No. 149 K/Pdt.Sus/20123 (tiga) bulan terakhir, tidak memperhatikan dan tidak bersedia melaksanakan petunjukatasan dan tidak cakap melaksanakan pekerjaan;Bahwa sesuai ketentuan undangundang perjanjian kerja waktu tertentu yang tidakmemenuhi syarat maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu danapabila pengusaha melakukan PHK, Pengugat mendapatkan hak pesangon bukan sisakontrak;Bahwa Tergugat hanya memberikan pembayaran sisa kontrak yaitu 4 (empat) bulanupah, sebesar Rp 4.400.000,00

Akhir Thn 2018 dan 2019 = Rp 13.488.196,00THR 2019 =Rp 6.744.098,00Upah Proses 12 bin = Rp 80.929.176,00Total Pesangon: = Rp290.535.741,00(dua ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ributujuh ratus empat puluh satu rupiah);Dengan total keselurunan hak pesangon Para Penggugat adalahRp1.355.734.657,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuhratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)terhadap barang

Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hak = lainnyayangharus dibayar sebesar Rp.140.870.294. (serratus empat puluh juta delapanratus tujuh ribu duaratus sembilan puluh empat rupiah)6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar sejak bulanMaret 2018 s/d Oktober 2018 sebesar 51.706.000, (lima puluh satu juta tujuhratus enam ribu rupiah)7. Menghukum Tertugat untuk membayar upah proses setiap bulannya selamaperkara a quo belum pempunyai kekuatan hukum tetap (incracht);8.

oleh karena itu MOHON yang terhormat MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkaraaquo berkenan menolakdan/ataumengesampingkan dalidalil Penggugat tersebut yangmenyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 Ayat (7)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan danmelakukanpemutusanhubungankerja (PHK) secarasepihak terhadapPenggugat adalah tidak mendasar dan sah karena didalilkan secara tidakbenar dan tidak sesuai dengan FAKTA HUKUM dan DASAR HUKUM yangberlaku.MENGENAI HAK

PESANGON DAN HAK LAINNYA13.Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh besaran dan komposisi nilaikompensasi yang dimohonkan oleh Penguggat dalam gugatan aquo karenatidak berdasarkan hokum dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;14.Bahwa kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, serta hak lainnya berdasarkan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan hanya dapat diberikan kepadakaryawan tetap (PKWTT) dan mengingat

MENGADILIDALAM EKSEPSI1.Menolak seluruh eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA1.2.9.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejaktanggal diputus perkara a quo;Menyatakan bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utaraharus tunduk pada pututusan perkara a quo;Menyatakan bahwa Tergugat terobukti melanggar Pasal Pasal 59 ayat (7)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar hak

pesangon dan hak lainnya yangharus dibayar sebesar Rp.140.870.294.

Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak pesangon Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dengan perhitungan sebagai berikut:Pesangon: 1,75 x 9 x Rp3.222.556,00 = Rp50.755.257,00PMK : 1 x 8 x Rp3.222.556,00 = Rp25.780.448,00+Jumlah

maupun kejanggalan yangterjadi pada wakitu mediator menjembatani permasalahan tersebut dan olehkarena itu pula Penggugat keberatan dengan isi anjuran mediator danberdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak untuk mengajukanpermohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial;43.Bahwa selanjutnya, adapun dampak dari berakhirnya hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat adalah mengenai tentang hak

(pesangon) yangseharusnya diterima olen Penggugat yang belum diperolehnya sejak disuruhberhenti olen HR Executive Labersa Grand Hotel & Convention Centredengan Upah yang dibayar hanya setengahnya sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan sejak saat itu sampai dengan gugatan a quo diajukanke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PekanbaruPenggugat sudah tidak bekerja lagi dan tidak mendapatkan upah;44.Bahwa selama bekerja dari tahun 2008 s/d pertengahan Mei 2014,pekerjaan yang diberikan

2016memutuskan Tergugat Rekonvensi telah putus hubungan kerja denganPenggugat Rekonvensi dengan alasan Pengunduran diri Tergugat Rekonvensi;12.Bahwa oleh karena fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya, tindakanketidakhadiran Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan tugas dankewajibannya selaku Karyawan Penggugat Rekonvensi tanpa seijin dansepengatuan Penggugat Rekonvensi, sungguhnyalah adil dan bijaksanaMajelis Hakim yang mulia bila memutuskan membebaskan PenggugatRekonvensi dari segala tuntutan hak (hak

pesangon dan lainnya) yangdiajukan oleh Tergugat Rekonvensi;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agarmemberikan putusan sebagai berikut:deMengajukan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan pelanggaranatas ketidak hadiran Tergugat Rekonvensi untuk mejalankan tugas dantanggung jawabnya selaku karyawan Penggugat Rekonvensi

Uang Penggantian Hak.( Pesangon + Penghargaan masa kerja ) x 15%( Rp. 80.442.000 + Rp.35.752.000 ) x 15%= Rp. 17.429.100,= Rp. 133.623.100,( seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratusrupiah )Il. Agar pihak pekerja / buruh menerima uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seperti yangtelah disebutkan pada angka satu diatas.Ill.

Batik Danar Hadi per30 Maret 2017, tanpamenerima hak pesangon dan penghargaan masa kerja;Bahwa Berdasarkan uraianuraian, faktafakta dan argumentasi Tergugattersebut diatas, maka Tegugat mohon agar Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Semarang c.q.

perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian ke (5) Perubahan perhitungan uangpesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uangpenggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), danayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;12 Bahwa, diklarifikasi sebagaimana dimaksud sebagaimana diatur dalam UU RINo. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 156 Para Penggugat memiliki hak berdasarkanmasa kerja Para Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini ; Nama, Masa kerja dan Gaji Pokok Hak

Pesangon yang harus diterima sesuaiUndangUndangMasa Kerja : 3 tahun. e Uang Pesangon : 4 (dua) bulanNama : Santoso, upahgaji pokok/bulan :Upah.Rp. 1.115.000,e Uang Penghargaan : 2 (dua) bulan; Upah.1 Masa Kerja : 4 tahun.; . e Uang Pesangon : 5 (lima) bulanNama : Rusdianto, Upahgaji pokok/Upah.bulan : Rp. 1.115.000,e Uang Penghargaan : 2 (dua) bulan2 Masa Kerja : 6 tahun pat.Nama : Yuyun Haryoko, Upahgaji e Uang Pesangon : 7 (tujuh) bulanpokok/bulan : Rp. 1.115.000, Upah.e Uang Penghargaan : 2 (

Wahana Otto Mitra Multiarta Tbk.Cabang Surabaya (WOM) untuk membayar hak pekerja (Para Penggugat) /Ismono, Dkk) ) sebagaimana dimaksud sebagaimana diatur dalam UU RI 13Tahun 2003 dalam Pasal 156 Para Penggugat / (Ismono, Dkk) memiliki hakberdasarkan masa kerja Para Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini ;Nama, Masa kerja dan Gaji Pokok Hak Pesangon yang harus diterima sesuaiUndangUndang Masa Kerja : 3 tahun.Rp. 1.115.000,bulan : Rp. 1.115.000,Nama : Santoso, upahgaji pokok/bulan :1 Masa Kerja

;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak disusun secarasistematis dan sangat membingungkan bagi Tergugat untukmenjawabnya, disebabkan oleh penggugat mendalilkan dalamPositanya permohonan untuk Putusan Sela yakni menuntut hakpesangon dan hakhak normatifnnya dalam bagian posita dalamPutusan Sela, yang seharusnya dalam permohonan untuk putusansela tidak menyangkut hak pesangon dan hak normative lainnya akantetapi yang diminta dalam putusan sela adalah hak normatifnya sajaberupa gaji sebagaimana

dalam point 18 ;Bahwa bukankah sebaiknya menuntut hak pesangon dan hakhaknormatifnnya ini Penggugat dalilkan di Posita yang bukan dalam bagianPutusan Sela karena hal tersebut masuk dalam Pokok Perkara.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak disusun secarasistematis dan sangat membingungkan bagi Tergugat untuk menjawabnya,disebabkan oleh penggugat mendalilkan dalam Positanya permohonanuntuk Putusan Sela yakni menuntut hak pesangon dan hakhak normatifnyadalam bagian posita dalam Putusan Sela, yang seharusnya dalampermohonan untuk putusan sela tidak menyangkut hak pesangon dan haknormative lainnya akan tetapi yang diminta dalam putusan sela adalah haknormatifnya saja berupa gaji;Berdasarkan

No. 745 K/PDT.SUS/2010Menyatakan perbuatan Tergugat yang belum mau membayar hakhak dariPenggugat atas di PHK nya Penggugat adalah merupakan PerbuatanMelawan Hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon atas di PHK nya 'Penggugat sebesar Rp. 22.312.800, ( dua puluh dua juta tiga ratus duabelas ribu delapan ratus rupiah ) secara tunai;Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama Penggugat belumdibayarkan secara keseluruhan hak pesangonnya sebesar Rp. 10.062.000,( sepuluh juta enam puluh dua

Bahwa, Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugatterhitung sejak tanggal 2 Agustus 2013 dengan surat keputusan Nomor: KP/822PDAM/05/VIII/2013 yang ditandatangani oleh Tergugat, bukti P.4, tanpamembayar hak pesangon dan penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;.

(inkracht), yaitu upah mulai bulan September2013 Mei 2014, sebesar 9 x Rp2.536.201,00 = Rp22.825.809,00 atausampai dengan keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;Menyatakan Terggat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat;Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak

pesangon dan hakhaklainnya kepada Penggugat sebagai berikut : Uang pesangon, 9 bulan x Rp2.536.201 Rp22.825.809,00Rp25.363.010,00Rp7.228.172,00 Uang penghargaan masa kerja, 10 x Rp2.536.201 Ganti perumahan dan pengobatan, 15 xRp48.188.819,00 Upah proses, 9 bulan x Rp2.536.201,00JumlahRp22.825.809,00Rp78.242.800,00(tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratusrupiah);Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yangseadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Bahwa

Sedangkan pekerja Ibrahim pada tanggal 28 Juli2016 diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas dantidak memperoleh hak pesangon apapun. Pekerja Sahari dalam prosesmengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja ke PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Jambi;8. Bahwa apa yang dialami oleh Penggugat, adalah merupakan pelanggaranyang dilakukan oleh Tergugat, karena memperkerjakan buruh/karyawantidak sesui dengan ketentuan ketenagakerjaan, antara lain:a.

mereka Agus Wahyudi dan Ibrahim, ataupunoleh sebab lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaanyang mengakibatkan putusnya hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Putus Hubungan kerja antaa Tergugat dengan Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar hak

Pesangon Penggugat, sejumlahRp95.523.165,00 (Sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribuseratus enam puluh lima rupiah);Menghukum tergugat untuk membayar upah Penggugat sampai adaPutusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan ketentuan Perundangundangan dalam mempekerjakan orang yang bekerja padanya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang

Bahwa TERGUGAT tidak mau memberikan hak pesangon kepadapenggugat atas meninggalnya anak kandung penggugat yaitu (Alm HajrinHia) yang merupakan pekerja tergugat16.

Bahwa Penggugat tidak dapat Menerima sikap tergugat yang tidakbersedia membayar hak pesangon karena anak kandung penggugatmeninggal dunia17.Bahwa Penggugat secara pribadi dan atau melalui kuasanya sudahberulang kali berunding secara bipatif dengan tergugat untukpenyelesaian pesangon karena meninggal dunia namun tergugat hanyabersedia menberikan konpensasi uang pisah sebesar Rp 500.000 (limaratus ribu Ripuah) dengan masa kerja 4 Tahun dan penggugatmenolaknya18.Bahwa dengan menawarkan uang pisah sebesar

Negeri Pangkalpinangtelah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon di PHK dengan pengunduran diri tapi awal permasalahankarena Pemohon dimutasi dan karena Pekerja tidak bersedia dimutasi makaoleh karena dilaksanakan karena pekerja tidak melaksanankan perintahyang wajar dari Pengusaha; Bahwa oleh Pemohon Kasasi tidak melaksanakan perintah maka di PHKsebagaimana Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 danberhak atas Pesangon 1 x Pasal 156 ayat (2), (3), (4); Bahwa hak

pesangon Pemohon adalah masa kerja 5 Tahun makaperhitungan pesangon adalah sebagai berikut:Pesangon 6 x Rp1.351.160 = Rp 8.106.960UPMK 2xRp1.351.160 = Rp 2.702.370+= Rp10.809.280Tunjangan & Perumahan 15% = Rp 1.625.392+Hal. 8 dari 10 hal.Put.Nomor 487 K/Pdt.SusPHV/2013Jumlah = Rp12.424.572( dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh duarupiah )Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di tas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan

ribu rupiah);Bahwa Penggugat sebelumnya dipekerjakan oleh Tergugat dengan statuspekerja harian pada bagian masingmasing tersebut sebagaimana point 1(satu), yang mana pada akhirnya status pekerja dirubah menjadi pekerjaKontrak sejak tanggal 0652014 sampai 05082014 diputus hubungankerjanya dengan alasan kontrak habis;Bahwa permasalahan yang terjadi adalah setelah adanya perubahan statusdari pekerja harian menjadi pekerja kontrak yang dilakukan oleh Tergugatternyata tanpa diikuti dengan penyelesaian hak

pesangon Penggugatselama statusnya masih pekerja harian.

Il, KelurahanHarjosari.l, Kecamatan M.Amplas Mdn;Merk : ISUZU;Type > NKR 55 CO E21 LWB;Jenis : MOBIL BUS;Tahun Pembuatan : 2015;Nomor Rangka > MHCNKR55HF J066135;Nomor Mesin : M066135;Dalam Pokok Perkara:1.Menyatakan secara hukum berakhirnya hubungan kerja antaraPenggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi dikarenakanpemutusan hubungan kerja (PHk);Menghukum dan memerintahkan Tergugat/Termohon Kasasi untukmembayar hak pesangon beserta hak lainnya kepada Penggugat/Termohon Kasasi dengan rincian

oktober 2018,2) Agar perusahaan membayar uang pesangon, uang penghargaan dan uangpenggantian hak.10.Bahwa Tergugat menerima isi Anjuran tersebut dan menjawab dengan nomor surat11001/TJP/TK/X11/2018 tertanggal 28 Desember 2018 vide bukti T9;.Bahwa benar sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada angka 13 dalam gugatanyayaitu perusahaan Tergugat masih berproduksi atau tidak tutup hal tersebut dilakukanwalaupun dalam kondisi rugi (2) dua tahun berturutturut dan kesulitan keuangan tiada lainagar supaya hak

pesangon pekerja yang di berhentikan tetap dapat terbayarkan mengingatpembayaranya yang selama ini berjalan diangsur dari perputaran uang hasil produksi makaperusahaan dengan jumlah karyawan yang tersisa saat ini masih beroperasi sehingga hakpesangon karyawan yang sudah sepakat dan membuat Perjanjian Bersama (PB) tentangPHK dan hak pesangon tidak terganggu;12.Bahwa yang dilakukan Tergugat merupakan cara yang terbaik dalam kondisi 2 (dua) tahunberturutturut perusahaan rugi agar supaya hak pesangon

karyawan tetap terbayarkanjustrtu dengan cara tetap berproduksi sehingga Tergugat memohon kepada majlis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara demi keadailan dan tidak ada kecemburuan sosialterhadap pekerja yang sudah menerima PHK dan mendapatkan angsuran pesangonberjalan saat ini maka dari itu agar supaya para penggugat Asep Sopian dkk (85 orang) diberikan hak pesangon dengan perhitungan yang sama dengan yang sudah mengambilyaitu. 1 (satu) kali ketentuan Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

dengandemikian Para Penggugat sudah tidak lagi bekerja pada perusahaan Tergugat sejaktanggal 1 oktober 2018;Bahwa sudah dilakukan beberapa kali bipartit dengan Para Penggugat tentangmasalah PHK tetapi belum ada titik temu dan telah dilanjutkan dengan proses mediasidi kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya;Bahwa perusahaan Tergugat masih berproduksi atau tidak tutup dan PHK terhadapPara Pengugat adalah merupakan cara yang terbaik dalam kondisi 2 (dua) tahunberturutturut perusahaan rugi agar Ssupaya hak

pesangon karyawan tetap terbayarkanjustru dengan cara tetap berproduksi sehingga Tergugat berusaha agar supaya parapenggugat Asep Sopian dkk (85 orang) di berikan hak pesangon dengan perhitunganyang sama dengan yang sudah mengambil yaitu 1 (satu) kali ketentuan Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 2, ayat3, danpenggantian hak sesuai ayat 4 dengan pembayaran diangsur selama 18 bulanmengingat kondisi perusahaan yang tidak memungkikan untuk membayar secarasekaligus

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat (Udindkk. 42 orang) sebagai berikut: hak Tunjangan Hari Raya yang belumdibayarkan, hak upah yang belum dibayarkan, Hak Pesangon, MasaKerja dan Hak Ganti Rugi sebagai berikut:a.

42 Orang) dapatditerima.Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembalidahulunya Pemohon Kasasi, Penggugat dengan Termohon PeninjauanKembali dahulunya Termohon Kasasi, Tergugat sejak tanggal 31Desember 2015.Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulunya TermohonKasasi, Tergugat untuk membayar hakhak Pemohon PeninjauanKembali dahulunya Pemohon Kasasi, Para Penggugat (Udin dkk 42Orang) sebagai berikut: hak Tunjangan Hari Raya yang belumdibayarkan, hak upah yang belum dibayarkan, hak

Pesangon, MasaKerja dan hak ganti rugi sebagai berikut:a.

Tertentu, sehingga status hubungan kerja anatara Penggugatdengan Tergugat dari waktu tertentu menjadi waktu tidak tertentu (darikaryawan tidak tetap menjadi karyawan tetap) ;4 Bahwa mengingat sebagai karyawan tetap maka apabila Tergugat melakukanPemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat (vide Bukti P4 bersesuaianBuikti T4) karena Purna Bhakti/telah memenuhi usia dan tidakPutusan No.06/G/2012/PHI.YK Halaman 31 dari 34halamanmengikutsertakan Penggugat pada program pensiun maka Tergugat wajibmemberikan hak

pesangon pensiun kepada Penggugat berdasarkan pasal 167ayat (5) Undangundang No.13 Tahun 2003 sesuai masa kerja Penggugat, yaitudari tanggal 3 Pebruari 2010 s.d. 1 Pebruari 2011 (masa kerja kurang dari 1tahun ) sebagai brikut ;a Uang pesangan : 2 X bulan upah = 2 X Rp. 5.325.000, =Rp.10.650.000,b Uang Penghargaan Masa Kerja : 0 Rp.0,c Uang Penggantian Hak : 15 % X (poinat+b) = 15 % X Rp. 10.650.000,= Rp.1.597.500.Total Hak Rp. 12.247.500,5 Berdasarkan uraian di atas, maka demi hukum seharusnya yang

dikabulkan daripermohonan aquo adalah hak pesangon pensiun Penggugat karena telah berubahstatus dari karyawan tidak tetap menjadi karyawan tetap berdasarkan undangMengingat, Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundangundangan lain yangbersangkutan dengan perkaraINl ;MENGADILI1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuksebagian;2 Menyatakan Penggugat adalah sebagai pegawai tidak tetap UPNVeteran Yogyakarta;3 Menyatakan pemutusan hubungan kerja

BambangEdysaputra Marbun, melalui Kuasa Hukumnya LBH Bimantara (dalam halini sebagai Termohon Kasasi) PT Purna Karya Sejahtera (dalam hal inisebagai Pemohon Kasasi), tidak mencerminkan keadilan dan kebenarandalam pengambilan keputusan, khususnya dalam hal ketidakjelasanHal. 17 dari 46 hal.Put.Nomor 55 K/Pdt.Sus/2016keterkaitan tanggung jawab bersama pembayaran hak pesangon dan gantikerugian lainnnya oleh Pemohon Kasasi;Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa danmengadili perkara

Tergugat ) sebesar 65 % dari jumlah saldo JHTpekerja;Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kewajiban untukmembayar hak pesangon dan ganti kerugian lainnya sebagai akibatdari pengakhiran hubungan kerja Sdr. Bambang Edy SaputraMarbun (ic. Termohon Kasasi ) sepbenuhnya menjadi tanggung jawabPT Bank Sumut (ic. Tergugat ) dan bukan tanggung jawab bersamaantara PT Bank Sumut (ic. Tergugat 1) dengan PT Purna KaryaSejahtera (ic.

Tergugat )semestinya kasus yang sama seharusnya mendapatkan putusanyang sama;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, jelas bahwa yangbertanggung jawab atas hak pesangon dan ganti kerugian kepadaHal. 28 dari 46 hal.Put.Nomor 55 K/Pdt.Sus/2016Termohon Kasasi adalah PT Bank Sumut (ic. Tergugat 1)sepenuhnya dan bukan kewajiban bersama antara Tergugat danPemohon Kasasi, telah diatur sendiri oleh perusahaan PT BankSumut (ic.

Tergugat ) bahwa hak Pesangon adalah tanggung jawabTergugat , disamping itu pula bahwa Tergugat telah memutuskankerjasamanya secara sepihak terhitung mulai tanggal 20 September2014, dengan demikian maka segala akibat atas berakhirnyakerjasama antara PT Bank Sumut (ic. Tergugat I) dengan PT PurnaKarya Sejahtera (Ic. Pemohon Kasasi) telah berakhir secara hukum;q. Bahwa pengakhiran kerjasama secara sepihak oleh PT Bank Sumut(ic.

Industrial pada Pengadilan Negeri Medan danMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggilpihakpihak berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukanuntuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) yang bertentangan dengan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar hak

pesangon dan hakhak lainnyakepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut :a.

Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hakhak lainnyakepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut :a. Uang Pesangon (2 x 9 bulan x Rp.3.379.907,) =Rp. 60.838.326,b. Uang Penghargaan Masa Kerja (7 x Rp.3.379.907,)=Rp. 23.659.349,c.