Surat Pengumuman dari Badan Pertanahan Nasional Nomor02/Peng/HP/HTPT/06/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang PerolehanHak Pakai Atas Tanah ;e. Perintah Membayar Nomor : 00096663509/G/2007 tanggal 01November 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :546274H/124/112 tanggal 07 November 2007 untuk pembayaranbiaya pengadaan tanah ;f. Sertifikat Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiatanggal 21 November 2008 untuk tanah persiapan Kantor PelayananPajak Pratama Lubuk Pakam ;g.

SLAMET WAHYONO, Jenis Kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, WargaNegara: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Diponegoro Nomor 64Kebonsari Panggungrejo Kota Pasuruan, Pekerjaan: Kepala SubBagian HTPT Badan Pertanahan Kota Pasuruan, selanjutnyaHalaman 3 dari 92 Perkara Nomor 626/PDT/2021/PT SBYdisebut sebagai TURUT TERBANDING VIII semulaTERGUGATIX;9.

Bahwa dalam proses balik nama, ceking, dan penghapusan roya,atas (2 sertifikat dan berkas lain yang berkaitan berada dalam penguasaandi kantor pihak Tergugat VII, khususnya pada pihak Tergugat IX selakuHalaman 7 dari 92 Perkara Nomor 626/PDT/2021/PT SBYKepala Sub bagian HTPT Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tidakberjalan sebagaimana mestinya, terkendala adanya blokir yang tidak adadasar hukumnya/g ugatan yang diajukan oleh pihak Tergugat ;11.

Bahwa permohonan hak pakai dari Pemkab Kapuas Hulu atastanah yang telah dibebaskan tersebut sampai saat ini pihak KantorPertanahan Kabupaten Kapuas Hulu belum pernah mengeluarkan SuratKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud sebagaimana dalamketerangan Saksi MARNIATI selakuk Kasubag TU BPN Kapuas Hulu, SURYADHARMA Kasubsi Penetapan Hak dan FEBRI EVANSYAH selaku KasubsiPemetaan HTPT yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonanhak pakai atas 13 bidang tanah dimaksud sampai sekarang tidakditerbitkan

PT.Sinar Putra Murni (foto copy tidak denganasli);Risalah Pengolahan Data (RPD) PermohonanHak Guna Bangunan atas nama PT.Sinar Putra Murni Nomor18/HGB/HTPT KW.BPN/XII/2009, tanggal 17Desember 2009 (foto copy tidak dengan4445asli);Surat Pengantar Permohonan PembaharuanHak Guna Bangunan atas Sebidang Tanahyang terletak di Kelurahan Talise seluas340.000 M2, An. PT.

., yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa saksi menjabat sebagai Deputi bidang HTPT (hak tanah danpendaftaran tanah) BPN RI sejak tanggal 8 Januari 2010; Bahwa SHGB No. 15/Ds. Tanjung Pecinan a.n. PT.SRI luas 1.118.773M2 dan SHGB No. 16/Ds.Tanjung Pecinan An. PT.SRI luas 1.086.706 M2yang kedua SHGB tersebut diterbitkan oleh kantor Pertanahan Situbondotanggal 25Juli 2008, dengan dasar surat Keputusan Kepala Kantor BadanPertanahan Nasional RI No.

Lebak, saya hanya menduduki JabatanKasie Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HTPT;Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan jabatan yang saksi embanselaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) di kantorPertanahan Kab. Lebak, saksi masuk ke dalam susunan keanggotaan panitiapengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum diKab.

LebakSelaku anggota panitiaPURANJANU, S.lp, M.Si jabatan kabag administrasi setda lebak Selakuanggota panitiaINDRA FERNANDO, SH, MH jabatan kepala seksi HTPT kantar BPN kab.Lebak Selaku anggota panitiaDrs.

Bahwa yang menjadi tugas selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan PendaftaranTanah (HTPT) adalah Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanahyang haknya akan dilepas atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya,dan sebelumnya yang masuk dalam susunan kepanitian pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Kab.Lebak adalah Sdr. INDRA FERNANDO (Selaku Kasi HTPT).

dilakukan Penggugat berkaitan dengan untukmemperoleh hak yang baru atas tanah tersebut, Penggugat memperoleh:a Pada tanggal 14 Agustus 2007 memperoleh Advise Planing dari Suku Dinas TataKota Jakarta Selatan (Bukti P4);b Pada tanggal 8 Oktober 2007 memperoleh peta bidang tanah Nomor 00800/2007atas tanah objek sengketa, dari Kantor Pertanahan Jakarta Selatan (Bukti P5);c Pada tanggal 24 Januari 2008, Penggugat mendapat surat dari Badan PertanahanNasional Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor 125/09/ P3MB/HTPT

Bukti T6: fotokopi Risalah Panitia PemeriksaanTanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor :111/RPPTA/HTPT/VIT/2008.he Bukti T7: fotokopi Surat Pernyataan Kuasa tertanggal20 April 2008.Halaman 36 Put.7/G/2020/PTUNMdn8. Bukti T8 : fotokopi Surat Penyerahan / Pelepasan Hakyang diperbuat dibawah tangan tertanggal 23 April 2008.9.

.28 / Martoba seluas 1.996 M2, terdaftar atasnama MANGADAR LIAN HARIANSJA, kemudian beralih kepadae AGUNG SIDARA, berdasarkan Akta Jual Beli No.11 tanggal 16122010,yang diperbuat dihadapan Viktor Sidabutar, Sarjana Hukum selaku PPATSKecamatan Simanindo di Ambarita ;6 Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.77/Martoba, seluas15.695 M2, terdaftar atas nama ARTOPOLO SILALAHI, terbit tanggal05122007, berdasarkan Konversi Pengakuan hak atas tanah milik adat DaftarIsian 202 No. 232/HM/HTPT

Jelas itu tidak membuktikan apapun terkait dengankapan Penggugat mengetahui perihal Keputusan pemberian Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 272 (sisa)/Kuningan Barat dan Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 273/Kuningan Barat;Bahwa berdasarkan Surat Nomor 49/0902.HTPT, Tanggal 12 Januari2009 perihal Penjelasan atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 272 danNomor 273 Kelurahan Kuningan Barat dari Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan (Tergugat) kepada Munzir Tamam, MAselaku Ketua Yayasan Wagfiyah

Foto copy Surat Keterangan Nomor 593/1262/PHU.TT/2011 yangdikeluarkan oleh Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi , telah diberiMaterai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai denganaslinya, selanjutnya disebut Bukti P 6 ;7.10.il.1221Foto copy Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor02/RPDPB/HTPT/1/2008 Kelurahan Pasar Gambir, telah diberi Materaisecukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan foto copy,selanjutnya disebut Bukti P 7 ;Foto copy Surat

Bahwa setelah saksi menerima permohonan hak atas tanah kemudian pada blankopermohonan distempel dan saksi paraf atau tandatangani, diberi nomor sesuaipada pada buku register permohonan, selanjutnya diserahkan kepada Seksi Haktanah dan pendaftaran tanah (HTPT) yang saat itu dijabat oleh P. HERMANTO(pindah ke Kayong Utara), sedangkan yang menerima bagian HTPT adalah P.HONORIUS SAWING dan selesailah tugas dari Bagian Tata Usaha; Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr.

bagian Tata Usaha belum pernah mengeluarkan Surat Keputusanpemberian Hak atas Tanah dimaksud, dimana surat keputusan pemberian hakatas tanah merupakan syarat penerbitan sertifikat.hal 53 dari 161 Putusan Perkara Tipikor Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN Ptk Bahwa Setelah saksi menerima permohonan hak atas tanah kemudian pada blankopermohonan distempel dan saksi paraf atau tandatangani, diberi nomor sesuaipada pada buku register permohonan, selanjutnya diserahkan kepada Seksi Haktanah dan pendaftaran tanah (HTPT

HERMANTO(pindah ke Kayong Utara), sedangkan yang menerima bagian HTPT adalah P.HONORIUS SAWING dan selesailah tugas dari Bagian Tata Usaha Bahwa Dengan adanya permohonan hak atas tanah yang telah dimohonkan olehDRS.

Kasubsi Penetapan Hak, 5.Lurah Pasir Putih;

Deputi Bidang HTPT sehubungan dengan adanya perubahanRUTR;Bukti P.19.Foto copy Permohonan Izin Perubahan HGU 1/Ds. Pemuteran menjadiHGB atas nama PT. MARGARANA;Keterangan:Bukti ini merupakan tindak lanjut Permohonan Izin Perubahan HGU 1/Ds.Pemuteran menjadi HGB atas nama PT.MARGARANA dari KantorWilayah BPN Provinsi Bali yang syaratsyaratnya telah dipenuhi dandikirim ke Kepala BPN RI di Jakarta;Hal. 29 dari 38 hal.

Bukti T11 : Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor :41/RPPTA/ HTPT/III/2010, tanggal 25 Maret 2010 (sesuaidengan aslinya) ; 12. Bukti T12 : Foto copy Surat dari Fathuddin Nomor : 01/XII/FAT/2009,tanggal 12 Desember 2009, perihal Laporan Keberatan yangditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Mamuju Utaradi Pasangkayu (sesuai dengan aslinya) ; 13.

./1/2011tertanggal 20 Desember 2010 Perihal: Progres Kegiatan IUPHHK1.HTPT Pakerin, dapat diketahui bahwa Penggugat telahmelaksanakan:a.Penanaman di Blok Belagan, namun terhambat karena adanyakendalakendala sosial yaitu ketidakpastian Batas ProvinsiSumsel dan Jambi yang menyebabkan terjadinya perambahanlahan oleh masyarakat Jambi.

Saksi mengatakan tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi (Sri Murniati, SE) ; Saksi mengatakan, bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi HTPT sejak tahun 2009 sampaidengan sekarang ; Saksi mengetahui SHGB No.95 berasal dari SHGB No.31 tahun 1986, tapi SHGB No.95masih belum ditemukan dan Saksi tidak tahu perubahan SHGB No.31 menjadi SHGBNo.95 ; Saksi mengatakan tidak tahu dan lupa SHM No.2904 atas nama Sri Murniati, SE ; Saksi mengatakan, bahwa

RPD yang telah saksi tanda tangani kemudiandiserahkan ke Kasi HTPT. Bahwa, saksi menerangkan untuk pertimbangan pemberian keputusan,sebelumnya konsep surat keputusan diberikan kepada kepala kantorpertanahan melalui Kasi HTPT. Bahwa, saksi menerangkan tidak tahu mengenai BAST No. 1484,karena saksi dimutasi keluar provinsi.25.Saksi EDITAWARMAN, SH.MH ,dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal terdakwa AGUS SALIM dan saksi tidak adahubungan keluarga dengan AGUS SALIM.

Bahwa, saksi menerangkan pada saat menandatangani RisalahPengolahan Data (RPD) masih selaku Kasie HTPT. Bahwa, saksi menerangkan mengetahui permohonan hak atas tanahyang terletak di JI. Biduri Bulan yang dimohonkan Terdakwa Muh. IrfanIdris. Bahwa, saksi menerangkan dasar dari legal statement dalam RPDadalah Perkaban No. 8 tahun 2009 tentang Tata Naskah. Setiapformulir yang ada di Kantor Pertanahan mengikuti Perkaban No. 8tahun 2009.

Sehingga peninjauan lapangan dimaksudkanuntuk mengetahui apakah ada hubungan hukum dari data yangdilampirkan dengan pemohon.Bahwa, saksi menerangkan Panitia A dalam memeriksa data lampiranpermohonan hanya mempercayai dokumen yang dilampirkan.Bahwa, saksi menerangkan di BPN tidak ada kewajiban melakukanklarifikasi suatu dokumen kepada suatu instansi.Bahwa, saksi menerangkan Kasie HTPT harus menyetujui kesimpulandan legal statement agar RPD dapat diserahkan kepada kepala Kantorpertanahan.

Sehingga peninjauan lapangan dimaksudkanuntuk mengetahui apakah ada hubungan hukum dari data yangdilampirkan dengan pemohon.hal 107Bahwa, saksi menerangkan Panitia A dalam memeriksa data lampiranpermohonan hanya mempercayai dokumen yang dilampirkan.Bahwa, saksi menerangkan di BPN tidak ada kewajiban melakukanklarifikasi suatu dokumen kepada suatu instansi.Bahwa, saksi menerangkan Kasie HTPT harus menyetujui kesimpulandan legal statement agar RPD dapat diserahkan kepada kepala Kantorpertanahan.

Kemudian prosespemecahan sertifikat juga tidak ada keberatan.Bahwa, saksi menerangkan untuk pemeliharaan data pendaftarantanah, dalam hal ini pendaftaran balik nama adalah kewenanganKepala Seksi HTPT dan bukan kewenangan kepala kantor lagi.hal 132Bahwa, saksi menerangkan pada saat saksi AGUS SETIYADI selakuKasie HIPT memberikan keterangan kepada saksi, pasti adakeberatan.

., (Kasi HTPT), EDI WARMAN, ST (Kasi Survey, pengukuran dan pemetaan dari kantor BPN), DRA. IDA FARIDA (selaku PPTK Pengadaan tanah);
27. Asli Surat Pemberitahuan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 591.3/06/PPT/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 ditandatangani oleh ketua panitia sdr. DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si;
28.

., (Kasi HTPT), EDI WARMAN,ST (Kasi Survey, pengukuran dan pemetaan dari kantor BPN),DRA. IDA FARIDA (selaku PPTK Pengadaan tanah);Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG27. Asli Surat Pemberitahuan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor :591.3/06/PPT/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 ditandatangani olehketua panitia sdr. DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si;28.

ROKANDA, SH., (Kasi HTPT), EDI WARMAN,ST (Kasi Survey, pengukuran dan pemetaan dari kantor BPN),DRA. IDA FARIDA (selaku PPTK Pengadaan tanah);Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG27. Asli Surat Pemberitahuan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor :591.3/06/PPT/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 ditandatangani olehketua panitia sdr. DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si;28.

SURYANI WIRIANATA,~ H.AMRULLAH, SH., SETIA KUSBARAN, SE., AGUS ANWAR, S.Sos, H.ROKANDA, SH., (Kasi HTPT), EDI WARMAN, ST (Kasi Survey,pengukuran dan pemetaan dari kantor BPN), DRA. IDA FARIDA(selaku PPTK Pengadaan tanah);Asli Surat Pemberitahuan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor :591.3/06/PPT/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 ditandatangani oleh ketuapanitia sdr. DRS. H.

Bahwa ternyata dalam jangka waktu Pengumuman selama 2 (dua)bulan tidak ada keberatan yang diterima baik secara lisan maupuntertulis dari perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintahberdasarkan Berita AcaraPengesahan Pengumuman Data Fisik danData Yuridis No.520.1/42/HTPT/2009 tanggal 8 Oktober 2009 dariKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor Bpk. H. AHMAD ILYAS,S.Sos Nip.195510161978021002;4.

bidang tanah yang diumumkanini dengan melampirkan buktibukti kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Alor yang beralamat di Jalan El Tari Nomor 13 Kalabahi,apabila keberatan dimaksud disampaikan setelah jangka waktuHalaman54dari80 Putusan Nomor 155/PDT/201/PT KPGpengumuman tersebut di atastidak dapat dilayani, kKemudian setelahjangka waktu pengumuman berakhir, maka Kepala Kantor PertanahanKabupaten Alor mengeluarkan Berita Acara Pengesahan PengumumanData Fisik dan Data Yuridis Nomor: 520.1/42/HTPT