Olehkarena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;Pokok SengketaBahwa pokok sengketa dalam surat banding Pemohon Banding adalah koreksipositif atas Harga Pokok Penjualan karena perhitungan alokasi biaya kantor pusatyang disampaikan Pemohon Banding tidak sesuai dengan KEP62/13.111995tanggal 24 Juli 1995 yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi dari KantorPusat tersebut harus diaudit oleh Akuntan Publik;Alasan BandingMenurut TerbandingBahwa Terbanding melakukan

Pasal 3 ayat (2):13"Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus sudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."11 Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia denganPemerintah

Publik dan laporan tersebutmengungkapkan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepadamasingmasing BUT.13.

Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2000,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakHalaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 419 B/PK/PJK/2011141414LSmelampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi Kantor Pusat yangdiaudit oleh Akuntan Publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biayaadministrasi yang dibebankan kepada masingmasing BUT di negaratempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha, sehinggatidak memenuhi

Sedangkan persyaratan pertama,yaitu biaya tersebut berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usahatetap dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan bentukusaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, danHalaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 419 B/PK/PJK/2011202021a22memelihara penghasilan serta persyaratan ketiga, yaitu wajibmenyampaikan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat yangsudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincianperedaran usaha atau kegiatan

AFA ZAHRA SAINTAMA untuk Tahun terakhir pada tanggal 31Desember 2007 dan 2006 dari Auditor Independen di duga palsu karena Drs.ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernahmengeluarkan Surat Laporan Auditor Independen Armandias dimaksud,tanda tangan yang terdapat laporan Auditor Independen Armandias KantorAkuntan Publik terdaftar No.15/KAPAD/LAI/VI/ tanggal 30 Juni 2008 tersebutHal. 6 dari 46 hal. Put.

Nomor 1452 K/PID.SUS/2015bukanlah tanda tangannya, karena stempel dan kop surat tidak sama denganmilik ARMANDIAS kantor Akuntan Publik dan selain itu nomor surat biasanyaselalu memakai inisial auditor, sehingga Drs. ARMANDIAS menyatakanbahwa surat laporan Auditor Independen ARMANDIAS yang pada dokumenpenawaran CV. AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut bukanlah produk dariAuditor Independen ARMANDIAS.Bahwa apabila dokumen surat dukungan dari PT.

ARMANDIAS selakuPimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernah mengeluarkan SuratLaporan Auditor Independen Armandias dimaksud, tanda tangan yangterdapat laporan Auditor Independen Armandias Kantor Akuntan Publikterdaftar No. 15/KAPAD/LAI/VI/ tanggal 30 Juni 2008 tersebut bukanlahtanda tangannya, karena stempel dan kop surat tidak sama dengan milikARMANDIAS kantor Akuntan Publik dan selain itu nomor surat biasanyaselalu memakai inisial auditor, sehingga Drs.

AFA ZAHRASAINTAMA dan konfirmasi / klarifikasi/ pengecekan langsung kepada Drs.ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernahdilakukan dan panitia lelang dalam hal ini termasuk Terdakwa AGUSNURJAMAN, A.Pi sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku ketuapanitia lelang dalam evaluasi penawaran dan klarifikasi atau pembuktiankualifikasi dengan sengaja meloloskan dokumen penawaran dari CV.

Kep.Babel Tahun 2008 karena stempel dan tandatangannya bukan dari saksiARMAN SULEMAN begitu juga dengan Laporan Keuangan yangdikeluarkan dari Akuntan Publik ARMANDIAS Tahun 2008 dimanaLaporan tersebut tidak pernah dibuat oleh ARMANDIAS dan faktatersebut di persidangan telah dibenarkan oleh saksi Wiyadi Andi (DirekturCV.

Fotokopi Sertifikat Nomor P00321 tanggal 25 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Bukti Surat tersebuttelah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.11;12.Fotokopi Sertifikat CA001305 tanggal 25 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Institiut Akuntan publik Indonesia, Bukti Surat tersebuttelah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata

Putusan Nomor 2605/Pdt.G/2020/PA.Sor.dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.13;14.Fotokopi Surat persetujuan menjadi anggota Intitut Akuntan PublikIndonesia Nomor 0952/VII/IntIAPI/2020 tanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Bukti Surat tersebuttelah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.14;15.Fotokopi Kartu Anggota CPA Non Akuntan

Publik Nomor Reg.

IAPI5187, Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelenserta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.15;16.Fotokopi Surat Keterangan Nomor 092/SKKP/UZ/V1I/2019 tanggal20 Juni 2019, yang di keluarkan oleh kantor Akuntan Publik, Bukti Surattersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.16;17.Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0O86/SKET

Publik (Lampiran 6);Keuangan Interim akhir bulan sebelumpembagian dividen interim TCM yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik (Lampiran 6);Halaman 18 dari 86 Halaman.

Publik;= Laporan Keuangan Interim akhir bulan sebelum pembagian divideninterim TCM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh IMM sampaidengan 30 Juni 2011; dan Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh TCM sampaidengan 30 Juni 2011; serta" Shareholders Resolution IMM dan TCM (2011);Dapat dibuktikan bahwa pembayaran/pembagian dividen interim 2011dananya berasal dari cadangan laba ditahan (laba setelah dikurangjiPPh);Bahwa oleh karena

Fotokopi Laporan Keuangan PT Indominco Mandiri dan PTTrubaindo Coal Mining untuk tahun 2011 dan 2010 yang telahdiaudit Kantor Akuntan Publik;d. Fotokopi SPT PPh Badan Tahun 2011 atas nama PT IndomincoMandiri dan PT Trubaindo Coal Mining;e. Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 dan per 31Desember 2010 atas nama PT Indominco Mandiri dan PTTrubaindo Coal Mining yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik;f. Fotokopi SSP Angsuran PPh Pasal 25 Masa Januari s.d.

Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/201721.22.23.24.29.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.Fotokopi Laporan Keuangan interim per 30 Juni 2011 PT IndomincoMandiri yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT TrubaindoCoal Mining yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari Juni 2011 PTIndominco Mandiri;Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari Juni 2011 PT TrubaindoCoal Mining;Fotokopi Akta Pendirian PT Indominco

Publik;Salinan Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT Trubaindo CoalMining yang telah diaudit olen Kantor Akuntan Publik;PT Indo Tambangraya Megah Tbk Shareholder Structure for 2011;Surat Nomor 0882/L/ITM/FIN/3/2015 tanggal 30 Maret 2015, perihalPendapat akhir Pemohon Banding Terkait Sengketa Pajak Nomor 150815582011 Atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP784/WP4J.19/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan NomorHalaman

Berikut alasan danuraian penjelasan Pemohon Banding atas ketidaksetujuan koreksi tersebut :bahwa pada proses pemeriksaan, Terbanding membandingkan perhitunganharga pokok penjualan per Pemohon Banding (home statement) denganlaporan keuangan (audit report) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik;Bahwa Tim Pemeriksa menemukan adanya perbedaan saldo persediaan awaldan persediaan akhir barang dagang sebesar Rp. 11.182.135.653,00.

Atasselisih tersebut, Kemudian Tim Pemeriksa melakukan koreksi atas perhitunganharga pokok penjualan Pemohon Banding;Bahwa dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan, Pemohon Bandingtelah memberikan penjelasan kepada Terbanding, bahwa secara keseluruhanatau total harga pokok penjualan tidak ada perbedaan perhitungan harga pokokpenjualan per Pemohon Banding (home statement) dengan laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut (audit report).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) denganpertimbangan bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadapharga pokok penjualan per home statement dan laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddarta Siddarta &Widjaja, secara keseluruhan (total harga pokok penjualan) tidak adaperbedaan antara perhitungan HPP per home statement denganlaporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publiktersebut (audit report

Putusan Nomor 1581/ B/PK/PJK/2016menguji kembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memoridari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo tidak terdapat perbedaan signifikan dan prinsipil antara LaporanKeuangan Audited Akuntan Publik dengan Home Statement masingmasingCOGS

Juariah (Acil Tergugat) telah mengirim Surat sebanyak 2 (dua) kalikepada Penggugat yakni tanggal 15 April 2013 dan tanggal 14 Mei 2013 yang isinya10menyatakan bahwa Hajjah Juariah bersedia membayar sisa cicilan Tergugat kepadaPenggugat apabila (dengan persyaratan) :e Penggugat menyerahkan Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pengangkatan Tergugatsebagai Kasir di Toko Adidas.e Audit versi Penggugat tersebut telah di audit lagi oleh Kantor Akuntan Publik PriceWater House Cooper atau oleh Kantor Akuntan

Publik Ernst and Young atau olehKantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko Sanjaya.e Penggugat menyebutkan namanama polisi yang telah memperkosa tahanan wanita didalam kamar tahanan.Persyaratan tersebut adalah untuk membuat terang benderang tentang :e keabsahan dan kebenaran atas audit yang dilakukan oleh Penggugat.e Penggugat memiliki niat untuk membuat stigma di masyarakat bahwa Polisiitu adalah pemerkosa tahanan wanita.e Persyaratan tersebut adalah untuk membuat terang benderang bahwa Penggugatmempunyai

Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang hasil penjualan barangberupa sepatu/sandal di toko Adidas milik Penggugat sebesar Rp.70.300.000 (tujuh puluhjuta tiga ratus ribu rupiah) adalah berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Penggugat ditoko adidas yang Keabsahan dan Kebenarannya sangat diragukan; hal tersebut dikarenakanAudit toko Adidas yang dilakukan oleh Penggugat tersebut hanya audit sepihak saja danaudit tersebut tidak di audit lagi oleh Kantor Akuntan Publik ;.

Publik dan Penggugat diminta untuk menyebutkan namanama polisiyang telah memperkosa tahanan wanita ;e Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2010 tentang PengakuanTergugat yang telah menggunakan uang Toko Adidas milik Penggugat sebesar Rp.$9.300.000 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang dibuat danditandatangani oleh Maulidah (Tergugat), tapi ia tidak melihat adanya tanda tangan Rusaidi(Turut Tergugat I) dan Ani Faridah (Turut Tergugat ID) ;e Bahwa Saksi

Publik, hal ini tidak beralasan hukum, karena tanpa didukungoleh alatalat bukti yang kuat dipesidangan, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi.

No. 352 PK/Pdt/200913.14.15.Bahwa laporan keuangan tahun 1982 dan tahun 1983 yang dikeluarkanoleh Tergugat Ill tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dipercaya,halmana terbukti sesuai fakta pemeriksaan dan penelitian yang pernahdilakukan pada tahun 1993 oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

No. 352 PK/Pdt/2009bahan yang selalu dipakai sebagai alasan Perusahaan mengalamikerugian, padahal omset penjualan tahun 1983 untuk kecap sebesarRp.503.159.872,00 sedangkan minuman limun sebesarRp.524.760.915,00yang kesemuanya dengan jumlah omset penjualan sebesarRp.1.027.920.787,00 ;16.Bahwa berdasarkan temuan dalam pemeriksaan audit yang dilakukanolehKantor Akuntan Publik Drs. S.G.B.Tampubolon pada tahun 1993,disebutkan antara lain:a. Bahwa PT.

Publik Drs.

Begitu pulahalnya dari mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwahasilperhitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai tidakdapat dipercaya padahal Majelis Hakim belum pernah memeriksa ataumendengar keterangan dari yang bersangkutan? Seharusnya Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa sebagai Akuntan Publik Drs. Achmad Rivaidalam melakukan tugasnya juga terikat dengan kode etik profesinyaHal. 34 dari 43 hal. Put.

Ikan Mas Djaya tahun 1982 yang dikutip/dicomot secaratidak cermat dari Laporan Keuangan Tahun 1982 yangdibuat oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai.

HERI WINARNO.e Bahwa sebelum dilakukannya pergantian pengurus KoperasiKaryawan Hotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) yang baru untukperiode tahun 2012 s/d tahun 2015 yaiau pada tanggal 23Maret 2012 anggota Koperasi Karyawan Hotel Grand HyattJakarta (GHJ) menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Liasta,Nirwan , Syafrudin & Rekan untuk melakukan audit terhadapkeuangan Koperasi Karyawan Hotel Grand Hyatt Jakarta(GHJ) periode tahun 2009 s/d tahun 2012 dan dari LaporanAuditor Independent tertanggal 12 Juli 2012

Bahwa sebelum dilakukannya pergantian pengurus Koperasi KaryawanHotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) yang baru untuk periode tahun 2012 s/dtahun 2015 yaiau pada tanggal 23 Maret 2012 anggota Koperasi KaryawanHotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) menunjuk Akuntan Publik dari KantorLiasta, Nirwan , Syafrudin & Rekan untuk melakukan audit terhadapkeuangan Koperasi Karyawan Hotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) periodetahun 2009 s/d tahun 2012 dan dari Laporan Auditor Independent tertanggal12 Juli 2012 ditemukan buktibukti

Publik Liasta, NirwanSyarifudin & RekanBahwa pada tanggal 15 Juni 2012 kantorAkuntan Publik Liasta, Nirwan Syarifudin &Rekan mengeluarkan laporan awal denganopini tidak wajar;Bahwa ada perbedaan antara hasil audit darikantor Akuntan Publik Liasta, NirwanSyarifudin & Rekan dengan hasil audit KAPAdenan yang diakui oleh KAP Adenan yangdiklaim sebagai kesalahan copy paste ;Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukanrapat anggota tahunan ;Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 SHU tahun2011 dibagikan kepada Anggota

Publik Drs.

Untuk tahun buku 2010 tertanggal 12 Mei 2011, tanpa tanda tanganPengurus, Laporan Keuangannya dibuat oleh Auditor Independen dariKantor Akuntan Publik Drs. Adenan tertanggal 3 Mei 2011;.

Nomor 354 K/Pdt.SusPHI/2017Mei 2015, Penggugat telah berupaya keras meminta bukti laporankeuangan yang telah resmi diaudit oleh akuntan publik selama 2 (dua) tahunterakhir, yang dapat membuktikan bahwa PT. Medan Yaohan Sentosa (incassu Tergugat ) yang dipimpin oleh Tergugat Il, tengah mengalamikerugian, sehingga alasan TergugatTergugat tersebut dapat diyakinikebenarannya. (Vide: Pasal 164 ayat (2) UU. Nomor 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan);2.1.

Lebih lanjut, dalam perundingan bipartite yang dilaksanakan padatanggal 13 dan 20 Mei 2015, Penggugat kembali meminta bukti auditresmi akuntan publik yang menyatakan bahwa benar PT.

sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Padahal, untuk dapat diterapbkannya Pasal 164 ayat (1), harus memenuhisyarat yang secara limitatif telah dibatasi dengan ketentuan Pasal 164 ayat(2), yang menyebutkan bahwa Kerugian perusahaan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2(dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan

publik;Akan tetapi, bila diperhatikan seluruh daftar alat bukti tertulis yang diajukanTermohon Kasasi I/Tergugat dan Termohon Kasasi Il/Tergugat Ilbertanda TI,Il1 s/d TI,ll12, ternyata tidak terdapat bukti laporan auditakuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik.

publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu,oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yangdidalilkan para tergugat tidak terbukti adanya, dengan demikianpemberhentian terhadap Penggugat dari PT.

Bahwa Pemohon Banding berpendapat walaupun Pemohon Bandingtidak melakukan pembetulan SPT Tahunan sehubungan telah terbitnyalaporan dari akuntan publik, seharusnya Terbanding mengacu kepadalaporan akuntan publik yang independen untuk pengambilan keputusandalam memutuskan permohonan keberatan Pemohon Banding;.

No.389 K/Pat.SusPailit/201415b tentang Laporan Keuangan Auditor dari Kantor Akuntan Publik periode20092010 dan 20102011 serta bukti P16 dan P17 tentang laporan SPTTahunan Pajak Penghasilan PT Metro Batavia beserta Laporan KeuanganFiskal dan Penjelasan atas Laporan Keuangan Tahun 2009 dan 2010, yangditandatangani oleh Termohon Kasasi yang secara nyata disebutkanbahwa tanah dan bangunan Jalan Ir. H.

Publik (P15 a dan P15b), secara jelas dannyata bahwa tanah dan bangunan Jalan Ir.

Juanda Nomor 15,Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa apakah masuk ke dalam aktivatetap perusahaan atau tidak, bersandar pada Laporan SPT Tahunan PajakPenghasilan PT Metro Batavia Tahun 2009 dan 2010 (P16 dan P17) yangdibuat oleh Termohon Kasasi dan Laporan Keuangan Auditor dari KantorAkuntan Publik (P15 a dan P15b), dan saksi Achmad Rodikartamulyaselaku Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang membuat LaporanKeuangan PT Metro

No.389 K/Pat.SusPailit/201412.13.14.Bahwa dengan terjadinya pengalihanpengalinan hak atas aset PT MetroBatavia (Dalam Pailit) sebagaimana telah secara nyata dan jelas disebutkandalam Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan PT Metro Batavia Tahun2009 dan 2010 (P16 dan P17) yang dibuat olen Termohon Kasasi danLaporan Keuangan Auditor dari Kantor Akuntan Publik (P15 adan P15b)bahkan adanya anggapan hukum bahwa Kantor Pusat PT Metro Bataviaadalah berada di Jalan Ir. H.

Publik (P15 adan P15b) ternyata tanah dan bangunan Jalan Ir.

Gugatan belum waktunya untuk diajukan alias premateur.1.4.1.2.1.3.1.4.Bahwa Pasal 40 Koperasi UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN, menentukan:Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. PenjelasanPasal 40 menyebutkan: Dalam rangka peningkatan efisiensi,pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yangberkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntanpublik.

Dalam Permen tersebutdisebutkan bahwa KSP wajib dilakukan audit oleh akuntan publik.

publik,hasil audit akan memberikan opini.

KSPTS sebagai badan hukum koperasi yangtunduk pada ketentuan UU Perkoperasian dan Peraturan MenteriKoperasiUKM, maka kerugian tersebut wajib hukumnya didasarkanatas audit oleh akuntan publik atau auditor yang ditunjuk olehPemerintah atau oleh KSPTS, sehingga diketahui penyebab adanyakerugian, bahwa oleh karena kerugian tersebut tidak didasari atas hasilaudit, maka sudah sepatutnya gugatan Para Pengggat ditolak;Bahwa posita angka 4 antara lain menyebutkan Pengurus karenakesalahannya .......... dapat

Gugatan belum waktunya untuk diajukan alias Prematur;Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan dengan alasan bahwaberdasarkan pasal 40 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi menentukanbahwa Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Bahwaberdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 tahun 2015tentang usaha simpan Pinjam oleh Koperasi disebutkan bahwa KSP wajibdilakukan audit oleh akuntan publik.

Ditambah Pembagian Keuntungan (Deviden) yang diperolehselama Tahun berjalan atau beberapa tahun berjalan.Bahwa Apakah pemberian Santunan itu memang sudah adil dan tuntas,maka untuk itu mari kita merujuk pada undangundang saja, yaitu:berpedoman kepada perhitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publik danKonsultan Penilai (Apraisal), sehingga tidak menjadi debat kusir.Bahwa bila dilihat dari segi Subjeknya, maka hal itu terdiri dari orangorangyang sama, terkecuali besarnya nilai porsi saham yang dimiliki

Bapak majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan menunjuk Akuntan Publikdan Konsultan Apraisal (Penilai) guna memeriksa pembukuan serta menilaisemua Assetasset perusahaan yang ada pada saat ini.Bahwa adapun kerugian Materil yang Penggugat alami dengan tidakditunjuknya akuntan Publik maupun Konsultan Apraisal (Penilai) gunamemeriksa Pembukuan dan melakukan Perhitungan atas semua Assetasset yang ada, maka minimal kerugiannya adalah sebesar Nilai sahamsaham almarhum Insinyur MUSTAFA

KAMAL yang ada ditambah dengansegala bentuk perubahannya dalan bentuk Peningkatan dan penurunan nilaiyang terjadi disebabkan situasi dan kondisi yang mengikutinya sesualdengan perhitungan pembukuan yang dibuat oleh Akuntan Publik sertaPenilaian Asset yang dibuat oleh Konsultan Penilai (Apraisal) yang ditunjukatas kesepakatan bersama atau ditunjuk oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara Aquo, karena itu dimohon kepada Yth.

Publik dan Konsultan Apraisal (Penilai)guna memeriksa pembukuan serta menilai semua Assetasset perusahaanyang ada pada saat ini.Menyatakan Tergugat , Il dan III wajid membayar kerugian Penggugatsebesar rminimal kerugiannya adalah sebesar Nilai sahamsahamalmarhum Insinyur MUSTAFA KAMAL yang ada ditambah dengan segalabentuk perubahannya dalan bentuk Peningkatan dan penurunan nilai yangterjadi disebabkan situasi dan kondisi yang mengikutinya sesuai denganperhitungan pembukuan yang dibuat oleh Akuntan

pembukuan yang dibuat oleh Akuntan Publik serta PenilaianAsset yang dibuat oleh Konsultan Penilai (Apraisal) yang ditunjuk ataskesepakatan bersama atau ditunjuk oleh Majelis Hakim yang memeriksaperkara Aquo.Menyatakan Tergugat , Il dan III untuk membayar ganti kerugian Morilsebesar sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah).Menghukum Tergugat , II dan Ill untuk membayar ganti kerugian Morilsebesar sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah).Menyatakan Tergugat , II dan Ill wajib untuk membayar

Publik sedangkanLaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau AkuntanPublik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimalkesehatan LKNB / Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/2007tanggal 09 Pebruari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas Subsidi

Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangandapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atauAkuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimalkesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M 2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas Subsidi

Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangandapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atauAkuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimalkesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/ 2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanHal. 49 dari 101 hal.

Publik (khususuntuk BMT Laporan Keuangan dapat diaudit oleh PusatInkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau Akuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisiminimal kesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/ 2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS MikroBersubsidi antara lain :1 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8.

Publik HASJIM & GANDARA yangberalamatkan di Jalan Gumuruh No. 25 Gatot Subroto Bandung.d Laporan Auditor dan Keuangan per 31 Desember 2005 dengan badanhukum nomor 10663 / BH / PAD / KDK.10.13 tanggal 28 Januari1999 oleh Akuntan Publik HASJIM & GANDARA yangberalamatkan di Jl.

Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas / Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil / PINBUK atau AkuntanPublik)H.

Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau AkuntanPublik)H.

Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatHalaman 35 dari 89 halaman Putusan No.46/Tipikor/2011/PT.Bdgdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil / PINBUK atau AkuntanPublik)H.

Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas / Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatHalaman 66 dari 89 halaman Putusan No.46/Tipikor/2011/PT.Bdgdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil / PINBUK atau AkuntanPublik)H.

Ditentukan Statusnya) di halaman 29 Audit Report Tahun 2009disebutkan bahwa Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) merupakankekayaan negara yang diserahkan kepada Perusahaan (PT.ASDP Indonesia Ferry) tetapi belumditerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai status kekayaan negara tersebut sebagai modaldisetor;bahwa berdasarkan kebijakan akuntansi atas Bantuan Pemerintah yang BelumDitentukan Statusnya (BPYBDS) yang dimuat di halaman 14 Audit Report Tahun2009 (catatan: pendapat akuntan

publik "tidak menyatakan pendapat menyebutkan bahwa:bahwa berdasarkan Ketetapan Direktur Jenderal Perbendaharaan DepartemenKeuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan PemerintahYang Belum Ditentukan Statusnya Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah PusatNomor: PER10/PB/2007 tanggal 7 Maret 2007, ditetapbkan bahwa Bantuan Pemerintah YangBelum Ditentukan Statusnya, sesuai dengan prinsip substance over form Standar AkuntansiPemerintah, maka Barang Milik Negara yang digunakan

Publik yang memberikan kewajaran terhadap LaporanKeuangan yang disajikan dan BPK RI juga melakukan review pelaporan BPYBDS di BUMN agartidak terjadi pbembukuan ganda pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan sehingga menurutPemohon Banding sudah benar dalam mencatat dan memperlakukan BPYBDS sesuai denganperaturan maupun standar akuntansi yang berlaku untuk pengakuan aset, pendapatan dan biayatermasuk penyusutan atas asset BPYBDS;bahwa selain itu, dasar Pemohon Banding mengakui BPYBDS sebagai aset

Sjahrir KaizirTempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 30041957Agama : IslamJenis Kelamin > LakilakiJabatan : Kabag Perlengkapan, Biro Keuangan dan Perlengkapan KementerianPerhubungan Republik Indonesia(selanjutnya disebut ahli pertama)Nama : Indra Soesetiawan, CPATempat/Tanggal Lahir : Semarang, 16041964Agama : IslamJenis Kelamin : LakilakiJabatan : Akuntan Publik di KAP Hertanto, Sidik & Rekan(selanjutnya disebut ahli kedua)Nama : Edi CahyonoTempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 02021959Agama : IslamJenis

Publik yangmemberikan kewajaran terhadap Laporan Keuangan yang disajikan dan BPK RI juga melakukanreview pelaporan BPYBDS di BUMN agar tidak terjadi pembukuan ganda pada Laporan KeuanganKementerian Keuangan sehingga menurut Pemohon Banding sudah benar dalam mencatat danmemperlakukan BPYBDS sesuai dengan peraturan maupun standar akuntansi yang berlaku untukpengakuan aset, pendapatan dan biaya termasuk penyusutan atas asset BPYBDS;bahwa selain itu, dasar Pemohon Banding mengakui BPYBDS sebagai aset

HAMDANI:1 (satu) bendel management letter audit atas laporan keuanganKoperasi Usaha Bersama Kantor Akuntan Publik Drs.

HAMDANI:7. 1 (satu) bendel management letter audit atas laporan kKeuangan KoperasiUsaha Bersama Kantor Akuntan Publik Drs. ABDULRAHMAN HASANSALIPU ;Dikembalikan kepada Koperasi Usaha Bersama PT. HiLex Indonesia & PT.HiLex Parts Indonesia;1. Penjelasan Hasil Temuan Audit InternalKoperasi Usaha BersamaPT.Hilex Indonesia dan PT.Hilex Parts Indoinesia;:2. Buku Kas Harian Periode Tahun Buku 2010, tahun buku 2012 dan tahunbuku 2013;3. Bukti Pengeluaran Kas / BAMK Koperasi Usaha Bersama;4.

Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019Laporan Audit Independent : Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosapoetro per 31Desember 2012 dan 2011: Laporan Keuangan PT BPRS untuk tahun yang berakhir 31Desember 2014, Kantor Akuntan Publik Drs. SoerosoDonosapoetro; Laporan Audit Independent atas Laporan Keuangan PT BPRSPer 31 Desember 2013, Kantor Akuntan Publik Drs.

yaitu saksi ROECHAN maupun bagian pengiriman yaitusaksi SHOLIKIN melaporkan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tetap memerintahkan mengirim barang seadanya di gudang meskipun kwalitasKW 1 sehingga terdapat selisin harga atas 13 PO atas nama customer FERIHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 92/Pid/2021/PT SMGPRAMONO.Berdasarkan laporan auditor independen Kantor Akuntan PublikHeliantono dan Rekan No : 0004/3.0217/SJT4400/04/14171/1/VIII/2020tanggal 7 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Akuntan

Publik JUNADI, SE.

PRAMONO periode November2015 s/d April 2019;= Surat Keterangan Nomor : 140/S.Ket/PG/IX/2019, tanggal 09September 2019;= Surat Keterangan Nomor : 406/S.Ket/Mgr.GA/HRGA/INT/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;= Surat Keterangan Nomor : Skep/475/Pers/VII/1992, tanggal 13 Juli1992;= Surat Keterangan Nomor : 117/S.Kep/Kdr/HRGA/X/2013, tanggal23 Oktober 2013;= 1 (Satu) bundle laporan auditor independen yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik HELIANTONO dan REKAN tanggal 7 Agustus2020; Uang tunai sebesar

PRAMONO periode November2015 s/d April 2019;= Surat Keterangan Nomor : 140/S.Ket/PG/IX/2019, tanggal 09September 2019;= Surat Keterangan Nomor : 406/S.Ket/Mgr.GA/HRGA/INT/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;= Surat Keterangan Nomor : Skep/475/Pers/VII/1992, tanggal 13Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 92/Pid/2021/PT SMGJuli 1992;= Surat Keterangan Nomor : 117/S.Kep/Kdr/HRGA/X/2013, tanggal23 Oktober 2013 1 (Satu) bundel laporan auditor independen yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik HELIANTONO

PENGGUGAT.Melawan:Para TERGUGAT............ sebagai..................Para TERGUGAT.Kantor Akuntan Publik Herman Doby Tanumihardja &FREAK AN jeeccncs ess sos cs mowers wee meen onc os SCOAQ A peices xe LUPO Tergugat.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 15Juni 2016 Nomor : 350 /PDT.G/2016/PNJKT.BRT, tentang penunjukan MajelisHakim ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barattertanggal 21 Juni 2016 Nomor : 350/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT,