maupun kejanggalan yangterjadi pada wakitu mediator menjembatani permasalahan tersebut dan olehkarena itu pula Penggugat keberatan dengan isi anjuran mediator danberdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak untuk mengajukanpermohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial;43.Bahwa selanjutnya, adapun dampak dari berakhirnya hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat adalah mengenai tentang hak

(pesangon) yangseharusnya diterima olen Penggugat yang belum diperolehnya sejak disuruhberhenti olen HR Executive Labersa Grand Hotel & Convention Centredengan Upah yang dibayar hanya setengahnya sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan sejak saat itu sampai dengan gugatan a quo diajukanke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PekanbaruPenggugat sudah tidak bekerja lagi dan tidak mendapatkan upah;44.Bahwa selama bekerja dari tahun 2008 s/d pertengahan Mei 2014,pekerjaan yang diberikan

2016memutuskan Tergugat Rekonvensi telah putus hubungan kerja denganPenggugat Rekonvensi dengan alasan Pengunduran diri Tergugat Rekonvensi;12.Bahwa oleh karena fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya, tindakanketidakhadiran Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan tugas dankewajibannya selaku Karyawan Penggugat Rekonvensi tanpa seijin dansepengatuan Penggugat Rekonvensi, sungguhnyalah adil dan bijaksanaMajelis Hakim yang mulia bila memutuskan membebaskan PenggugatRekonvensi dari segala tuntutan hak (hak

pesangon dan lainnya) yangdiajukan oleh Tergugat Rekonvensi;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agarmemberikan putusan sebagai berikut:deMengajukan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan pelanggaranatas ketidak hadiran Tergugat Rekonvensi untuk mejalankan tugas dantanggung jawabnya selaku karyawan Penggugat Rekonvensi

Bahwa dalam surat kuasa Para PENGGUGAT menyatakan bahwaperselisihan Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah perselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun dalam gugatan (posita) dantuntutan (petitum), PENGGUGAT menuntut pembayaran hak (Pesangon,Upah Proses THR dan lainlain), sehingga seharusnya perselisinan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Perselisihan Hak bukan PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja.4.

kontradiktif); Bahwa kaburnya/tidak jelasnya gugatan Penggugat karena pada satu sisimengajukan tuntutan uang pesangon, uang denda atas keterlambatanpembayaran upah selama tidak bekerja, pembayaran upah, dan Tunjangan HariRaya sementara pada sisi lainnya mengakui dan menyatakan kerja denganstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); Bahwa dalam surat kuasa Penggugat menyatakan perselisihan pemutusanhubungan kerja (PHK) namun Penggugat di dalam gugatannya (posita danpetitum) menuntut pembayaran hak

(pesangon, upah proses, THR dan lainlainsehingga perselisihnan antara Penggugat dengan Tergugat seharusnyaperselisinan hak; Bahwa gugatan juga tidak jelas atau kabur karena pada satu sisi menuntutpembayaran pesangon (hak bagi karyawan dengan status PKWTT) sedangkanHalaman 21 dari 30 Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2020/PN Srg.pada sisi lainnya menyatakan status Penggugat adalah PKWT (hanya berhakatas sisa kontrak);Menimbang, gugatan yang tidak terang/kabur dan tidak jelas dalam praktikHukum Acara Perdata

bekerja, pembayaran upah, dan Tunjangan Hari Raya tetapi padasisi lainnya mengakui dan menyatakan statusnya adalah Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) tidak bisa gugatannya dinyatakan kabur/tidak jelas karenatuntutan tersebut sudah masuk materi pokok perkara yang akandipertimbangkan dalam pokok perkara; Bahwa perselisinan di dalam gugatan ini adalah mengenai perselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai konsekuensinya terhadap haltersebut, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan pembayaran hak

(pesangon, upah proses, THR, dan lainlain) sedangkan terkait statusPenggugat adalah PKWT sehingga tidak berhak pesangon karena pesangonHalaman 22 dari 30 Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2020/PN Srg.hanya untuk PKWTT sudah masuk materi pokok perkara yang akandipertimbangkan dalam pokok perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasanhukum dan haruslah ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud

Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon Para Penggugatsebagai berikut dibawah ini :2.1. Sdr.

Rp. 85.939.828,= Rp. 12.890.974,Jumlah yang harus dibayarkan adalah Rp. 98.930.802,(sembilanpuluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ratus dua rupiah)Total Jumlah Hak Pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepadaPara Penggugat adalah sebesar Rp. 356.138.357,(tiga ratus limapuluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluhtujuh rupiah);.

ribu rupiah);Bahwa Penggugat sebelumnya dipekerjakan oleh Tergugat dengan statuspekerja harian pada bagian masingmasing tersebut sebagaimana point 1(satu), yang mana pada akhirnya status pekerja dirubah menjadi pekerjaKontrak sejak tanggal 0652014 sampai 05082014 diputus hubungankerjanya dengan alasan kontrak habis;Bahwa permasalahan yang terjadi adalah setelah adanya perubahan statusdari pekerja harian menjadi pekerja kontrak yang dilakukan oleh Tergugatternyata tanpa diikuti dengan penyelesaian hak

pesangon Penggugatselama statusnya masih pekerja harian.

Purna Karya Sejahtera (dalam hal ini sebagai PemohonKasasi), tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran dalam pengambilankeputusan, khusunya dalam hal ketidak jelasan keterkaitan tanggung jawabbersama pembayaran hak pesangon dan ganti kerugian lainnnya olehPemohon Kasasi;. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa danmengadili perkara PHI Nomor 84/PDT.SUSPHI/2015/PN.MDN tersebut,tidak sepenuhnya memperhatikan data bukti tertulis yang diajukan oleh PT.Bank Sumut (ic.

Nomor 43 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kewajiban untukmembayar hak pesangon dan ganti kerugian lainnya sebagai akibatdari pengakhiran hubungan kerja Sdr. Bambang Edy SaputraMarbun (ic. Termhon Kasasi) sepenuhnya menjadi tanggung jawabPT. Bank Sumut (ic. Tergugat I) dan bukan tanggung jawanbersama antara PT. Bank Sumut (ic. Tergugat ) dengan PT. PurnaKarya Sejahtera (ic. Pemohon Kasasi) akan tetapi menjaditanggungjawab PT. Bank Sumut (ic.

Tergugat) semestinya kasus yang sama seharusnya mendapatkan putusanyang sama;Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jelas bahwa yangbertanggung jawab atas hak pesangon dan ganti kerugian kepadaTermohon Kasasi adalah PT. Bank Sumut (ic. Tergugat 1)sepenuhnya dan bukan kewajiban bersama antara Tergugat danpemohon kasasi, telah diatur sendiri oleh perusahaan PT. BankSumut (ic.

Tergugat ) bahwa hak Pesangon adalah tanggungjawab Tergugat , dismping itu pula bahwa Tergugat telahmemutuskan kerjamanya secara sepihak terhitung mulai tanggal 20September 2014, dengan demikian maka segala akibat atasberakhirnya kerjasama antara PT. Bank Sumut (ic. Tergugat 1)dengan PT. Purna Karya Sejahtera (Ic. Pemohon Kasasi) telahberakhir secara hukum.Bahwa pengakhiran kerjasama secara sepihak oleh PT. BankSumut (ic.

Negeri Pangkalpinangtelah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon di PHK dengan pengunduran diri tapi awal permasalahankarena Pemohon dimutasi dan karena Pekerja tidak bersedia dimutasi makaoleh karena dilaksanakan karena pekerja tidak melaksanankan perintahyang wajar dari Pengusaha; Bahwa oleh Pemohon Kasasi tidak melaksanakan perintah maka di PHKsebagaimana Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 danberhak atas Pesangon 1 x Pasal 156 ayat (2), (3), (4); Bahwa hak

pesangon Pemohon adalah masa kerja 5 Tahun makaperhitungan pesangon adalah sebagai berikut:Pesangon 6 x Rp1.351.160 = Rp 8.106.960UPMK 2xRp1.351.160 = Rp 2.702.370+= Rp10.809.280Tunjangan & Perumahan 15% = Rp 1.625.392+Hal. 8 dari 10 hal.Put.Nomor 487 K/Pdt.SusPHV/2013Jumlah = Rp12.424.572( dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh duarupiah )Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di tas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan

Akhir Thn 2018 dan 2019 = Rp 13.488.196,00THR 2019 =Rp 6.744.098,00Upah Proses 12 bin = Rp 80.929.176,00Total Pesangon: = Rp290.535.741,00(dua ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ributujuh ratus empat puluh satu rupiah);Dengan total keselurunan hak pesangon Para Penggugat adalahRp1.355.734.657,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuhratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)terhadap barang

Uang Penggantian Hak.( Pesangon + Penghargaan masa kerja ) x 15%( Rp. 80.442.000 + Rp.35.752.000 ) x 15%= Rp. 17.429.100,= Rp. 133.623.100,( seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratusrupiah )Il. Agar pihak pekerja / buruh menerima uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seperti yangtelah disebutkan pada angka satu diatas.Ill.

Batik Danar Hadi per30 Maret 2017, tanpamenerima hak pesangon dan penghargaan masa kerja;Bahwa Berdasarkan uraianuraian, faktafakta dan argumentasi Tergugattersebut diatas, maka Tegugat mohon agar Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Semarang c.q.

Memerintahkan Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupauang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hakdan uang proses menuju PHK sesuai Pasal 156 Undang Undang Nomor:13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dengan rincian sebagaiberikut:a) Uang Hak Pesangon (2x9 bulan upah x Rp7.709.866,00 = Rp138.777.588,b) Uang Penghargaan Masa Kerja (2x8 bulan upah x Rp.7.709.866,00 =Rp.123.357.856,00;c) Uang Penggantian Hak 15% atb (Rp262.135.444),00 = Rp39.320.316,00Jumlah = Rp301.455.760,00

Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak pesangon Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dengan perhitungan sebagai berikut:Pesangon: 1,75 x 9 x Rp3.222.556,00 = Rp50.755.257,00PMK : 1 x 8 x Rp3.222.556,00 = Rp25.780.448,00+Jumlah

perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian ke (5) Perubahan perhitungan uangpesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uangpenggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), danayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;12 Bahwa, diklarifikasi sebagaimana dimaksud sebagaimana diatur dalam UU RINo. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 156 Para Penggugat memiliki hak berdasarkanmasa kerja Para Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini ; Nama, Masa kerja dan Gaji Pokok Hak

Pesangon yang harus diterima sesuaiUndangUndangMasa Kerja : 3 tahun. e Uang Pesangon : 4 (dua) bulanNama : Santoso, upahgaji pokok/bulan :Upah.Rp. 1.115.000,e Uang Penghargaan : 2 (dua) bulan; Upah.1 Masa Kerja : 4 tahun.; . e Uang Pesangon : 5 (lima) bulanNama : Rusdianto, Upahgaji pokok/Upah.bulan : Rp. 1.115.000,e Uang Penghargaan : 2 (dua) bulan2 Masa Kerja : 6 tahun pat.Nama : Yuyun Haryoko, Upahgaji e Uang Pesangon : 7 (tujuh) bulanpokok/bulan : Rp. 1.115.000, Upah.e Uang Penghargaan : 2 (

Wahana Otto Mitra Multiarta Tbk.Cabang Surabaya (WOM) untuk membayar hak pekerja (Para Penggugat) /Ismono, Dkk) ) sebagaimana dimaksud sebagaimana diatur dalam UU RI 13Tahun 2003 dalam Pasal 156 Para Penggugat / (Ismono, Dkk) memiliki hakberdasarkan masa kerja Para Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini ;Nama, Masa kerja dan Gaji Pokok Hak Pesangon yang harus diterima sesuaiUndangUndang Masa Kerja : 3 tahun.Rp. 1.115.000,bulan : Rp. 1.115.000,Nama : Santoso, upahgaji pokok/bulan :1 Masa Kerja

Bahwa pada tanggal 30 April 2011 Tergugat memutuskan hubungankerja dengan dalil menuduh Penggugat telah melakukan pencurian/penggelapan rokok, oleh karena itu Tergugat tidak lagi inginmempekerjakan Penggugat, dengan Surat Keputusan PemutusanHubungan Kerja No. 11.SDMPRE/SKPHKIV/2011, dan Tergugat tidakmemberikan hak pesangon dan hak lainnya dengan dalil bahwaPenggugat telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan;.

kekuatanhukum tetap ;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) : Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dan tidak mempunyai dasarhukum yang jelas tentang apa yang menjadi Dasar Gugatan Penggugatsehubungan dengan adanya tuntutan Penggugat tentang Hak Pensiun yangdiajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat ; Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menuntut Hak

Pesangon dan hakhak lainnya serta Hak Pensiun kepada Tergugat dan ternyata di dalamperaturan perusahaan tidak mengatur harus memberikan hak pensiunkepada karyawan ; Bahwa pada Petitum gugatan Penggugat tidak jelas dasar tuntutannya,sebagaimana proses hukum sebelum mengajukan Surat Gugatan kePengadilan Hubungan Industrial, seyogyanya harus menjelaskan dasartuntutannya sebagaimana UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan mengatur tentang halhal apa yang dapat dituntut ; Bahwa kemudian

;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak disusun secarasistematis dan sangat membingungkan bagi Tergugat untukmenjawabnya, disebabkan oleh penggugat mendalilkan dalamPositanya permohonan untuk Putusan Sela yakni menuntut hakpesangon dan hakhak normatifnnya dalam bagian posita dalamPutusan Sela, yang seharusnya dalam permohonan untuk putusansela tidak menyangkut hak pesangon dan hak normative lainnya akantetapi yang diminta dalam putusan sela adalah hak normatifnya sajaberupa gaji sebagaimana

dalam point 18 ;Bahwa bukankah sebaiknya menuntut hak pesangon dan hakhaknormatifnnya ini Penggugat dalilkan di Posita yang bukan dalam bagianPutusan Sela karena hal tersebut masuk dalam Pokok Perkara.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak disusun secarasistematis dan sangat membingungkan bagi Tergugat untuk menjawabnya,disebabkan oleh penggugat mendalilkan dalam Positanya permohonanuntuk Putusan Sela yakni menuntut hak pesangon dan hakhak normatifnyadalam bagian posita dalam Putusan Sela, yang seharusnya dalampermohonan untuk putusan sela tidak menyangkut hak pesangon dan haknormative lainnya akan tetapi yang diminta dalam putusan sela adalah haknormatifnya saja berupa gaji;Berdasarkan

Sedangkan pekerja Ibrahim pada tanggal 28 Juli2016 diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas dantidak memperoleh hak pesangon apapun. Pekerja Sahari dalam prosesmengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja ke PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Jambi;8. Bahwa apa yang dialami oleh Penggugat, adalah merupakan pelanggaranyang dilakukan oleh Tergugat, karena memperkerjakan buruh/karyawantidak sesui dengan ketentuan ketenagakerjaan, antara lain:a.

mereka Agus Wahyudi dan Ibrahim, ataupunoleh sebab lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaanyang mengakibatkan putusnya hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Putus Hubungan kerja antaa Tergugat dengan Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar hak

Pesangon Penggugat, sejumlahRp95.523.165,00 (Sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribuseratus enam puluh lima rupiah);Menghukum tergugat untuk membayar upah Penggugat sampai adaPutusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan ketentuan Perundangundangan dalam mempekerjakan orang yang bekerja padanya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang

Bahwa TERGUGAT tidak mau memberikan hak pesangon kepadapenggugat atas meninggalnya anak kandung penggugat yaitu (Alm HajrinHia) yang merupakan pekerja tergugat16.

Bahwa Penggugat tidak dapat Menerima sikap tergugat yang tidakbersedia membayar hak pesangon karena anak kandung penggugatmeninggal dunia17.Bahwa Penggugat secara pribadi dan atau melalui kuasanya sudahberulang kali berunding secara bipatif dengan tergugat untukpenyelesaian pesangon karena meninggal dunia namun tergugat hanyabersedia menberikan konpensasi uang pisah sebesar Rp 500.000 (limaratus ribu Ripuah) dengan masa kerja 4 Tahun dan penggugatmenolaknya18.Bahwa dengan menawarkan uang pisah sebesar

Bahwa, Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugatterhitung sejak tanggal 2 Agustus 2013 dengan surat keputusan Nomor: KP/822PDAM/05/VIII/2013 yang ditandatangani oleh Tergugat, bukti P.4, tanpamembayar hak pesangon dan penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;.

(inkracht), yaitu upah mulai bulan September2013 Mei 2014, sebesar 9 x Rp2.536.201,00 = Rp22.825.809,00 atausampai dengan keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;Menyatakan Terggat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat;Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak

pesangon dan hakhaklainnya kepada Penggugat sebagai berikut : Uang pesangon, 9 bulan x Rp2.536.201 Rp22.825.809,00Rp25.363.010,00Rp7.228.172,00 Uang penghargaan masa kerja, 10 x Rp2.536.201 Ganti perumahan dan pengobatan, 15 xRp48.188.819,00 Upah proses, 9 bulan x Rp2.536.201,00JumlahRp22.825.809,00Rp78.242.800,00(tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratusrupiah);Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yangseadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Bahwa

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat (Udindkk. 42 orang) sebagai berikut: hak Tunjangan Hari Raya yang belumdibayarkan, hak upah yang belum dibayarkan, Hak Pesangon, MasaKerja dan Hak Ganti Rugi sebagai berikut:a.

42 Orang) dapatditerima.Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembalidahulunya Pemohon Kasasi, Penggugat dengan Termohon PeninjauanKembali dahulunya Termohon Kasasi, Tergugat sejak tanggal 31Desember 2015.Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulunya TermohonKasasi, Tergugat untuk membayar hakhak Pemohon PeninjauanKembali dahulunya Pemohon Kasasi, Para Penggugat (Udin dkk 42Orang) sebagai berikut: hak Tunjangan Hari Raya yang belumdibayarkan, hak upah yang belum dibayarkan, hak

Pesangon, MasaKerja dan hak ganti rugi sebagai berikut:a.

oktober 2018,2) Agar perusahaan membayar uang pesangon, uang penghargaan dan uangpenggantian hak.10.Bahwa Tergugat menerima isi Anjuran tersebut dan menjawab dengan nomor surat11001/TJP/TK/X11/2018 tertanggal 28 Desember 2018 vide bukti T9;.Bahwa benar sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada angka 13 dalam gugatanyayaitu perusahaan Tergugat masih berproduksi atau tidak tutup hal tersebut dilakukanwalaupun dalam kondisi rugi (2) dua tahun berturutturut dan kesulitan keuangan tiada lainagar supaya hak

pesangon pekerja yang di berhentikan tetap dapat terbayarkan mengingatpembayaranya yang selama ini berjalan diangsur dari perputaran uang hasil produksi makaperusahaan dengan jumlah karyawan yang tersisa saat ini masih beroperasi sehingga hakpesangon karyawan yang sudah sepakat dan membuat Perjanjian Bersama (PB) tentangPHK dan hak pesangon tidak terganggu;12.Bahwa yang dilakukan Tergugat merupakan cara yang terbaik dalam kondisi 2 (dua) tahunberturutturut perusahaan rugi agar supaya hak pesangon

karyawan tetap terbayarkanjustrtu dengan cara tetap berproduksi sehingga Tergugat memohon kepada majlis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara demi keadailan dan tidak ada kecemburuan sosialterhadap pekerja yang sudah menerima PHK dan mendapatkan angsuran pesangonberjalan saat ini maka dari itu agar supaya para penggugat Asep Sopian dkk (85 orang) diberikan hak pesangon dengan perhitungan yang sama dengan yang sudah mengambilyaitu. 1 (satu) kali ketentuan Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

dengandemikian Para Penggugat sudah tidak lagi bekerja pada perusahaan Tergugat sejaktanggal 1 oktober 2018;Bahwa sudah dilakukan beberapa kali bipartit dengan Para Penggugat tentangmasalah PHK tetapi belum ada titik temu dan telah dilanjutkan dengan proses mediasidi kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya;Bahwa perusahaan Tergugat masih berproduksi atau tidak tutup dan PHK terhadapPara Pengugat adalah merupakan cara yang terbaik dalam kondisi 2 (dua) tahunberturutturut perusahaan rugi agar Ssupaya hak

pesangon karyawan tetap terbayarkanjustru dengan cara tetap berproduksi sehingga Tergugat berusaha agar supaya parapenggugat Asep Sopian dkk (85 orang) di berikan hak pesangon dengan perhitunganyang sama dengan yang sudah mengambil yaitu 1 (satu) kali ketentuan Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 2, ayat3, danpenggantian hak sesuai ayat 4 dengan pembayaran diangsur selama 18 bulanmengingat kondisi perusahaan yang tidak memungkikan untuk membayar secarasekaligus

Il, KelurahanHarjosari.l, Kecamatan M.Amplas Mdn;Merk : ISUZU;Type > NKR 55 CO E21 LWB;Jenis : MOBIL BUS;Tahun Pembuatan : 2015;Nomor Rangka > MHCNKR55HF J066135;Nomor Mesin : M066135;Dalam Pokok Perkara:1.Menyatakan secara hukum berakhirnya hubungan kerja antaraPenggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi dikarenakanpemutusan hubungan kerja (PHk);Menghukum dan memerintahkan Tergugat/Termohon Kasasi untukmembayar hak pesangon beserta hak lainnya kepada Penggugat/Termohon Kasasi dengan rincian