• sebelumnya yang sah;Terkait dengan legalitas hukum Penggugat, Pengggugat memiliki hak secara hukumkarena Penggugat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukumIndonesia sehingga oleh karenanya Penggugat adalah subyek hukum yang dapatmemegang hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria;Bahwa dalam memperoleh SHBG No. 1524/Gembor Penggugat telah terlebihdahulu mendapatkan Persetujuan Lokasi dan Ijin Pembebasan Tanah No. 593.82

  Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593.82/SK.339BPN/1991 tentang Persetujuan Lokasi dan jin Pembebasan Tanah yangterletak di Desa Gembor Kecamatan Jatiuwung Kabupaten Daerah Tingkat IITangerang, untuk mendirikan Industri Furniture dan Wood Working, atas namaPT Talenta Anugerah Pratama pada tanggal 20 Februari 1991 (Lihat BuktiP10);. Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.46.07480 tanggal 18 November 2015(Bukti P17):.

  Talenta Anugerah Pratama (fotokopi sesuai dengan asli);P10 :Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor:593.82/SK.339BPN/1991, tanggal 20 Pebruari 1991, tentang Persetujuan LokasiHalaman 51 dari97 halaman, Putusan No. 57/G/2015/PTUNSRG52dan Izin Pembebasan Tanah seluasa + 40.120 M, terletak di Desa GemborKecamatan Jatiuwung Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, untuk didirikanIndustri Furniture dan Wood Working, atas nama PT.

• I yang kemudian dipecah oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

• Menyatakan tindakan Tergugat II yang telah memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Cijayanti atas namaTergugat I yang kemudian dipecah oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

• Menyatakan Rekomendasi Permohonan Izin Lokasi/Pembebasan Tanah seluas 1.300 Ha berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor: 593.82

  XI.TA/PERJ/37/1990 tanggal 1 Mei 1990 antara Turut Tergugat sebagai PIHAK PERTAMA dan Penggugat sebagai PIHAK KEDUA adalah sah menurut hukum;

- Menyatakan Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Tergugat II Nomor: 593.82/SK.2482-BPN/90 tanggal 28 Desember 1990 (Izin Lokasi Penggugat) untuk areal seluas 1.300 Ha atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum;

• Menyatakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 24 Mei 1991 antara

• Keputusan Tergugat II No. 593.5/SK.175-BMPAAD/1991 tanggal 26 November 1991 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

• Menyatakan tindakan Tergugat III yang telah memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Bojong Koneng atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
• Menyatakan Rekomendasi Permohonan Izin Lokasi/Pembebasan Tanah seluas 1.300 Ha berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor: 593.82

  XI.TA/PERJ/37/1990 tanggal 1 Mei 1990 antara Turut Tergugat sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai pihak kedua adalah sah menurut hukum;

• Menyatakan Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Tergugat II Nomor: 593.82/SK.2482-BPN/90 tanggal 28 Desember 1990 (Izin Lokasi Penggugat) untuk areal seluas 1.300 Ha atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum;
• Menyatakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 24 Mei 1991 antara Turut Tergugat sebagai PIHAK PERTAMA

• Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartanegara tersbut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten KutaiKartanegara............Kartanegara dengan surat nomor : 600494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi4Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati KutaiKartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaanpada tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi,

  KutaiKartanegara tersbut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta arya KabupatenKutai Kartanegara dengan surat nomor : 600494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasiDesa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati KutaiKartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaanpada tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi,yang dihadiri oleh , Asisten Pemerintahan dan Hukum

  KutaiKartanegara tersbut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai56Kartanegara dengan surat nomor : 600494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi DesaPerjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati KutaiKartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaanpada tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi, yangdihadiri oleh , Asisten Pemerintahan dan Hukum

  Oktober 2003, tidak bertentangan denganaturan formal, karena sifatnya untuk sosialisasi, koordinasi tentang pematangan lokasidan/atau harga tanah, dalam rangka pembebasan tanah dimana Terdakwa tidakbernegosasi terkait harga tanah langsung dengan Pemilik Tanah yang akandibebaskan; Fakta bahwa Surat Bupati KUKAR No:02/PL/BPN44.3/VII2003, tanggal 28 Juli2003 Tentang Penetapan Lokasi untuk pembangunan Velodrome dan Sport Hall SertaSarana Olahraga lainnya DAN Surat Kepala Dinas Cipta Karya No:600494.A/593.82

• Metropolitan Permata Developmentnomor 11 tanggal 28 September 2009 dibuat Notaris Jelly Eviana Notaris diJakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU54031.AH.01.02 Tahun 2009 tentang PersetujuanAkta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;Bahwa Penggugat telah diberi izin untuk keperluan pembebasan tanahpembangunan perumahan di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, KotaTangerang berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 593.82/SK.530Pem.Um

• 1 (satu) lembar Asli Surat Pembantu Walikotamadya Surabaya Timur Nomor : 593.82/2695/402.09.02/98, tanggal Oktober 1998, perihal permintaan bantuan pengukuran ulang yang ditanda tangani oleh Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur atas nama Drs. SOEBIANTORO.
• 1 (satu) lembar Asli Surat sekretariat daerah kotamadya Surabaya Nomor :593/4670/402.01.02/98 tanggal 7 Oktober 1998 yang ditandatangani Asisten Tatapraja atas nama Drs.M. YASIN.

  M.JASINselaku Asisten Tata Praja ;1 (Satu) lembar Asli Surat Pembantu Walikotamadya Surabaya TimurNomor : 593.82/2695/402.09.02/98, tanggal Oktober 1998, perihalpermintaan bantuan pengukuran ulang yang ditanda tangani olehPembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur atas nama Drs.SOEBIANTORO ;1 (satu) lembar Asli Surat sekretariat daerah kotamadya SurabayaNomor :593/4670/402.01.02/98 tanggal 7 Oktober 1998 yangditandatangani Asisten Tatapraja atas nama Drs.M.

  No. 51/Pid.Sus/TPK/2019/PNSbyTimur dengan Nomor : 593.82/4896/402.01.02/1999, yang ditandatangani oleh H.

  , dengan ditambah kompensasi sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dan telah memadai.Bahwa pada tanggal 12 Juni 1999, Walikotamadya Daerah TK IlSurabaya membuat surat kepada Gubenur Kepala Daerah TK JawaTimur dengan Nomor : 593.82/4896/402.01.02/1999, yang ditandatangani oleh H.

  Mulyorejo yang ditanda tangani oleh SdrSUNARTO SUMOPRAWIRO selaku Walikotmadya KepalaDaerah TK II Surabaya ; Bahwa Gubenur Jawa Timur memberikan tanggapan terhadapSurat Walikotamadya Kepala Daerah TK Il Surabaya dengannomor : 593.82/4896/402.01.02/1999 tanggal 12 Juni 1999 yangberbunyi : bahwa pihak Gubenur Jawa Timur memberikan bataswaktu selama 6 ( enam ) bulan terkait dengan Ruislaq tanah KasDesa Kelurahan Manyar Sabrangan,Kecamatan Mulyorejodengan PT.

  M.JASIN selakuAsisten Tata Praja.1 (satu) lIembar Asli Surat Pembantu Walikotamadya Surabaya TimurNomor : 593.82/2695/402.09.02/98, tanggal Oktober 1998, perihalpermintaan bantuan pengukuran ulang yang ditanda tangani olehPembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur atas nama Drs.SOEBIANTORO.1 (satu) lembar Asli Surat sekretariat daerah kotamadya SurabayaNomor :593/4670/402.01.02/98 tanggal 7 Oktober 1998 yangditandatangani Asisten Tatapraja atas nama Drs.M.

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat yang telah mengalihkan hak atas tanah terlebih dahulu dari Tergugat IV berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997, yang dinyatakan dihadapan Turut Tergugat III serta diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dengan register terdaftar No: 593.82/102/MBU/III/1997 tanggal 12 Maret 1997 dan Turut Tergugat III

   Latahang Tergugat III;

4. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 19 September 2006 a.n Latahang Tergugat III;
5. Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatasan tanggal 19 September 2006 a.n Latahang Tergugat III;
6. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n Tergugat I Nomor: 64.02.05. 2006.2.7.12012018 tanggal 12 Februari 2018 dengan register terdaftar Nomor: 303/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
7. Surat Pengantar dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat III Nomor: 593.82

• Surat Pengantar dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat III Nomor: 593.82/6402052006/020/I/TD/2018 tanggal 30 Januari 2018 a.n Tergugat II;
• Surat Pengantar dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II Nomor: 64.02.05.2006.002.8.12-01-2018 tanggal 12 Januari 2018 a.n Tergugat II.
• Surat Permohonan Penerbitan SKPT dari Tergugat II kepada Turut Tergugat III Cq. Turut Tergugat II tanggal 10 Januari 2018.

• Ramli, tertanda P1 ;Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 23 Pebruari2012 yang dilakukan oleh Petugas Desa, tertanda P2 ;Foto copy Surat Keterangan Penggarapan danPemilikanBangunan/TanamanDiatas Tanah Negara Nomor 593/07/33.2006/SKPT/II/2012tanggal 24 Pebruari 2012 atas nama M.RAMLI, Nomor Register237/64.02.33/593.82/SKPT/III/2012, tertanda P3 ;Foto copy Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tertanggal21 Pebruari 2012 atas nama M.

  RAMLI, Nomor Register236/64.02.33/593.82/SKPT/III/2012, tertanda P6 ;Foto copy Berita Acara Pertemuan antara Ibu Ernawati (Pemilik LahanYang Sengonnya Terendam) dengan pihak PT. JMB tanggal14 Desember 2005, tertanda P7;268. Foto copy dari foto copy Berita Acara Pengecekan Lahan Terendam diKM. 6+500 tertanggal 21 September 2011, tertanda P8 ;9.

• Bahwa, kemudian tanggal 14 Mei 1990 melalui Surat Nomor.400/770/Kp.Kab/1990 Sekretariat Daerah Pemerintah DaerahKabuapten Tingkat Il Bogor mengundang Pembantu Bupati WilayahCiawi, Camat Cijeruk, Kepala Desa Wates Jaya dan Ketua YayasanInsan Sejahtera untuk mengadakan rapat mengenai peninjauan lokasi,dimana peninjauan lokasi ini merupakan pelaksanaan Surat KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor, tanggal 29 Januari 1988 Nomor :593.82/10/kpts/Huk/1988 perihal Tim Pemberian Rekomendasi dan JjinLokasi

  /oembebasan tanah bagi instansi Pemerintan dan PengusahaSwasta di Kabupaten DT II Bogor, sebagai pelaksanaan SuratKeputusan Gubernur KDH TK JawaBarat tanggal 24 Maret 1983Nomor. 593.82/SK.450Pem.

• itu tidak ada satupun terdengar ataupun terpapar adanya rencana dari Tergugatuntuk pembangunan transmisi listrik, kecuali pada saat itu telah ada Saluran UdaraTegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sehingga ketika Penggugat membeli tanahtanah tersebut,Penggugat menghindari pembelian tanah dibawah aliran SUTET tersebut, terhadappembelian tanah tersebut, Penggugat telah mendapat persetujuan dari pemerintah setempatberupa ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Tingkat I, Jawa Barat denganNomor :593.82

  Bukti P3 Jjin lokasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Jawa BaratNo.593.82/SK.2252.Pem.Um/91 (foto copy/ tidak ada aslinya) ;4. Bukti P4 Surat Tergugat No.176/151/APJ.BTU/2011 tertanggal 4 Agustus 2011 kepadaPenggugat (sesuai dengan aslinya);5. Bukti P5 Surat Tergugat No.516/444/PRING.JR/1993/M tanggal 19 Juli 1994 ( foto copy /tidak ada aslinya) ;6. Bukti P6 Surat Penggugat No.090/DIR/IX/94 tanggal September 1994 (foto copy/tidal adaaslinya) ;7.

• KeterkaitanTergugat Il secara hukum dengan objek jalan tembusadalah karena adanya serah terima fasilitas umum danfasilitas sosial (FasumFasos) Perumahan milikTergugat sebagaimana Berita Acara Penyerahan TanahPrasarana Lingkungan, Utilitas Umum, FasilitasSosial, Dan Jalur Hijau di Kompleks Perumahan PT.Inti Insan Lestari Kelurahan Dukuh Pakis, kecamatanDukuh Pakis, kotamadya daerah tingkat II SurabayaNomor: 593.82/31.3/402.06.01/98, yang dibuat padaHal. 16 dari 23 hal. Put.

• Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat yang telah mengalihkan hak atas tanah terlebih dahulu dari Tergugat V berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997, yang dinyatakan dihadapan Turut Tergugat III, yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dengan register terdaftar No: 593.82/103/MBU/III/ 1997 tanggal 12 Maret 1997, dan diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat III dengan register No: 593/15/III/1997 tanggal 18 Maret 1997, mempunyai kekuatan

  Oktober 2009 a.n Tergugat II;

• /li>

  Menyatakan tindakan Tergugat III Konvensi yang telah memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Bojong Koneng atas namaTergugat I Konvensi yang kemudian dipecah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 29/Bojong Koneng atas nama Tergugat I Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);

  Menyatakan Rekomendasi Permohonan Izin Lokasi/Pembebasan Tanah seluas 1.300 Ha berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor: 593.82

  XI.TA/PERJ/37/1990 tanggal 1 Mei 1990 antara Turut Tergugat Konvensi sebagai pihak pertama dan Penggugat Konvensi sebagai pihak kedua adalah sah menurut hukum;

• Menyatakan Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Tergugat II Nomor: 593.82/SK.2482-BPN/90 tanggal 28 Desember 1990, atas nama Penggugat Konvensi adalah sah menurut hukum;
• Menyatakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 24 Mei 1991 antara Turut Tergugat Konvensi sebagai Pihak Pertama dan Penggugat Konvensi sebagai pihak

• Limpo, sehingga yang bersangkutan memberi kuasa Lisan kepada sayauntuk mengurus penyelesaian permasalahan terhadap objek sengketa,sehingga saya melaporkan permasalahan tersebut kepada Bapak GubernurProvinsi Sulawesi Selatan, pada waktu itu.Atas laporan saya tersebut di atas, oleh Bapak Gubernur Provinsi SulawesiSelatan telah menanggapinya, dengan suratnya Nomor 593.82/485/Pem.Umum tanggal 17 September 1987, yang ditujukan kepada Wali KotaMadya Kepala Daerah Tingkat Il Ujung Pandang, perihal kasuspembebasan

  Lurang berdasarkanSurat Petunjuk dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 593.82/485/Pem.Umum tanggal 17 September 1987 pada poin 2.b (dua.b), tidak terjadi,sebagaimana yang telah disampaikan oleh PenggugatPenggugat (SoedirjoAliman dan Edy Aliman) dalam gugatannya tersebut.Sejalan dengan penjelasan kami sesuai poin 9 (sembilan) tersebut di atas,saudara Fahruddin Dg.

• ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas1A Palembang, Penggugat belum menerima ganti rugi, dengandemikian maka secara hukum tanah tersebut tetap hak milikPenggugat;Sebagai bukti Penggugat tidak menerima ganti rugi dapat dilihat dariSurat Keterangan yang dibuat JAKFAR bin WASAN tanggal 29 Februari2008 JAKFAR bin WASAN adalah salah seorang Panitia PembebasanTanah yang ditunjuk oleh Lurah Keramasan sebagaimana suratpenunjukkan dari Panitia Pembebasan tanah Kotamadya Palembang,serta Surat Tugas No. 593.82

• Bekasi Matra Industrial Estate No. 40 tanggal 16 Mei 1990 yang dibuat oleh Winanto Wiryomartani, SH selaku Notaris di Jakarta;
  Fotokopi legalisir Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 251/I/PMDN/1998 tanggal 14 Desember 1998;
  Fotokopi legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593.82/SK.2274-BPN/93 tanggal 23 Nopember 1993 tentang Persetujuan Lokasi, Penggunaan dan ijin Pembebasan

  Jawa Barat No, tanggal 22 Desember 2000 No. 716-550.2-32-2000 beserta lampirannya;
  Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 251/I/PMDN/1998 tanggal 14 Desember 1998;
  Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593.82/SK.2274-BPN/93 tanggal 23 Nopember 1993 tentang Persetujuan Lokasi, Penggunaan dan ijin Pembebasan Tanah seluas kira-kira 500 Ha di Desa Telajung dan Cikedokan;
  Daftar

• No. 521 K/Pdt/2003Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IIBekasi No. 593.82/SK.607BAPPEDA/1993 tertanggal 28 September 1993Penggugat mendapat persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah seluas 12ha (dua belas hektar), yang terletak di Desa Jakasetia, Kecamatan BekasiSelatan, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, untuk pembangunanperumahan dengan fasilitas KPRBTN dan PT. PAPAN SEJAHTERA atas namaPT.

• denganperkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong,tanggal 13 Desember 2017, Nomor 161/Pdt.G/2017/PN.Cbi ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawahregister Nomor 161/Pdt.G/2017/PN Cbi, adapun yang menjadi dasar hukumdiajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat , berdasarkan Surat keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Jawa Barat No.593.82

  /SK.42.S/AGRDA/28688 dan No.593.82/SK.184.S/AGRDA/8384, tentang izin lokasi dan pembebasantanah masingmasing 100 Ha.

• Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( sporadic ) atasnama I Nyoman Suastika tanggal 3 Agustus 2004, yang kemudian diberi tandabukti P24 ; PORIROy ves ass sanmesrcesFotocopy Surat Pernyataan atas nama I Nyoman Suastika tanggal 3 Agustus2004, yang kemudian diberi tanda bukti P25 ;26.21s28.29.30.31.32.B23.34.19Fotocopy Gambar Denah Tanah Hak Milik SPPT No. 51.03.050.004.043.0003.0atas nama I Nyoman Suastika, yang kemudian diberi tanda bukti P26 ;Fotocopy Surat Dinas Cipta Karya No. 593.82

• Penggugat juga mengajukan seorang saksidipersidangan namun menurut ketentuan Hukum Acara Perdata keterangan seorangsaksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) sehingga Penggugat tidak dapatmembuktikan dalilnya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugatmengajukan surat bukti kepemilikan yang diawali dengan surat bukti T.4 berupa suratpernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan pihak swastaNo.593.82/2935/PHT/1995 yang dibuat dihadapan Camat Cimanggis tanggal 10 April1995