Ditemukan 2599 data
2901 — 5659
Sumatra Barat) sudah dibayarRp6.579.880,00, sebenarnya fee (seharus)nya Rp8.047.500,00, ini(nilai feenya) catatan saksi 22%, tapi nggak tahu keputusanakhirnya berapa waktu itu belum tahu saksi;Untuk Adam Malik (Pembangunan Gedung Cardiac RSUD H.
ADAM MALIK Medan) menurut Nazarudin fee (seharus)nya Rp1.940.000.000,00, tapi menurut M El Idris 928.113.636,00,jadi ini sudah lunas;Untuk RS Tropis (Pembangunan RS Tropis Airlangga) kewajiban(fee) dari PT DGI, rinciannya nggak ada, cuma saksi disuruh nyatetRp33.716.718.000,00, ini untuk 2 tahun anggaran;Bahwa saksi membenarkan ada penerimaan via transfer dari Terdakwake Mahkota yang memakai invoice, saksi diminta untuk membikininvoice oleh PP, saat itu saksi memakai PT Pacific, jadi saksi kasih
93 — 47
sumber arus 1215 Volt,sedangkan sumber arus yang tertera pada Monitor tersebut yaitu 710Volt.e Monitor yang ditentukan dalam dokumen tidak sesuai dengan MonitorDigital LCD AD4406 dan printer AND AD8121B yaitu dalam dokumenpengadaan barang dan jasa disebutkan monitor tersebut tahan air dantahan guncangan, akan tetapi menurut Ahli Monitor Digital LCDAD4406 dan printer AND AD8121B tersebut adalah tidak tahan airkarena kedua alat tersebut bekerja dengan sistim elektronik.e Bahwa Ahli menerangkan bahwa seharus
1.SHAHWIR ABDULLAH,SH
2.JUPRI WANDY BANJARNAHOR, SH
Terdakwa:
RUDIANTO Alias RUDI Bin MARULI SIANTURI
169 — 95
PerkaraPerzinahan dan Penghinaan, kecuali delik aduan relatif dimana adabeberapa pasal yang tunduk pada ketentuan Pasal 367 KUHP tentangPencurian dalam keluarga, Penipuan, Penggelapan dalam keluargatunduk kepada konstruksi pada 367;Bahwa terkait yang melaporkan hanya saksi Teruna Sinulingga saja, itutidak masalah jika salah satu korban saja yang melaporkan;Bahwa Terdakwa dianggap sudah mengetahui sejak Saksi RustamEfendi memberitahukan kalau lahan tersebut adalah milik saksi TerunaSinulingga dkk, seharus
Terbanding/Penggugat : NANCY ANDRIANI boru NAPITUPULU, SH, MH
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYAYAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA MEDAN
Turut Terbanding/Tergugat I : NYONYA RENTY boru DOLOKSARIBU
Turut Terbanding/Tergugat III : MIMIN RUSLI, SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MEDAN
94 — 67
atasnya hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 8ayat 2 Undangundang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996,menyebutkan bahwa :Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadapobjek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1harus ada pada Pemberi Hak tanggungan pada saatpendaftaran dengan maksud bahwa kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek jaminanharus ada sepenuhnya, sementara hal itu tidak ada dimilki olehTergugat untuk membebani Hak Tanggungan, sehingga ParaAhli Waris seharus
1.Salmon Gainau
2.Daud Anthon Ubwarin
Termohon:
1.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
2.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
3.Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq, Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
220 — 108
Rekening BRImilik UPK langsung masuk ke rekening Suplier sesuaidengan nilai kontrak; Bahwa sepengetahuan saksi, semua bahanbahanmaterial sudah dilaksanakan oleh supplier Sesuai dengankontrak yang ada dan bahanbahan material sudah adadi lokasi dan diterima oleh Tim Pokja; Bahwa masih ada bahanbahan material yang belumterpakai antara lain Semen, besi, baut, paku, bedrat dankayu campuran, kayu besi; Bahwa saksi selaku ketua TPK kecamatan tidak dapatberbuat apa apa karena tidak didukung siapa siapa; Bahwa seharus
156 — 117
Bahwa benar part yang harus digantikalau menurut prosedur Siemens tentu dianjurkan diganti dengan OEMyang disediakan oleh Siemens ( Ahli CAHYADI , Ahli HARIYURISMONO dan Ahli TOORSILO HARTADI dari BPPT, serta AhliPRIYO RAHARDVO dari HAKIT)Tanggal 24 Januari 2012, dilakukan perubahan RKS pada saatproses pengadaan sudah berlangsung, seharus nya dilakukan sebelumpengadaan dimulai, tanpa melakukan KKF dan KKO terhadap MAPNA,Co, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam SuratKeputusan
LUTFI NOOR ROSIDA, SH
Terdakwa:
1.THE SUNG SENG Alias RONNI
2.YUSRI
228 — 149
Bahwa sudah ada pembagian kekuasaan kewenanganapakah itu direksi, komisari, pemegang saham, ternyata di faktanya komisarisyang seharus melakukan pengawasan tapi nyatanya dia melakukanmelaksanakan menjalankan perusahaan seolaholah dia itu seperti direksi,secara prinsip memang ada kewenangan berbeda dalam menjalankan, namunada kalanya juga komisaris dalam keseharian dia kemudian bertindak melakukanpengurusan terhadap perseroan yang seharusnya melakukan pengurusan adalahdireksi sebenarnya.
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
ABU NAWAS Alias ABU Bin USMAN
95 — 21
Inhil Riau dilakukanpenahanan terhadap kapal tongkang PMT IIl dengan TB Pancaran Ill 515.Secara tiba tiba dan bukan tidak tempat seharus nya untuk menghentikan kapaltanpa persetujuan dari pihak perusahan yang mana dengan penahan kapalsupaya tidak bergerak dan berjalan mengakibat kerugian perusahan dengantertahan nya kapal selama 18 Jam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MULYADI yangmenerangkan pada hari Rabu tanggal 17 maret 2021 sekira pukul 12.00 wibsaat saksi MULYADI sedang berada diruang
AISHA PARAMITA. A, SH
Terdakwa:
H. SESEP RUHIAT Bin AHRI SASMITAWINATA Alm
170 — 20
Surya Graha Parahyangan mengalami kerugian materi yangseharusnya proyek pembangunan terus berlangsung, akibat klaim tersebutaktifitas jadi terhenti, seharusnya pembangunan proyek bisa dimulaisedangkan biaya perawatan dan operasional kantor dan lain sebagainyatetap berlangsung ;Menimbang, bahwa seharus Terdakwa dalam mengeluarkan SuratKeterangan apalagi yang berhubungan tanah, dalam hal ini Terdakwaseyogyanya berkewajiban untuk membuat suatu Surat Keterangan yangdikeluarkan Kepala Desa dengan memperhatikan
62 — 16
pak Henry lalu pak Henry mengatakanuang saya yang pegang selanjutnya saya juga membuatkan Berita Acara SerahTerima Uang Kegiatan tertanggal 11 Juli 2014 yang saya tandatangani selakuPelaksana Administrasi dan juga terdakwa selaku Pembuat Komitmen ;Bahwa honor anggota Linmas bulan April s/d Juni 2014 sekarang sudah terbayarkansemua, honor anggota Linmas bulan April 2014 telah dibayarkan pada tanggal 25 Juli2014 sedangkan honor bulan Mei dan Juni 2014 dibayarkan pada tanggal 22 Agustus2014 ;Bahwa seharus
108 — 64
Nugraha Adi Taruna yang disetujui oleh PPK ;Bahwa korelasi laporan PHO dengan pencairan dana yaitu untuk pencairandana, karena PHO (pekerjaan selesai 100%) dibuat untuk pencairan dana ;Bahwa benar terhadap pembangunan TPA Panembong pekerjaan 65,03%tetapi dana sudah dicairkan 100% oleh PPK, seharus tidak boleh ;Bahwa yang bertanggung jawab terhadap gambar yaitu Kontraktor / PT.Nugraha Adi Taruna, sedangkan Terdakwa tidak hadir dilapangan dan yang255hadir pegawainya Didit Sutomo yang saksi ketahui
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
TAMRIN Bin MANGGONG
98 — 56
Inhil Riau dilakukanpenahanan terhadap kapal tongkang PMT IIl dengan TB Pancaran Ill 515.Secara tiba tiba dan bukan tidak tempat seharus nya untuk menghentikan kapaltanpa persetujuan dari pihak perusahan yang mana dengan penahan kapalsupaya tidak bergerak dan berjalan mengakibat kerugian perusahan dengantertahan nya kapal selama 18 Jam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MULYADI yangmenerangkan pada hari Rabu tanggal 17 maret 2021 sekira pukul 12.00 wibsaat saksi MULYADI sedang berada diruang
139 — 44
Bahwabenar part yang harus diganti kalau menurut prosedur Siemens tentudianjurkan diganti dengan OEM yang disediakan oleh Siemens ( AhliCAHYADI , Ahli HARI YURISMONO dan Ahli TOORSILO HARTADIdari BPPT, serta Ahli PRIYO RAHARDJO dari HAKIT)Tanggal 24 Januari 2012, dilakukanperubahan RKS pada saatproses pengadaan sudah berlangsung, seharus nya dilakukan sebelumpengadaan dimulai, tanpa melakukan KKF dan KKO terhadap MAPNA,Co, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam SuratKeputusan Direksi
151 — 79
Simpan Pinjam dengan menerima simpananberbentuk tabungan/simpanan, simpanan berjangka/deposito, yangdilakukan oleh KSP Putra Amerta tersebut dalam kenyataannya/dalamprakteknya adalah menerima/menghimpun tabungan/simpanan, simpananberjangka/deposito dari masyarakat Umum dan koperasi, yang bukanmerupakan anggota KSP Putra Amerta, calon anggota KSP Putra Amerta,sehingga kegiatan menerima simpanan berbentuk tabungan/simpanan,simpanan berjangka/deposito, yang dilakukan oleh KSP Putra Amertatersebut seharus
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
ANAWAWIK Alias AWI Bin ARPAH
93 — 14
Inhil Riau dilakukanpenahanan terhadap kapal tongkang PMT IIl dengan TB Pancaran Ill 515.Halaman 150 dari 163 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN TbhSecara tiba tiba dan bukan tidak tempat seharus nya untuk menghentikan kapaltanpa persetujuan dari pihak perusahan yang mana dengan penahan kapalSupaya tidak bergerak dan berjalan mengakibat kerugian perusahan dengantertahan nya kapal selama 18 Jam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MULYADI yangmenerangkan pada hari Rabu tanggal 17 maret 2021
136 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 25 PK/PID.SUS/2016Terima Pekerjaan, sehingga terjadi selisih uang yang seharus tidak bolehdicairkan atau diterima oleh Terdakwa (Pemohon PK) sebesarRp3.519.875.000,00 tidak terbukti adanya suatu perbuatan melawan hukumserta tidak ada terjadi kerugian Negara, bahkan Negara telah diuntungkan dantidak terbukti telah menguntungkan Terdakwa (Pemohon Pk), secara jelas danterang secara sistematis dan tersruktur dipertimbangkan oleh Judex FactiTingkat Pertama, didasari atas fakta hukum yaitu :1.
HENDRIK FAYOL, SH
Terdakwa:
MELINDA PATRISIA, SE
110 — 25
Mandiri Perdesan (PNPM MPd) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adatersimpan pada rekening di Bank Kalbar, Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kecamatan membuat rencana pencairan (untuk kegiatan program termasukprogram simpan pinjam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP))Bahwa dalam pencairan dana simpanan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan(KSPP) syaratnya adalah adanya specimen tandatangan pengurus Unit PengelolaKegiatan (UPK), Musyawarah Antar Desa dan perwakilan Kelompok SimpanPinjam Perempuan (KSPP);Bahwa seharus
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
M. JASMIR TAMRIN Bin TAMRIN
109 — 24
Inhil Riau dilakukanpenahanan terhadap kapal tongkang PMT IIl dengan TB Pancaran Ill 515.Halaman 152 dari 165 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN TbhSecara tiba tiba dan bukan tidak tempat seharus nya untuk menghentikan kapaltanpa persetujuan dari pihak perusahan yang mana dengan penahan kapalSupaya tidak bergerak dan berjalan mengakibat kerugian perusahan dengantertahan nya kapal selama 18 Jam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MULYADI yangmenerangkan pada hari Rabu tanggal 17 maret 2021
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
Bolar Bin Halok
91 — 7
Inhil Riau dilakukanpenahanan terhadap kapal tongkang PMT IIl dengan TB Pancaran Ill 515.Secara tiba tiba dan bukan tidak tempat seharus nya untuk menghentikan kapaltanpa persetujuan dari pihak perusahan yang mana dengan penahan kapalSupaya tidak bergerak dan berjalan mengakibat kerugian perusahan dengantertahan nya kapal selama 18 Jam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MULYADI yangmenerangkan pada hari Rabu tanggal 17 maret 2021 sekira pukul 12.00 wibsaat saksi MULYADI sedang berada diruang
PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Tergugat:
1.YAYASAN MASYHADUL QURAN
2.NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
3.Sdr. HENRY SIREGAR
4.Sdr. SOMADIKARYA
5.Sdr. HAJUDIN
Turut Tergugat:
1.Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
2.Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
3.Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
4.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
Intervensi:
Badan Intelejen Negara
99 — 69
Kerugian Immateriil;Adalah waktu Penggugat yang terbuang dikarenakan harusmengurus masalah yang seharus tidak ada, namun menjadi timbulmasalah akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Para Tergugat,sehingga waktu Penggugat yang harusnya dapat digunakan untukpekerjaan lainnya demi menghidupi karyawankaryawannya makakerugian yang dialami Penggugat setara dengan nominalRp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah);Bahwa karena Penggugat dapat membuktikan sebagai satusatunyapihak yang berhak atas Objek perkara