Ditemukan 2639 data
175 — 106
menjadi sia sia maka mohon Pengadilan Negeri Airmadidi meletakkan sita jaminan(conservatoir beslag) atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik PARAPENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSIBerdasarkan semua hal yang terurai diatas maka mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikutDALAM EKSEPSI1.2.Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya.Mengabulkan JAWABAN/EKSEPSI TERGUGUGAT , Il, dan Ill untukseluruhnya.Membebankan biaya yang timbul dalam parkara
Terbanding/Tergugat I : JULIAN DAVID HASUDUNGAN SIREGAR
Terbanding/Tergugat II : Yance Rumondang Ulina Siregar
Terbanding/Turut Tergugat : HERNAWAN HADI, S.H
61 — 39
Liberty Sinambela dan NyonyaYance Rumondang Ulina Siregar sebagai suami istri adalah dalil yang tidakbenar dan tidak beralasan hukum dalam parkara aquo, karena sangat jelastidak ada relevansi hukum terkait objek sengketa dalam perkara aquo ataudengan kata lain bahwa urusan rumah tangga alm.
Terbanding/Penggugat : PT Intiland Grande
Terbanding/Turut Tergugat I : LURAH LONTAR
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
227 — 70
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Atau, apabila Yang Mulai Majelis Hakim Tinggi, Pemeriksa parkara a quoberpendapat lain, maka :DALAM POKOK PERKARA :DALAM KONPENSI Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKONPENSIHalaman 37 Putusan Nomor 418/PDT./2020/PT.SBY.1)2)3)4)=)Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan SAH Surat Perjanjian Jual Beli Tanah bekas hak yasansesuai Petok D/Letter C No. 774, Persil 37, Kelas S.Il, Luas 640 M2 danPersil
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sertifikat HakMilik tersebut kepada Penggugat (Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat Asal)tidak diberikan kesempatan untuk melihat Objek Sengketa oleh Majelis Hakimyang memeriksa Perkara Perdata Nomor 04/PdtG/ 2014/PN.BKN;Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan secara nyatadalam putusannya terdapat adanya pelanggaran hukum karena terjadi penyesatanterhadap penerapan hukumnya, yaitu tidak memberikan/ melaksanakan peradilandalam menentukan kebenaran materil, yaitu pada saat memutus parkara
S.J. LUMBAN GAOL
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
2.CAMAT BALIKPAPAN SELATAN
Intervensi:
PT. MULIA ALAM RAYA Diwakili Oleh SALEH ALATAS,SE
169 — 84
Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya parkara ini.Atau :Mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 8Oktober 2019, dengan mengemukakan halhal sebagai berikutA. DALAM EKSEPSI1.
10.SUTENTI BINTI WAJUM
11.EDY PURWANTO BIN TARYONO
12.SUBUR JAYA BIN TARYONO
13.EDI SUROSO BIN TARYONO
14.WIDIAWATI BINTI TARYONO
15.HARTATI BINTI TARYONO
16.SLAMET RIYADI BIN TARYONO
17.AGUS SUPRAPTO BIN TARYONO
18.SHOLIHATUN BINTI TARYONO
Tergugat:
1.SUGIYANTO BIN TARYONO
2.H. SOFIYUDIN SUTARNO BIN ROFII
Turut Tergugat:
SUHARTI BINTI TARYONO
123 — 59
yang terletak diDesa Balamoa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.Berdasarkan uraian obyek sengketa tersebut, parkara aquosebenarnya mengandung sengketa milik, tanah yang menjadi obyeksengketa adalah bukan tanah milik TARYONO (baik yang masih berbentukLetter C Desa maupun yang sudah bersertipikat Hak Milik), melainkan milikSANITI yang telah memperoleh tanahnya tersebut dengan cara membelisemasa hidupnya, sehingga harus dipertimbangkan menjadi kewenanganperadilan mana untuk menyelesaikannya, termasuk
57 — 21
Lumajang apabila dikerjakan oleh pihak CV dalam Bahasa Madura TAKOSALAH MANGUNSARI TAK OSA ASPAL TEMBENG RUWET KA KAKEH,PARKARA E PINDAH DEK EMMAA BEIH TERSERAH KAKEH (tidak usahlahMangunsari tidak usah aspal daripada menyusahkan anda, perkara mau dipindah kemanasaja terserah anda),Bahwa pada saat mencairkan dan menyetorkan bantuan dana hibah ke rekening pemilikCV yaitu SUGIARTO sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah)terdakwa tidak memberitahukan Kepala Desa Mangunsari selaku Pembina
1.SUDIRMAN GALABA
2.NURSEHA
3.FEMI HESTIA, SH
4.JIMLI AS SHIDQI
Tergugat:
1.MUZAKIR
2.MARDANI
3.. ALI
4.CIK ELOK
5.SUWAR
6.ALI ADEK
7.ALI ASAR
8.SAPARUDIN
9.ALI TASMAN
10.BUYUNG SARI
141 — 11
43 dari 30 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN PmnBerulayat yang dijadikan dasar untuk menyatakan Objek Perkara milik ParaPenggugat merupakan suratsurat dan/atau tidak ditanda tangani olehPenghulu suku Koto Datuk MAJOLELO yang merupakan suatu keharusandalam setiap penerbitan surat surat terkait dengan tanah pusako ;B ahw a dalil yang dikem ukakan P ara Penggugat dalam gugatanya angka 4(empat) halaman 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Asecara tanpahak dan melawan hukum menguasai Objek Parkara
HALIJAH. DKK.
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN
2.KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN
3.KEPALA DESA SUNGAI PANCANG
120 — 44
Tindakan Tergugat I menerbitkan sertifikat hak pakai nomor7/Desa sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, terletak didesa sungai Pancang berdasarkan Gambar sSituasiNo.139/Bul/1993 seluas +7.650 m2 tertulis atas namaPemerintah Kabupaten Nunukan;Dijadikan sebagai objek gugatan dalam parkara a quo adalahsertifikat hak pakai nomor 7/Desa sungai Pancang, tertanggal 22Agustus 1994, terletak di desa sungai Pancang berdasarkanGambar situasi No.139/Bul/1993 seluas +7.650 m2 tertulis atasnama Pemerintah
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
PANDAPOTAN SIMANJUNTAK Als PANDAPOTAN
200 — 48
pergi saksi sempat mengatakan KalauSudah Ditimbang, Balek Kan Sabunya Lagi setelah itu saksi hanyamenunggu kabar dari saksi Rahmad Hidayat namun tidak ada kabar, danbarulah esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekirapukul 01.00 Wib saksi diamankan di Polsek Tenayan Raya, dan barulah hariini terdakwa memberikan keterangan sehubungan hal tersebut;Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Rahmad Hidayat adalahhubungan teman sekaligus terdakwa jadikan Informan terdakwa untukmengungkap parkara
194 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 409 K/Pid.Sus/2017Penuntut Umum dan suratsurat lainnya yang bersangkutan denganperkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah benar dan tepatserta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itualasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis HakimTingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili parkara ini pada tingkatbanding dan untuk mempersingkat uraian ini dianggap semuanya telahtermuat dan
147 — 336
Jakarta Pusat Nomor:573/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 17 Februari 2015 yangmenyatakan:"Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 yang dikuatkan denganPutusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smgtanggal 03 Desember 2013, Putusan Pengadilan Negeri PekalonganNomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl yang telah dikuatkan dengan PutusanPengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal23 Mei 2013, dapat pula diterapkan dalam parkara
159 — 87
yang terletak diDesa Balamoa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.Berdasarkan uraian obyek sengketa tersebut, parkara aquosebenarnya mengandung sengketa milik, tanah yang menjadi obyek sengketaadalah bukan tanah milik TARYONO (baik yang masih berbentuk Letter CDesa maupun yang sudah bersertipikat Hak Milik), melainkan milik SANITIyang telah memperoleh tanahnya tersebut dengan cara membeli semasahidupnya, sehingga harus dipertimbangkan menjadi kewenangan peradilanmana untuk menyelesaikannya, termasuk
54 — 22
Undangan Nomor :005/230/PPB/III/Dispar/2008, tgl 15September 2008.e 1 (satu) lembar daftar hadir Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa DinasPariwisata Propinsi Bali tanggal 16 September 2008.e 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa, nomor :701.05/231/ PPBJ/III/Dispar/2008.e 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Barang/Jasa , tanggal 17September 2008.e 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No.027/399/II/Dispar tgl 19September 2008.Tetap disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam parkara
72 — 16
Bahwa Pada tanggal 18 Desember 2012, Tergugat (satu) menyuratiPanitia Pengadaan RSUD Gunungsitoli dengan No.640/1512/Adm.Pemb tanggal 18 Desember 2012, sebagaimana yangmenjadi Objek Gugatan 1 (satu) Pada parkara a quo, dengan bunyisurat tersebut sebagai berikut :1)Pada paragraph pertama menjelaskan, bahwa Surat PT.
376 — 309
Kalaulah yangdijadikan sebagai objek gugatan dalam parkara a quo adalah tanah milikTergugat Il Intervensi dengan SHM No1820/Kel. Cigodewah Kaleradalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan olehTergugat telah berjalan lebih kurang 12 (dua belas) tahun terhitungtanggal diterbitkannya 17 Januari 2008.
Terbanding/Tergugat : NY. JD ROMLAH BINTI SAINI BIN DIUNG, CS
66 — 30
tanggal28 Agustus 1976; Bahwa oleh karena mana gugatan ini harus dinyatakan tidakdapat diterima karena gugatan tidak sempurna; Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut karena gugatan tidakditerima maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal27 Juni 1984, No.202 / JT /1983 G. yang dimohonkan banding iniharus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan menjatuhkanputusannya sebagaimana tersebut dibawah nanti; Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugatsebagai pihak yang kalah, maka biaya parkara
137 — 92
Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yangtercantum dalam sertifikat telah dijamin secara yuridis yakni mempunyaikekuatan hukum dan harus diterima Hakim sebagai keterangan yangbenar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikansebaliknya;Bahwa bukti surat pelepasan hak yang dimiliki oleh Penggugatmaupun SK Kinag adalah bukan dan tidak dapat dikwalifikasikan sebagaialat bukti lain yang mempunyai kekuatan untuk melumpuhkan sertifikat(Keputusan Tergugat) dalam parkara ini
346 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1815 K/Pdt/2016Secara tegas Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengadilan negerisecara absolut tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang telahmengandung klausula arbitrase walaupun pihak Tergugat tidakmengajukan eksepsi terhadap kewenangan Pengadilan Negeri tersebut;Dengan demikian parkara tersebut secara absolut berada padakewenangan arbitrase bukan pada lembaga peradilan biasa;47.
371 — 381 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam pertimbangan hukumnya(halaman 108 Putusan PTUN Jakarta) justru mempertimbangkanbukti tersier atau mungkin masuk kategori bukti keempat yang tidakrelevan dengan parkara ini, yaitu daftar absensi kehadiran. Absensikehadiran dapat dikategorikan sebagai bukti tersier (dalam kondisinormal) yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian, jikakehadiran diperhitungkan sebagai komponen penilaian, maka dapatdianggap sebagai bukti fersier.