menyatakan putushubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kena dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian haksesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugatatasputusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp78.893.389, (tujun puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ributiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).Bahwa untuk upah Penggugat dibulan Maret 2019, Tergugat belum jugamelakukan pembayaran upah kepada Penggugat hingga saat ini.Bahwa dengan upah Penggugat ditahun 2019 adalah sebesar Rp.3.266.807, per bulan sebagaimana isi Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44

Fotokopy salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/1576/ KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan TahunHal. 14 dari 30 Hal.

Putusan nomor 207/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnBahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2019tertanggal 31 Desember 2018 pada point 8.2 menyebutkan upah AktivitasRumah sakit Swasta sebesar Rp. 3.266.807, per bulan.Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar hak Penggugat atasputusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp86.407.045, (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat puluhlima rupiah

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/416/2012tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawitdi Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, ProvinsiKalimantan Tengah ; e. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/417/2012tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan PerkebunanKelapa Sawit di Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan,Provinsi Kalimantan Tengah ; .

Duta Sawit Kalimantan tertanggal6 Mei 2011, (fotocopy sesuai dengan asli) ; : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 282Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi UntukKeprluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT.Duta Sawit Kalimantan Seluas + 13.511 HA YangTerletak Di Desa Talio, Desa Muara Arai, Desa Babai,Desa Malitin Dan Desa Janggi Kecamatan Karau KualaKabupaten Barito Selatan, tanggal 1 Juni 2011, (fotocopy sesuai dengan asli) ;: Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44

Duta Sawit Kalimantan, 13November 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/417/2012 Tentang Kelayakan Lingkungan HidupPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di KecamatanKarau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, ProvinsiKalimantan Tengah Oleh PT.

Duta Sawit Kalimantan, tanggal 13 November2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/417/2012 Tentang Kelayakan Lingkungan HidupPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di KecamatanKarau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, ProvinsiKalimantan Tengah Oleh PT. Duta Sawit Kalimantan, 13November 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; Hdaman 43 dari 74 hal. Put. NoO8/G/2015/PT UN. PLK7. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T910.

Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah telah mengeluarkan SuratKeputusan Nomor : 188.44/416/2012 tentang Izin Lingkunganpembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Karau Kuala,Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. DutaSawit Kalimantan tanggal 138 November 2012 (vide bukti P 9 =T 5)dan Surat Keputusan Nomor : 188.44/417/2012 tentang kelayakanlingkungan hidup pembangunan perkebunan kelapa sawit diKecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan (vide bukti P 10=T6); 3.

Gubernur kalselNomor 188.44/0432/KUM/2015; Drs. Misgiono, MM; telah di resmikan danditetapbkan sebagai PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat KotaBanjarbaru. dari Partai Persatuan Pembangunan, yang pelantikannyadilakukan pada tanggal 29 Desember 2015;. Bahwa sebenarnya dan faktanya sejak bulan Agustus 2015 Tergugatmengalami gangguan kesehatan (stroke) dan diperkirakan tidak dapatmelaksanakan tugasnya secara maksimal sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kota Banjarbaru.

,sesuai Surat Keputusan (SK Gubernur Kalsel tanggal 29 Oktober 2015No.188.44/0432/KUM/2015 telah diresmikan dan ditetapkan sebagaiPengganti Antar Waktu (PAW), sebagai Anggota DPRD Kota Banjarbarudari Partai Persatuan Pembangunan.

Dari hal tersebut Surat KeputusanGubernur tanggal 29 Oktober 2015 No.188.44/0432/KUM/2015 adalahmerupakan Produk Pejabat Tata Usaha Negara, maka hal demikiantermasuk dalam ranah kompetensi Absolut, Pengadilan Tata UsahaNegara, sebagaimana diatur dalam UndangUndang No.5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.

Persyaratan administrasi TERGUGAT telah lengkap,sehingga diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNo.188.44/0432/KUM/2015 tanggal 29 Oktober 2015 sebagai AnggotaDPRD Kota Banjarbaru Pengganti Antar Waktu dari Partai PersatuanPembangunan. TERGUGAT sudah dilantik dan telah melaksanakan tugassebagai Anggota DPRD Kota Banjarbaru dengan berjalan baik dan lancartidak ada kendala dalam menjalankan tugas sebagai Anggota Dewan;4.

Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/433/KPTS/2014 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/132/KPTS/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentangPengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,Bendahara Penerima,Bendahara Pengeluaran, Bendahara PenerimaPembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PendidikanProvinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerahTahun Anggaran 2014 tanggal 13 Juni 2014.Surat Izin Cuti Besar Nomor

,M.SiKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/132/KPTS/2014tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, KuasaPengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan BendaharaPengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utaradalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerah Tahun Anggaran 201410.Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/132/KPTS/112014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengguna Anggaran/ Barang,Kuasa

(dua belas miliar rupiah).Bahwa kemudian pada Tanggal 13 Juni 2014, Gubernur Provinsi SumateraUtara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/433/KPTS/ 2014tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Nomor : 188.44/132/KPTS/2014 Tanggal 14 Februari 2014 tentang PenggunaAnggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, BendaharaPenerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantudan Bendahara Pengeluran Pembantu pada Dinas ProvinsiSumtera Utaradalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahwa kemudian pada Tanggal 13 Juni 2014 , Gubernur Provinsi SumateraUtara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/433/KPTS/2014 tentangperubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Nomor : 188.44/132/ KPTS/2014 Tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang,Kuasa Pengguna Anggaran /Barang, Bendahara Penerimaan, BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara PengeluranPembantu pada Dinas Provinsi Sumatera Utara dalam rangka PengelolaanKeuangan Daerah TA 2014 dengan menetapkan

/Barang, Bendahara Penerima, BendaharaPengeluaran,Bendahara Penerima Pembantu. dan BendaharaPengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utaradalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2014.Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/433/KPTS/2014 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/132/KPTS/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentangPengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang,Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran

6 yang berbunyi Obyek penertiban tanahterlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negaraberupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, HakPakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanahyang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidakdimantaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuanpemberian hak atau dasar penguasannya ; b)Bahwa Penggugat sudah mengusahakan dan memanfaatkanbidangbidang tanah HGB miliknya dengan bukti telahmemperoleh ijin lokasi No: SK 188.44

mengakibatkan tergugatmengalami kerugian.Bahwa setiap perintah kerja yang diberikan oleh tergugat selaludilaksanakan segera dengan penuh tanggungjawab.Bahwa pemberian perintah kerja dilakukan oleh kantor cabang Medandemikian juga segala system kerja diatur oleh tergugat yang beralamat dikantor cabang Medan.Bahwa selama bekerja Para Penggugat mendapat upah sebesar Rp.3.223.000, (tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan Keputusan Gubernur SumateraUtara No. 188.44

Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/13/KPTS/2020tentang Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kota Medan 2020, selanjutnyadiberi tanda buktiP19;Fotocopy Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tanggal 31Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda buktiP20;Fotocopy Salinan Informasi Dana dan Usia Pensiun Peserta JHTJP BPJSKetenagakerjaan, selanjutnya diberi tanda buktiP21;Fotocopy Salinan Informasi Dana dan Usia Pensiun Peserta JHTJP BPJSKetenagakerjaan, selanjutn ya diberi tanda buktiP22;Fotocopy Salinan

mengakibatkan tergugatmengalami kerugian.> Bahwa setiap perintah kerja yang diberikan oleh tergugat selaludilaksanakan segera dengan penuh tanggungjawab.> Bahwa pemberian perintah kerja dilakukan oleh kantor cabang Medandemikian juga segala system kerja diatur oleh tergugat yang beralamat dikantor cabang Medan.> Bahwa selama bekerja Para Penggugat mendapat upah sebesar Rp.3.223.000, (tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).> Bahwahalinijelas bertentangan dengan Keputusan Gubernur SumateraUtara No. 188.44

ParaPenggugat dalam gugatannya ;Halaman 26 Putusan Nomor 306/Pat.SusPHI/2020/PNMdnMenimbang, bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yangmasa kerja bervariasi namun telah melebihi masa kerja 5 tahun pada bagianproduksi, sesuai dengan bukti T1 sampai dengan T8 dan selama bekerja ParaPenggugat mendapat upah/gaji ditempat Tergugat sebesar Rp. 3.223.000,(tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), vide bukti P9 sampai denganP16 ;Menimbang,bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44

Fotokopi Sertifikat Nomor : 188.44/HM/PRONA/4673/1983., yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria, Daerah Tingkat II Gorontalopada tahun 1983, Bukti P6.;ll. Bukti Saksi :1. Aisa Kobi binti Lamusa Kobi umur 60 tahun,agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan RumahTangga, bertempat tinggal di Kelurahan Molosifat W.,Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo; di bawahsumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;Hal. 5 dari 14 hal.

Sehinggadengan demikian terbukti menurut Hukum, seorang yang bernama NingsihKobi telah nyata meninggal dunia di Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi,Kota Gorontalo pada tanggal 01 Juli 2013 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P6. berupa fotokopi SertipikatNomor 188.44/HM/Prona/4673/1983 atas nama Lamusa Kobi yang relevan danmengisyaratkan bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian terhadapkedua orang anaknya Chairul S. Harun dan Hayati S.

Bangka Belitung Nomor : 188.44/053/DPE/2012, tanggal 20 Januari 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. MITRA SUKSES GLOBALINDO ;- 1 (satu) set (copy) Surat Keputusan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.44/106/DPE/2012, tanggal 27 Januari 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. MITRA SUKSES GLOBALINDO ;- 1 (satu) set (copy) Surat Keputusan Gubernur Kep.

Bangka Belitung Nomor : 188.44/107/DPE/2012, tanggal 27 Januari 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. MITRA SUKSES GLOBALINDO ;Terlampir dalam berkas perkara.6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bangka Belitung Nomor :188.44/053/DPE/2012, tanggal 20 Januari 2012 tentang Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. MITRA SUKSESGLOBALINDO ;1 (satu) set (copy) Surat Keputusan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor :188.44/106/DPE/2012, tanggal 27 Januari 2012 tentang Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. MITRA SUKSESGLOBALINDO ;1 (satu) set (copy) Surat Keputusan Gubernur Kep.

Bangka Belitung Nomor :188.44/107/DPE/2012, tanggal 27 Januari 2012 tentang Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Bangka BelitungNomor : 188.44/053/DPE/2012, tanggal 20 Januari 2012 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.MITRA SUKSES GLOBALINDO ; 1 (satu) set (copy) Surat Keputusan Gubernur Kep. Bangka BelitungNomor : 188.44/106/DPE/2012, tanggal 27 Januari 2012 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.MITRA SUKSES GLOBALINDO ; 1 (satu) set (copy) Surat Keputusan Gubernur Kep.

., M.T. selakuBendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi SumateraUtara T.A. 2012 yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44/1081/KPTS/2011 tanggal 29 Desember 2011mengharuskan ERVINA SARI S.T., M.T. untuk menerima dan selanjutnyamenyetorkan selurun penerimaan atas retribusi penggunaan jasalaboratorium lingkungan tersebut ke Kas Umum Daerah, selain itu TerdakwaIr. HENNY J.M.

;ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa ERVINA SARI, S.T., M.T. selaku Bendahara Penerimaanpada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara T.A. 2012 berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1081/KPTS/2011tanggal 29 Desember 2011, bersama dengan Ir. HENNY J.M.

Nainggolan, M.Si. telahmenyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Unit Pelaksana TeknisHal. 28 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup ProvinsiSumatera Utara TA.2012, yang telah memerintahkan Ervina Sari, S.T., M.T.selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan Hidup ProvinsiSumatera Utara, yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44/1081/KPTS/2011 tanggal 29 Desember 2011mengharuskan Ervina Sari, S.T., M.T. untuk

Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/KPTS/2011, tanggal 29 Desember 2011, bahwa tugas BendaharaPenerimaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 Jo.

GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/KPTS/2011, tanggal 29 Desember 2011;Bahwa mengenai apakah honor yang diterima tidak sebesar nilai yangtertera dalam kuitansi pembayaran, tentang tidak benarnya tandatangansaksisaksi dalam kuitansi pembayaran adalah merupakan tanggung jawabsaksi Ervina, selaku Bendahara UPT Lab BLH Provsu bukan merupakantanggung jawab Terdakwa selaku Kepala UPT Lab BLH;Bahwa pertimbangan Judex Facti berbunyi : "Menimbang, bahwa ternyatasebagaimana tersebut di atas, maka jumlah kerugian

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/740/KPTS/Tahun 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum KotaMedan Tahun 2011:Hal. 2 dari 13 hal.Put.Nomor 573 K/Pdt.SusPHI/201311.12)13.14.1S.Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat tanpa musyawarah bipartit, tanpa penetapan oleh Lembagapenyelesaian perselisinan hubungan industrial dan tanpa memberikan hakhak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal

Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/740/KPTS/Tahun 2010 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2011;Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat tanpa musyawarah bipartit, tanpa penetapan olehlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tanpamemberikan hakhak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151,Pasal 152, Pasal 155 ayat (1) dan (2) dan Pasal 156 ayat

Penggugat telah mengajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menuntutpembayaran uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RINo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Para Penggugatdengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 2.938.524 (dua juta sembilanratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sesualKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Maka patut dan layak menurut hukum jika PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugatuntuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Hak kepadaPenggugat terhitung sebesar 3 (tiga) bulan gaji pokok berjalan dengan dasarperhitungan upah sebesar Rp. 2.938.524, (dua juta sembilan ratus tigapuluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sesuai KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1441/KPTS/2018, tertanggal 21November 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum

Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor:188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017, tentang PenetapanUpah Minimum Kabupaten Deli Serdang tahun 2017, kemudian diberi tandaBukti P13;14. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor:188.44/755/KPTS/2017 tanggal 27 Desember 2017, tentang PenetapanUpah Minimum Kabupaten Deli Serdang tahun 2018, kemudian diberi tandaBukti P14;15.

Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor:188.44/1441/KPTS/2018 tanggal 21 November 2018, tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang tahun 2019, kemudiandiberi tanda Bukti P15;Menimbang, bahwa bukti bukti dimana yang diajukan Penggugat telahdiberi materai cukup dan dinazegelen serta dicocokan sesuai dengan aslinya,sehingga dapat dijaadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian,kecuali bukti P13, bukti P 14 dan bukti P15 hanya berupa fotocopynya saja,sehingga dapat dijadikan

menyatakan putushubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kerja dengan alas an sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3), dan uangpenggantian hak sesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

kiranyaMajelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat membayar hakPenggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sebesar Rp 86.407.045, (delapan puluh enam juta empatratus tujuh ribu empat puluh lima rupiah).Bahwa untuk upah Penggugat dibulan Maret 2019, Tergugat belum jugamelakukan pembayaran upah kepada Penggugat hingga saat ini.Bahwa dengan upah Penggugat ditahun 2019 adalah sebesarRp.3.266.807, per bulan sebagaimana isi Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44

Di dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan besaran gajisesungguhnya, melainkan hanya besaran Upah Minimum Kota Medanberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/1576/KPTS/2018 yaitu sebesar Rp. 3.266.807,00 (tiga juta dua ratusenam puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah), namun Saksi Penggugatbernama Apriani Yosephin Manalu, Febrika Evayoninta dan Rohaianna Idamenerangkan bahwa Penggugat menerima upah dibawah upah minimum KotaMedan;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan

Nomor 1103 K/PID.SUS/2015Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) untuk bulan Januari 2012 sampaidengan bulan Mei 2012 dan Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor 188.44/272.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan ProgramBantuan Beras kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012 di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung tanggal 14 Mei 2012 yang telah menetapkansubsidi sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) untuk bulan Juni2012 sampai dengan Desember 2012 serta bulan ke13 tahun 2012.

/978/BPMPD/2010 tentang Penetapan Pagu RaskinTahun 2011 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 31Desember 2010 (berikut lampirannya) ;Photo copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/030/BPMPD/2012 tentang Penetapan Pagu Raskinbulan Januari s/d Mei tahun 20102 di Provinsi Kepulauan BangkaBelitung, tanggal 13 januari 2012 (berikut lampirannya) ;Hal. 130 dari 152 hal.

Nomor 1103 K/PID.SUS/2015280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.Photo copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/714.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan ProgramBantuan Beras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012 diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 07 Maret 2012 ;Photo copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/272.a/BPMPD/2012 tentang Penetapan PaguRaskin bulan Juni s/d Desember Tahun 2012 di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, tanggal 14 Mei 2012

(berikutlampirannya) ;Photo copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/272.6b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan ProgramBantuan Beras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012 diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 14 Mei 2012 ;Photo copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/049.c/BPMPD/2013 tentang Pelaksanaan ProgramBantuan Beras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013 diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 22 Januari 2013 ;Photo copy Keputusan

Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/049.d/BPMPD/2013 tentang Penetapan PaguRaskin Tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,tanggal 22 Januari 2013 (berikut lampirannya) ;Photo copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/575.a/BPMPD/2013 tentang Perubahan kedua AtasKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka bBelitung Nomor188.4/049.d/BPMPD/2013 tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 20 Juni 2013(berikut lampirannya) ;Photo

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0356/KUM/ 2013tentang Penetapan status penggunaan tanah milik Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan yang terletak di jalan A. Yani Km. 17 untukpembangunan Rest Area (Drive Thru, Pertokoan dan Tempat Istirahat)yang dipergunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi KalimantanSelatan. Tanggal 29 Juli 2013.f.

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/076/KUM/ 2014tentang Penetapan Status Penggunaan Bangunan Milik PemerintahProvinsi Kalimantan Selatan Pada Dinas Pendapatan Daerah ProvinsiKalimantan Selatan. Tanggal 10 Februari 2014.5.

Foto copy dari Asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor 188.44/0356/KUM/2013 tentang Penetapan status penggunaanTanah Milik Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan yang terletakdi jalan Ahmad Yani Km 17 untuk pembangunan Rest Area (Drive Thru,pertokoan dan tempat istirahat) yang digunakan oleh Dinas pendapatanDaerah propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya bukti tersebutdiberita tanda T7;8.

Foto copy dari Foto Copy Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor 188.44/076/KUM/2013 tentang Penetapan status penggunaanTanah Milik Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan,selanjutnya bukti tersebut diberita tanda T 8;9.

Sultan Botutihne asal persii konversiberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat SulawesiUtara tanggal 25 Februari 1984 Nomor SK 188.44/1044/HM/P3HT/83/84 SKKolektif Nomor 188.44/1042 s/d 1051/HM/P3HT/19831984 gambar situasitanggai 3 Maret 1979 Nomor 111/1979 luas + 705 m? Bekas Tanah MilikAdat Warkah Nomor 50 / 19831984. Bahwa asal tanah Ny. Lan J.

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya Penggugatmengikutsertakan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara (dahuluGubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara) sebagaipihak dalam perkara ini, karena terbitnya Sertifikat HakMilik No. 503/Banjer tanggal 12 Maret 1982 adalah berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I SulawesiUtara tanggal 10 Maret 1982, No. 188.44/HM/PRONA/9490/1982dan bukan oleh surat keputusan dari Tergugat, sehinggaseharusnyalah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 503/Banjer tercatat atas namaJOHANNIS REPI, Surat Ukur Sementara tertanggal 03 Maret 1982,No. 4857/P/1982, seluas 293 M2 (dua ratus sembilan puluh tigameter persegi), yang diterbitkan oleh Kantor AgrariaKotamadya Daerah Tingkat II Manado tanggal 12 Maret 1982,didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat I Sulawesi Utara tanggal 10 Maret 1982, No.188.44/HM/PRONA/9490/1982, atas tanah yangterletak di Kelurahan Banjer Wilayah Kecamatan Manado Tengah(sekarang

Surat PengesahanDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2014 Nomor: SPDIPA018.06.4.159110/2014;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 45 tahun 2009Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UnsurUnsurOrganisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;Foto Copy Surat Nomor: 524.4/BangDisnak /VIII/2014 Tanggal 6Agustus 2014 Tentang Penyampaian HPS dan Spesifikasi TeknisKepada Kepala ULP Provinsi Kalimantan Selatan;Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalsel berdasarkan suratNomor: 188.44

MADANI,Selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor : 821.22/0101BKD/2013, tanggal 02Januari 2013, dan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor: 188.44/0631/KUM/2013tanggal 30 Desember 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surathalaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS TPK/2016/PT.BJMPerintah Membayar (

M.P Binti AKhmad Saleh, padahal oleh Imam Subarkah, SP Binhalaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS TPK/2016/PT.BJMWidodo selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan SyafrizalBin Helmi Halidi selaku Sekretaris Pokja ULP berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/ 087/ KUM/ 2014 tanggal 20Februari 2014 dan Surat Tugas Nomor 027/271/SETULP/2014 tanggal 8Agustus 2014 untuk paket pengadaan ternak kerbau, pernahmempertanyakan kepada Fahturrahman, S.Pt (Staf di

MADANI,sebagai Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkanSurat Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 821.22/0101BKD/2013, tanggal 02Januari 2013, dan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor: 188.44/0631/KUM/2013tanggal 30 Desember 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SuratPerintah Membayar (PPSPM) Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanSatuan Kerja Dinas

IdaRianie, S.Pt.M.P Binti AKhmad Saleh, padahal oleh Imam Subarkah, SP BinWidodo selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan SyafrizalBin Helmi Halidi selaku Sekretaris Pokja ULP berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/ 087/ KUM/ 2014 tanggal 20Februari 2014 dan Surat Tugas Nomor 027/271/SETULP/2014 tanggal 8Agustus 2014 untuk paket pengadaan ternak kerbau, pernahmempertanyakan kepada Fahturrahman, S.Pt (Staf di Dinas PeternakanProvinsi Kalimantan Selatan) terkait

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/131/KPTS/2017tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karotentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/571/KPTS/2017tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang PenjabaranPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2017;.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/731/KPTS/2017tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 danRancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1328/KPTS/2018tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang PenjabaranPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2018;.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1535/KPTS/2018tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 danRancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;.

Kepala Direktorat Agraria Nomor 188.44/HM/16 tanggal 18Maret 1983 memberikan Hak Milik kepada Ny.Henny pontoh Sumendap , berdasarkanHal. 7 dari 18 hal. Put.

TUTUARIMA Nomor 188.44/HM/16 kepada Ny.

No.188.44/254/BKD/2012. tanggal 20 April 2012. keluarkan oleh Gubernur Kep.Bangka Belitung ;P6: Photo copi Kutipan Akta Nikah No. 259/30/XI/2012 An. Susilo Hartanto. Tanggal20 desember 2012. Kantor Urusan Agama Kec.