Ditemukan 2966 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-04-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 8/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 25 April 2017 — 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq, MENTERI AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN UTARA cq. KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA TARAKAN., berkantor di Jl. Jenderal Sudirman (setempat dikenal dengan GEDUNG GABUNGAN DINAS 1 Lantai III) Kelurahan Pamunsian Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut PEMBANDING I semula TERGUGAT VI ;DKK MELAWAN 1. HAERUDDIN., umur 43 Tahun, pekerjaan Wiraswasta., beralamat di Jalan KPT Piere Tendean I B/168 RT. 003 RW. 010 Kelurahan/Desa Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, selanjutnya akan disebut sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I;DKK
9048
  • Bahwa Tergugat berhak dan berwenang untuk memberi kuasamengurus perkara dengan perjanjianperjanjian honor kepada pengurusatau penerima kuasa dan selanjutnya berwenang juga memberi kuasauntuk menjual karena dalam pengurusan perkara tersebut hanyaTergugat yang mau tampil menggugat dan didalam putusan juga telahditetapkan sebagai orang yang berhak mewaris, dan dalam hal ini ParaPenggugat tidak pernah mau tahu hal tersebut, jadi sangat berlasankalau dalam sertipikat tanah sengketa tersebut diatas namakanTergugat
Register : 05-01-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 10/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 12 Maret 2018 — Ny. dr. GUNAWATI, DKK VS TJANDERA JATNA ABIDIN
7151
  • Sebagai Kepala, ia wajib memberi bantuanHalaman 5 dari 59 halaman Putusan Sela Nomor 10/Pdt/2018/PT MDNkepada istrinya atau tampil untuknya di muka hakim, dengan mengingatpengecualianpengecualian yang diatur di bawah ini. Dia harus mengurusharta kekayaan pribadi si istri kecuali bila disyaratkan sebaliknya. Diaharus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluargayang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas segala kelalaian dalampengurusan itu.
Register : 01-10-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 200-K /PM.II-09/AU/X/ 2013
Tanggal 16 Januari 2014 —
128112
  • selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa pulang.Bahwa selain bertemu secara langsung saksi juga sering berhubungan denganTerdakwa melalui Yahoo Massenger, saat kontak Yahoo Massenger Terdakwapernah mengatakan kepada saksi ah kamu tuh berani seksinya cuma di YahooMasengger saja , coba kalau berani nanti saya bookingkan Hotel .Bahwa ketika chating melalui yahoo messenger Saksi menggunakan fasilitaswebcam sehingga dapat melihat lawan bicara face to face melalui camera yangterpasang di laptop dan tampil
Register : 23-10-2014 — Putus : 23-01-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 144-K/PM III-16/AD/X/2014
Tanggal 23 Januari 2015 — TERDAKWA
9283
  • tanggal 30 Maret 2014, Saksi bersamaLetda Inf Kresna membawa Saksi Mayshanie Anasthasya Gamake Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan.Bahwa berdasarkan keterangan dari dokter yang melakukanpemeriksaan kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama,menyampaikan jika pada alat kelamin Saksi MayshanieAnasthasya Gama ditemukan selaput dara yang sudah tidak utuhkarena terdapat luka robek di arah jam 5, 7, dan 9.Bahwa atas kejadian ini, Saksi Mayshanie Anasthasya Gamamenjadi pendiam, tidak berani tampil
Putus : 01-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 84/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 1 Desember 2015 — KHOIRUL ANAM
MELAWAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG,Dkk
13238
  • PERKARA :1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;2 Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Atau :Jika Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon kiranya berkenan untukmemutuskan perkara ini seadiladilnya (ex aequo et bono);Jawaban Tergugat IV : I DALAM EKSEPSI ;331 TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT ;Bahwa, Legal standing, Standing tu Sue, Tus Standi, Locus Standi dapat diartikansebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil
Register : 16-06-2011 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 486/Pdt G/ 2011/ PN JKT.BAR
Tanggal 19 Juli 2012 — 1. Ny. MASTUROH Binti Cholid; 2. Ny. MARYATI Binti Syaroni, Cs; Lawan; 1. Ahli Waris (alm) Halim Wibawa; 2. Ahli Waris (alm) H. Mat Iji Tarmizi; 3. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kotamadya Jakarta Timur; 5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung Satu; 6. Kepala Kantor Kecamatan Pulo Gadung; 7. Kepala Kantor Kelurahan Rawa Terate;
15924
  • sepenuhnya dilakukan oleh TERGUGAT IIdan bukan oleh PENGGUGAT sebagaimana dalil gugatannya , dalamhal ini Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan keberatanapapun atas sertifikat aquo, setelah Tergugat Il berhasil membtalkanSertifikat aquo, barulah Penggugat timbul da seolah olah sebagaipemilik yang sah atas tanah sengketa dan sebagai pihak yangmembtalkan Sertifikat hak Milik No.218/Rawaterate atas nama HALIMWIBAWA quod non seandainya penggugat merasa sebagai pemilikatas tanh sengketa seharusnya tampil
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1345 B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADIDAS INDONESIA;
14098 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dukungan tingkat kedua danpemeliharaan dan aplikasi Tl yang tidak dapat diperoleh dari pihak lainbagi perusahaan distribusi lokal;e Dengan mendirikan outletoutlet ritel dan produkproduk adidas yangditampilkan di tokotoko dengan ditata secara menarik, PemohonBanding (dan perusahaan lainnya di Asia Pasifik) dan retailerretailernyamampu menarik perhatian konsumen ke produk adidas di dalam tokonyasehingga bias menghasilkan penjualan yang baik bagi produk adidas.Kedua, dengan membuat Pemohon Banding tampil
Register : 17-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 322/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 20 Juli 2017 — Pembanding/Tergugat I : SUGIHARTOYO, SH
Terbanding/Penggugat : Drs.WARIDJAN Diwakili Oleh : Jaenuri, SH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PURNAWAN ARIBOWO, SE
Turut Terbanding/Tergugat VI : Drs. I WAYAN MERTHA, MM., M.Psi
Turut Terbanding/Tergugat IV : NURUL ISLAM, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : SUTOPO
Turut Terbanding/Tergugat XV : STEFANUS SUHARDJI
Turut Terbanding/Tergugat XIII : ABDUL MALIK, SH
Turut Terbanding/Tergugat XI : Drs. ACHMAD NURKOMARI
Turut Terbanding/Tergugat IX : NINUK NURBANI AGUSTINA
Turut Terbanding/Tergugat VII : SUDARSONO
Turut Terbanding/Tergugat V : Drs. ANDRIAS SUTOYO
Turut Terbanding/Tergugat III : Hj. INANI SUKESI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : OENTUNG HUSAMADIMAN
Turut Terbanding/Tergugat XII : MARHENDRA SISWATI
Turut Terbanding/Tergugat X : TOELOES SOEDJIANTO
11584
  • dan mahasiswa serta guru dandosen untuk mengusir serta menghalanghalangi Intervenient dalamberaktifitas di Kantor Induk YAPENAS yang beralamat di Jalan AdiSucipto No. 26 Banyuwangi;17.Bahwa selanjutnya atas uraian yang tersebut diatas, terdapat beberapahal yang prinsip dan tidak terbantahkan, yaitu:a.Bahwa dalam materi Gugatan Tergugat Intervinient , PERPENASadalah Perkumpulan yang telah berbadan hukum, yang dalamperkara ini Tergugat Intervinient melawan Para Tergugat Intervinient,masingmasing tampil
    sebagai perseorangan untuk dirinya dan tidakmewakili sebagai badan hukum dari PERPENAS, yaitu mengenaiadanya perubahan kepengurusan PERPENAS;Bahwa YAPENAS dalam gugatan intervensinya adalah Yayasanberbadan hukum, yang dalam gugatan intervensinya tampil selakubadan hukum untuk melawan Tergugat Intervinient dan/atau ParaTergugat Intervinient yang oleh Intervinient dianggap sebagai wakildari badan hukum PERPENAS guna meneguhkan haknya YAPENAS;Bahwa dalam materi gugatan Tergugat Intervinient , PERPENASmerupakan
Register : 14-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 10/PID.TPK/2020/PT JMB
Tanggal 26 Nopember 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
301118
  • Jikalau dianggap perlu oleh yang dikuasakan mengajukan tuntutan di mukapengadilan atau pembesarpembesar lainnya, dan jikalau) adagugatan/tuntutan dari pihak lainnya, membela kepentingan pemberi kuasa,dan untuk itu mengangkat pengacarapengacara dan pembelapembeladengan memberikan kepada mereka kekuasaankekuasaan yang perludengan hak untuk mencabut kuasa itu Kembali dan selanjutnya mengerjakansegala sesuatu yang dapat, boleh atau harus dijalankan menurut hukum,seakanakan pemberi kuasa tampil/berada
Register : 28-06-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 28 Juni 2018 —
Penggugat:
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Tergugat:
Ma'mun Achmad Bin Achmad
Turut Tergugat:
1.Ahli waris Almarhum Asse Ludjen
2.Wahyu Gunawan Hidayat
3.Chairil Wardi
4.Ir. Donny Witono
20399
  • Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudulRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua,Sinar Grafika, 2006, hlm. 12, menyebutkan Eksekusi dalam suatu perkarabaru tampil dan berfungsi apabila pihak Tergugat tidak bersedia menaatidan menjalankan putusan secara sukarela.
Register : 21-02-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
SUMARNI RUSLI
Tergugat:
1.RONNY SIDDIK
2.PT. RUMAH SAKIT IBU dan ANAK ROSIVA
3.1. RONNY SIDDIK
4.2. PT. RUMAH SAKIT IBU dan ANAK ROSIVA
19526
  • mengajukan gugatan online, sebagaimana sesuai denganPasal 1 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secaraelektronik dst;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajarieksepsi Tergugat diatas, ternyata Penggugat adalah orang yang merasadirugikan dan tidak menggunakan jasa Pengacara/Advokat, sehingga dapatmenggunakan haknya secara langsung tanpa diwakili orang lain, dan tidak adalarangan kepada seseorang untuk tampil
Register : 18-08-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Pmk.
Tanggal 30 April 2015 — LEMBAGA PERLINDUGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA DISINGKAT LPKNI BADAN HUKUM PERSEROAN, Dkk., Melawan : PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, KANTOR PUSAT JAKARTA, PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, KANTOR WILAYAH III SURABAYA JAWA TIMUR, Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, KANTOR CABANG UTAMA BANGKALAN, Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, CABANG PEMBANTU PAMEKASAN, Dkk,
36353
  • Legal standing, Standing to Sue, lus Standi, dapat diartikansebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil dipengadilan sebagai Penggugat dalam proses gugatan perdata (CivilProceding).
Register : 10-05-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN SANGGAU Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Sag
Tanggal 20 Oktober 2016 — ABANG MAS’UD sebagai Penggugat ; Lawan ENDANG ROSMIATI sebagai Tergugat ;
18949
  • Sesuai dengan pasal 1795 KUHPerdata pemberian kuasa ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu secara khusus danumum, yang menyatakan bahwa Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaituhanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputisegala kepentingan pemberi kuasa.Menimbang, bahwa pasal 123 HIR (HERZIEN INFANDSCH REGLEMENT) / pasal147 RBg (REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DEGEWESTEN BUITEN JAVA EN) yang menyatakan bahwa untuk dapat tampil di depanpengadilan
Register : 09-10-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 333/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
HENDRIK RUDY
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk cabang Makassar
2.RADEN ERIL
3.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
11427
  • Legal standing, Standing to Sue, lus Standi, dapat diartikanHalaman 10 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pat.G/2018/PN Mkssebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil dipengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceding)Secara konvensional hak gugatan hanya bersumber pada prinsip tiada gugatantanpa kepentingan hukum (point dinterest point daction).
Register : 18-12-2017 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 202/Pdt.G/2017/PN Bpp
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10724
  • Legal standing, Standing to Sue, lus Standi, dapat diartikansebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil dipengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (CivilProceding) Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsiptiada gugatan tanpa kepentingan hukum (point dinterest point daction).Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalahkepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikanKonsumen atau kepentingan masyarakat berupa
Register : 14-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN PURWODADI Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwd
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
1.ISTANTO
2.SUGENG HARIYONO,S.Pd
3.M UMAR SYAHID
4.AGUS RIYANTO
Tergugat:
1.PT.Bank Negara Indonsia PerseroTbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia PerseroTbk Cabang Kudus
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Purwodadi Kabupaten Grobogan
3.Kementrian Keuangan Republik Indonesia
4.MULYANINGSIH
344144
  • SwadayaMasyarakat (LSM)/Hak Gugat Organisasi/NGO (Non Govermental Organization)untuk mengajukan gugatan dalam bentuk class action atau legal standing;Menimbang, bahwa legal standing seringkali disebut juga sebagai hakgugatan organisasi (ius stand), secara luas dapat diartikan sebagai akses orangperorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat.Legal standing, Standing to Sue, lus Standi, Locus Standi dapat diartikansebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil
Register : 20-04-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 47/Pid/Pra/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 23 Mei 2017 —
207133
  • Januari 2017, dari hasil pengamatan danobservasi yang dilakukan secara mendalam maka interpretasi terhadapsaudari Miryam Haryani di dalam setiap proses penyidikan adalah yangbersangkutan tampak rileks dan tenang dalam berbicara, ia aktifberbicara secara ekspresif dengan suara yang cukup lantang dan cepatdan tidak tampak adanya indikasi takut maupun terancam selama prosesHal 45 dari 63 hal Putusan Nomor 47/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel.penyidikan berlangsung, bahkan ada saatsaat di mana yangbersangkutan tampil
Putus : 02-02-2010 — Upload : 01-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1963 K/PDT/2009
Tanggal 2 Februari 2010 — TATTO PERWIRA, vs.PT. T.C.P. INTERNUSA, ;PEMERINTAH R.I. cq MENTERI DALAM NEGERI R.I. cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk.
247239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bagaimana Penggugat Intervensi II dan Illsekonyongkonyong bisa tampil menjadi ahliwaris dari Ali alias Kawing bin Idun.Oleh karena Para Pemohon/Para Penggugat Intervensi II dan III bukan ahliwarisdari Ali alias Kawing bin Idun, maka Para Pemohon/Para Penggugat Intervensitidak mempunyai kedudukan/kualitas untuk mengajukan permohonan/gugatanIntervensi terhadap gugatan Penggugat (Tergugat Intervensi 1) ke hadapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan (exceptie van disqualificatoir), olehkarenanya permohonan
Register : 21-03-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Bpp
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20578
  • Legal standing, Standing to Sue, lus Standi,dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasiuntuk tampil di pengadilan sebagai PENGGUGAT dalam proses gugatanperdata (Civil Proceding) Secara konvensional hak gugatan hanyabersumber pada prinsip tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (pointd'interest point daction).
Register : 30-08-2017 — Putus : 23-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 515/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 23 Nopember 2017 — Ir.STEFANUS SETIONO GUNAWAN CS >< Ir.DADI DARMAWAN CS
200135
  • Jatiasih,Bekasi Jawa Barat, sesuai sertifikat HGB No. 06110, 06111,dan 02672 diKel.Jatilunur Kec.Jatiasin Bekasi, denganmelawan hukum tampil menggantikan kedudukan hukumPARA PENGGUGAT sebagai debitur pailit, dengan bertindaksendiri secara sepihak dan melawan hukum, bertindak sendirimengaku diri dan mengatasnamakan perseroan kepadaHal 53 Putusan No. 515/PDT/2017/PT.DKI.TERGUGAT II dan TERGUGAT IV, untuk bertindakmenjalankan perseroan secara melawan hukum.Permasalahan mengenai lelang eksekusi harta