugian toko tersebut dikarenakanTermohon menggunakan uang dari hasil penjualan barang toko elektroniksecara sepihak untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Toyota KijangInnova Warna Hitam dan tiga bidang tanah yang masingmasing terletak didaerah :1. Daerah JLS (Jalan Lintas Selatan);2.Dusun Kebonan kedua tanah tersebut masuk wilayah Kec. PasirianLumajang;3.

Hutama Nomor : KK : 549,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp.3.647.500, (tiga juta enam ratusempat puluh lima ratus rupiah) untuk biaya penyusutan & amortisasi konsumable.tanggal 20 April 2013, beserta lampirannya; 1466. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.

BJU AA 00520069, tanggal 31Jan2014, dengan NotaKP. 248, Penyusutan Alat Berat Jan 2014, W3, sebesar Rp. 2.637.206,, besertalampirannya; 2958. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pembukuan PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah IIIKalimantan, Kode & NO.DOK. BJU AA 01180132, tanggal 28Feb2014, dengan NotaKP. 1041, Penyusutan Alat Berat Peb 2014, W3, sebesar Rp. 2.637.206,, besertalampirannya; 2959. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pembukuan PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah IIIKalimantan, Kode & NO.DOK.

BJU AA 11101132, tanggal 29Nov2013, dengan NotaKP. 7466, Penyusutan Alat Berat Nop 2013, sebesar Rp. 1.821.502,, beserta lampirannya; 2960. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pembukuan PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah IIIKalimantan, Kode & NO.DOK. BJU AA 12921311, tanggal 31Dec2014, dengan NotaKP. 8232, Penyusutan Alat Berat Des 2013, sebesar Rp. 1.821.502,, beserta lampirannya; 2961. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pembukuan PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah IIIKalimantan, Kode & NO.DOK.

BJU AA 894911, tanggal 27 Sep 2013, dengan Nota KP.5092, Penyusutan Alat Berat Sept 2013, sebesar Rp. 1.821.502,, beserta lampirannya; 2963. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pembukuan PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah IIIKalimantan, Kode & NO.DOK. BJU AA 9931006, tanggal 25 Oct 2013, dengan NotaKP. 6548, Penyusutan Alat Berat Okt 2013, W3, sebesar Rp. 1.821.502,, besertalampirannya; 2964. 1 (satu) bendel fotocopy Nota Pembukuan PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah IIIKalimantan, Kode & NO.DOK.

BJU AA 458475, tanggal 24 Mey 2013, Nota KP 3010;Penyusutan Alat Berat Mei 2013, sebesar Rp. 3.024.814,, beserta lampirannya; 2973. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pembukuan PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah IIIKalimantan, Kode & NO.DOK. BJU AA 532556, tanggal 28 Juni 2013, Penyusutan alatBerat Bulan Juni 2013, sebesar Rp. 4.461.365,, beserta lampirannya; 2974. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pembukuan PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah IIIKalimantan, Kode & NO.DOK.

Juga asuransi dengan nilai 110% dari nilaiprovisional invoice, yang tunduk pada penyesuaian pada invoice finalhanya untuk memberikan perlindungan jika barang tersebut punah, danbukan karena terjadi penyusutan secara alamiah volume atau perbedaankadar logam dari konsentrat yang dikirim. Lihat antara lain Pasal 7.2Concentrate Sales Agreement antara Nittetsu Mining Co., Ltd.

;Hal ini karena penyusutan alamiah konsentrat selama dalam perjalanantidak akan melebihi 10% dari volume barang yang dikirim.

NYAK UMAR(selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat) telah melakukanperhitungan taksiran harga ketel nilam dalam Penyelesaian GantiPeunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas TeukuUmar (UTU) dengan taksiran harga bangunan beserta alat penyulingannilam yang ditetaobkan sebesar Rp85.000.000;(delapan puluh lima juta)dikurangi terhadap harga penyusutan 10% selama 2 (dua) tahun sehinggadidapat harga alat penyulingan minyak

melalui surat secaratertulis; Bahwa saksi melakukan penghitungan terhadap alat penyulingan minyaknilam yang akan dibayar ganti ruginya yaitu dengan cara : Meminta harga dasar pembangunan ketel nilam kepadapenghibah/caritas; Dari jumlah harga tersebut dikalikan dengan factor umur ketel nilam yangakan menghasilkan jumlah harga yang dibayar; Bahwataksiran harga bangunan beserta alat penyulingan minyak nilam yangsaksi tetapkan yaitu sebesar Rp85.000.000;(delapan puluh lima juta)dikurangi terhadap harga penyusutan

MdnKota Medan akan memberikan 50% dari laba bersih kepada Pemerintah KotaMedan setelah dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya berdasarkanlaporan keuangan Perusahaan Daerah setiap tahun setelah diaudit.Bahwa dana penyertaan modal sebesar Rp Rp 5.995.000.000 (lima milyarSembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepadaPerusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan diperuntukan sesuai denganPerjanjian Penyertaan Modal Daerah antara Pemerintah Kota Medan denganPerusahaan Daerah

juta rupiah) yang berasal dariAPBD Kota Medan TA 2012Bahwa tujuan diberikannya dana penyertaan modal kepada PD PembangunanKota Medan adalah untuk menjadikan Perusahaan Daerah berdaya saing dalammenghadapi perkembangan pasar yang semakin tinggi, meningkatkat kinerja padaseluruh unit Kerja Perusahaan Daerah dan memberikan kontribusi bagiPendapatan Asli Daerah dalam hal ini Perusahaan Daerah (PD) PembangunanKota Medan akan memberikan 50% dari laba bersin kepada Pemerintah KotaMedan setelah dikurangi penyusutan

diberikannya dana penyertaan modal kepada PD PembangunanKota Medan adalah untuk mendukung fungsi social pelayanan public yangdiselenggarakan oleh PD Pembangunan atas fungsi unitunit usaha yang dikelolaoleh PD Pembangunan, selanjutnya untuk mendukung penyelenggaraan fungsifungsi komersial PD Pembangunan agar menjadi sehat sehingga diharapkan dapatmemberikan kontribusi terhadap PAD Kota Medan dalam hal ini PD Pembangunanakan memberikan 50% dari laba bersin kepada Pemerintah Kota Medan setelahdikurangi penyusutan

Kios Rp 18.235.898,00Nilat buku Rp 185.620.152,00Inventaris Rp 21.951.300,00Akululasi penyusutan Inventaris Rp 7.289.385,00Nilai buku Rp 14.661.915,00Jumlah seluruh Aktiva Rp 1.022.913.621,00Keuntungan adanya Primkop B17 Denbekang IV4402 yaitu :Membantu Komandan sandaran dalam rangka mensejahterakananggota. Memenuhi kebutuhan anggota sesuai dengankemampuan koperasi yaitu dengan adanya usipa.8.

mahkamahberpendapat bahwa sejak adanya pasal 20 undangundang 30 Tahun2014 kerugian negara itu menjadi harus nyata dan pasti sebenartanpa adanya undangundang 30 tahun 2014 pun sebenarnya dipasal 59 undangundang 1 Tahun 2004 maupun di dalam pasal 1angka 22 undangundang pemberdaharaan negara esensi karakterdari kerugian harus nyata dan pasti maka ini kemudian yangdikuatkan kembali di dalam pasal 39 di PP 38 Tahun 2016 tentangpengembalian kerugian negara bahwa kerugian negara itu adalahpada nilai buku dikurangi penyusutan

sesuatuprinsip sehingga ada dua hal terhadap Mengapa nyata dan pastidiberlakukan pertama adalah bahwa untuk menjunjung objektivitasbahwa bahwa sesuatu hasil pemeriksaan perhitungan objektifmemang sesuai dengan kenyataan yang ada maka dinyatakandengan nyata dan pasti kedua adalah guna mengidentifikasi hak dankewajiban seseorang yang tidak mungkin hak negara dia mengambilhak orang lain Jadi di dalam pasal 39 PP 38 Tahun 2016 justru saatmenunjukkan bahwa kerugian negara adalah berdasarkan nilai bukudikurangi penyusutan

Selpengembalian kerugian negara bahwa kerugian negara itu adalahpada nilai buku dikurangi penyusutan artinya memang padahakekatnya merupakan sesuatu yang nyata dan pasti dan itupunberarti diharuskan perhitungan itu merupakan hasil perhitungan hasilpemeriksaan terlebin dahulu sebagai contoh Umur saya sudahsangat tepat mungkin juga semua aparatur hukum sudah mengetahuibahwa laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap NHambalangmerupakan yang terbaik Karena dia sudah melakukan menerapkanasas asersi dan juga

Selprinsip sehingga ada dua hal terhadap Mengapa nyata dan pastidiberlakukan pertama adalah bahwa untuk menjunjung objektivitasbahwa bahwa sesuatu hasil pemeriksaan perhitungan objektifmemang sesuai dengan kenyataan yang ada maka dinyatakandengan nyata dan pasti kedua adalah guna mengidentifikasi hak dankewajiban seseorang yang tidak mungkin hak negara dia mengambilhak orang lain Jadi di dalam pasal 39 PP 38 Tahun 2016 justru saatmenunjukkan bahwa kerugian negara adalah berdasarkan nilai bukudikurangi penyusutan

surat tagihan pajak PPNPasal 16 D sebesar Rp. 58.000.000, ;Bahwa PPN 10 % dari harga jual/nilai transaksi ;Bahwa dasar Penetapannya hasil pemeriksaanberdasarkan PPH dan PPN, PPH akan menyangkutmungkin terjadi koreksi di harga pokok, mungkinkoreksi di biaya sehingga mengakibatkan adanyakurang ;Bahwa untuk menerapkan objek tersebut menjadiobjek PPN pasal 16 D hal ini nampak didalampelaporan keuangan wajib pajak menyatakan adanyapenghasilan lain atas penjualan aktiva, daripenelusuran dalam perhitungan penyusutan

apakah penyerahanitu ada pembayaran atau tidak yang penting adaarus ;Bahwa dalam Peraturan Pelaksanaan apabila terjadiakte jual beli katakan 1 Agustus 2000 akan tetapiapabila pembeli itu secara nyata sudah menguasaiaktiva berwujud yang ahli umpamakan rumah makapada tanggal sebelum 1 Agustus katakanlah 1 Julimaka terutangnya PPN pada saat Juli tersebut ;Bahwa Pencatatan aktiva kalau kita lihat itubagaimana seharusnya aktiva itu dicatat di pajaktidak diatur secara tegas, pajak hanya mengaturmasalah penyusutan

(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa total harga sekarang untuk bangunan untuk lokasi kebetulan daridata tata kota bahwa jalan tersebut nantinya akan dilebarkan menjadi 8meter saat ini 6 meter sehingga otomatis jadi nilainya 2 (dua) versi satuversi saat fisik yang ada satu lagi ahli hitung sesuai tata kota diterapkansehingga luas tanah berkurang dan luas bangunan juga berkurang untuksesuai fisik harga bangunan untuk saat ini kalau membangun baru Rp 945juta rupiah tetapi karena ada penyusutan

terhadappembangunan Villa Kama dan Villa Amrita Tedja tersebut, yangsaksi nilai yaitu sampai sejauh mana pembangunan Villa Kamadan Villa Amrita Tedja tersebut selesai, kKemudian berapa biayayang telah dihabiskan dan berapa harga dari nilai bangunan yangsudah dibangun / yang sudah ada termasuk kondisi villavilla /bangunan saat itu ; Bahwa dari analisa pemeriksaan saksi dan juga RencanaAnggaran biaya pada tahun 2011, didapat nilai bangunan sebesarRp. 37.614.163.045,24 ; Bahwa dari nilai yang didapatkan masih ada penyusutan

karenakondisi bangunan yang sudah pada rusak karenamangkrak/macet, dan nilai bangunan setelah mengalamikerusakan hingga nilainya mengalami penyusutan didapat nilaibangunan sebesar Rp. 33.683.613,000,00 ; Bahwa dari hasil pemeriksaan dilapangan saksi laporkankepada PT.

Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan barangbarangberupa kursi dan meja furniture yang di serahkan oleh KoperasiSwadharma dalam proyek pengadaan /oose furniture sampai saat inimasih dipergunakan,berarti sudah 8 (delapan) tahun barang furnituretersebut dipergunakan jika dihitung berdasarkan nilai penyusutan atasnilai barang milik negara berdasarkan undangundang adalah 5 (lima)tahun., sehingga jelas negara diuntungkan dalam hal ini.