membayar biaya perkara sejumlahRp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiattanggal 22 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan BandingNomor: 12/Akta.Pid/2019/ PN.Sgl jo 87/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Sgl, danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksamakepada Terbanding/ Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019, berdasarkanRelaas Pemberitahuan Permintaan Banding( delegasi

permintaan bandingtersebut, Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBangka Selatan, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2019dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 27Mei 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 12/Akta.Pid/2019/ PN.Sgl jo 87/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Sgl, dan Memori Bandingtersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019 berdasarkan Relaas PenyerahanMemori Banding delegasi

PN.Pangkalpinang) Nomor : 87/ Pid.Sus/ 2019/PN.Sgl, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukanKontra Memori Banding ;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada PengadilanTingkat Banding maka pada tanggal 22 Mei 2019, kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara( Inzage) dalam perkara Pidana No.87/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Sgl, dan kepadaTerbanding/ Terdakwa telah diberitahukan untuk Inzage melaluipemberitahuan delegasi ke PN.Pangkalpinang

Akan tetapi,setelah Para Pemohon memeriksa PP No. 19/2003 (Bukti P4), tidak ada satupun ketentuan dalam PP No. 19/2003 yang memberikan perintah (delegasi)secara tegas kepada bentuk peraturan perundangundangan berupaperaturan bersama menteri untuk mengatur lebih lanjut ketentuan (ketentuan) dalam PP No. 19/2003:Bahwa seandainya pun benar (quod non), PP No. 19/2003 memberikanperintah (delegasi) yang tegas kepada peraturan bersama menteri untukmengatur lebih lanjut ketentuan (ketentuan) dalam PP No.

Atau apa yang akan terjadi apabila PeraturanPemerintah (mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif)yang akan dibuat berdasarkan UU Kesehatan tersebut tidak memberikanperintah (delegasi) secara tegas kepada peraturan bersama menteri untukmengatur lebih lanjut? Pertanyaanpertanyaan demikian memperlihatkansecara jelas bahwa pembentukan Peraturan Bersama Menteri tersebutbanyak mengandung cacat hukum yang mendasar.

Peraturan Bersama Menteri dimaksud merupakanperaturan yang mandiri, tidak ada delegasi dari peraturan yang lebih tinggi, ..."

Akan tetapi,setelah Para Pemohon memeriksa PP No. 19/2003 (Bukti P4), tidak ada satupun ketentuan dalam PP No. 19/2003 yang memberikan perintah (delegasi)secara tegas kepada bentuk peraturan perundangundangan berupa peraturanbersama menteri untuk mengatur lebih lanjut kKetentuan ketentuan dalam PPNo. 19/2003;Bahwa seandainya pun benar (quod non), PP No. 19/2003 memberikanperintah (delegasi) yang tegas kepada peraturan bersama menteri untukmengatur lebih lanjut ketentuanketentuan dalam PP No. 19/2003

Atau apa yang akan terjadi apabila PeraturanPemerintah (mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif)yang akan dibuat berdasarkan UU Kesehatan tersebut tidak memberikanperintah (delegasi) secara tegas kepada peraturan bersama menteri untukmengatur lebih lanjut? Pertanyaanpertanyaan demikian memperlihatkansecara jelas bahwa pembentukan Peraturan Bersama Menteri tersebut banyakmengandung cacat hukum yang mendasar.

dan yangbertanggungjawab adalah mandannya;e Bahwa kewenangan dapat diambil sewaktuwaktu;e Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah dapat memberikan pelimbahankewenangan tergantung Kepala Daerahnya, dan yang bertanggungjawab yangmenerima delegasi tersebut;e Bahwa apabila telah dilimpahkan delegasi tidak bisa lagi mengintervensikewenangan yang telah dilimpahkan;e Bahwa apabila sudah diberi delegasi adalah orang yang diberi delegasi dantanggungjawab tata usaha negara sesuai dengan batas kewenangannya

Mhum., untuk membedakanMandat dengan Delegasi adalah Pertama prosedur pelimpahannya kalau antaraatasan dengan bawahan maka masuk ke dalam Mandat, Tanggungjawab adapada Mandan, pada Delegasi tanggungjawab ada pada Delegataries/orang yangdiberi delegasi, kalau pendelegasian tersebut kepada bawahan namanya Mandat,antara Delegasi dengan Mandat tidak ada hirarkinya;e Bahwa tanggal 19 Agustus 2004 sdr. H.

Mhum., untuk membedakanMandat dengan Delegasi adalah Pertama prosedur pelimpahannya kalau antaraatasan dengan bawahan maka masuk ke dalam Mandat, Tanggungjawab adapada Mandan, pada Delegasi tanggungjawab ada pada Delegataries/orang yangdiberi delegasi, kalau pendelegasian tersebut kepada bawahan namanya Mandat,antara Delegasi dengan Mandat tidak ada hirarkinya;Halaman 107 dari 144 halaman, Putusan No.01/Pid.Sus/2013/PN.JBI.e Bahwa tanggal 19 Agustus 2004 sdr. H.

Mhum., untukmembedakan Mandat dengan Delegasi adalah Pertamaprosedur pelimpahannya kalau antara atasan dengan bawahanmaka masuk ke dalam Mandat, Tanggungjawab ada padaMandan, pada Delegasi tanggungjawab ada padaDelegataries/orang yang diberi delegasi, kalau pendelegasiantersebut kepada bawahan namanya Mandat, antara Delegasidengan Mandat tidak ada hirarkinya;e Bahwa anggaran untuk Pengadaan 2 (dua) unit MobilPemadam Kebakaran tipe V80 ASM berasal dari AnggaranPendapatan Belanja Daerah Perubahan (

Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiriwewenang yang telah dilimpahkan itu,b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasihanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundangundangan,c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidakdiperkenankan adanya delegasi,d.

Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksanayang diberi delegasi kKewenangan, dan bentuk peraturan pelaksanauntuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksanauntuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;c.

Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangandari undangundang atau lembaga pembentuk undangundangkepada lembaga penerima delegasi kKewenangan tanpa penyebutanbentuk peraturan yang mendapat delegasi;Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/201515.16.L?:(vide Jimly Asshiddigie, Perinal UndangUndang, PT.

RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2010, hlm. 266269);Bahwa ketiga syarat itu bersifat alternatif dan salah satunya harus adadalam rangka pemberian delegasi kewenangan pengaturan (rulemaking power) itu.

Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwapada tanggal 05 September 2017, kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan kepada pihak Terbanding III semula Tergugat Ill telah diberitahukanadanya permohonan banding tersebut;Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi), menerangkan bahwa pada tanggal04 September 2017, kepada pihak Terbanding

Relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 678/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 September 2017,kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan kepada pihak Terbanding IIIsemula Tergugat III telah diserahkan memori banding tersebut;Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 678/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Pusat (delegasi), yang

Surat pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 678/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Barat (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober2017, kepada para Pembanding semula para Penggugat telah diserahkankontra memori banding tersebut;7.

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat (delegasi), menerangkanbahwa pada tanggal 06 September 2017, kepada para Pembanding semulaPara Penggugat telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkaratersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkanbahwa pada tanggal 05 September 2017, kepada pihak Terbanding semulaTergugat

dan kepada pihak Terbanding IIl semula Tergugat Ill, telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi), menerangkan bahwapada tanggal 04 September 2017, kepada pihak Terbanding II semula TergugatIl, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor678/Pdt.G/2016

dengan syarat sahnya Keputusan yangditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalamPasal 51 ayat (1) huruf a tersebut di atas, maka harus pula dihubungkandengan ketentuan di dalam :Pasal 8(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/ataudilakukan oleh Badan dan dan/atau Pejabat Pemetintahan yangDErwenan.n nn nn nn nnn nn nnn nnn nnn ne nnn nn nen nn ne ncn ncns(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakanPasal 11Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi

PTTUNSBY.e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calonPerangkat Desa selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja;Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuanatau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desamenerbitkan Keputusan Kepala Desa tentangPengangkatan Perangkat Desa; dan Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, KepalaDesa melakukan penjaringan dan penyaringan kembalicalon Perangkat Desa.20ne nn nnn nnnMenimbang, bawa atas dasar delegasi

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang adapadanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat olehorang atau badan hukum perdata;Halaman 13 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 235/B/2018/PTTUNSBY.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, maka tanggunggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah ada pada KewenanganAtribusi dan Kewenangan Delegasi, sedangkan tanggung gugat

Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail : pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi : delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNomor /Pid.C/2020/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidanadiperiksa secara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap . LUALOIMEMT?

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa : Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan tersebut diatas adalah agar dalam Gugatan Sederhana tidak terdapat panggilan sidang bantuan atau panggilan sidang delegasi melalui Pengadilan Negeri lain, sehingga penyelesaian

menunjuk Kuasa Hukum yang tidak berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung melainkan berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa dengan ditunjuknya Kuasa Penggugat yang berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka panggilan sidang harus melalui Pengadilan Negeri Semarang, sehingga penyelesaian perkara menjadi tidak cepat;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perkara tidak menjadi cepat karena diperlukan panggilan sidang delegasi

DALAM REKONVENSI.Menolak gugatan para Penggugat/rekonvensi untuk seluruhnya.Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Nomor:03/Pdt.G/2015/ PN.AdI yang menerangkan bahwa pada hari Kamistanggal 10 Desember 2015 Jurusita Pengganti delegasi pada PengadilanNegeri Kendari telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum ParaTerbanding semula Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II tentang isiputusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 02 Desember 2015 Nomor :03/Pdt.G/2015/PN.AdI ;Membaca Akta pernyataan permohonan banding

Putusan No. 46/PDT/2015/PT.KDIPara Penggugat sesuai dengan dengan Relas Pemberitahuan danPenyerahan memori banding tanggal 28 Desember 2015 ;Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas PerkaraNomor: 03/Pdt.G/2015/PN.Adl masing masing tertanggal 05 Januari 2016yang dibuat oleh Jurusita Pengganti delegasi pada Pengadilan NegeriAndoolo yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di KepaniteraanPengadilan Negeri Andoolo dalam tenggang waktu

Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar biayaperkara;SUBSIDAIREAtau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyabagi PENGGUGAT:Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan dan Tergugat IItelah datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,meskipun berdasarkan relaas panggilan delegasi

tanggal 2 Maret 2020, relaaspanggilan delegasi tanggal 2 April 2020, relaas panggilan delegasi tanggal 18 Mei2020, dan relaas panggilan delegasi tanggal 24 Agustus 2020 telah dipanggildengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkanoleh sesuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantaraPenggugat dan Tergugat II melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PermaNomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjukChristo

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XlUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@qmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR %4 /Pid.C/2021/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Namalengkap Ma. Hawal.

Gpr hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 yangdibuat oleh GITA PERMANA SANTOSO Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Malang, berdasarkan Surat Delegasi Ketua Pengadilan NegeriHalaman 32 dari 40 Putusan Nomor 111/PDT/2021/PT. SBY10.11.12.Kabupaten Kediri, telah memberitahukan dan menyerahkan kepadaKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)MALANG, beralamat di Jl. S.

Gpr pada hari Rabu,tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh SUKARTI RATNA PURI,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Kediri, sebagai delegasi dariPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah menyerahkan Kontra MemoriBanding dari Terbanding II kepada PT. Permodalan Nasional Madani(Persero) sebagai Terbanding dahulu Tergugat ;RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORIBANDING Perkara Nomor: 90/Pdt.G/2020/PN.

Gpr pada hari Rabu,tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh SUKARTI RATNA PURI,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Kediri, sebagai delegasi dariPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah menyerahkan Kontra MemoriBanding dari Terbanding Il kepada KANTOR BADAN PERTANAHANNASIONAL (BPN) KOTA KEDIRI, beralamat di Mojoroto, KecamatanMojoroto, Kota Kediri, sebagai Turut Terbanding, dahulu Turut Tergugat ;RELAAS PEMBERITAHUAN UNTUK MEMPELAJARI BERKASPERKARA (INZAGE) Nomor: 90/Pdt.G/2020/PN.

Gpr yang dibuat hari Rabu, tanggal 22 Desember2020 oleh SUKARTI RATNA PURI, Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriKota Kediri, sebagai delegasi dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,yang memberitahukan kepada PT. PERMODALAN NASIONAL MADANIHalaman 34 dari 40 Putusan Nomor 111/PDT/2021/PT. SBY17.18.

Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Malang, guna memenuhi Surat delegasi dari KetuaPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah memberitahukan kepadaKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)MALANG, beralamat di Jl. S.

No. 09/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 26 Juli 2013("Penetapan Delegasi Sita Eksekusi)(Bukti T2), atas harta PARAPENGGUGAT berupa:a. Tanah dan Bangunan yang terletak di JI.

Penetapan Delegasi Sita EksekusiJo. Penetapan Lelang Eksekusi Jo. Penetapan Delegasi Lelang Eksekusi,yang mana Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga tersebut terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Perkara No.580/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Brt., maka PARA PENGGUGAT pada faktanya telahmenggunakan upaya yang diperkenankan oleh hukum untuk melakukanperlawanan terhadap sita eksekusi dan eksekusi lelang tersebut;42.

Penetapan Delegasi Sita Eksekusi Jo.Penetapan Lelang Eksekusi Jo. Penetapan Delegasi Lelang Eksekusi yangmerupakan pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 3 Mei 2010. Hal tersebut dikarenakan PARAPENGGUGAT sebelumnya telah menggunakan haknya untuk mengajukankeberatan atau perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Jo.Penetapan Delegasi Sita Eksekusi Jo.

Penetapan Delegasi SitaEksekusi Jo. Penetapan Lelang Eksekusi Jo. Penetapan Delegasi LelangEksekusi yang telah menetapkan harta benda PARA PENGGUGAT (PARAPENGGUGAT merupakan Direktur Utama, Komisaris, dan Pemegang Sahampada PT Ancol Pusaka) sebagai objek sita eksekusi untuk melaksanakan isiPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 09/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut.tanggal 3 Mei 2010;67.

Penetapan Delegasi SitaEksekusi, yang oleh karenanya penetapanpenetapan tersebut merupakanpenetapan yang sah dan berkekuatan hukum;98.

dengan orangpemberi delegasi ;102Bahwa dalam teori perolehan kekuasaan tersebut ada dua pertama : secaraatributif, Kedua : secara pelimpahan wewenang, kemudian pelimpahan tersebutdapat berupa delegasi dan dapat berupa mandat ;Bahwa kewenangan delegatif yang bertanggungjawab secara administrasi adalahyang menerima delegasi bukan pemberi delegasi jika kKewenangan mandat yangbertanggungjawab adalah mandataris ;Bahwa dalam kewenangan delegasi kekuasaan dan tanggungjawab telahdiserahkan, untuk kewenangan

sehingga penerima delegasi tidak sebagai pelaku penyerta namunsebagai pelaku utama dan pemberi delegasi tidak dapat dituntutpertanggungjawaban pidananya kecuali ada perintah dari pemberi delegasi untukmelakukan suatu tindak pidana karena apabila demikian pemberi delegasisebagai pelaku yang menyuruh melakukan (doenpleger) ;Bahwa dalam Hukum Pidana berkaitan dengan perintah tersebut terdapat duahal : Pertama : perintah lisan dan kedua perintah tertulis.

Untuk perintah tertulisharus didukung dengan dua alat bukti minimal yang lain misalnya ada saksi,rekaman, pengakuan keterangan saksi atau orang yang didakwa dan ditunjuk,namun jika tidak didukung dengan dua alat bukti minimal tersebut maka harusdengan perintah tertulis sebagai alat bukti materiil yang kuat sebagaimana yangdiakui dalam pasal 184 KUHAP;Bahwa dalam kewenangan delegasi apabila penerima delegasi melakukanperbuatan melawan hukum namun perbuatan tersebut tidak dilaporkan kepadapemberi delegasi

, maka hal tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawabannyakepada pemberi delegasi karena pemberi delegasi bukan sebagai pelakupenyuruh atau penyerta, hal ini karena dalam kKewenangan delegasi apabila tidakada laporan atau pemberitahuan dari penerima delegasi maka tanggung jawabsepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima delegasi ;Bahwa apabila penerima delegasi di dalam melakukan perbuatan hukumberpedoman kepada peraturan tertulis misalnya berpedoman pada Peraturan104Bupati ternyata dalam pelaksanaan

pekerjaannya penerima delegasi tidakmelaksanakan sebagaimana peruntukannya maka sepanjang penerima delegasitidak memerintahkan kepada pemberi delegasi, pemberi delegasi tidak dapatdimintai pertanggungjawabannya ;e Bahwa dalam struktur organisasi antara PA, KPA dan PPK merupakankewenangan delegasi karena sudah ada penunjukan kerja ;e Bahwa yang menjadi pokok antara pelaku utama dan pelaku penyerta adalahmeansrea yakni apabila pemberi delegasi tidak mengetahui terhadap pelnggaranyang dilakukan oleh

Banjar XIUJUNG TANJUNGEmail : pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi : delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNomor /Pid.C/2020/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidanadiperiksa secara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap Pate...

HUKUMNYA :Sa Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terlawan I Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itupermohonan banding tersebut dapat diterima ; 2 nen enero nnn Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggimempertimbangkan mengenai perkara pokok maka kiranya perludipertimbangkan mengenai relaas pemberitahuan banding kepadaPelawan/Terbanding dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat (penerima delegasi

)yang belum diterima oleh Pengadilan Negeri Denpasar (pemberi delegasi),namun karena sesuai surat pemberitahuan dan penyerahan memori bandingoleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal21 Pebruari 2006 memori banding telah diterima oleh Pelawan/Terbandingmaka berarti Pelawan/Terbanding telah mengetahui Terlawan I/Pembandingmengajukan ..... 6mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasartanggal 13 Juni 2005 Nomor : 197/Pdt.Plw/2004/PN.Dps ; Menimbang

Putusan Nomor : 150/G/2017/PTUNBDGSaksi menyatakan dalam dictum ke 3 dalam Keputusan TUN iniseharusnya ada fasilitas kedua pihak dipanggil selama 6 bulan ini, apahasil yang 6 bulan ini 2 pihak itu seperti apa sehingga mencegahpencabutan ijin tersebut ;Saksi menyatakan mandat itu tidak terjadi pelimpahan kewenangantanggung jawab tetap pada penyandang mandate, penerima mandat tidakbertanggung jawab, sedangkan delegasi itu terjadi pelimpahankewenangan sehingga tanggung jawab akan beralih ke penerima

; Menimbang, bahwa secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangansering disejajarkan dengan istilanh Belanda bevoegdheid yang berarti wewenangatau berkuasa, sedangkan pengertian kewenangan dalam Kamus Umum BahasaIndonesia sendiri diartikan Sama dengan wewenang, yaitu (1) hak dan kekuasaanuntuk bertindak; kewenangan; (2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah,dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain ; Menimbang, bahwa dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasaldari atribusi, delegasi

dan mandat, yang lebih lanjut diperinci serta dituangkandalam ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Bagian Keempat, Atribusi, Delegasi, dan Mandat,antara lain menentukan : 222220 n 22 o nn nn nena nnn n ene e n=Paragraf 2 Atribusi, Pasal 12 : (1)Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melaluiAtribusi apabila : a. diatur dalam

Marbun di dalam buku Peradilan Administrasi danUpaya Administrastif di Indonesia, Ull PressYogyakarta, Cetakan Kedua (Revisi),Tahun 2003, halaman 128, membedakan Delegasi dan Mandat, yaitu :Ditinjau dari segi prosedur pelimpahannya, pada delegasi pelimpahan wewenangterjadi dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnyayang dilakukan dengan peraturan perundangundangan, sedangkan pada mandatpelimpahan wewenang terjadi umumnya dalam hubungan rutin antara bawahandengan atasan, kecuali

Selanjutnya, ditinjau dari segitanggungjawab dan tanggunggugatnya, pada delegasi tanggungjawab dantanggunggugatnya beralin kepada delegataris, sedangkan pada mandat tetapberada pada pemberi mandat (mandans).

banding terhadap putusan Pengadilan NegeriBantul Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Bil, tanggal 5 November 2019 tersebutdiatas ;Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkanbahwa pada tanggal 21 November 2019 telah memberitahukan secarasah dan seksama kepada pihak Terbanding Tergugat dan TurutTerbanding Turut Tergugat I, kepada Terbanding II Tergugat II padatanggal 18 November 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul,delegasi

XVII/2019 kepada Turut Terbanding II TurutTergugat II, pada tanggal 21 November 2019 kepada Turut Terbanding III Turut Tergugat Ill, kepada Turut Terbanding IV Turut Tergugat IV, kepadaTurut Terbanding V Turut Tergugat V, kepada Turut Terbanding VI TurutTergugat VI, kepada Terbanding Para Penggugat Intervensi, pada tanggal18 November 2019 kepada Turut Terbanding VII Turut Tergugat VII,kepada Turut Terbanding VIII Turut Tergugat VIII, pada tanggal 14November 2019, Nomor W13.U5/2869/HK.02/XI/2019 delegasi

PengadilanNegeri Bekasi kepada Terbanding Para Penggugat Intervensi ;Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh KuasaHukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 November 2019,telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding II / Tergugat tanggal2 Desember 2019, delegasiPengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9Desember 2019 kepada Turut Terbanding II Turut Tergugat II, tanggal 2Desember 2019 kepada Turut Terbanding VII Turut Tergugat VII,kepada Turut Terbanding VIII Turut Tergugat VIII, delegasi

;Membaca, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara(inzage), Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Btl, dengan delegasi PengadilanHalaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PT YYK.Negeri Sleman tanggal 3 Desember 2019, NomorW13.U5/3041/HK.02/XII/2019 kepada Kuasa Pembanding Penggugat,pada tanggal 3 Desember 2019 kepada Terbanding II Tergugat Il,kepada Turut Terbanding VII Turut Tergugat VII, kepada TurutTerbanding VIII Turut Tergugat VIII delegasi Pengadilan Negeri Bekasitanggal 3 Desember 2019

, Nomor W13.U5/3042/HK.02/XII/2019 kepadaTerbanding Para Penggugat Intervensi, delegasi Pengadilan NegeriJakarta Timur tanggal 3 Desember 2019, nomor W13.U5/3044/HK.02/X1/2019 kepada Terbanding Tergugat , Turut Terbanding TurutTergugat I, Turut Terbanding III Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V Turut Tergugat V, TurutTerbanding VI Turut Terggat VI, Terbanding Para PenggugatIntervensi, Terbanding Para Penggugat Intervensi, untuk mempelajariberkas perkara banding

ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 4 /Pid.C/2021/PN RhlDEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Namalengkap CANE OAV custussesssssseseTempat lahir . Noloc....

Pelawan telah mengajukan permohonan banding sesuail AktaPernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm tanggal 31Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yangmenyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020,Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semulaKuasa Para Pelawan Tersita tersebut telah diberitanukan / disampaikan secara sahkepada Terbanding semula Terlawan Penyita MUTIA CHANDRA MAWARNI bintiNURDIN NUNTJI (Alm) melalui surat delegasi

tertanggal 14 September 2020 NomorW15.U1/2462/Pdt.9/2020 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalankanpemberitahuan pernyataan banding sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri JakartaSelatan, tertanggal 21 September 2020 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebutguna memenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasintersebut ;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding

NURDIN NUNTJI (Alm) melalui surat delegasi tertanggal 17 September 2020Nomor W15.U1/2507/Pdt.9/2020 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmenjalankan pemberitahuan memori banding sesuai Surat Pemberitanuan MemoriBanding Nomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm ;Dan Relaas Pemberitahuan penyerahan Memori Banding Nomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjmtelah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Para Terbanding semula ParaTerlawan Penyita melalui kuasanya Taufiq Machfuyana, S.Hut.,SH.

NURDIN NUNTJI (Alm) melalui surat delegasi tertanggal 14 September 2020Nomor W15.U1/2464/Pdt.9/2020 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmenjalankan pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesualRelaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm., dan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan Tersitatertanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Banjarmasin ;Serta kepada Para Terbanding semula