Biaya : yaitu setiap cost atau uang apapun yang dapat dinilai dengan uangyang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan /Penggugatsebagai akibat Wanprestasi dari Tergugat yaitu :Biaya/uang pokok pembayaran harga Tanahtersebut : Rp 575.000.000,00 ;Biaya untuk pihak perantara : Rp10.000.000,00 ;Biaya Akte Notaris : Ro 40.000.000.00 :Total : Rp 625.000.000,00 ;2.

Biaya : yaitu setiap cost atau uang apapun yang dapat dinilai denganuang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan/Penggugat sebagai akibat wanprestasi dari Tergugat yaitu :e Biaya/uang pokok pembayaran harga Tanahtersebut : Rp.575.000.000,00 ;e Biaya untuk pihak perantara: Rp.10.000.000,00 ;e Biaya akte Notaris : Rp.40.000.000,00 ;Total :Rp.625.000.000,00 ;2.

Biaya : yaitu setiap cost atau uang apapun yang dapat dinilai denganuang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan/Penggugat sebagai akibat Wanprestasi dari Tergugat yaitu :e Biaya/uang pokok pembayaran harga Tanahtersebut : Rp 575.000.000,00 ; Biaya untuk pihak perantara: Rp10.000.000,00 ;e Biaya akte Notaris : Rp 40.000.000,00 ;Total : Rp625.000.000,00 ;2.

Biaya : yaitu setiap cost atau uang apapun yang dapat dinilai denganuang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan/Penggugat sebagai akibat wanprestasi dari Tergugat, yaitu :e Biaya/uang pokok pembayaran harga Tanahtersebut : Rp.575.000.000,00 ;e Biaya untuk pihak perantara: Rp.10.000.000,00 ;e Biaya akte Notaris : Rp.40.000.000,00 ;Total :Rp.625.000.000,00 ;2.

No. 917 K/Pdt/2012121.Biaya : yaitu setiap cost atau uang apapun yang dapat dinilai denganuang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan/Penggugat sebagai akibat Wanprestasi dari Tergugat yaitu:e Biaya/uang pokok pembayaran harga tanahtersebut : Rp,575.000.000,00 ;e Biaya untuk pihak perantara : Rp.10.000.000,00 ;e Biaya akte Notaris : Rp.40.000.000,00 ;Total :Rp.625.000.000,00 ;Rugi : Berkurangnya (merosotnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibatwanprestasi dari Tergugat, yaitu

) XXXCr. (200,xxx) Account payable XXXJurnal pencatatan penjualan barang Dr. (812313 ,xxx) Manufacturing cost xxxCr. (130,xxx) Inventory (standard cost) XXXBahwa pada setiap akhir bulan, akan dibandingkan antara Inventory per Ledgerdengan Inventory per Buku Pembantu (Actual Cost).

Selisin Inventory yang adakemudian dicatat pada perkiraan (313,900) Purchase Price Variance;Bahwa Pemohon Banding mencatat Inventory dalam Actual Cost pada saatPemohon Banding menerima Invoice pembelian dan Faktur Pajak dari Supplier.Namun Pemohon Banding akan mengkreditkan Faktur Pajak Masukan daripembelian barang tersebut di dalam Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai bulan berikutnya atau pada saat penebusan stiker PajakPertambahan Nilai.

Dengan demikian, telah terjadi perbedaan waktu (timingdifference) pada saat pencatatan pembelian barang dagangan dan pengkreditanFaktur Pajak Masukan atas pembelian tersebut sehingga terdapat Faktur PajakMasukan Pajak Pertambahan Nilai yang belum diperhitungkan;Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding, jumlah pembelian barangdagangan (Account Manufacturing Return MC Local, Manufacturing Cost MCLocal, Manufacturing Cost MC International, Manufacturing Cost CD Local,Manufacturing Cost CD International

, Manufacturing Cost VCD, ProductionPart Steel Part, Production Part Inlay dan Purchase Price Variance)berdasarkan Ledger untuk periode Desember 2004 s.d.

Berikut adalah rincian koreksiTerbanding:J Menurut Uraian Pemohon (Rp) Terbanding (Rp) Koreksi (Rp)Biaya lainnya Mastering, Film, & DAT 829.622.203 857.827.148 (28.204.945) CD Sample 47.991.400 0 47.991.400 Inventory Obsolescence 503.249.997 0 503.249.997 Direct recording cost 1.532.959.706 1.497.994.058 34.965.648Total 2.913.823.3006 2.355.821 .206 558.002.100 Tanggapan Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding bahwa tahun buku yangseharusnya adalah Desember 2004 s.d.

BUMA) sebagaimana Surat KeputusanPromosi Nomor : BUMA / HRGA / 2013 / 04 / 01969 / SINT tanggal 07Juni 2013 Tentang Promosi Jabatan yang mempunyai tugas pokok, fungsi,tanggungjawab serta kewenangan mengorder atau memesan spare part alatberat datang ke bagian cost control / planer untuk membuat nomor reservasidengan alasan memesan emergency stop/ stop engine yang baru gunamenggati emergency stop/ stop engine yang rusak, kemudian setelahterdakwa mendapatkan nomor reservasi tersebut terdakwa mendatangibagian

BUMA) yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Berawal sebelumnya terdakwa datang ke bagian cost control / planer untukmembuat nomor reservasi dengan alasan memesan emergency stop/ stopengine yang baru guna menggati emergency stop/ stop engine yang rusak,kemudian setelah terdakwa mendapatkan nomor reservasi tersebut terdakwamendatangi bagian logistic PT.

BUMA) sebagaimana Surat Keputusan Promosi Nomor :BUMA / HRGA / 2013 / 04 /01969 / SINT tanggal 07 Juni 2013 TentangPromosi Jabatan yang mempunyai tugas pokok, fungsi, tanggung jawabserta kewenangan mengorder atau memesan spare part alat berat datang kebagian cost control / planer untuk membuat nomor reservasi denganalasan memesan emergency stop/ stop engine yang baru guna menggantiemergency stop/ stop engine yang rusak, kemudian setelah terdakwamendapatkan nomor reservasi tersebut terdakwa mendatangi

ADANYA TAGIHAN YANG BELUM DIBAYARKAN OLEH TERGUGATKEPADA PENGGUGAT BERDASARKAN INVOICE YANG MASIHDIPENDING OLEH TERGUGAT DENGAN PERINCIAN SEBAGAIBERIKUT:1.10.11.12.13.Service Cost Site Medan bulan Oktober 2018 sebesarRp. 2.322.160.327;Service Cost Site Amurang bulan Oktober 2018 sebesarRp. 666.912.631;Service Cost Site Medan bulan November 2018 sebesarRp. 1.307.626.223;Service Cost Site Amurang bulan November 2018 sebesarRp. 664.365.494;Service Cost Site Ambon bulan Desember 2018 sebesar Rp.270.951.118

;Service Fee Ambon bulan Desember 2018 sebesar Rp.112.679.073;Service Cost Site Amurang bulan Desember 2018 sebesarRp. 513.619.054;Service Cost Fee Amurang bulan Desember 2018 sebesarRp. 261.072.261;Service Cost Site Kupang bulan Desember 2018 sebesarRp. 264.030.633;Service Cost Fee Kupang bulan Desember 2018 sebesarRp. 142.820.055;Service Cost Site Medan bulan Desember 2018 sebesarRp. 925.098.013;Service Cost Fee Medan bulan Desember 2018 sebesarRp. 510.373.420,;Service Cost Head Office bulan Desember

SEGALA TAGIHAN ATAU INVOICE DARIPENGGUGAT KEPADA TERGUGAT HARUS MERUPAKAN TAGIHAN /INVOICE YANG SIFATNYA COST BASIS DARI TAGIHAN VENDOR. TIDAKBOLEH ADA MARK UP ATAU MANIPULASI DENGAN CARA APAPUN JUGAATAS TAGIHAN ATAU INVOICE TERSEBUT OLEH PENGGUGAT.F.

SEGALA TAGIHAN ATAU INVOICE DARI PENGGUGATKEPADA TERGUGAT HARUS MERUPAKAN TAGIHAN / INVOICE YANGSIFATNYA COST BASIS DARI TAGIHAN VENDOR. TIDAK BOLEH ADAMARK UP ATAU MANIPULASI DENGAN CARA APAPUN JUGA ATASTAGIHAN ATAU INVOICE TERSEBUT OLEH PENGGUGAT. 34.

OLEH KARENA ITU DEMIHUKUM JUMLAH Rp. 4.011.660.000, TERSEBUT HARUS DISET OFF JUGA.SESUAI DENGAN SIFAT DASAR DARI PERJANJIAN JASA(SERVICE AGREEMENT), DIMANA TAGIHAN TERSEBUTMEMANG DIPERUNTUKAN UNTUK PEMBAYARAN KEVENDOR SECARA COST BASIS.

;data keuangan multiple years dan tahun 2007 2009 yang kemudian menggunakanweighted average;metode Transactional Net Margin Method (TNMM) dengan Profit Level Indicator(PLI) adalah Markup to Total Cost (MTC);Quartile 1 (Q1) dalam menghitung kewajaran transaksi Pemohon Banding;bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP620/WPuJ.07/KP.0205/2011 tanggal 26 Juli 2011 Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan PajakLebihn Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor:00173/406/09/055/11 tanggal

tidak memiliki data mengenai perusahaan pembanding yangdipililh Terbanding sehingga Pemohon Banding tidak dapat meyakinikesebandingannyabahwa dalam rangka melakukan penelitian atas keberatan Pemohon Bandingsebagaimana tersebut di atas terdapat data dan fata antara lain sebagai berikut :Sesuai dengan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak a quo,Terbanding mengubah kembali Profit Level Indikator digunakan dalam menguji hargawajar Pemohon Banding menjadi single year MTC (Mark Up to Total Cost

,Ltd.Dari analisa yang dilakukan oleh Terbanding, MTC (Mark Up to Total Cost) PemohonBanding (20072009) adalah 1,04%;Rentangan harga wajar dari data pembanding (single year 2009) dan Q1 s.d Q3adalah 1,434% s.d 5,322%, dalam hal ini Terbanding menggunakan Q3;Berdasarkan hal tersebut, transaksi afiliasi Pemohon Banding di luar rentang hargawajar (berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak a quo);bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Terbanding biaya yang dikeluarkanoleh Pemohon Banding tidak seluruhnya

antara lain adalah :bahwa yang menjadi temuan dan dasar koreksi sesuai Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00173/406/09/055/11 tanggal 27 Juli 2011yang Pemohon Banding tidak setujui dan ajukan keberatan adalah hanya ataspemilihan comparable company; bahwa Pemohon Banding setuju dan tidak mengajukan keberatan atas penggunaandata multiple years dari tahun 2007 2009, metode Transactional Net MarginMethod (TNMM) dengan Profit Level Indicator (PLI) adalah Markup to Total Cost

;data keuangan multiple years dan tahun 2007 2009 yang kemudian menggunakanweighted average;metode Transactional Net Margin Method (TNMM) dengan Profit Level Indicator(PLI) adalah Markup to Total Cost (MTC);Quartile 1 (Q1) dalam menghitung kewajaran transaksi Pemohon BandingAlasan Pemohon Banding keberatan atas dipilihnnya Jiaozuo Wanfang AluminiumManufacturing Co.Ltd, sebagai pembanding karena pemilihan data pembandingtersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Direktur JenderalPajak

Terbanding tentang adanya selisih harga pembelian sebesarRp.2.731.934.406,, Terbanding menganggap selisih harga tersebut merupakan pemberianCumacumabahwa sejumlah Rp. 57.810.767, merupakan beban sample/contoh dan Pemohon Bandingmenerima koreksi Terbanding sehingga yang koreksi Terbanding yang masih menjadisengketa Banding adalah sebesar Rp. 2.674.123.639, dengan alasan Pemberian CumaCuma;bahwa dokumen/bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagaiberikut :e Perhitungan standard cost

tahun 2008e Faktur Pajak, Invoice, Voucher (Pembelian dan Penjualan)dan telah dilakukan pengujian atas bukti aquo pada tanggal 17 Oktober 2012;bahwa berdasarkan hasil pengujian bukti pendukung Majelis memperoleh fakta danberpendapat sebagai berikut :bahwa Majelis berpendapat standard cost berfungsi sebagai patokan atau perencanaan yangditetapkan dimuka atau yang dianggarkan dari unsurunsur produksi tertentu bagi perusahaandengan berbagai tujuan, namun jika dikaitkan dengan penghitungan pajak terutang

maka yangharus dipakai adalah angkaangka atau keadaan yang sebenarnya dan ini sejalan denganprinsip substance over form dalam perpajakan;bahwa oleh karena itu pernyataan Terbanding yang antara lain menjadi salah satu alasankoreksi yang menyatakan tidak mendapatkan data standard cost yang digunakan oleh WajibPajak dalam Master Budgetnya, sehingga Peneliti tidak mendapat acuan berapa standard costyang diterapkan oleh Wajib Pajak tidak ada relevansinya dengan koreksi yangdisengketakan;bahwa pernyataan

Terbanding yang antara lain menyatakan Wajib Pajak tidak dapatmenyandingkan kepada Peneliti apakah atas penjualan yang telah dilaporkan PPNnya adalahimerupakan actual cost (sudah termasuk variance/selisih harga pembelian) merupakanpernyataan tanpa arti karena apa yang dilaporkan Pemohon Banding tidak akan diuji denganstandard cost melainkan diuji dengan ketentuan undangundang dan bukti pendukung;bahwa terkait dengan sengketa dapat terjadi dalam suatu saat/keadaan kapasitas perusahaanyang telah mencapai

Koreksi Persediaan Awal dan Persediaan Akhir sebesar US$243.259.00;bahwa penilaian Raw Material dan Bahan Pembantu sangat tergantung pada instingbisnis Asisten Presiden Direktur yang didasarkan pada pengalaman tahunsebelumnya dan adjustmen, sedangkan Direct Labour dan Factory Overheaddibayarkan pada akhir bulan sehingga Standard Cost. Pada akhir tahun, Actual Costdihitung dengan cara mereview standard cost atas:Inventory Movement + ExpensesProduksi Setahun2.2.

Bahwa perhitungan revaluasi 2009 sebesar US$ 144.344 dan revaluasi 2010sebesar US$98.924 adalah variance dan usaha Pemohon Banding untuk merubahstandard cost menjadi actual cost;bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (5) UndangundangNomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakansebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 tahun2009 (selanjutnya disebut UU KUP), dinyatakan :Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan

Singapore sebagai Processing Agent dan TheChemithon Corporation USA sebagai Seller dengan Nomor 2788SU tertanggal 07Desember 2007, Total Nilai Kontrak adalah sebagai berikut : Equipment Cost USD 1,609,400.002.076.116.483,00 Technical Documentation &Technical Assistance Cost USD 60,600.00Total USD 1,670,000.00 bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding memberikan dokumen berupaInvoice Nomor: IN102186 dan Nomor: IN102186A tanggal 17 Juli 2008 yangmerupakan tagihan atas :Fourth payment SebeSab ..

...........2.cceceeee eee eeeeeeeeeeeeeeeeees USD 189,900.00Technical Documentation & TechnicalAssistance Cost S@D@SAr ..........ccccceccec eee eeeeneeeeneeneneeeenes USD 60 600.00Total USD 250,500.00Dengan jatuh tempo pembayaran pada 27 Juli 2008;bahwa Pemohon Banding juga memberikan dokumen berupa Bukti Transfer dariDBS Bank Jurong Branch tertanggal 25 Juli 2008 yang merupakan bukti pembayaranatas Invoive Nomor: IN102186 dan Nomor: IN102186A sebesar USD 250,500.00;bahwa Terbanding berpendapat bahwa

jaminanpelaksanaan), penyerahan ,operasi pemeliharaan, dan perbaikan pabrik dan untukpelatihnan para pekerja pembeli, semua sebagaimana ditetapkan dalam kontrak;bahwa dokumentasi teknis berarti perangkat diagramdiagram, gambargambar, datadan petunjuk desain yang bersangkutan, daftar peralatan dan berbagai pedomanyang berkaitan dengan rakitan, pendirian, instalasi, operasi, pemelihnaraan danperbaikan pabrik sebagaimana diuraikan dalam lampiran 6;Total Nilai Kontrak adalah sebagai berikut:Equipment Cost

Putusan Award on Cost for the Preliminary Hearing from 2024 April 2009tertanggal 5 Februari 2010;3. Putusan Interim Final Award tertanggal 16 Februari 2010 yang telahdiperbaiki dengan Putusan Memorandum of Correction tertanggal 23 Maret2010; dan4. Putusan Final AwardInterests and Cost tertanggal 3 Agustus 2010;Halaman 2 dari 41 hal. Put.

The Claimants claim legal cost of 872,250 and S$3,522,522 anddisbursments of 32,224, S$63, 228 and S$35, 547 as particularised inSections 1 and 3 of Annex V. These are large sums but there large sums atHalaman 11 dari 41 hal. Put. Nomor 26 PK/Pat.SusArbt/2016stake in the reference which has (until now) been very hard fought at everystage. The issues were complex and the documents voluminous.

Putusan Award On Cost for the Preliminary Hearing Form 2024 April2009 tertanggal 5 Februari 2010;c. Putusan /nterim Final Award tertanggal 16 Februari 2010 yang diperbaikidengan Putusan Memorandum of Correction; dand.

Putusan Final AwardInterest and Cost tanggal 5 Agustus 2010;Bahwa, terhadap permohonan Pelaksanaan Putusan ArbitraseInternasional (Eksekuatur) tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusattelah memberikan Penetapan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkanNomor 32 Tahun 2009 jo. Nomor 6 Tahun 2010 jo. Nomor 07 Tahun 2010 jo.Nomor 14 Tahun 2010 jo.

Putusan Award on Cost for the Preliminary Hearing from 2024 April2009 tertanggal 5 Februari 2010;3. Putusan /nterim Final Award tertanggal 16 Februari 2010 yang telahdiperbaiki dengan Putusan Memorandum of Correction tertanggal23 Maret 2010; dan4.

/16/2014Pajak Pertambahan Nilai2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Objek Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp.261.670.202,00 yang berupa penyerahan eksporatas freight dan selisih kurs;Koreksi Penyerahan atas freight Masa Januari 2010 sebesar Rp.261.670.202,00bahwa berdasarkan faktafakta dan ketentuan perpajakan tersebut diatas, diketahui bahwa di dalamPemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dijelaskan cara penyerahan barang adalah Cost

langsungdikurangkan dari Penjualan, sehingga penjualan yang dicatat Pemohon Banding adalah FOB, Jadi jikaPemohon Banding mencatat penjualan sesuai invoice dan kemudian mencatat freight sebagai biaya makahasilnya tidak akan mempengaruhi laba dan perhitungan pajak;bahwa dengan penjelasan diatas maka koreksi Penyerahan atas freight Masa Januari 2010 sebesarRp.261.670.202,00 Pemohon Banding tolak;bahwa menurut Pemohon Banding syarat penyerahan barang ekspor teh di dalam Pemberitahuan EksporBarang menggunakan Cost

tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah PemberitahuanEkspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dariDirektorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yangtidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut;bahwa menurut Terbanding berdasarkan faktafakta dan ketentuan perpajakan diketahui bahwa di dalamPemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dijelaskan cara penyerahan barang adalah Cost

and Freight (CFR),e Berdasarkan invoice yang ditagihkan ke SIPEF SANV jumlah uang yang harus dibayar adalahsebesar nilai Cost and Freight.bahwa selama persidangan dan dalam Berita Acara Uji Bukti tanggal 9 September 2013, diketahuibahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan alat bukti/data/dokumen yang dapat mendukungalasan banding Pemohon Banding;bahwa menurut keterangan dan fakta a quo Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 1 angka 26Undangundang Pajak Pertambahan Nilai, bahwa freight dimaksud

yang menjadi dasar koreksi positifDPP PPN aquo termasuk dalam Biaya yang diminta atau seharusnya diminta berdasarkan invoice yangditagihkan ke SIPEF SANV jumlah uang yang harus dibayar adalah sebesar nilai Cost and Freight;bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Freight dari 21 PemberitahuanEkspor Barang dengan cara penyerahan barang Cost and Freight yang kurang diperhitungkan sebagaiDasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor sebesar Rp.261.670.202,00 sudah

Vehicle sebesar Rp13.441.736.008,00;Bahwa koreksi Pemeriksa atas biaya Direct Cost Vehicle sebesar Rp13.441.736.008,00 terdiri dari: No Uraian Jumlah koreksia Koreksi positif Biaya Compensation of MinimumTurnover 12.633.677.230,00b Koreksi positif Biaya Cost of Idle capacity 536.803.428,00Koreksi positif Biaya BBN Registration 271.255.350,00Total 13.441.736.008,001 Koreksi Positif atas Biaya Compensationof Minimum Turnover sebesar Rp12.633.677.230,00 ;Menurut Terbanding ;Bahwa berdasarkan Daftar

Putusan Nomor 800/B/PK/PJK/201220memberikan kompensasi. kepada PT Tjahja Sakti Motor sejumlahVariable Personal Cost yang timbul akibat tidak terpenuhnya kapasitasproduksi tersebut;Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa dalam Tahun 2006 PemohonBanding membebankan Cost Of Idle Capasity sebesar Rp 536.803.428,00yang timbul akibat adanya penurunan produksi yang tejadi di PT, TjahjaSakti Motor;Bahwa dalam keadaan umum yang wajar berlaku di dunia usaha bahwaapabila suatu perusahaan mengalami penurunan produksi

yang biasanya untuk melakukan produksi jenisBMW dipergunakan juga untuk jenis kendaraan lain di bawah GroupAstra;Bahwa dengan demikian atas pembayaran biaya cost of Idle capacitysebesar Rp 536.803.428,00 yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepadaPT Tjahja Sakti Motor sehubungan dengan adanya idle capacity adalah halyang tidak wajar berlaku di dalam dunia usaha secara umum, sehinggaatas datadata yang disampaikan oleh Pemohon Banding di dalam proseskeberatan tidak dapat diyakini;Bahwa oleh karena

itu koreksi Pemeriksa atas biaya cost ofIdle capacity sebesar Rp 536.803.428,00 diusulkan untuktetap dapat dipertahankan;Menurut Pemohon Banding ;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas alasan Terbandinguntuk tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa alas biaya cost ofIdle capacity sebesar Rp 536.803.428,00 dengan alasan sebagaiberikut sebagai berikut:Bahwa ketentuan mengenai idle capacity ini diatur dalam SupplyAgreement (for CKD Cars and LC Parts) Pasal 5.7 yang berbunyi "Shouldthe Parties have agreed

Pemohon Banding tersebutyaitu dengan cara pemberian kompensasi minimum turnover dan juga costof Idle capacity;Bahwa Pemohon Banding tidak mendapatkan informasi mengenai apakahatas personal cost yang biasanya digunakan untuk merakit mobil CKDBMW dipergunakan untuk melakukan produksi jenis kendaraan lain dibawah Group Astra atau tidak.

Dalam konteks penerimaan Negara dari sektor minyak dan gasbumi, berdasarkan UndangUndang No. 47 Tahun 2009 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (UU APBN), Pemerintahsecara khusus menegaskan bahwa salah satu cara mengoptimalkan pendapatan darisektor tersebut adalah dengan melakukan efisiensi terhadap cost recovery ;Adapun yang dimaksud dengan cost recovery di sini adalah penggantian yangdiberikan oleh Pemerintah Indonesia atas biaya investasi dan operasi produksiminyak

Hal inidikarenakan secara faktual besarnya bagian yang akan didapat oleh Pemerintahnantinya akan dihitung berdasarkan hasil penjualan seluruh minyak dan gas bumisetelah dikurangi cost recovery yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia.Dengan kata lain, semakin besar cost recovery, maka otomatis bagian yang akandidapat Pemerintah akan semakin kecil ;Dalam kaitannya dengan perkara ini, gas yang dialirkan berdasarkan GTA adalahberasal dari 3 (tiga) blok pengeboran minyak dimana masingmasing kontraktorpada

bahwa KEPUTUSAN TATA USAHANEGARA Tergugat akan berimbas pada meningkatnya cost recovery yang nantinyaakan dibayarkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bagian yang akanditerima Penggugat (selaku kontraktor) dan Pemerintah Indonesia merupakan nilaibersih setelah dikurangi cost recovery sehingga jelas kenaikan cost recovery di sinibukan saja hanya merugikan Pemerintah semata namun juga berdampak padapenghasilan Penggugat selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama ;Bahwa KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Tergugat adalah bukti daritindakan pejabat publik yang tidak cermat dalam mengambil suatu keputusan.

Putusan Nomor 31 PK/TUN/201447.48.49.Sementara itu, kebijakan dan langkahlangkah yang akan ditempuh pemerintahdalam mencapai target PNBP tahun 2010 meliputi: (1) mengoptimalkan penerimaandari sektor migas melalui peningkatan produksi//ifting minyak mentah dan efisiensidalam cost recovery....

Bahwa Penggugat telah menagih pembayaran atas biayatambahan (excess cost) yang telah dikeluarkan oleh Penggugatkepada Tergugat melalui Invoice Nomor 007/PDI/PLN/X1/2011,tanggal 1 November 2011, (Bukti P7) dan melalui Surat Nomor026/FIN/SRTDir/PDI/X1/2011, Perihal: Permohonan PembayaranInvoice Yang Telah Jatuh Tempo Serta Tambahan BiayaPenyelesaian pekerjaan, tanggal 8 November 2011, (Bukti P8),tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan NegeriJakarta Selatan Tergugat belum membayar

Kerugian Materiil;1.Kerugian biaya tambahan (excess cost) yang telah dikeluarkanoleh Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum yangdilakukan oleh Tergugat yang telah ditagih oleh Penggugat melaluiInvoice Nomor 007/PDI/PLN/X1/2011, tanggal 1 November 2011dan melalui Surat Nomor 026/FIN/SRTDir/PDI/X1/2011, PerihalPermohonan Pembayaran Invoice Yang Telah Jatuh Tempo SertaTambahan Biaya Penyelesaian pekerjaan, tanggal 8 November2011, sebesar US$. 7,175,300.00 (tujuh juta seratus tujuh puluhlima ribu

Kerugian akibat kehilangan keuntungan yang sedianya diperolehdihitung dari margin keuntungan maksimal berdasarkan biayatambahan (excess cost) yang telah dikeluarkan oleh Penggugatyaitu 15% dari US$. 7,175,300 (tujuh juta seratus tujuh puluh limaribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) yaitu sebesar US$.191,076,295.00 (Satu juta tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilanpuluh lima dollar Amerika Serikat);4.

Sehingga total kerugian yangdialamai oleh Penggugat sebesar US$ 7,281,455.00 (tujuh juta dua ratusdelapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat);Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak jelasyang mana antara bukti P9 sampai P12B ataukah bukti P7A dan P7Byang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai biayatambahan (excess cost), selain itu pertimbangan hukum Majelis HakimHal 33 dari 47 hal. Put.

Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P2=T1) tidak ada satupunusulan Terbanding mengenai biaya tambahan (excess cost) untukdimasukkan dalam addendum; bahwa merupakan fakta persidangan juga,timbulnya biaya tambahan (excess cost) adalah karena ketidakprofesionalanTermohon Kasasi sebagaimana terbukti dari bukti T23, T24 dan T25 yangintinya arahan dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi agar dalammenyelesaikan pipa terjepit (stuck pipe) harus kembali kepada halaman

Anakanak perusahaan dijadikan sebagai cost centerdengan melakukan cost allocation (pengalokasian biaya) yang secarakeselurahan (kesatuan utuh koRp orasi) memberikan profit ataukeuntungan yang lebih besar bagi induk perusahaan (parentcompany/AdidasAG) dikarenakan perbedaan tarif pajak antar negaradimana perusahaan afiliasi berada/berkedudukan;Bahwa dalam kasus terkait transfer pricing dokumen berupakuitansi,/nvoice, surat perjanjian/agreement tidak dapat dijadikan buktiprimer transaksi karena dokumen

shifting (cost center)dimana pembayaran dan pembebanan serta data, sumber dokumen danpendukung sudah dikondisiakan (diatur sedemikian rupa) sehingga bisamemaksimalkan profit korporasi (group perusahaan);Bahwa Majelis tidak melihat isu hubungan istimewa dalam satu grupTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)secaramendalam yang dimana sangat rentan terjadi transfer pricing untuk profitshifting dimana perusahaan di Indonesia dijadikan cost center saja,sehingga untuk pembebanan dari afiliasi

Anak perusahaandijadikan sebagai cost center dengan melakukan cost allocation(pengalokasian biaya) yang secara keselurahan (kesatuan utuh koRporasi) memberikan profit atau kKeuntungan yang lebih besar bagi indukperusahaan (parent company) dikarenakan perbedaan tarif pajak antarnegara dimana perusahaan afiliasi berada / berkedudukan;Bahwa terkait Management Service yang merupakan intergroup serviceexpenses dari pihakpihak afiliasi, dokumen berupa kuitansi, invoice,surat perjanjian/agreement tidak

shifting (cost center).

terjaditransfer pricing untuk profit shifting dimana perusahaan di Indonesiadijadikan cost center saja, sehingga untuk pembebanan (cost allocation)dari afiliasi harus dibuktikan terlebin dahulu kebutuhan, kemanfaatan, adatidaknya jasa yang diberikan dan selanjutnya apakah biaya yang ditaginkansudah arms length ataukah belum;bahwa selain itu Majelis dalam uraian pendapatnya menjelaskan bahwatransaksi yang benarbenar terjadi dan telah dibayarkan kepada pemilikteknologi informasi yaitu Adidas Singapore

tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding adalah Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidaksetuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding denganalasan yang pada intinya adalah bahwa:a. bahwa atas jasa dari pihak ketiga (reimbursement) seperti shipping linedan airline tidak dipungut PPN oleh karena itu Pemohon Banding jugatidak memungut PPN ke customer karena Pemohon Banding menganutcost to cost

Putusan Nomor 2060 B/PK/Pjk/2021tambahan telah dipungut PPN, bahwa invoice Pemohon Bandingmerinci dengan memisahkan bagian yang merupakan cost to cost untuknilai penggantian dan bagian yang merupakan jasa Pemohon Banding;b. bahwa Terbanding harusnya menetapkan nilai lain sebagai DPP,dimana sesuai KMK 567/2000 stdtd KMK 38/2013 DPP untukpenyerahan jasa pengiriman paket (ekspedisi) dan jasa pengurusantransportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusantransportasi tersebut terdapat

Sehubungan Penempatan crewtersebut Wajib Pajak menagih (invoicing) management/agency fee danmenerima pembayaran biaya crew kapal sebesar actual cost(reimbursement) dari gaji crew tersebut;3.

Adapun mekanisme pembayarannyaberdasarkan budget dan actual cost yang timbul. Pemohon bandingtidak berhak mendapatkan keuntungan atas reimburstment biayakru/awak kapal tersebut. Imbalan yang Pemohon banding dapatkanhanya atas jasa pengurusan kru/awak kapal dimana perusahaan akanmendapatkan imbalan jasa yang terpisah berupa agency fee.

Adapun mekanismepembayaran tersebut berdasarkan budget dan actual cost yang timbul.Pemohon banding tidak berhak mendapatkan keuntungan atasreimbursement biaya crew. Imbalan yang Pemohon banding dapatkanhanya atas jasa pengurusan crew dimana perusahaan akanmendapatkan imbalan jasa yang terpisah berupa agency fee yang telahPemohon banding lakukan kewajiban pemungutan PPN.

Perhitungan budget dan actual cost berkaitan dengan biaya crewkapal tersebut;b. Laporan auditor independen yang dapat membuktikan bahwaPemohon banding hanya berhak menagihkan biaya crew kapalhanya sebesar actual cost yang Pemohon banding keluarkan;c. Penyelesaian biaya crew apabila terjadi selisih antara budget danrealisasinya;d.

pemeriksaan gaji crew kapal tersebut dipotongPPh Pasal 21 oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sehingga faktanya crew kapal tersebut merupakan pegawaidari Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)selaku penyedia jasa dan bukan pegawai dari Humolco selakupengguna jasa.Bahwa faktanya, sehubungan penempatan crew tersebut TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menagih (invoicing)management/agency fee dan menerima pembayaran biaya crew kapalsebesar actual cost

untukmengkomunikasikan konfirmasi penjualan CPO;> Bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti berupa rincian biayayang dikeluarkan CTP untuk melakukan jasa keagenan tanpadidukung dengan buktibukti transaksinya sebagai dasar alokasipenghitungan jasa keagenan yang dibebankan ke Pemohon Bandingdi Tahun 2007;> Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, sebagaimana diaturdalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, Terbanding berpendapatbahwa pengeluaran yang menurut Pemohon Banding adalah jasakeagenan merupakan cost

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh,Terbanding berpendapat bahwa pengeluaran yang menurut PemohonBanding adalah jasa manajemen merupakan cost sharing(pendistribusian biaya) dari CTP dan data yang diberikan tidak cukupmemadai untuk membuktikan bahwa jasa tersebut benarbenar nyatadilakukan oleh CTP untuk Pemohon Banding sehingga Terbandingtidak dapat meyakini adanya kegiatan jasa manajemen dari CTPdengan tagihan sebesar USD 2,408,276.00 tersebut;b.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh,Terbanding berpendapat bahwa pengeluaran yang menurut PemohonBanding adalah jasa telekomunikasi merupakan cost sharing(pendistribusian biaya) dari CAPHPL dan data yang diberikan tidakcukup memadai untuk membuktikan bahwa jasa tersebut benarbenarnyata dilakukan oleh CAPHPL untuk Pemohon Banding sehinggaTerbanding tidak dapat meyakini adanya biaya telekomunikasi sebesarUSD 64,874.00 tersebut;Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 779/B

Bahwa Metode pembebanan biaya telekomunikasi (IT) ini adalahberdasarkan penggunaan aplikasi iSeries (sistem akuntansiJDE), penggunaan jasa bantuan (helpdesk), dan jasa Pusat Data(data center);Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, jasa manajemen yangdilakukan oleh CTP dan biaya telekomunikasi (IT) yang ditagih olehCAPHPL bukan hanya pembebanan biaya (cost sharing)sebagaimana dinyatakan oleh Terbanding, melainkan terdapatmanfaat nyata yang diperoleh oleh Pemohon Banding dari penyediajasa tersebut.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa pembayaran biaya jasa keagenan tersebutmerupakan cost sharing didasarkan faktafakta sebagai berikut :5.4.2.1.

Sisa Biaya Penalty, Opening Cost dan Others sebesar Rp.1.771.581.601,00yang merupakan opening cost store/outlet, pengenaan sanksi/penaltykepada store/outlet dan partisipasi Pemohon Banding dalam programpromosi yang diselenggarakan oleh store/outlet. Berikut adalahperinciannya:Biaya Penalty Rp. 14.914.928,00Opening Cost Rp. 69.843.244,00Others Rp.1.686.823.429,00Jumlah Rp.1.771.581.601 ,00 b.

Atas beban biaya Rp. 1.798.171.463,00 terdiri dari:Biaya Penalty Rp. 41.504.790,00Opening Cost Rp. 69.843.244,00 Others Rp. 1.686.823.429,00Jumlah Rp. 1.798.171.463,00Keterangan:b.1 Atas Biaya Penalty Rp. 41.504.790 telah diterimaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sebesar Rp 26.589.862,00 (including PPN) karenaterdapat 2 (dua) set bukti masingmasing Rp.6.739.300,00dan Rp.8.175.628,00 Sesuai dengan hasil penelitian, atas10 (sepuluh) faktur pajak merupakan biaya penaltyservice level, yaitu

Dengan demikian, biaya penalty bukanmerupakan objek PPh pasal 23;b.2 Atas biaya opening cost, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyerahkan datarekapitulasi biaya dan bukti pendukung terkait sebesarRp.69.843.244,00 berupa faktur pajak masukan denganketerangan biaya partisipasi, memorial jurnal denganketerangan biaya claim service level item promo;b.3 Atas biaya lainlain others sejumlah Rp.1.686.823.429,00,Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyerahkan rekapitulasi

Dengan demikian, biaya penaltybukan merupakan objek PPh pasal 23;Sehingga atas biaya sebesar Rp.1.798.171.463,00 yangmenurut Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) bukan merupakan objek PPh Pasal 23 dikurangkansebesar Rp26.589.862, menjadi sebesar Ro1.771.581.601,karena tidak terdapat buktibukti yang relevan atas transaksiini, dengan rincian sebagai berikut:> atas biaya opening cost, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyerahkan datarekapitulasi biaya dan bukti pendukung

terkait sebesarRp.69.843.244,00 berupa faktur pajak masukan denganketerangan biaya partisipasi, memorial jurnal denganketerangan biaya claim service level item promo; tidakterdapat perincian biaya apa saja yang terkait denganopening cost, sedangkan pada faktur pajak hanyamenyebut biaya partisipasi;> atas biaya lainlain others sejumlahRp.1.686.823.429,00, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyerahkan rekapitulasibiaya dan buktibukti pendukung dengan jumlah sebesarHalaman 19 dari

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak PPhPasal 23 terkait Cost Deduction sebesar Rp23.281.229.682,00; yangdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dinubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi Positif atas Dasar PengenaanPajak PPh Pasal 23 terkait Cost Deduction sebesarRp23.281.229.682,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta,Halaman 4 dari 7 halaman.

PT TrubaindoCoal Mining (TCM) dan PT Jorong Barutama Greston (JBG)) yangketiganya memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon PeninjauanKembali dan diperoleh petunjuk dalam lampiran pada masingmasingkontrak a quo diketahui terdapat data "A Sample of Formula dan PriceCalculation", yang didalamnya memberikan informasi mengenai batubara milik Pembeli dan Penjual yang akan diblending dan dijual melaluiBontang Coal Terminal (BoCT), sehingga tidak dapat dikurangkansebagai biayakan karena unsur Deduction Cost

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi Cost Recovery sebesar USD2,265,364.17,yang terdiri dari: Koreksi Positif Equity Share sebesar USD1,415,852.60;* Koreksi Negatif Cost Recovery sebesar USD2,265,364.17;Halaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa koreksi Cost Recovery sebesarUSD2,265,364.17 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena karena in casuPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telahdilakukan pemeriksaan oleh BPKP selaku auditor Pemerintah dan ataskoreksi pemeriksaan a quo sudah diselesaikan pembayaran pajaknyadan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang